petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot gacor gampang jackpot

cara biar dapat uang 74Jutaan kata 479650Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor gampang jackpot》

Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024******

Tanggapi Sirekap, PPP minta kader untuk kawal suara Pemilu 2024
Wakil Ketua Bappilu DPP PPP Achmad Baidowi saat memberikan keterangan di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu (30/12/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Achmad Baidowi meminta kader partainya untuk mengawal suara Pemilu 2024 sebagai respons atau menanggapi sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).

Pria yang akrab disapa Awiek itu meminta hal tersebut untuk menanggapi perkembangan angka "real count"atau hitung nyata yang ditampilkan dalam Sirekap.

"Dalam dua hari terakhir terjadi anomali di Sirekap yang sudah mencapai 65 persen. Anomali terlihat dari penurunan suara dari PPP, sementara jumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang di-input bertambah," kata Awiek dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Awiek menjelaskan anomali di Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu turut mempengaruhi angka persentase suara PPP di Sirekap. Sementara itu, lanjut dia, ada satu partai politik yang mengalami kenaikan signifikan.

Padahal, kata dia, jika melihat hasil C salinan yang masuk di pangkalan data Bappilu DPP PPP, maka suara PPP sudah melebihi ambang batas 4 persen.

"Oleh karena itu, kami minta semua kader PPP seluruh tingkatan untuk mengawal suara PPP. Jangan sampai hilang ataupun migrasi ke partai tertentu," ujarnya.

Sementara itu, Awiek mengingatkan para kader bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang tidak mengikat secara hukum, sehingga dapat diabaikan.

"Sesuai Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu adalah hasil penghitungan secara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi partai politik," kata Awiek.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ditjen Hubla tingkatkan kompetensi melalui pembinaan keprotokolan******

Ditjen Hubla tingkatkan kompetensi melalui pembinaan keprotokolan
Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Wisnu Wardana. ANTARA/HO-Ditjen Hubla, Kemenhub.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Keprotokolan dan Master of Ceremony (MC) sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungannya.

"Kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di Unit Pelaksana Teknis yang masih terbatas," kata Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan, Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) Wisnu Wardana dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Ia menyinggung bahwa peran protokol dan MC sangat penting sebagai ujung tombak serta menentukan keberhasilan sebuah acara.

Lebih lanjut Wisnu menggarisbawahi, keprotokolan yang tepat membantu menegaskan otoritas dan profesionalisme instansi, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk dialog dan kerja sama.

Baca juga: Ditjen Hubla diseminasi pendokumentasian tingkatkan layanan publik

"Keprotokolan yang tepat juga memberikan kesan yang positif kepada para pemangku kepentingan bahwa acara berjalan secara tertib dan teratur" tambahnya.

Sedangkan peran MC, lanjut Wisnu, menjadi kunci dalam mempertahankan kelancaran acara, menciptakan suasana yang profesional, serta memperkuat citra positif organisasi.

"Melalui kegiatan pembinaan protokol dan MC yang berkelanjutan, diharapkan dapat melahirkan bakat-bakat pegawai yang profesional dan sigap untuk berkontribusi bagi Ditjen Perhubungan Laut" ujarnya.

Kegiatan penyuluhan dan pembinaan keprotokolan dan MC yang digelar selama 3 hari mulai dari tanggal 29 Februari-2 Maret ini turut dihadiri oleh 60 peserta dari Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Ditjen Hubla yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Kemenhub gelar "boarding officer" untuk keselamatan pelayaran

Baca juga: Kemenhub-Bea Cukai kerja sama layanan VTS di Palembang

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan******

Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDTT.
Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal
Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.

Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.

Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:airbet88 alternatif

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
kredit di lazada tanpa kartu kredit
link gacor siang ini
ondel4d
82 di erek erek
bisnis kakek zeus
situs judi slot online tergacor
indohoki77
voucher gojek pengguna baru
daftar slot baru
Daftar isi semua bab
Bab 1 maxwin slot gacor
Bab 2 cara jitu pasang togel
Bab 3 slot gacor nolimit city
Bab 4 maxhoki99
Bab 5 slot gampang dapat scatter
Bab 6 cair303
Bab 7 slot paling jp
Bab 8 cara menggunakan voucher alfamart 50 ribu
Bab 9 maxwin aus
Bab 10 situs terbaru gacor
Bab 11 aplikasi kredit paling aman
Bab 12 situs slot88 gacor
Bab 13 situs terpercaya
Bab 14 rollingan slot terbesar
Bab 15 daftar game slot terpercaya
Bab 16 dolar138
Bab 17 selot90
Bab 18 jamu slot 200
Bab 19 buana99
Bab 20 paito oregon 12
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7204bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Jalannya menghadap ke langit

pashoki
Apindo mengungkapkan 61,8 persen UMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan.
Apindo mengungkapkan 61,8 persen UMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. (Foto: Cnn Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Kelahiran kembali dua ribu tahun kemudian

mbahtogel
Apindo memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh di rentang 4,8 persen hingga di 5,2 persen pada 2024.
Apindo memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh di rentang 4,8 persen hingga di 5,2 persen pada 2024. (Foto: Arsip CNBC Indonesia TV)
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan perekonomian Indonesia maksimal hanya bisa tumbuh di 5,2 persen di tahun depan.

Ketua umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bila terjadi perlambatan ekonomi global akibat situasi geopolitik, inflasi dan suku bunga yang masih tinggi, maka perekonomian hanya bisa tumbuh 4,8 persen saja di 2024.

"Merujuk survei internal Apindo terhadap sekitar 2.000 pelaku usaha lintas sektor dan lintas skala usaha, pertumbuhan 2024 diprediksi ada di kisaran 5 persen," ujarnya dalam media briefing, Kamis (21/12).

Sementara, sektor manufaktur masih akan terus berada di level ekspansif. Adapun sektor transportasi dan pergudangan, akomodasi serta makanan-minumman akan menjadi sektor dengan laju pertumbuhan terpesat.

Selanjutnya, sektor pariwisata diprediksi dapat merealisasikan target untuk berkontribusi 4,5 persen dari PDB nasional seiring dengan peningkatan mobilitas kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Kendati begitu, ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi di antaranya disumbangkan faktor total saving (tabungan bruto) hanya 39 persen dari PDB, dan total kapitalisasi pasar modal hanya 49 persen dari PDB.

"Jika target pertumbuhan 6 persen, maka dibutuhkan rasio investasi terhadap PDB sekitar 36 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Grup Monster Hadiah

taiwan togel
KND sebut keluarga berperan langgengkan stigma negatif disabilitas
Siswa disabilitas mengikuti lomba balap kursi roda pada ajang Festival Olahraga Disabilitas di SLBN A Citeureup, Cimahi, Jawa Barat, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt/am.
Ketika keluarga memperlakukan secara negatif, maka penyandang disabilitas pun akan otomatis berpikir negatif
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengatakan keluarga masih menjadi pihak pertama yang melanggengkan stigma negatif mengenai para penyandang disabilitas di masyarakat. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi Nasional Disabilitas Deka Kurniawan menjelaskan keluarga kerap kali menjadi agen pertama yang menumbuhkan kesadaran para penyandang disabilitas mengenai keterbatasan yang mereka miliki. “Tentu masih ada masyarakat yang menganggap disabilitas itu aib, namun anggapan itu baru akan berdampak pada penyandang disabilitas jika keluarganya mengatakan dan memperlakukan dia sebagaimana anggapan masyarakat. Jadi, penyandang disabilitas mendapatkan stigma negatif itu justru dari keluarganya dulu,” kata Deka dalam rilis yang disiarkan di Jakarta, Jumat. Ketika keluarga secara langsung maupun tidak langsung terus mengingatkan dan menegaskan kekurangan yang dimiliki para disabilitas, lanjut dia, hal tersebut nantinya mempengaruhi kesadaran dan cara pandang penyandang disabilitas dalam melihat kapasitas dirinya.   Alhasil, penyandang disabilitas akan cenderung bersikap inferior, malu, dan minder dalam menilai peran dirinya di dalam unit terkecil seperti keluarga. “Ketika keluarga memperlakukan secara negatif, maka penyandang disabilitas pun akan otomatis berpikir negatif. Dan ini yang membahayakan, stigma yang diberikan orang tua. Jadi keluarganya malu dengan istilah cacat itu sehingga mereka jadi ikut underestimate dirinya juga,” jelasnya. Situasi yang demikian jelas merugikan penyandang disabilitas karena memberikan hambatan tambahan pada proses pengembangan kapasitas dirinya, baik secara emosi, keahlian, maupun sosial.   Pada akhirnya, pelanggengan stigma disabilitas dari keluarga semakin meminggirkan bahkan mengucilkan para penyandang disabilitas di lingkungan yang lebih luas, yakni masyarakat karena keterbatasan berlapis yang dimiliki. “Rasa malu akibat dari stigma itu yang menjadi penghambat besar, menjadi tembok besar yang membuat seorang penyandang disabilitas akhirnya mengalami kerugian besar karena tidak berkembang,” katanya.
Baca juga: KND: OIKN harus siapkan infrastruktur afirmasi bagi ASN disabilitas 

Baca juga: KND: Arsitek harus peka terhadap keberagaman disabilitas 

Baca juga: KND: Desain inklusif kunci partisipasi disabilitas di ruang publik

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Conan Sistem Detektif Saya

macau angka jitu
Tokopedia mengatakan transaksi TikTok Shop masih di platformnya sendiri lantaran mengutamakan kenyamanan pengguna.
Tokopedia mengatakan transaksi TikTok Shop masih di platformnya sendiri lantaran mengutamakan kenyamanan pengguna. (Foto: AFP/YASUYOSHI CHIBA)
Jakarta, CNN Indonesia--

Tokopedia buka suara soal transaksiTikTok Shop masih di platformnya sendiri, belum beralih ke Tokopedia meskipun keduanya telah menjalin kerja sama.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/12).

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," kata dia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga sudah merespons soal belum berubahnya mekanisme jual beli di TikTok. Padahal TikTok telah menggandeng Tokopedia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan saat ini TikTok bersama Tokopedia masih melakukan serangkaian uji coba, termasuk proses transisi mekanisme penjualan.

"Sekarang lagi migrasi, lagi dicoba, baru mulai, namanya juga uji coba," kata Zulhas di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12).

Sebelumnya, dia juga mengatakan bahwa kembalinya layanan TikTok Shop ini masih dalam tahap uji coba selama tiga sampai empat bulan dan selanjutnya akan ditentukan untuk ditetapkan atau disempurnakan. Hal ini dilakukan atas penilaian pemerintah yang berdasar pada Permendag 31/2023.

Senada dengan Zulhas, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim juga mengatakan saat ini kerja sama antara TikTok dengan Tokopedia masih dalam tahap uji coba.

"(Selama) 3-4 bulan ini kita pantau lagi prosesnya. Tetap mereka harus patuh sama aturan. Baru nanti tiga sampai empat bulan semua transaksi di e-commerce-nya yakni Tokopedia," kata Isy di Tokopedia Tower, Jakarta Selatan pada Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

mitos horor

pasar slot
Mendag Zulkifli Hasan senang mengetahui harga cabai di berbagai daerah mulai turun, seperti di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat.
Mendag Zulkifli Hasan saat berkunjung di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat. (Foto: Arsip PAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku senang harga cabai di berbagai daerah di Indonesia mulai turun. Hal itu diungkapkan pria yang karib disapa Zulhas itu usai berkeliling ke pasar di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir.

Terbaru, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mendapati harga cabai turun di Pasar Baru Mamuju, Sulawesi Barat. Zulhas menyebut, harga cabai di Pasar Baru Mamuju turun dari Rp70 ribu menjadi Rp50 ribu.

"Di sini harga-harga stabil, bahkan turun. Cabai Rp 50 ribu, yang kemarin Rp120 ribu di Jawa," ujar Zulhas," ujar Zulhas usai berkeliling Pasar Baru Mamuju, Rabu (20/12).

Sehari sebelumnya, Selasa (19/12), Zulhas juga mendapati harga cabai di Pasar Bulu Semarang, Jawa Tengah sudah turun.

"Cabai Rp48 ribu (per kilogram). Hore, harga cabai turun," kata Zulhas gembira di Pasar Bulu Semarang.

Ia menjelaskan dari pantauannya sudah tidak ada lagi cabai dengan harga di atas Rp100 ribu per kilogram. Hal itu menurutnya karena sejumlah daerah sudah panen dan persediaan berlimpah.

"Di Aceh panen, di NTB panen," tegasnya.

Hal yang sama juga ditemukan Zulhas dalam kunjungannya ke Pasar Sambas, kalimantan Barat, Senin (20/12). Harga cabai di sana sudah turun mencapai Rp50 ribu.

(ory/ory)

Badak

situs terpercaya indonesia
KPU Lampung telah klarifikasi pada oknum KPU terima uang caleg
Ketua KPU Lampung Erwan Bustami saat dimintai keterangan. Bandarlampung, Jumat, (1/3/2024). (ANTARA/Dian Hadiyatna)
Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap oknum KPU Bandarlampung yang diduga menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu dari calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan.

"Kami sudah panggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, terkait kebenaran informasi tersebut," kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami di Bandarlampung, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa salah satu komisioner KPU Bandarlampung tersebut diklarifikasi ataupun dimintai keterangan secara internal oleh Divisi Hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Wakil koordinator Wilayah (Korwil) Bandarlampung.

"Saat diklarifikasi, yang bersangkutan membantah menerima uang tersebut. Hasil lengkap klarifikasi belum bisa kami sampaikan tapi yang jelas yang bersangkutan membantah terima uang," kata dia.

Menurut Erwan, pemanggilan oknum Komisioner KPU Bandarlampung tersebut adalah tindak lanjut dari adanya informasi bahwa yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung, karena diduga menerima uang sebesar Rp530 Juta dari Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution.

"Mendapati informasi itu kami juga langsung berkirim surat ke Bawaslu untuk mengklarifikasi secara langsung dan dibalas, ternyata laporan caleg tersebut sudah dicabut," katanya.

Selain itu, terkait dugaan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton yang juga menerima uang dari caleg PDIP, ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Bandarlampung dalam mengklarifikasi.

"Untuk klarifikasi Ketua PPK Kedaton yang namanya juga disebut menerima uang oleh Caleg PDIP, itu jadi kewenangan KPU Bandarlampung," kata dia.

Diketahui, Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution telah melaporkan salah satu Komisioner KPU Bandarlampung ke Bawaslu karena telah menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu pada Senin (26/2). Namun Rabu (28/2) M. Erwin Nasution mencabut laporannya di Bawaslu Lampung.
 

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024