pinjol 1 bulan

Dua bintang besar

369slot

Penyesuaian tarif baru Tol Pasuruan******

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Toll Road (WTR) sebagai anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui cucu usahanya PT Transjawa Paspro Jalan Tol (TPJT) memberlakukan penyesuaian tarif pada Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo (Paspro) Seksi Grati – Probolinggo Timur dan penerapan tarif baru pada Seksi Probolinggo Timur – Gending mulai 3 Maret 2024 pukul 00.00 WIB.

“Tol Paspro hadir sebagai bagian dari Tol Trans Jawa yang menyambungkan Pasuruan menuju Probolinggo. Dengan adanya peningkatan konektivitas ini, diharapkan dapat memperlancar distribusi barang, jasa serta kegiatan industri dan logistik di Jawa Timur. Serta menjadi katalis positif dalam mendukung peningkatan perekonomian setempat dan dapat memberikan dampak positif terhadap taraf hidup Masyarakat,” ujar Presiden Direktur WTR Daniel Fitzgerald Liman di Jakarta, Sabtu.

Daniel mengatakan bahwa dengan adanya penyesuaian tarif ini, diharapkan dapat mendukung TPJT untuk meningkatkan kualitas pelayanan tol. Sehingga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol saat melewati tol Paspro dapat terjaga.

Penyesuaian tarif dan penerapan tarif baru ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 418/KPTS/M/2024. Adapun sebelumnya Seksi Probolinggo Timur – Gending telah beroperasi tanpa tarif selama lebih dari 6 bulan sejak 17 Agustus 2023, sedangkan Seksi Grati – Probolinggo Timur telah beroperasi penuh sejak tahun 2019.

Penyesuaian tarif dan penerapan tarif baru ini berlaku untuk semua golongan kendaraan dengan tarif beragam, sesuai dengan tujuan pengguna jalan.

Dengan adanya penyesuaian tarif pada Seksi Grati – Probolinggo Timur, maka pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan I dari Grati menuju Tongas, Probolinggo Barat dan Probolinggo Timur akan dikenakan tarif masing – masing sebesar Rp17.000, Rp26.000 dan Rp40.000.

Untuk pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan II dan III dari asal dan tujuan yang sama, akan dikenakan tarif Rp25.500, Rp39.000 dan Rp60.000. Lalu, bagi pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan IV dan V akan dikenakan tarif sebesar Rp34.000, Rp52.500 dan Rp80.000.

Sementara itu, dengan penerapan tarif baru pada Seksi Probolinggo Timur – Gending, maka dari pengguna jalan tol dengan kendaraan golongan I Grati menuju Gending dikenakan tarif Rp52.000. Pengguna jalan tol Golongan II & III dengan rute yang sama akan dikenakan tarif baru yaitu Rp78.000 sedangkan Golongan IV & V dikenakan tarif Rp104.000.

Dengan diberlakukannya secara resmi penyesuaian tarif jalan tol Paspro, Direktur Utama TPJT Mulya Setiawan berkomitmen untuk selalu menjaga dan meningkatkan kualitas dari dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan tol.

“Kedepannya kami akan menambah Tempat Istirahat dan Pelayanan (“TIP”) tipe A di KM 844A dan KM 844B dengan fasilitas seperti toilet, musholla, minimarket/swalayan, gerai UMKM, tempat parkir dan SPBU. Diharapkan dengan bertambahnya TIP milik TPJT ini, maka pengguna jalan akan merasa lebih nyaman dan aman saat melewati jalan tol Paspro serta dengan adanya gerai UMKM dapat meningkatkan perekonomian di sekitar jalan tol,” kata Mulya.

Baca juga: Hutama Karya: Tarif tol Indralaya-Prabumulih Rp85.000
Baca juga: Tol Serpong-Cinere akan diberlakukan penyesuaian dan penetapan tarif
Baca juga: Tarif Tol Surabaya-Gresik naik mulai 4 Februari 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

badai jenius

q11bet

Fakultas Hukum Universitas Pancasila raih peringkat unggul******

Jakarta (ANTARA) - Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Pancasila (UP) meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang tertuang dalam SK Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 544/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/lI/2024.

Dekan FH UP, Prof Dr Eddy Pratomo di Jakarta, Sabtu, menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras, kolaborasi yang erat, dan semangat untuk terus maju, sehingga FH UP berhasil memenuhi standar yang ditetapkan oleh BAN-PT.

 Baca juga: Universitas Pancasila buka pendaftaran bakal calon rektor

Prof Eddy Pratomo mengapresiasi upaya kolektif dari pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa fakultas hukum dalam membangun iklim akademik yang kondusif.

“Pencapaian ini adalah hasil dari dedikasi dan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa FH UP berada di jalur yang tepat dalam mencapai visi dan misinya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berintegritas," katanya.

Ia mengatakan ke depan FH UP akan fokus untuk mendapatkan akreditasi internasional FIBAA Jerman dan dalam rangka proses tersebut, FH UP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik-topik hukum nasional dan internasional.

Pada Mei mendatang, ada international short cource untuk beberapa mata kuliah pilihan dan dapat diikuti oleh mahasiswa FH dari dalam dan luar negeri. FH UP juga menginisiasi kelas internasional atau IUP international undergraduate Program yang proses pembelajarannya dilakukan dalam bahasa Inggris serta melibatkan dosen-dosen asing.

Baca juga: Komnas terus pantau penanganan kasus pelecehan seksual di kampus

Baca juga: Prof. Dr. Sri Widyastuti dilantik sebagai Plt. Rektor UP

Sedangkan pada Februari 2024, juga telah terselenggara Student Excahenge Program (SEP) yang ke-15 dan merupakan SEP yang memiliki jumlah peserta terbanyak, dimana FH UP menjadi tuan rumah pertukaran 45 mahasiswa peserta dari lima universitas mitra.

Kelima universitas mitra tersebut, yaitu Fakultas Hukum Universitas Malaya (Malaysia), Fakultas Hukum Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang), Fakultas Hukum Warmadewa (Denpasar), dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Bandung).

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

badai setan

deposlots

Angkasa Pura II dukung pengembangan pariwisata di Banyuwangi******

di Banyuwangi dijalankan program TJSL untuk mendukung pengembangan dua destinasi wisata

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II, pengelola 20 bandara dan bagian dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney Group) mendukung pengembangan pariwisata nasional, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Vice President of Corporate Communication AP II Cin Asmoro melalui keterangannya di Jakarta, Sabtu mengatakan kolaborasi para anggota InJourney Group dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), salah satunya ada di Banyuwangi.

AP II sendiri merupakan pengelola Bandara Banyuwangi sebagai pintu masuk wisatawan nusantara dan mancanegara.

"Bertempat di Banyuwangi, pada 29 Februari 2024 dilakukan seremonial Aktivasi Program Kolaborasi TJSL Member InJourney Group. Adapun di Banyuwangi dijalankan program TJSL untuk mendukung pengembangan dua destinasi wisata," ucap Cin.

Selain melalui peningkatan konektivitas penerbangan di berbagai daerah, dukungan untuk sektor pariwisata juga dilakukan AP II melalui program TJSL secara berkelanjutan.

Program TJSL tersebut dijalankan secara kolaborasi di antara para anggota InJourney Group, yakni AP II, AP I, Sarinah, ITDC, Taman Wisata Candi, dan Hotel Indonesia Natour.

Anggota InJourney Group berkolaborasi menjalankan program pengembangan pariwisata di destinasi wisata Desa Kemiren dan Kawah Ijen.

"Di Desa Kemiren, dijalankan pengembangan keahlian para pelaku wisata yang tergabung di dalam kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pada 15 Februari 2024 telah dilakukan pelatihan digital marketingguna mempromosikan Desa Kemiren secara online. Lalu, pada 3 Maret 2024 akan dilakukan pelatihan hospitalitybagi pelaku wisata setempat," kata Executive General Manager Bandara Banyuwangi Johan Acton.

Desa Kemiren sendiri merupakan desa yang terletak di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi dan menjadi bagian dari kawasan Ijen Geopark. Mayoritas penduduk desa tersebut adalah Suku Osing yang merupakan suku asli Kabupaten Banyuwangi.

Di Desa Kemiren, dapat ditemui budaya yang beraneka ragam mulai adat istiadat, bahasa, kesenian, tradisi lisan, manuskrip, teknologi, pengetahuan, dan permainan tradisional.

Sementara itu, di Taman Wisata Alam Kawah Ijen dijalankan program InJourney Sustainable Tourism guna memastikan keberlanjutan destinasi wisata, melalui penanaman 1.000 pohon cemara gunung.

"Kolaborasi anggota di InJourney Group melakukan reforestasi Lereng Ijen. Sebanyak 1.000 pohon cemara gunung ditanam di Lereng Ijen. Pohon cemara gunung ini merupakan tanaman endemik Gunung Ijen dan pernah terdampak kebakaran hutan pada 2023," ujar Johan Acton.

Selain penanaman pohon, anggota InJourney Group juga membuat papan informasi dan penunjuk arah di Tawan Wisata Alam Kawah Ijen. Seperti diketahui, Taman Wisata Alam Kawah Ijen merupakan destinasi wisata yang telah terkenal hingga mancanegara.

Adapun, program serupa juga telah dijalankan AP II di daerah-daerah lainnya seperti di Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandung.

Sementara itu, AVP of Stakeholder Management PT Aviasi Pariwisata Indonesia Alie Pradana mengatakan seluruh anggota InJourney Group selama ini telah berkolaborasi dengan baik untuk mendukung pengembangan pariwisata.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruhmemberInJourney Group atas kolaborasi erat dalam menjalankan program prioritas TJSL. Ini menunjukkan komitmen kuat InJourney Group dalam mendukung program prioritas pembangunan berkelanjutan terutama di bidang lingkungan dan pariwisata serta mendukung visi InJourney Group untuk membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan," kata Alie.

Baca juga: AP I layani 5,5 juta penumpang selama Januari 2024
Baca juga: AP II-pemangku kepentingan penerbangan dukung pertumbuhan pariwisata
Baca juga: AP II: Fasilitas Bandara Sisingamangaraja XII siap jelang F1 Powerboat
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Masakan dari dunia lain

988 slot gacor

TKN Pede Makan Siang Gratis Tak Picu Banjir Impor Pangan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim Kampanye Nasional (TKN) meyakini program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri komoditas pangan impor. Sebab, akan fokus menyerap produksi dalam negeri.

Anggota Dewan Pakar TaKN Prabowo-Gibran, Drajat Wibowo mengatakan berbagai langkah akan dilakukan agar bisa melaksanakan program tersebut, terutama untuk memenuhi bahan baku pangan yang dibutuhkan. Di antaranya, melanjutkan food estate hingga swasembada pangan.

"Salah satu faktor yang dipertimbangkan tentu mengenai kecukupan supply domestik dan kesiapan rantai pasok," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/2).

"Sambil berjalan, produksi susu, daging, telur ditingkatkan sehingga kebutuhan akan impor bisa diminimalkan," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini akan mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Oleh sebab itu dibutuhkan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Kendati kebutuhan besar, Drajat menekankan pemerintah akan terlebih dahulu mengupayakan produk dalam negeri.

"Prioritasnya produksi domestik. Jika tidak cukup, baru impor," pungkas Drajat.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Saya seorang pemain besar

slot deposit 5000 bet 100

Pemkot Yogya Respons Soal Naiknya Harga Beras Terkait Bansos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Dinas Perdagangan KotaYogyakarta menuding program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah menjadi salah satu pemicu kenaikan harga berasdi wilayahnya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawas, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti menyebut besarnya kebutuhan untuk program bansos turut mempengaruhi stok beras di daerahnya.

"Itu (bansos) tidak bisa dipungkiri karena memang ada kebutuhan yang tiba-tiba dan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Pasti secara ketersediaan pasar itu berpengaruh," kata Sri di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (20/2).

"Harga ini mungkin kalau saya melihat di beberapa kabupaten kiri-kanan seperti Bantul dan Sleman, bisa dikatakan walaupun kita tidak sentra produksi tapi harga itu masih bisa selaras dengan kabupaten yang mereka (sentra) produksi di Rp15 ribu untuk premium," terang Sri.

Namun, Sri menekankan bansos bukan satu-satunya penyebab kenaikan harga beras. Faktor lain seperti mundurnya masa panen dampak fenomena El Nino belakangan juga punya andil melambungkan harga beras.

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya saat cuaca normal para petani pada Februari atau Maret sudah bisa panen raya.

"Kalau melihat secara global dan yang bisa kita pertanggungjawabkan memang kalau di angka pasokan berkurang karena panen yang mundur," beber Sri.

"Jadi (tahun ini) Maret awal minggu kedua itu baru ada yang panen sedikit, daerah-daerah tertentu yang menanamnya awal, baru nanti puncak panen raya itu di awal April," sambungnya.

Sejauh ini, Pemkot Yogyakarta belum mampu memastikan sampai kapan mahalnya harga beras ini akan berlangsung.

Di lain sisi, Pemkot Yogyakarta bersama Bulog setempat menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah pasar demi menyeimbangkan harga beras yang masih tinggi di pasaran.

Lihat Juga : Amran Sulaiman Dipastikan Tetap Jadi Mentan di Kabinet Prabowo-Gibran

"SPHP kan sudah diintervensi dengan subsidi, sehingga per 5 kilo itu dipatok dengan harga Rp54.500. Ini kan cukup murah dengan kualitas medium, yang sebenarnya kualitasnya juga bagus menurut kami," kata Sri.

Sri menuturkan pasokan Bulog memang menjadi penopang neraca ketersediaan beras di Yogyakarta, ditambah pasokan dari kabupaten tetangga seperti Sleman, Bantul, Klaten dan Boyolali. Stok yang ada diperkirakan masih cukup hingga bulan depan.

"Biasanya kan kita rata-rata itu surplus sampai satu setengah bulan, sampai dengan 7-8 minggu itu biasanya kita aman, tapi untuk kondisi sekarang memang stok itu menurun. Kita aman sampai 1 bulan ke depan, itu masih stok aman karena nanti kita terus disusul panen raya ya di bulan Maret April insyaallah nanti pasokan semakin banyak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Rabu (21/2)  terkait dengan pembaruan informasi dari pihak terkait.

(kum/pta)

999 kali sistem pelatihan

bo slot gacor terpercaya

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2