kakek zeus slot

Katalog dewa perang terkuat

video maxwin gates of olympus

Round up, janji******

Jakarta (ANTARA) - Masa kampanye Pilpres 2024 hari ke-49, Senin (15/1), dimanfaatkan para calon untuk berkampanye di berbagai daerah di Indonesia; tetapi ada pula calon yang mengosongkan jadwal kampanyenya dan bekerja sebagai pejabat negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024; sementara hari pemungutan suara berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman kegiatan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada hari ke-49 kampanye untuk kembali Anda simak.


Anies-Muhaimin
Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi tiga titik di Ambon, Maluku, Senin (15/1). Sementara itu, pasangannya, calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, melaksanakan agenda internal dan tidak berkampanye.

Anies menghadiri acara Desak Anies di Pantai Beby Indah, Ambon. Pada kesempatan itu, Anies melontarkan beberapa janji kepada masyarakat.

Salah satu janji Anies adalah akan membangun lapangan-lapangan yang berstandar FIFA di tengah-tengah perkampungan di Maluku demi memunculkan bibit-bibit pesepak bola kelas dunia.

Anies pun berjanji akan membangun perpustakaan setara Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta di berbagai daerah di Tanah Air.

Dia juga akan membuat regulasi khusus untuk mengelola sektor perikanan di bagian timur Indonesia, serta menghapus persyaratan diskriminatif dalam rekrutmen pekerjaan.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga berjanji akan merealisasikan proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN) jika terpilih memenangi Pilpres 2024.

Menurut dia, proyek strategis LIN secara langsung akan berdampak kepada nelayan kecil hingga pengusaha-pengusaha besar di daerah itu.


Prabowo-Gibran
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kompak memilih untuk kembali menjalankan tugas mereka dalam melayani masyarakat.

Hal itu berarti, Prabowo-Gibran tidak melaksanakan kampanye pada hari ke-49, Senin.

Prabowo Subianto kembali menjalankan tugasnya sebagai menteri pertahanan, sementara Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Surakarta, Jawa Tengah, untuk berdinas sebagai wali kota.

Prabowo bekerja seperti biasa di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, dan Gibran berkantor di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah.


Ganjar-Mahfud
Terpisah di dua pulau, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD memilih berkampanye di Jawa Tengah dan Sumatera Utara.

Ganjar ke Purbalingga dan Banjarnegara, sedangkan Mahfud menyapa masyarakat di Kota Medan dan Kabupaten Langkat.

Di sela-sela safari politiknya, Ganjar melontarkan komitmen yang akan ia lakukan jika terpilih menjadi presiden.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu akan memberikan hak setiap warga negara secara adil, termasuk hak dalam mendapatkan pekerjaan. Bahkan, dia ingin menghapus batas usia pelamar kerja.

Selain itu, Ganjar berjanji akan memberikan perhatian dan menaikkan level perusahaan penghasil produk ekspor agar ekonomi perusahaan tersebut menjadi lebih tangguh.

Janji itu Ganjar lontarkan usai mengunjungi pabrik wig atau rambut tiruan PT Bintang Mas Triyasa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.
​​​​​​​
Sementara itu, di Medan, Mahfud mengisi kuliah kebangsaan di Universitas HKBP Nommensen.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu bercerita bahwa dirinya memilih sektor politik dan hukum karena kegelisahannya akan energi politik yang lebih kuat di kehidupan sehari-hari.

Padahal, menurut Mahfud, seharusnya hukum merupakan panglima untuk kesejahteraan rakyat.

Dia juga bersilaturahim dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu pengajian, dan guru-guru sekolah se-Kabupaten Langkat di Pangkalan Berandan, Langkat.

Di sana, Mahfud berkomitmen bahwa penegakan hukum dan keadilan menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan jika dia terpilih memenangi Pilpres 2024.

​​​​​​​

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tianzhimen

buku 2d bergambar lengkap

Kemenhub izinkan beroperasi tiga pesawat Boeing 737******

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta hasil rapat dengan FAA, maka tiga unit pesawat udara Boeing 737-9 dapat dioperasikan kembali.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) mengizinkan kembali operasional pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air, setelah sempat diberhentikan sementara pengoperasiannya (grounded) sejak tanggal 6 Januari 2024. Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni menyampaikan bahwa izin operasi diberikan setelah Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan inspeksi langsung ke lapangan dan mengevaluasi laporan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Lion Air. “Setelah dilakukan inspeksi dan melalui proses revisi dan evaluasi dengan melakukan komunikasi dengan pihak PT Lion Mentari Airlines, Boeing dan Federal Aviation Administration (FAA) lebih lanjut, maka disimpulkan bahwa emergency exit yang dimiliki tiga pesawat tersebut tidak terdampak Airworthiness Directive (AD) 2024-02-51 dan DGCA AD 24-01-001-U,” ujar Kristi, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, izin kembali beroperasi berlaku sejak 11 Januari 2024 terhadap tiga pesawat, yaitu PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI setelah digrounded untuk memastikan keselamatan penerbangan dan untuk dilakukan inspeksi lebih lanjut setelah terjadi insiden terlepasnya emergency door milik Alaska Airlines beberapa hari lalu yang memiliki tipe pesawat sama. Dia mengungkapkan, hal tersebut juga dikonfirmasi melalui hasil rapat terakhir yang diselenggarakan oleh FAA dengan mengundang otoritas penerbangan sipil kawasan Asia-Pasifik. Dalam rapat tersebut, FAA menegaskan bahwa pesawat udara Boeing 737-9 Max yang dioperasikan oleh Lion Air tidak terdampak FAA AD, dan tetap dapat beroperasi tanpa dilakukan inspeksi sebagaimana yang diperintahkan dalam AD. “Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta hasil rapat dengan FAA, maka tiga unit pesawat udara Boeing 737-9 dapat dioperasikan kembali,” kata Kristi.Baca juga: Eropa cabut larangan terbang Boeing 737 MAX
Baca juga: Kemenhub akan cabut larangan beroperasi pesawat Boeing 737MAX

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

tokopedia cicil

Kemenhub izinkan beroperasi tiga pesawat Boeing 737******

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta hasil rapat dengan FAA, maka tiga unit pesawat udara Boeing 737-9 dapat dioperasikan kembali.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) mengizinkan kembali operasional pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air, setelah sempat diberhentikan sementara pengoperasiannya (grounded) sejak tanggal 6 Januari 2024. Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni menyampaikan bahwa izin operasi diberikan setelah Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara melakukan inspeksi langsung ke lapangan dan mengevaluasi laporan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Lion Air. “Setelah dilakukan inspeksi dan melalui proses revisi dan evaluasi dengan melakukan komunikasi dengan pihak PT Lion Mentari Airlines, Boeing dan Federal Aviation Administration (FAA) lebih lanjut, maka disimpulkan bahwa emergency exit yang dimiliki tiga pesawat tersebut tidak terdampak Airworthiness Directive (AD) 2024-02-51 dan DGCA AD 24-01-001-U,” ujar Kristi, di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan, izin kembali beroperasi berlaku sejak 11 Januari 2024 terhadap tiga pesawat, yaitu PK-LRF, PK-LRG, PK-LRI setelah digrounded untuk memastikan keselamatan penerbangan dan untuk dilakukan inspeksi lebih lanjut setelah terjadi insiden terlepasnya emergency door milik Alaska Airlines beberapa hari lalu yang memiliki tipe pesawat sama. Dia mengungkapkan, hal tersebut juga dikonfirmasi melalui hasil rapat terakhir yang diselenggarakan oleh FAA dengan mengundang otoritas penerbangan sipil kawasan Asia-Pasifik. Dalam rapat tersebut, FAA menegaskan bahwa pesawat udara Boeing 737-9 Max yang dioperasikan oleh Lion Air tidak terdampak FAA AD, dan tetap dapat beroperasi tanpa dilakukan inspeksi sebagaimana yang diperintahkan dalam AD. “Berdasarkan hasil pemeriksaan kami serta hasil rapat dengan FAA, maka tiga unit pesawat udara Boeing 737-9 dapat dioperasikan kembali,” kata Kristi.Baca juga: Eropa cabut larangan terbang Boeing 737 MAX
Baca juga: Kemenhub akan cabut larangan beroperasi pesawat Boeing 737MAX

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke masa kecil

situs bola terpercaya 2023

Ini profil 11 panelis debat cawapres kedua pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan sebelas orang yang akan menjadi panelis debat calon wakil presiden (cawapres) sesi kedua pada Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada Minggu, (21/1).

Debat yang diikuti para cawapres tersebut mengusung tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Sebanyak 11 panelis berasal dari berbagai universitas terkemuka dan menjadi ahli di bidang transisi energi, lingkungan, agraria, hingga perencanaan wilayah dan pedesaan.

Ke-11 panelis ini akan dikarantina mulai hari ini, Jumat (19/1), untuk mempersiapkan berbagai pertanyaan kritis yang akan diajukan kepada cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD.

Berikut adalah profil singkat 11 panelis:

1. Abrar Saleng

Ia adalah seorang Guru Besar dan Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Semasa menjadi dosen, dia telah menerbitkan puluhan jurnal ilmiah dan buku yang telah dikutip sebanyak 641 kali.

Dalam karya-karya ilmiahnya, Abrar banyak meneliti dan mengulas tentang perlindungan hukum bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat adat yang menjadi korban eksploitasi tambang.

Abrar juga pernah ditunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk bergabung dalam tim reformasi hukum, yang menghasilkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan untuk masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).

2. Arie Sujito

Dia adalah seorang Sosiolog Pedesaan dan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor.

Dirinya sangat aktif menyuarakan tentang pentingnya kebijakan politik dan penguatan tata kelola negara terhadap peningkatan kualitas lingkungan di media sosial, dan memiliki kanal di berbagai platform yang dinamai bincang pinggiran.

Jurnal ilmiah terbarunya diterbitkan pada 10 Februari 2023 berjudul "Menyemai Kedaulatan Pangan dari Sisi Pinggiran: UU Desa dan Marwah Pertanian dalam Pembangunan Pedesaan di Indonesia".

Pada tahun 2020, Arie juga berpartisipasi dalam publikasi yang berjudul "Kerentanan, Solidaritas Sosial dan Masyarakat Tangguh" dari buku "New Normal-Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik akibat COVID-19".

3. Arif Satria

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga Ahli Ekologi Politik ini telah menjadi pembicara di berbagai seminar nasional maupun konferensi di tingkat internasional.

Ia menjadi delegasi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi Rio +20 yang diselenggarakan pada tahun 2012 di Brasil oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 2019, dirinya juga menjadi pembicara pada forum tingkat tinggi yang diselenggarakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB.

Arif juga sosok yang dikenal aktif di bidang kelautan dan perikanan. Pada tahun 2012, ia terpilih menjadi penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Lulusan Universitas Kagoshima, Jepang, ini juga pernah meraih penghargaan Yamamoto pada tahun 2008 di Vietnam dari Organisasi Profesi bidang Sosial Ekonomi Perikanan atau IIFET.

4. Dewi Kartika

Sekretaris Jenderal di Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) periode 2022-2025 ini juga aktivis di berbagai organisasi kemasyarakatan.

Ia bergabung di KPA sejak tahun 2007, dan hingga saat ini menjadi bagian dari Dewan Global Internasional Land Coalition (ILC) di Asia.

Dewi juga mendapatkan beasiswa untuk belajar di Institute of Social Study (ISS) Den Haag, Belanda, pada tahun 2011 di bidang transisi agraria.

Dirinya aktif menyuarakan tentang reformasi agraria yang hingga saat ini masih mengalami banyak konflik kepentingan juga struktural.

Menurutnya, kemiskinan struktural di Indonesia salah satunya disebabkan oleh konflik kepentingan di bidang agraria yang kurang memprioritaskan kepentingan masyarakat dan cenderung bersifat kapital.

5. Fabby Tumiwa

Saat ini, dia menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Institute for Essential Services Reform (IESR). Dirinya merupakan lulusan dari Universitas Tufts, Amerika Serikat di bidang Kebijakan Energi dan Iklim.

Ia banyak menyoroti kebijakan transisi energi Indonesia dan upaya-upaya percepatan transformasi pada sektor ketenagalistrikan menuju energi baru terbarukan.

Fabby juga pernah menjadi delegasi Indonesia untuk negosiasi perubahan iklim pada tahun 2006-2017, dan pada tahun 2023 lalu ia berhasil diangkat ke grup Konsultatif Tingkat Tinggi Percepatan Transisi Energi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.

6. Hariadi Kartodihardjo

Dia adalah Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang saat ini juga dipercaya sebagai Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di bidang Kebijakan Tatakelola dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Dirinya juga menjabat sebagai Tenaga Ahli Kajian Perum Perhutani di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jurnal dan publikasi ilmiahnya banyak menyoroti isu-isu lingkungan, kehutanan, dan sumber daya alam. Karya-karyanya telah dikutip sebanyak 2.515 kali sejak tahun 2015.

Beberapa penelitian unggulannya membahas tentang kajian kesiapan daerah dalam penanggulangan korupsi dalam pelaksanaan Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) dan kajian tata kelola perkebunan sawit.

7. Ridwan Yahya

Dia adalah seorang Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu yang tercatat pernah menerima penghargaan sebagai dosen berprestasi pertama di tingkat fakultas pertanian pada tahun 2016.

Ridwan juga pernah meraih penghargaan presentasi terbaik pada gelaran Sustainable Future for Human Security Conference di Kyoto, Jepang, pada tahun 2010.

Dia juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Kehutanan di Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, serta sebagai Kepala Pusat Pengembangan Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi.

Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi peneliti, salah satunya Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia.

8. Rukka Sombolinggi

Sebagai sosok perempuan pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi masyarakat adat Nusantara (Aman), Rukka menggunakan identitasnya sebagai masyarakat asli Toraja saat bekerja memperjuangkan hak-hak masyarakat di Jaringan pembelaan hak-hak masyarakat adat (Japhama).

Ia banyak mengadvokasi perjuangan masyarakat adat yang hingga kini masih sering didiskriminasi saat terjadi kasus-kasus pengalihan fungsi tanah adat.

Kisahnya tentang pengalaman masa kecil meminta permen kepada para turis yang datang ke Tana Toraja, diangkat di situs resmi Aman. Dalam artikel tersebut, Rukka mengaku baru menyadari ada relasi ketimpangan antara orang kulit putih (turis) terhadap masyarakat adat, yang selama ini masih melanggengkan makna "eksotisme", untuk diasosiasikan pada masyarakat adat yang tak hanya berbeda, tetapi juga terasing, terpencil, primitif, miskin, dan inferior.

9. Sudharto P. Hadi

Pakar Manajemen Lingkungan yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, pada 2010–2015 ini sempat menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di Kanada.

Saat ini, dia aktif mengajar di beberapa program baik S1, S2, maupun S3 di Undip dan berbagai universitas lainnya di bidang perencanaan atau manajemen lingkungan, etika lingkungan, dan resolusi konflik lingkungan.

Ia aktif sebagai Country Coordinator pada Sustainable Energy and Environmental Forum yang berbasis di Universitas Kyoto, Jepang, juga Peneliti untuk Legal Empowerment and Industrial Pollution di Universitas Leiden, Belanda.

Ia juga menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang dan Pengawas di Yayasan Bina Kehidupan Lestari Semarang.

10. Sulistyowati Irianto

Dia adalah Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis yang banyak melakukan penelitian terkait isu keadilan bagi perempuan.

Ia menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, dan saat ini aktif mengajar di Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia pada 2013-2016.

Ia banyak melakukan penelitian terkait antropologi hukum di Indonesia, yang menurutnya bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan kebijakan para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan masyarakat adat.

11. Tubagus Furqon Sofhani

Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyelesaikan studi S2 di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda, dan S3 di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komisi Perencanaan Kota Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, sejak tahun 2015 hingga 2019. Selain itu, dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah ITB pada tahun 2017.

Pada periode 2018-2020, dirinya mendapatkan mandat sebagai Ketua Program Magister Kajian Pembangunan di Fakultas Perencanaan Arsitektur dan Pengembangan Kebijakan ITB.

Jurnal dan penelitian ilmiahnya yang terbaru banyak membahas tentang pengaruh peningkatan kapasitas komunitas dalam membangun hutan sosial hingga kota kreatif.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

pinjam online tanpa bi checking

Peneliti: Belum semua capres******

Jakarta (ANTARA) - Peneliti karbon Carbonethics Ahmad Hidayat mengatakan belum semua capres-cawapres memperlihatkan dukungan terhadap perdagangan karbon, padahal Indonesia sudah memulai perdagangannya.

Presiden Joko Widodo telah membuka bursa karbon pada September 2023 dan bursa karbon merupakan kontribusi Indonesia dalam melawan krisis iklim.

Sementara, tiga pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden memang memasukkan perdagangan karbon dalam visi dan misinya. Namun, lanjutnya, belum semua capres-cawapres itu memperlihatkan dukungannya terhadap perdagangan karbon.

"Dari tiga calon ini, sebenarnya yang paling mendukung untuk perdagangan karbon adalah Ganjar Pranowo. Karena, dari visi-misi dan orang-orang di belakang tim kampanyenya memang pro perdagangan karbon," kata Ahmad dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, untuk Prabowo, semua orang sepertinya sudah paham konsep nasionalismenya.

"Kadang konsepnya bertabrakan dengan konsep lain, belum pas untuk dunia usaha misalnya. Dan, sejauh ini yang agak di tengah dan belum terlalu jelas adalah Anies. Walaupun dalam analisa dokumen visi-misinya, kita akui itu paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain," tambahnya.

Ahmad menjelaskan paslon Anies-Muhaimin berupaya menyeimbangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat.

Sementara, paslon Prabowo-Gibran berkonsentrasi pada mitigasi dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui pendekatan nasionalis dan Ganjar-Mahfud menekankan mekanisme pasar dalam pengelolaan iklim.

Menurut Ahmad, di semua kubu capres ada aktor-aktor yang punya kepentingan. Tapi, yang paling kentara adalah kubu Ganjar dan Prabowo.

"Ini dilihat dari visi-misi dan latar belakang orang-orang di belakang tim kampanye kedua pasangan calon ini yang pro perdagangan karbon, yang mana perdagangan karbon dilihat sebagai alternatif untuk penyelesaian masalah iklim, seperti pengurangan emisi," ujarnya.

Namun, lanjutnya, sejauh mana mereka memvisikan perdagangan karbon itu, belum terlihat.

"Dan, memang biasanya dokumen visi-misi itu tidak akan sampai detail secara teknis. Tapi, ide besarnya ada pada dua capres ini. Terutama Ganjar yang sudah sampai membicarakan insentif untuk pihak swasta pelaku perdagangan karbon," kata Ahmad.

Sedangkan Anies, tambah Ahmad, berada di tengah, antara pasar dan pemerintah. Dokumen visi-misinya dibaca paling komprehensif dan paling pro lingkungan dibandingkan capres yang lain.

"Mungkin karena latar belakangnya sebagai akademisi yang unggul dalam naskah akademik. Tapi, posisinya konservatif. Jadi, tidak bisa 100 persen ke pasar. Dorongan ke arah perdagangan karbon terbatas. Namun, dalam visi-misinya, ada juga ke arah sana," ujar Ahmad.

Untuk Prabowo, dokumen visi-misinya lebih banyak menekankan tentang peran sentralistik pemerintah dan nasionalisme. Ada kecenderungan kontrol negara yang sangat luas, yang bisa diartikan memberi peluang bagi kelompoknya sendiri.

Sementara itu, peneliti Carbonethics Hansen Sukma menambahkan, saat menjadi gubernur, Ganjar punya pengalaman mengembangkan proyek energi terbarukan dan transisi energi, serta berkolaborasi dengan Norwegia.

Sementara, Anies tidak terlalu teknis dalam hal perdagangannya, tapi lebih kepada kolaborasi internasional. Sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta, Anies terlibat dalam forum kota-kota global memerangi perubahan iklim.

Menurutnya, Prabowo belum terlihat, sebab tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah, sehingga kinerjanya terbatas untuk merambah pasar karbon ataupun regulasi-regulasi yang terkait dengan isu lingkungan.

"Jadi, jika bisa disimpulkan, memang Ganjar itu punya fleksibilitas yang lebih tinggi terhadap pasar ketika memandang isu lingkungan. Pelibatan sektor privat soal isu lingkungan kemungkinan akan lebih banyak," ujarnya.

Sementara Anies, akan lebih kontrol dan bisa dilihat dari berbagai pernyataannya yang selalu melakukan realokasi anggaran untuk pembangunan yang sifatnya soft atau hard infrastruktur. "Jadi, pada akhirnya, pemerintah akan lebih banyak berperan dalam perdagangan karbon," sebutnya.

Baca juga: Menteri ESDM sebut perdagangan karbon upaya pemerintah kurangi emisi
Baca juga: Pengamat: Presiden terpilih harus akselerasi program transisi energi
Baca juga: OJK: Akumulasi nilai 41 pengguna jasa di Bursa Karbon Rp30,91 miliar

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Mendekonstruksi dunia lain

buku tafsir mimpi 4d terlengkap 2021

Presiden lakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita IKN******

Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan baru pertama dimulainya pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

"Pada siang hari ini peletakan baru pertama Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada "groundbreaking" Kantor OIKN yang disaksikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Presiden menjelaskan bahwa Gedung Kantor OIKN terdiri atas gedung utama, gedung data center dan infrastruktur kawasan yang memuat kapasitas hingga 600 orang pada tahap pertama pembangunan.

Gedung yang menjadi tempat bekerja para pegawai OIKN itu dibangun di atas lahan sekitar 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi mencapai Rp509 miliar.

Selain data center, Gedung OIKN juga dilengkapi dengan pusat komando serta "urban gallery" yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara "real time" sehingga layanan lebih cepat dan profesional.

Baca juga: Jokowi letakkan batu pertama pembangunan Super Hub Logistik Nusantara

Baca juga: Istana: "Groundbreaking" setiap bulan pastikan komitmen bangun IKN

Kepala Negara berharap Gedung OIKN ini dapat segera selesai agar seluruh kegiatan Otoritas IKN semakin terorganisasi, terpusat dan optimal.

"Karyawan bisa bekerja lebih nyaman dan produktif untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara, mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang kita cita-citakan," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OIKN Bambang Susantono menyampaikan bahwa Kantor OIKN yang berfungsi sebagai "City Hall" atau Balai Kota ini ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Pada tahap pertama, pembangunan dilakukan pada gedung kantor utama dan gedung data center.

"Data center ini lah yang menjadi pusat kendali 'smart city' atau kota cerdas di IKN. Kantor IKN juga akan menerapkan konsep 'smart, green and sustainable office' yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta dapat menjadi contoh bagi kantor-kantor di IKN maupun Indonesia," kata Bambang.

Baca juga: OIKN: Pembangunan IKN langkah untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045

Baca juga: OIKN: Listrik dan gas di IKN mulai operasional Agustus tahun ini
 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024