powernet

kera4d slot 333Jutaan kata 231217Orang-orang telah membaca serialisasi

《powernet》

Luhut Sewot dan Tantang BRIN soal TKA China Usai Sembuh dari Sakit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menantang peneliti BRIN yang menyebut serbuan tenaga kerja asing (TKA) Chinasangat besar dibandingkan nilai investasinya.

Gaji TKA China sebelumnya disebut BRIN belasan kali lipat besar dibanding pekerja lokal.

Luhut yang baru kembali bekerja usai sakit, meminta peneliti tersebut menunjukkan data TKA itu kepadanya.

Adapun soal gaji TKA China tinggi, Luhut menjelaskan investasi padat modal berbeda dengan padat karya dalam menyerap tenaga kerja. Ada tawaran gaji yang lebih tinggi saat memboyong pekerja asing ke Indonesia.

"Tiongkok itu perusahaan-perusahaan yang efisien. Dia akan bayar gaji lebih mahal kalau bawa tenaga kerja dari luar," ia menegaskan.

Luhut meragukan data yang menyebut ada mobilisasi TKA China dalam jumlah jumbo, jika mengingat perusahaan di Negeri Tirai Bambu  bekerja lebih cepat dan efisien.

"Di bidang tertentu, kita akui mereka kerjanya lebih efisien dan cepat. Jadi saya enggak yakin bahwa China akan bawa ramai-ramai pegawainya kemari. Mungkin (terjadi) di bidang konstruksi yang butuh cepat. Jadi, Anda bawa saja BRIN-nya ketemu saya," pungkasnya.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Triyono meneliti tentang investasi China dan hubungan industrial di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Ia melaporkan investasi China tak sebanding besarnya dengan jumlah TKA asal negaranya yang diboyong serta. Data pekerja asing itu Triyono ambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi Refleksi Satu Dekade Relasi Indonesia-China di Era Belt and Road pada 26 Oktober silam.

"Pada 2022, RRT itu berkontribusi sekitar 59.320 tenaga kerja (asing). TKA China ini mencapai 44,49 persen. Sangat mencengangkan, padahal jumlah investasi China masih kalah jauh dengan Singapura," kata Triyono, disiarkan dalam Youtube BRIN.

Triyono mengatakan pada 2022, investasi Singapura sebesar US.281 juta, sedangkan TKA asal negaranya yang dibawa ke Indonesia cuma 1.811 pekerja atau 1,35 persen saja.

Di tahun yang sama, investasi China menempati urutan kedua tertinggi, yakni US.226 juta, dan TKA lokal yang dibawa ke Tanah Air sebanyak 59.320 orang.

Menurutnya, mobilisasi TKA China ini terjadi lantaran kekhasan model kapitalisme China.

Lihat Juga : Jokowi Dapat Bisikan Sri Mulyani soal Harga Minyak 2024

"Model kapitalisme China itu memiliki kekhasan yaitu dikuatkan dengan SDM yang besar, khususnya pekerja mudanya dan mereka miliki dedikasi tinggi dan daya juang bekerja," ungkapnya.

"Ini mengakibatkan kalau ada investasi berjalan, selalu disertai dengan pengiriman tenaga kerja China. Hal ini menimbulkan berbagai gejolak, misalkan dari serikat buruh atau masyarakat setempat," imbuh Triyono.

Ia juga menyoroti kesenjangan upah antara pekerja lokal dengan TKA China yang luar biasa. Upah tinggi ini berakar dari diterbitkannya UU Ketenagakerjaan China pada 2007.

"Ada penelitian Li 2023, dia menyebut setelah adanya uu ini, upah buruh China naik drastis. Misalkan dibandingkan (pekerja) Indonesia, China itu 13 kali lipatnya," ujar Triyono.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：67 2d togel、pinjol ojk yang cepat cair、belanja di bukalapak pakai akulaku

Terkait：lisensi slot、demo extra chili、desa88、megawin188 slot、988bet、ligadewa、gacor 5000 slot login、hp cicilan、trik menang fafafa、nx303 slot

---

---

bab terbaru：nama slot yang mudah menang（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10