gbwoin

pinjol 500 ribu 289Jutaan kata 455785Orang-orang telah membaca serialisasi

《gbwoin》

TKN instruksikan tim kampanye kawal ketat rekapitulasi suara******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, menginstruksikan tim pemenangan, baik di pusat maupun daerah, untuk mengawal ketat rekapitulasi suara dan tidak terlena atas perolehan posisi pertama pasangan calon 02 tersebut di hitung cepat.

"Justru karena kita menang di versi quickcount,TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) harus lebih bekerja keras dalam mengawal rekapitulasi suara. Bukan malah sebaliknya jadi terlena. Kita harus terus melakukan pengawalan dengan ketat sampai diumumkan oleh KPU," kata Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan TKN dan TKD harus ikut memastikan agar tidak ada satupun surat suara masyarakat yang tidak dihitung atau dicurangi. Selain itu, ia meminta Tim Kampanye untuk bersikap disiplin dalam proses administrasi rekapitulasi suara dan berkolaborasi dengan masyarakat yang memantau pemilu.

"Pekerjaan besar hari ini dan ke depan adalah administratif dan dokumen. Tolong berdisiplin dengan setiap dokumentasi, catatan, dan formulir yang ada, mulai dari C1 dan beragama jenis plano, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota, sampai provinsi," ujarnya.

Baca juga: Prabowo tak peduli tuduhan kecurangan yang ditujukan ke paslon 02

Baca juga: Budiman sebut perolehan suara Prabowo-Gibran melebihi target TKN

Nusron juga mengingatkan kepada seluruh Tim Kampanye untuk tidak bersikap jemawa dan sombong atas capaian Prabowo-Gibran yang unggul di urutan pertama pada hitung cepat di sejumlah lembaga survei.

“Seperti yang telah disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran semalam, kemenangan (di hitung cepat) ini bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran, tapi harus menjadi kemenangan semua rakyat Indonesia. Jadi, tidak ada yang namanya bully, kesombongan, atau jemawa. Harus tetap merangkul agar ini menjadi kemenangan rakyat," tuturnya.

Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengatakan dokumen C1 hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dari 64,8 persen tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia telah dimasukkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

"Per tanggal 17 Februari 2024 pukul 12.00 WIB sudah dapat menayangkan 64,8 persen dari total 823.236 TPS, yaitu sebanyak 533.435 TPS untuk diitayangkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden," kata Betty di Jakarta, Sabtu.

Data dokumen C1 tersebut dilakukan pencocokan secara manual oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya terjadi ketidaksesuaian data antara jumlah dari tempat pemungutan suara (TPS) dengan data yang dimasukkan aplikasi Sirekap.

Tidak hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden, petugas KPPS juga telah memasukkan data perolehan suara calon anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten dari 402.911 TPS.

Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap

Namun demikian, tambah Betty, petugas KPPS masih akan melakukan perbaikan penghitungan suara caleg DPR RI pada 7.472 dari 402.911 TPS itu.

Dia menambahkan masyarakat sudah bisa melihat perolehan suara pilpres hingga caleg dari setiap TPS melalui aplikasi Sirekap.

Betty memastikan proses perbaikan data ini akan terus berlangsung sehingga masyarakat bisa melihat seluruh data jumlah suara dengan lengkap.

Dia juga memastikan data perolehan di setiap TPS sesuai dengan data yang akan ditampilkan ke aplikasi. "Kami merasa ini tentu harus terus-menerus diperbaiki mitigasinya dan harus terus menerus dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan," tambahnya.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: KIP ingatkan KPU agar Formulir Model C1-Plano bisa diakses publik

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bukanlah penentu hasil Pemilu 2024.

"Harus kami sampaikan bahwa Sirekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (tentang Pemilihan Umum) adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan Sirekap. Sirekap hanya alat bantu," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Bagja mengatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat, termasuk di media sosial.

"Bahkan ada, ya, bahkan ada, ada sampai 800 ribu, 80 ribu (suara). Ini data apa gitu, kan? Enggak mungkin juga, tetapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah," ujarnya.

Oleh sebab itu, Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu RI sudah menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Sirekap, sehingga akan ditindaklanjuti.

"Nah ini sudah kita temukan ya (permasalahannya), tetapi kita lagi mengkaji untuk permasalahan Sirekap," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menekankan bahwa pihaknya sedang mengkaji permasalahan Sirekap tersebut.

"Dalam konteks ini memang Bawaslu sedang terus mencermati berbagai proses yang dilakukan. Kami mendapatkan informasi juga sampai hari ini Sirekap masih dalam kondisi belum bisa diakses ya karena sedang dalam perbaikan," ujarnya.

Walaupun demikian, Lolly mengatakan bahwa masyarakat harus memahami Sirekap merupakan alat bantu saja, bukan penentu hasil Pemilu 2024.

"Tetapi sekali lagi masyarakat harus memahami, publik harus mengetahui bahwa Sirekap hanya alat bantu. Yang autentik itu saat proses rekapitulasi secara manual berjenjang. Kita akan melalui proses itu dari hari ini, 15 Februari sampai tanggal 20 Maret," katanya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：voucher segari、buana138、rtp bangsawan88

Terkait：slot adalah judi、bunga adakami perbulan、daftar game judi slot online、kode alam cicak 4d、rupiah cepat terdaftar di ojk、slot spin gacor、indebet、cara pinjam ke bank bri、hadir777、garuda slot online

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：daftar pinjol yang diawasi ojk（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30

Daftar bab terbaru

erek erek 2d 99

situs gacor sore ini

slot paling gacor terbaru

situs resmi slot online

tampilan kredivo

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Sistem lotere paling kuat

pinjol yang bayarnya bulanan

Bawaslu ungkap 19 masalah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu******

Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan 19 permasalahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024.

Bagja menjelaskan temuan tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15
Februari 2024 pukul 06.00 WIB.

"Bawaslu mengidentifikasi 13 permasalahan pada pelaksanaan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis.

Walaupun demikian, data dinilai belum lengkap dikarenakan adanya kendala jaringan internet, keterbatasan akses jaringan pada saat pengiriman data, sehingga berpotensi bertambah.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menjelaskan bahwa 13 permasalahan saat pemungutan suara meliputi sebanyak 37.466 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00 waktu setempat.

"Yang kedua, terdapat 12.284 TPS didapati alat bantu disabilitas netra tidak tersedia di TPS. Yang ketiga, terdapat 10.496 TPS yang logistik pemungutan suara tidak lengkap," ungkap Lolly.

Keempat, kata Lolly, terdapat 8.219 TPS yang didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik.

Kelima, terdapat 6.084 TPS yang mengalami surat suara tertukar. Kemudian, terdapat 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping.

"Terdapat 5.449 TPS yang didapati KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara," tuturnya.

Kedelapan, terdapat 3.724 TPS didapati papan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak terpasang di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

"Terdapat 3.521 TPS didapati saksi mengenakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut pasangan calon partai politik atau calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah)," paparnya.

Baca juga: Bawaslu RI catat pelanggaran etik dan netralitas mendominasi

Baca juga: Bawaslu akan bertemu KPU bahas permasalahan Pemilu 2024

Kesepuluh, lanjut dia, terdapat 2.632 TPS didapati adanya mobilisasi dan/atau mengarahkan pilihan pemilih oleh tim sukses, peserta pemilu, dan/atau penyelenggara untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Selanjutnya, terdapat 2.509 TPS yang didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

"Terdapat 2.413 TPS, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Dan terdapat 2.271 TPS terjadi intimidasi kepada pemilih dan/atau kepada penyelenggara pemilu di TPS," ujar Lolly.

Sementara itu, Lolly menyebut enam permasalahan penghitungan suara meliputi terdapat 11.233 TPS yang didapati adanya Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi dan/atau masyarakat.

"Terdapat 3.463 TPS melakukan penghitungan suara dimulai sebelum waktu pemungutan suara selesai di pukul 1 waktu Indonesia bagian barat," ujarnya.

Ketiga, kata dia, terdapat 2.162 TPS adanya ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

Berikutnya, terdapat 1.895 TPS yang didapati pengawas TPS tidak diberikan Model C.Hasil Salinan.

Kemudian, terdapat 1.888 TPS yang didapati saksi, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas

"Terdapat 1.473 TPS adanya intimidasi terhadap penyelenggara," kata Lolly menambahkan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Tinju Xingyi

slot 5000 demo

KPU tunda penghitungan suara metode pos dan KSK di Kuala Lumpur******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan penghitungan suara metode pos dan kotak suara keliling (KSK) di Kuala Lumpur, Malaysia, ditunda, karena ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024.

"Untuk dua metode itu dihentikan dulu, tidak diikutkan karena ada temuan-temuan yang sesungguhnya KPU sendiri sudah mengetahui ada situasi yang secara prosedural itu unprocedural," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.

Ia mengungkapkan seharusnya penghitungan suara di Kuala Lumpur dimulai pada 14 hingga 15 Februari 2024. Sementara metode pos dimulai dari 15 hingga 22 Februari 2024.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Kendati demikian, penghitungan suara yang boleh dilakukan saat ini hanya untuk metode TPSLN. "Untuk metode pos dan kotak suara keliling dihentikan dahulu," jelasnya.

Hasyim menilai terdapat sinkronisasi antara temuan-temuan Bawaslu dan KPU dalam proses pemilu di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, untuk metode pos dan KSK berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

"Sehingga kemudian nanti situasinya potensial untuk metode pos dan metode KSK khusus di Kuala Lumpur akan dilakukan pemungutan suara ulang. Detail-detail dan mekanismenya kami di KPU Pusat mempersiapkan segala sesuatunya tentu saja berkoordinasi dengan Bawaslu," pungkas Hasyim.

Sebelumnya, Rabu (14/2), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Luar Negeri Kuala Lumpur menyatakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu dan merekomendasikan melakukan pemungutan suara ulang sistem Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos.

Ketua Pawaslu LN Kuala Lumpur Rizky Al-Farizie di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan telah melakukan penelusuran terkait beberapa isu yang secara garis besar berkaitan dengan pemungutan suara dengan metode pos dan Kotak Suara Keliling (KSK).

Terhadap dugaan pelanggaran pemilu, ia mengatakan Panwaslu selanjutnya merekomendasikan PPLN Kuala Lumpur untuk, pertama, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode pos di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Kedua, tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Ketiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keempat, pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud didahului dengan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih untuk metode pos dan KSK.

Kelima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur sebagai pemilih pada pemungutan suara ulang dengan metode pos dan KSK. Keenam, mengevaluasi metode pos dengan pemilihan metode lain guna menghindari kesalahan atau kejadian yang sama.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Wu Po Jiu Huang

rtp harum4d

Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia dan telah memerintahkan untuk membantu pemakaman jenazah. "Kami perintahkan untuk mengurus seluruh proses, baik pemakaman maupun santunan. Jadi, ada juga yang kami harus mengurus hal sedemikian. Ada juga bantuan dari pemerintah kota dan juga teman-teman kepolisian yang membantu dalam mengurus jenazah dan lain-lain," kata Rahmat di Kantor Bawaslu RI di Jakarta, Jumat. Rahmat menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu pemakaman petugas KPPS itu. "Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu keluarga penyelenggara pemilu dalam melakukan proses-proses demikian," ucapnya. Langkah-langkah antisipasi telah dilakukan pihaknya guna mencegah kejadian tersebut, seperti pemeriksaan kesehatan dan pengecekan rekam kesehatan yang bersangkutan. Namun, menurut dia, ada faktor lain di luar kendali pihak KPU dan Bawaslu. "Kami minta 'kan agar menjaga kesehatan, tetapi, ya, kami tidak tahu kondisi pada saat itu. Mungkin sedang banjir kemudian hujan. Itu faktor-faktor yang harus kami hitung," ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebutkan 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024. Kasus tersebut ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun hingga Jumat pukul 14.00 WIB, tercatat sembilan kematian, di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung.

Baca juga: Anggota KPPS di Jakarta Selatan meninggal saat persiapkan pencoblosan
Baca juga: Legislator desak KPU berikan santunan Rp46 juta kepada KPPS meninggal
Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Peserta pemilu anggota legislatif (pileg) sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pileg juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pada waktu yang sama, Rabu (14 Februari 2024), diselenggarakan pula Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 yang diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Naruto: Aktor Terbaik

papawin slot

Kemlu: Tidak ada korban WNI dalam penembakan massal di Kansas City******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam penembakan massal di tengah parade kemenangan Kansas City Chiefs setelah pertandingan final sepak bola Amerika, Super Bowl.

Insiden yang terjadi menjelang akhir parade pada Rabu (14/2) sekitar pukul 16.06 sore waktu setempat (Kamis, 15/2, pukul 05.06 WIB) itu menewaskan satu korban dan melukai 15 orang lainnya, yang saat ini kondisinya tengah kritis.

“Pasca-insiden tersebut, KJRI Chicago telah menjalin komunikasi dengan masyarakat Indonesia di Kansas City untuk memastikan keamanan dan keselamatan WNI. Hingga saat ini, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban insiden penembakan itu,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat, Jumat.

KJRI Chicago juga memberikan imbauan kepada masyarakat WNI untuk terus berhati-hati dan segera menghubungi otoritas setempat serta mengontak KJRI jika menghadapi situasi darurat.

Kepolisian Kansas City telah menahan dua tersangka yang membawa senjata ketika penembakan berlangsung.

Wali Kota Kansas Quinton Lucas mengaku tidak pernah menyangka tragedi seperti itu terjadi di kotanya.

Peristiwa tersebut juga ramai diperbincangkan di linimasa media sosial.

Sejumlah pengguna media sosial mengunggah video-video mengejutkan, yang antara lain menunjukkan seseorang sedang menekan dada seorang korban penembakan, sementara beberapa orang di dekatnya menggeliat kesakitan.

Sejumlah orang lain tampak berlarian sambil berteriak-teriak.

Kawasan Union Station, tempat berlangsungnya parade, yang semula penuh sesak sontak menjadi kosong setelah insiden penembakan. Hanya polisi dan para petugas medis yang tampak berada di lokasi.

Sebelum insiden terjadi, kerumunan orang berjejer di sepanjang rute parade untuk menyambut para pemain sepak bola Kansas City Chiefs yang melewati kerumunan massa dengan bus tingkat.

Baca juga: Tersangka penembak tiga mahasiswa berdarah Palestina ditahan aparat AS
Baca juga: Remaja tembak mati pelajar dalam insiden penembakan di Iowa, AS

Era Abadi

erek erek orang mancing

Melindungi hutan mangrove di Teluk Youtefa Jayapura dengan strategi 3M******

Jayapura (ANTARA) - Luas hutan bakau atau hutan mangrove di Teluk Youtefa, Kota Jayapura, Papua, kini semakin berkurang, sehingga dapat menjadi ancaman bagi masyarakat dari abrasi dan gelombang pasang jika tidak dilakukan upaya pelestariannya.

Berkurangnya hutan bakau di Kota Jayapura disebabkan karena beberapa faktor di antaranya pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu mangrove untuk bahan bakar. Sekitar 1,3 hektare hutan mangrove gundul, habis ditebang.

Hasil penelitian yang dilakukan Universitas Cenderawasih (Uncen) meyebut telah terjadi penurunan luas hutan mangrove di Teluk Youtefa hingga mencapai 281,12 hektare selama 50 tahun terakhir.

Sejak 2019 aktivitas pembangunan di sekitar hutan mangrove terus meningkat yang diiikuti dengan pembukaan areal hutan mangrove yang dekat lokasi wisata, tempat usaha serta perumahan warga.

Padahal hutan mangrove memiliki fungsi penting untuk melindungi pantai dari abrasi dan gelombang besar serta menyediakan habitat berbagai biota laut seperti kerang dan ikan.

Saat ini, baik pemerintah maupun TNI-Polri serta masyarakat serta komunitas pencinta lingkungan mulai gencar mengkampanyekan pentingnya hutan bakau di kawasan Teluk Youtefa demi keberlangsungan manusia.

Untuk menjaga dan melindungi hutan mangrove di Taman Wisata Alam Teluk Youtefa maka Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI intens melakukan sosialisasi sekaligus penanaman pohon mangrove.

BRGM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, pada Rabu (7/2), dalam rangka Hari Lahan Basah Sedunia, menanam sebanyak 300 bibit pohon mangrove di Teluk Youtefa di lahan 1.000 meter persegi atau 0,1 hektare. Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 2 Februari lalu itu mengambil tema "Wetlands and Human Wellbeing" atau Lahan Basah dan Kesejahteraan Manusia.

Lahan basah dalam arti luas mencakup ekosistem air tawar dan laut serta pesisir seperti semua danau dan sungai, akuifer bawah tanah, rawa dan rawa-rawa, padang rumput basah, lahan gambut, oasis, muara, delta dan dataran pasang surut, hutan bakau dan daerah pesisir lainnya, terumbu karang, dan semua tempat yang dibuat oleh manusia seperti tambak, sawah, waduk, dan tambak garam.

Lahan-lahan tersebut sangat penting bagi manusia dan alam mengingat nilai ekosistemnya, termasuk kontribusinya terhadap lingkungan, iklim, ekologi, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, rekreasi, dan estetika terhadap pembangunan berkelanjutan maupun kesejahteraan manusia.

Strategi 3 M

Untuk merehabilitasi hutan mangrove, BRGM bersama pihak terkait melakukan berbagai upaya demi kelestarian hutan bakau ini dengan menerapkan strategi 3M, yakni Memulihkan, Meningkatkan dan Mempertahankan.

Memulihkan dan meningkatkan berarti melakukan penanaman sambil menyertakan masyarakat untuk terlibat. Kemudian, mempertahankan terhadap kondisi yang sudah baik serta melindungi mangrove dengan membangun alat pemecah ombak di area yang berpotensi terjadi kerusakan.

Strategi 3M menjadi pilihan tepat untuk bagaimana hutan mangrove tetap menjadi 'sabuk pengamanan' dalam meredam banjir dan abrasi air laut. Strategi ini harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat, salah satunya dengan membangun kampung mandiri peduli mangrove.

Sejak 2021 BRGM telah melakukan penanaman mangrove di Papua sebanyak 7,45 juta bibit dengan luas lahan 2.669 hektare dan akan terus berkelanjutan, kata Kepala Pengawasan Internal BRGM, Triko Iriandi.

Sementara Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua, Edward Sembiring, menambahkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen untuk mendukung pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lainnya.

Dengan demikian, penanaman pohon mangrove merupakan upaya konkret dan strategis dalam mengatasi perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati.

Selain itu, pohon mangrove memiliki manfaat multiguna bukan saja bagi manusia tetapi juga semua makhluk hidup dengan menyediakan oksigen dan menjadi tempat penyimpanan karbon dioksida serta berperan penting dalam menjaga emisi gas rumah kaca.

Oleh karena itu, sangat penting untuk terus melakukan pelestarian alam mulai dari menanam hingga merawat hutan bakau agar tetap tumbuh subur dan produktif guna menjaga keseimbangan ekosistem.

Upaya tersebut harus dilakukan oleh semua pihak mengingat semua manusia memiliki posisi yang sangat penting sebagai garda terdepan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Sebab, keberadaan pohon dan tutupan lahan yang sangat baik akan meningkatkan daya dukung alam dalam mitigasi perubahan iklim, ketahanan pangan dan energi serta kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

Nilai ekonomi

Tanaman mangrove memiliki manfaat yang banyak di antaranya sebagai pendukung bagi keanekaragaman hayati, peredam banjir, mencegah abrasi air laut, serta dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Hutan mangrove bisa menjadi tempat wisata dan mencari ikan maupun kerang. Hutan bakau menjadi salah satu tempat yang paling nyaman untuk tempat tinggal, berlindung, berpijah dan mencari makan beberapa jenis mahluk hidup dan organisme, seperti udang, ikan dan kepiting.

Oleh karena itu, jajaran Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua mengajak masyarakat di daerah tersebut untuk menanam pohon mangrove, menjaga dan melestarikannya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua Jan Ormuseray menilai penting untuk menanam pohon mangrove di sepanjang Pantai Holtekamp yang masuk dalam kawasan wisata di Teluk Youtefa.

Teluk ini sangat terkenal dengan potensi pemandangan alam laut yang indah, sehingga pada 1996 kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 714/Kpts-II/1996, dengan luas 1.675 hektare.

Sebagai taman wisata alam sangat penting untuk dijaga kelestarian alamnya. Sebab, salah satu potensi sumber daya alam yang terdapat di kawasan Teluk Youtefa adalah hutan mangrove yang berada di beberapa kampung, antara lain Tobati, Enggros, Nafri dan Entrop.

Terkait dengan hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura diharapkan memiliki regulasi yang jelas terkait tata ruang di kawasan tersebut. Tata ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang.

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

joker99

Polisi gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh Fahira pada Senin******

sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat

Jakarta (ANTARA) - Polisi melakukan gelar perkara dugaan pelanggaran pemilu oleh caleg Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu, pada Senin (19/2) mendatang.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan sudah menyerahkan kasus dugaan pelanggaran (FI) ke polres setempat pada Jumat (16/2).

"Gelar perkara akan dilaksanakan pada Senin (19/2)," kata Benny di Jakarta, Sabtu.

Dalam surat yang ditunjukkan Benny kepada wartawan, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Fahira Idris berupa penggunaan kapal milik Dishub DKI Jakarta yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan.

"Dalam melaksanakan kampanye, terlapor (Fahira Idris) menggunakan kapal milik Dinas Perhubungan. Terlapor izin ke Dishub DKI Jakarta untuk sosialisasi peraturan atau serap aspirasi, namun pada faktanya terlapor melaksanakan kegiatan kampanye," kata Benny.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menelusuri dugaan sebanyak tiga pelanggaran kampanye jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 demi keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Ini semua masih ditelusuri kalau memang nanti ada pelanggaran dan bukti-buktinya kuat tentu kami akan menindak secara tegas," kata Benny di Jakarta, Senin (12/2).

Benny menuturkan Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan sidang pembacaan temuan dan berikutnya pembacaan jawaban serta pemeriksa saksi-saksi. Pihaknya masih menelusuri dan mendalami dugaan pelanggaran tersebut.

Adapun dia merinci tiga dugaan pelanggaran yakni salah satu calon legislatif (caleg) yang menggunakan kapal Dinas Perhubungan untuk kampanye.

"Kan tidak boleh, pakai fasilitas pemerintah, namun masih kita telusuri apakah ini difasilitasi pemerintah atau bagaimana," jelasnya.

Baca juga: Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih

《gbwoin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjaman di bank tanpa jaminanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《gbwoin》bab terbaru。