arisan4d com

kaisar naga merah

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Jokowi ke 100 CEO di IKN: Swasta di Sini Kadang Ingin Mengatur Negara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tabiat pengusaha swasta yang terkadang ingin mengatur negara.

Watak buruk swasta ini dibongkar Jokowi di hadapan 100 CEO yang diajaknya berkeliling ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ia mencontohkan kasus saat swasta menggarap potensi minyak mentah di Guyana, Amerika Selatan.

"Ditemukan potensi minyak (di Guyana), digarap oleh swasta. Bukan oleh BUMN (negara), maaf Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), tapi difasilitasi dan diatur oleh pemerintah. Itu yang benar," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11).

Akan tetapi, Jokowi mengakui bahwa negara tak bisa berdiri sendiri. Ia mencontohkan bagaimana duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak mungkin semuanya dihamburkan untuk membangun IKN.

Oleh karena itu, Jokowi menargetkan keterlibatan swasta hingga 80 persen dari kebutuhan investasi US miliar. Para pengusaha atau private sectortersebut bisa berinvestasi di IKN dengan skema public-private partnership(PPP).

"Dan yang gak senang (dengan pembangunan IKN), setelah pemerintah memulai 2 tahun lalu, pertengahan tahun ini (2023) sudah mulai swasta masuk, swasta masuk, swasta masuk. Peletakkan batu pertama, groundbreaking, groundbreaking, selalu (begitu) terus. Saat ini masih kita rem, yang diprioritaskan dari dalam negeri dulu," pamer Jokowi.

Padahal, menurutnya investor asing sudah banyak yang lirik-lirik. Jokowi mencatat setidaknya ada 320 investor dari negara luar yang sudah menandatangani letter of interest (LOI) untuk membangun di IKN.

Jokowi lantas meluruskan persepsi liar yang mengira IKN akan jadi seluruhnya pada 2024. Ia menegaskan tahun depan baru akan direncanakan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79.

"Tahun depan banyak yang berpikir IKN jadi, siapa yang ngomong? Tahun depan kita mau upacara di IKN. Lapangan dan rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain itu bisa 15 tahun, supaya tahu dan enggak terjadi miss. Itu 15 tahun kurang lebih, tapi bisa maju kalau swastanya ngebut, tiap bulan groundbreaking10, 15, atau 20 proyek. Itu baru akan cepat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

Profil dan Sepak Terjang Bisnis Alex Tirta yang 'Terseret' Rumah Firli******

Nama Alex Tirta menjadi perhatian publik belakangan ini usai ia terseret dalam pusaran kasus pemerasan eks Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo (SYL).

Namanya mencuat usai diduga sebagai penyewa Rumah Kartanegara Nomor 46, yang notabene disewa Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli kini tengah diperiksa atas dugaan pemerasan terhadap SYL. SYL sekarang terseret dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengutip detik.com, Alex mengatakan rumah yang ia sewa itu bisa dipakai Firli bermula pertemuannya pada 2020 lalu.

Kata Alex, Firli mengaku tengah mencari rumah di Jakarta untuk tempat istirahat sementaranya.

"Ada suatu kesempatan saya berjumpa dengan Pak Firli sekitar 2020. Pada pertemuan itu, Pak Firli mengatakan butuh sebuah rumah singgah karena rumah pribadinya di Bekasi dan dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi," jelas Alex.

Keduanya sepakat perihal penyewaan rumah tersebut dilanjutkan oleh Firli Bahuri. Namun keduanya juga setuju tidak perlu ada perubahan nama penyewa.

"Saya kemudian menyarankan Bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu, dan beliau pun setuju. Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa," katanya.

Dalam kesepakatan keduanya, Alex mengatakan menyewa rumah tersebut sebesar Rp 650 juta per tahun. Menurutnya, Firli akan memberikan uang sewa tersebut ke Alex, selanjutnya Alex yang akan mengirimkan uang sewa dari Firli itu ke pemilik rumah tersebut.

"Mulai Februari 2021, Bapak Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke saya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Bapak Firli membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik," jelas Alex.

Terlepas dari itu, siapa sebenarnya Alex Tirta dan bagaimana sepak terjang bisnisnya?

Mengutip berbagai sumber, Alex Tirta bernama lengkap Tirta Juwana Darmadji. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta.

Alex Tirta mulai berkiprah di PBSI saat menjadi Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI DKI Jakarta. Ia pertama kali terpilih menjadi ketua pada periode 2015-2019 menggantikan Icuk Sugiarto.

Setelah itu, Alex Tirta kembali terpilih menahkodai Pengprov PBSI DKI Jakarta periode 2019-2023. Ia terpilih secara aklamasi di Musyawarah Provinsi PBSI DKI Jakarta Maret 2019 silam.

[Gambas:Video CNN]

Alex Tirta masuk menjadi pengurus pusat PBSI pada periode 2016-2020. Kala itu, ia menjadi Ketua Harian di bawah kepengurusan Wiranto.

Satu periode berakhir, PBSI memiliki nahkoda baru sebagai Ketua Umum, yakni Agung Firman Sampurna, yang baru berkuasa di PBSI untuk rentan waktu 2020-2024.

Meski nahkoda utama berganti, Alex Tirta tetap kembali dipilih sebagai Wakil Ketua Umum I yang membawahi bidang pembinaan prestasi, pelatnas, dan pengembangan prestasi dan sains olahraga.

Tak hanya menjadi pengurus PBSI, Alex Tirta juga dikenal sebagai pengusaha. Alex Tirta pernah dikenal sebagai pemilik Alexis Group. Ia juga disebut memiliki beberapa hotel, griya pijat dan tempat hiburan malam di ibu kota .

Selain Hotel Alexis yang sudah tutup sejak 2017, Alex  juga memiliki beberapa tempat usaha lain seperti Colosseum, 1001 Hotel, Emperium, Play Club, Tease Club, Zen, dan Club 36.

Berbagai tempat usaha itu berada dalam naungan perusahaan yang didirikan Alex Tirta, yakni PT Grand Ancol Hotel.

Ia beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait perizinan tempat hiburan malam hingga gugatan para produser terkait royalti lagu di tempat karaoke miliknya.

Alexis Hotel dikenal terkait dengan tiga nama pada masanya, yakni Alex Tirta, Rudi Widjaja, dan Ahmad Fahmi.

Sebelum nama Alexis Group dikenal, Malio Group lewat Stadium Club sempat merajai dunia hiburan malam di Jakarta dan bahkan menyandang gelar sebagai klub malam terbaik pada masa kejayaannya di pertengahan 2014.

Namun pasca ditutupnya Stadium oleh Gubernur Jakarta saat itu, rezim kekuasaan dunia malam di Jakarta jatuh ke tangan pesaingnya; Alexis Group. Lewat Alexis Hotel, Alexis Group menjelma menjadi raja baru dunia hiburan malam di Jakarta bahkan dikenal hingga dunia internasional.

Hanya saja, ketenaran Hotel Alexis meredup setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 27 Oktober 2017 tidak memperpanjang permohonan izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis yang diajukan PT Grand Ancol Hotel selaku perusahaan pengelola Alexis Group.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta telah menutup Hotel Alexis dengan tidak memperpanjang izin usahanya.

Tahun 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan nasib Alexis, hotel dan griya pijat di Jakarta Utara, yang menjadi buah-bibir selama masa kampanye Pilkada di ibukota. Pemerintah Provinsi DKI menolak memperpanjang izin usaha yang diajukan Alexis.

Penutupan Alexis adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Mentan Yakin RI Swasembada Pangan dengan 10 Juta Ha Lahan Potensial******

Menteri Pertanian AndiAmran Sulaiman mengatakan ada 10 juta hektare (ha) lahan rawa yang bisa menjadi lahan produksi. Karenanya, ia yakin Indonesia bisa swasembada panganke depan.

Namun lahan saja tidak cukup, Amran mengatakan pertanian Indonesia perlu beralih dari cara tradisional menjadi modern. Modernisasi bisa dilakukan bila petani mampu memanfaatkan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang tepat guna.

"Kita tidak akan bisa memanfaatkan 10 juta hektare lahan tadi kalau kita hanya menggunakan cara-cara tradisional. Karena itu, kita perlu masifkan penggunaan alsintan. Traktor, drone untuk menebar benih, transplanter, dan alsintan lainnya harus kita gunakan untuk tingkatkan produktivitas ," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

"Selama seminggu ini kami pelajari, ternyata banyak petani yang tinggal di pegunungan atau pedalaman yang kartu taninya tidak bisa digunakan. Karena itu, semoga dalam satu atau dua hari ke depan, kami bisa keluarkan peraturan bahwa hanya dengan KTP, petani bisa mengakses pupuk subsidi," sebutnya.

Ke depan, Amran akan membangun lumbung pangan di perbatasan-perbatasan Indonesia dengan sejumlah negara, seperti Papua New Guinea dan Malaysia.

Menurutnya, wilayah-wilayah perbatasan dibentengi dengan produk-produk yang dibutuhkan oleh warga.

"Kita perlu lakukan ini untuk menghentikan penyelundupan. Dengan cara ini juga kita bisa melakukan ekspor dengan sangat mudah ke negara-negara perbatasan," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

Perlukah Kereta Cepat Dilanjutkan ke Surabaya, Apa Untung Ruginya?******

Pemerintah di era PresidenJokowi masih berambisi untuk melaksanakan pembangunan kereta cepat.

Lihat saja, setelah Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh diresmikan Oktober kemarin, pemerintahannya berencana melanjutkan proyek tersebut menuju Surabaya.

Jokowi bahkan menyebut proses studi kereta cepat dari DKI ke Kota Pahlawan itu sudah bergulir. Ia mengatakan jika proses studi sudah rampung dan kalkulasi sudah matang, maka kelanjutan proyek itu akan diputuskan.

Usut punya usut, Jokowi ternyata telah membuat komitmen dengan China untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut pun membocorkan motif Jokowi kembali memilih Negeri Tirai Bambu. Menurutnya, bunga yang ditawarkan China lebih murah dibanding negara lain.

"Pak Jokowi mau kereta cepat Jakarta-Surabaya diterusin. Tadi saya dengar perjanjian dengan China sudah jalan, malah bunganya lebih murah daripada yang ditawarkan negara lain," kata Luhut dalam tayangan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, dikutip Minggu (29/10).

Luhut yakin pemerintah bisa melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan bermodal pengalaman mengerjakan Whoosh. Namun, ia mengakui masih ada permasalahan dalam proyek transportasi publik yakni pembebasan lahan.

"Kunci utamanya pembebasan lahan yang memang enggak jelas. Sekarang dengan kita punya pengalaman we don't have problem anymore," kata Luhut.

Teranyar, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan saat ini pemerintah tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Dalam proses ini, kata dia, Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC).

"Lagi bikin studinya. Kemarin dengan China kami tanda tangan untuk joint studydengan China Railway," ucapnya di Kantor Kemenko Merves, Jakarta, Selasa (31/10).

Lantas, sebenarnya perlukah kereta cepat dibangun lagi dan dilanjutkan dari Bandung ke Surabaya?

Ketua Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menolak pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Ia mengingatkan pemerintah sebaiknya meninjau ulang urgensi proyek tersebut.

Apalagi, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tentu membutuhkan dana yang fantastis. Darmaningtyas memperkirakan biayanya bakal lebih dari Rp150 triliun.

Maklum, pembangunan Whoosh saja biayanya membengkak dari Rp76,95 triliun menjadi Rp131 triliun. Selain itu, jika proyek kereta kilat itu benar dilaksanakan, hal tersebut kian mempertebal narasi Jawa sentris.

"Dana lebih dari Rp150 triliun lebih baik untuk membangun jaringan kereta api di Merauke dan Kalimantan agar mereka juga memiliki jaringan kereta api," kata Darmaningtyas kepada CNNIndonesia.com.

Ia menyebut bukan hanya orang Jawa yang perlu difasilitasi dengan beragam infrastruktur transportasi yang aman dan nyaman. Tapi, masyarakat di luar Jawa juga memerlukan fasilitas yang sama.

Darmaningtyas menilai sangat tidak etis bila anggaran infrastruktur yang begitu besar hanya dialokasikan di Jawa. Padahal, Pulau Padi itu sudah surplus infrastruktur transportasi.

"Sedangkan luar Jawa yang masih minus infrastruktur transportasi justru terabaikan," imbuh Darmaningtyas.

Selain itu, ia juga curiga pemerintah bakal kembali memberikan jaminan seperti APBN agar pengembang dari luar mau menggarap proyek tersebut.

Belajar dari proses pembangunan Whoosh, Darmaningtyas tidak percaya kalau swasta akan mampu dan rela membiayai pembangunan kereta cepat tersebut.

Di dunia manapun, kata dia, swasta itu akan investasi di tempat yang menguntungkan. Oleh karena itu, jaminan dari pemerintah tetap mereka perlukan, sehingga mereka tidak khawatir akan rugi.

Hal lain yang perlu diperhatikan kalau pemerintah akan membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung-Surabaya adalah keberadaan bisnis penerbangan, jalan tol, dan layanan KAI yang ada saat ini.

Karenanya, jangan sampai nanti setelah ada kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya lantas bisnis penerbangan Jakarta-Surabaya sepi dan Bandung-Surabaya tutup.

"Demikian pula trafficjalan Tol Trans Jawa bisa sepi sehingga operator jalan tol dirugikan. Ini akan menyebabkan permintaan perpanjangan konsesi karena traffictidak tercapai," ucap Darmaningtyas.

Boleh Lanjut Asal Tak Pakai APBN

Saya ingin menjadi: yang terkuat

IHSG Bangkit ke 6.752 Meski 291 Saham Terkoreksi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.752 pada Selasa (31/10) sore. Indeks saham menguat 16,32 poin atau 0,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,58 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 245 saham menguat, 291 terkoreksi, dan 210 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,53 persen dan indeks Straits Times di Singapura naik 0,11 persen.

Di sisi lain, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,69 persen dan indeks Shanghai Composite di Shanghai turun 0,09 persen.

Sementara bursa saham Eropa bergerak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,26 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,54 persen.

Begitu juga bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,20 persen, indeks Dow Jones menguat 1,58 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,16 persen.

[Gambas:Video CNN]