dewa slot 88 link alternatif

situs slot terpercaya bonus new member 100 292Jutaan kata 622630Orang-orang telah membaca serialisasi

《dewa slot 88 link alternatif》

Kejaksaan tangkap buron terpidana kasus korupsi BRI Surabaya******

Sidoarjo (ANTARA) - Tim Tangkap Buron Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap terpidana kasus korupsi BRI Surabaya bernama Ririn Sikinaningsih yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2023.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Surabaya Putu Arya Wibisana di Surabaya, Kamis, menjelaskan terpidana Ririn ditangkap Tim Tabur Kejagung di wilayah Jakarta Timur pada Rabu (24/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Terpidana Ririn saat menjadi pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Petemon Surabaya bersekongkol dengan Fanny Triana, terpidana lain dalam berkas terpisah, mengajukan pinjaman di bank tempatnya bekerja sebesar Rp750 juta menggunakan dokumen palsu.

"Akibat perbuatan terpidana, BRI mengalami kerugian sebesar Rp617 juta," katanya.

Baca juga: BRI pastikan nasabah tidak dirugikan atas dugaan korupsi karyawati BRI

Putu Arya memaparkan terpidana Ririn ditangkap untuk menjalani pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 171/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 30 Mei 2023 dengan amar putusan delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, terpidana Ririn juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp776 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu satu bulan maka harta bendanya disita oleh kejaksaan untuk mengganti kerugian negara.

Baca juga: BRI serahkan penanganan kasus dugaan korupsi kepada Kejari Pangkep

Terpidana Ririn telah diburu sejak ditetapkan DPO pada pertengahan tahun 2023. "Berkat kerja sama antara Tim Tabur Kejagung dan jaksa eksekutor akhirnya pelarian terpidana dapat dihentikan," ujarnya.

Putu Arya menambahkan terpidana Ririn telah sampai di Surabaya hari ini dan untuk sementara diinapkan di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

"Besok akan kami bawa ke Rutan Perempuan Kelas II A Surabaya di Porong, Sidoarjo," tambah Putu Arya Wibisana.

Baca juga: Kejari Jember tahan dua mantan karyawan BRI terkait penyimpangan KUR

Pewarta: Indra Setiawan/Hanif
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Prabowo soal presiden boleh kampanye: Kita berpegang pada aturan******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan presiden boleh berkampanye sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Prabowo, ketentuan presiden berkampanye diatur dalam undang-undang sehingga presiden berpedoman pada aturan tersebut.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Terkait itu, dalam kesempatan yang berbeda, Ketua Umum KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan jika presiden nantinya memutuskan cuti untuk kampanye, Hasyim menegaskan pengawasannya nanti menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sementara untuk teknis aturan kampanye, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 mengatur jika presiden dan wakil presiden memutuskan ambil cuti untuk kampanye harus dilakukan secara bergantian. Aturan lainnya, jadwal cuti Presiden disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara ke KPU paling lambat tujuh hari kerja sebelum presiden/wakil presiden kampanye.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur presiden diperbolehkan berkampanye, tetapi wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.
Baca juga: Presiden Jokowi tekankan pernyataannya soal boleh kampanye sesuai UU
Baca juga: Ganjar persilakan Presiden Jokowi ikut kampanye Pilpres 2024
Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Cak Imin tanggapi pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：jackpot maxwin、cara mendapatkan togel jp paus oke、situs slot gacor hari ini pragmatic

Terkait：slot server thailand heylink、dewa818、pinjol menggunakan dana、pinjaman online mudah acc、sirmenang、sbospin、tafsir mimpi 31、bandarslot367、zeus vs hades pragmatic、peluang dapat uang dari internet

---

---

bab terbaru：erek erek bergambar 3d（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08