aob889

aplikasi pinjaman seperti kredivo 4Jutaan kata 625032Orang-orang telah membaca serialisasi

《aob889》

Pemkab Kukar terapkan enam langkah atasi inflasi******

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, menerapkan enam langkah untuk mengatasi inflasi, sehingga melalui ini diharapkan daya beli publik stabil bahkan meningkat, untuk menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

"Enam upaya konkret dalam penanganan inflasi ini, pertama dengan melaksanakan operasi pasar murah, kedua, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang," ujar Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono di Tenggarong, Senin.

Ketiga adalah kerja sama dengan daerah penghasil komoditas demi pemenuhan pasokan, keempat, memacu gerakan penanaman cabai dan sejenisnya di pekarangan rumah bagi pegawai pemkab, kelima, merealisasikan bantuan langsung tunai, dan keenam berupa dukungan transportasi dengan anggaran dari APBD setempat.

“Berbagai upaya konkret ini telah kami lakukan, sedangkan untuk 2024 ini, terutama menjelang Ramadan kembali digelar pangan murah. Semoga dengan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat meringankan kebutuhan sehari-hari,” ujar Wiyono.

Ia mengatakan, bahwa dalam mewujudkan enam langkah tersebut melibatkan banyak pihak seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian Perum Bulog Samarinda, Dinas Koperasi dan UMKM, PT Rajawali Nusindo (RNI), KWT dan KTNA Tenggarong, Era Mart Tenggarong, Alfa Midi, SM Corner, Dinas Ketahanan Pangan, Lapak Al-Hidayah, Dinas Kesehatan, Juragan Buah, P4S Pemuda Tani Keren.

"Bahkan kami juga menggandeng Bankaltimtara. Lantas untuk keamanan dilibatkan Satpol, Dinas Perhubungan, TNI, Polri. Kami libatkan pula CV Risa Bersaudara, UPT Distanak Tenggarong Seberang, dan Perkumpulan Pedagang Makanan," katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga bersiap menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan berbagai pihak terkait tersebut, termasuk pelaku usaha, yakni dengan kegiatan yang dijadwalkan pada 9-10 Maret ini, pukul 08.00-16.00 Wita di Eks Tanjung, Tenggarong.

Bahkan, katanya, kesiapan GPM ini telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi GPM pada Jumat, (1/3) di Kantor Bupati Kukar. GPM digelar karena indeks harga pasar di Kukar mengalami inflasi 0,19 persen pada Februari 2024.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BEI ungkap 17 perusahaan antre IPO di pasar modal Indonesia******

Sampai 1 Maret 2024, telah tercatat 19 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp3,45 triliun

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 17 perusahaan berada dalampipeline(antrean) pencatatan perdana saham atau Initial Public Offering (IPO)di pasar modal Indonesia.

“Sampai 1 Maret 2024, telah tercatat 19 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp3,45 triliun,” ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna di Jakarta, Senin.

Dari 17 perusahaan dalam antrean IPO, Nyoman menjelaskan sebanyak 14 perusahaan beraset skala menengah antara Rp50 miliar sampai Rp250 miliar, dua perusahaan beraset skala besar di atas Rp250 miliar, dan satu perusahaan beraset skala kecil di bawah Rp50 miliar.

Berdasarkan sektor, Ia menjelaskan lima perusahaan sektor industri, empat perusahaan sektor barang konsumen primer, tiga perusahaan sektor teknologi, dua perusahaan sektor barang baku, dua perusahaan sektor barang konsumen non primer, serta satu perusahaan sektor infrastruktur.

Untuk penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), Ia mengungkapkan selama tahun ini telah diterbitkan sebanyak 15 emisi dari 13 penerbit EBUS dengan dana dihimpun mencapai Rp15,3 triliun.

Sehingga, total EBUS tercatat di BEI saat ini sejumlah 549 emisi, dengan outstandingsenilai Rp467,34 triliun dan 32,362 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan oleh 128 perusahaan.

Adapun, untuk Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI sejumlah 186 seri, dengan nominal mencapai Rp5.810,39 triliun dan 502,10 juta dolar AS, ditambah Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 10 emisi senilai Rp3,25 triliun.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan terdapat empat perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rightissueselama tahun ini, dengan total nilai sebesar Rp3,08 triliun.

“Masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam antrean right issueBEI,” ujar Nyoman.

Pasar modal Indonesia optimistis jumlah perusahaan tercatat di BEI dapat mencapai 1.000 emiten pada tahun ini, dimana saat ini telah mencapai 922 emiten, dengan sebanyak 17 perusahaan dalam antrian IPO.

Artinya, pasar modal Indonesia membutuhkan sebanyak 61 perusahaan lagi untuk mengajukan dokumen dalam rangka melangsungkan pencatatan saham perdana di BEI.

Baca juga: LPS dukung BPR "go public" sehingga pengelolaan semakin transparan
Baca juga: BEI incar 3 perusahaan beraset di atas Rp3 triliun gelar IPO di 2024
Baca juga: Direktur BEI sebut sistem kerja 4 hari berpotensi lemahkan IHSG

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Label：pinjol id、gacor 305、kaya33

Terkait：erek erek jeruk nipis、pesiar88、rtp rog777、25 bonus 25 slot、agen slot gacor gampang menang、ah4d slot、10 situs slot terbesar di indonesia、rtp agen138、agusbet slot、pinjaman online legal

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：rekomendasi link slot gacor hari ini（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

link jackpot slot

33 slot

zen4d

cara membeli barang di akulaku

basic 4d slot

mpospot

meriahtoto

cara kredit hp lewat akulaku

cara pinjam saldo gopay tanpa ktp

takutBacaan TerkaitMore+

Orang yang dipilih oleh bumi

cara dapat uang 100 juta dalam sehari

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Pertempuran Galaksi

slot gacor anti rungkad 2023

Bapanas minta kepala daerah lakukan tiga hal stabilkan harga pangan******

saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta semua kepala daerah baik gubernur dan bupati hingga wali kota se-Indonesia agar melakukan tiga hal dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden (Joko Widodo) tentunya kami berharap dukungan dan kerja sama seluruh kepala daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota secara aktif dan terus menerus melaksanakan tiga hal,” kata Arif dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin.

Arief menyampaikan hal pertama yang harus dilakukan pemerintah daerah yakni gerakan pangan murah (GPM) bersinergi dengan Perum Bulog dan sejumlah asosiasi pangan yang ada di setiap daerah-daerah.

“Gerakan pangan murah, saya minta tolong teman-teman semua daerah bisa melakukan gerakan pangan murah. Di sini ada Bulog, ID Food, asosiasi, mohon nanti teman-teman Bulog bisa menyampaikan bahwa stok di daerah semua cukup dan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah,” ucap Arief.

Hal kedua yang harus dilakukan yakni bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dan ketiga pemantauan harga pasar baik di pasar induk, pasar tradisional dan juga pasar ritel modern.

“Supaya kita bisa sama-sama memastikan harga harga ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi, karena biasanya baru ada kata jelang lebaran harga itu sudah naik,” ujar Arif.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi (kanan) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (tengah) dalam Rapat Koodirinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa Idul Fitri 1445 Hijriah yang digelar Bapanas bersama lintas kementerian dan lembaga hingga gubernur, bupati/wali kota, pengusaha serta asosiasi di bidang pangan di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.

Arif menuturkan pemantauan pasar penting dilakukan agar memastikan beras dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) yakni Rp10.900.

“Kemudian tim dari pemerintah pusat lintas kementerian dan lembaga tentunya akan mensupportdan memonitor semua evaluasi ke daerah sehingga nanti masyarakat bisa menjangkau harga dan beribadah (puasa) dengan nyaman,” tutur Arief.

Badan Pangan Nasional menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1445 Hijriah.

Rapat secara hybrit tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala BPS, Kabareskrim Polri, Gubernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi
Baca juga: Presiden Jokowi perkirakan harga beras akan turun jelang panen raya
Baca juga: Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

situs poker online terpercaya

Membangun pemahaman bersama agar ODGJ bisa kembali ke lingkungannya******

Pekanbaru (ANTARA) - Merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan sebuah tantangan yang dapat menguras emosi dan fisik. Oleh karena itu, merawat ODGJ dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dan penuh kesabaran.

Pola komunikasi yang baik serta menghindari konfrontasi adalah hal yang harus diperhatikan ketika menghadapi ODGJ. Sebab, jika salah menyikapi justru akan memperburuk situasi.

Pasien ODGJ atau disebut rehabilitan bisa sembuh kendati harus minum obat teratur. Tapi, untuk memulangkan pasien yang dinilai sudah sembuh ke keluarganya sering kali tidak mudah karena stigma tidak baik terhadap ODGJ.

Jika mereka dipulangkan, tidak jarang mendapat perundungan, ejekan atau dikucilkan. Namun, jika yang bersangkutan tetap bertahan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) maka justru akan memperlambat pemulihannya, bahkan sakitnya bisa kambuh lagi.

Tantantan seperti itu hingga kini masih sering dihadapi pengelola rumah sakit jiwa, di antaranya
yang dihadapi RSJ Tampan Pekanbaru.

Persoalan klise tersebut masih dihadapi RSJ di Tanah Air. Bahkan, warga yang mengantar pasien ODGJ tanpa identitas, justru terus berdatangan sehingga bisa menimbulkan kerawanan melebihi kapasitas yang ada.

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, perilaku, atau kombinasi dari ketiganya. Gangguan jiwa berhubungan dengan stres atau masalah pada aktivitas sosial, pekerjaan, dan keluarga.

ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Tidak bisa menolak

Manajemen RSJ Tampan di Jl HR Soebrantas No.KM 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, tidak akan pernah bisa menolak ketika masyarakat mengantarkan orang yang berada dalam gangguan kesehatan jiwa itu untuk dirawat.

Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin, mengemukakan bahwa sesuai standar operasional prosedur pihaknya tidak bisa menolak orang tanpa identitas yang diantar ke RSJ, sebab mereka harus dipelihara oleh negara.

"Biasanya masyarakat mengantar pasien yang mengalami gangguan jiwa itu, paling sering pasien yang 'ditemukan' di jalan. Itu sudah memang menjadi tanggung jawab kami. Tapi ironis, ketika sudah mulai 'pulih', justru keluarga sering kali tidak mau menerima kepulangan mereka karena stigma," kata Zainal Arifin menambahkan.

Jumlah pasien ODGJ yang menjalani perawatan di RSJ Tampan yang beberapa hari lalu berjumlah 314 orang, namun kini sudah mencapai 328 orang. ODGJ berkeliaran di jalan seperti tidak pernah habis.

Sementara itu, Psikolog klinis di RJS Tampan, Maha Decha Dwi Putri Spsi MPsi, mengatakan pemicu seseorang bisa mengalami gangguan jiwa bisa faktor pola asuh, faktor genetik, juga bisa karena tekanan dari dalam keluarga atau dari lingkungan, atau karena tidak mampu secara maksimal mengelola stres yang mereka hadapi.

Oleh karena itu, agar tidak mengalami gangguan kejiwaan, setiap orang harus bisa melakukan antisipasi sejak dini mulai dari keluarga. Semua pihak harus memberikan dukungan positif dan masyarakat perlu diedukasi agar bisa menerima rehabilitan kembali ke rumah maupun lingkungannya dengan baik serta nyaman.

Setiap orang sudah seharusnya bisa melawan stigma agar rehabilitan bisa nyaman kembali ke rumah mereka. Sebab, obat yang paling mahal itu adalah dukungan keluarga berupa perhatian, kasih sayang, kepedulian, rasa simpati dan empati, mendapat pengakuan, bahwa mereka sudah sembuh.

Memang, pasien tetap rutin meminum obat dan tidak boleh putus. Namun begitu, harus dipastikan rehabilitan sudah bisa diterima oleh keluarga inti, dicintai dan diperhatikan lagi.

Contohnya, RA (50), rehabilitan "sembuh", bisa diterima kembali oleh keluarga, bahkan sudah bisa menanam sayur dan saat panen memberikan kepada perawatnya dulu.

Di sini, pasien yang sudah berada pada kondisi kooperatif bisa dilatih bertani, menjahit, berkebun, dan lain lain agar saat kembali ke rumah bisa produktif.

Sukses yang membahagiakan perawat adalah ketika pasien ODGJ mengalami penyembuhan, dari hari per hari menyaksikan perubahan mereka, koperatif saat berkomunikasi bahkan bisa menangis saat mereka meninggalkan rumah sakit.

Seluruh perawat dan petugas RSJ Tampan terharu melihat kesembuhan RA dan bisa kembali ke rumah dengan tenang meski tetap harus meminum obat dengan teratur.

"Sosialisasi sering kita giatkan. Sebab, kendala dalam memulangkan pasien ODGJ yang sembuh itu adalah stigma masyarakat, beban atau aib bagi keluarga serta faktor ekonomi," kata Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin.

Rehabilitan yang kooperatif dan dinyatakan sembuh sudah bisa kembali ke keluarga. Peran keluarga sangat membantu pasien untuk bisa kembali normal dengan mengingatkan dan membantu mereka tetap meminum obat sesuai resep dokter secara teratur.

Rehabilitan "terlantar"

Kini masih ada pasein atau rehabilitan sembuh yang "terlantar" di RSJ Tampan karena belum dijemput keluarga.

Untuk itu, manajemen RSJ Tampan berupaya mengirim mereka untuk tinggal di penampungan sementara seperti ke Panti Laras awal 2024 sebanyak 14 orang, Panti Werda 8 orang dan 12 orang ke tempat penampungan di Pekanbaru.

Status kependudukan rehabilitan ada yang bisa diketahui ada yang tidak bisa diketahui. Setelah melalui pemeriksaan iris mata di kantor dinas kependudukan, tempat asal mereka bisa diketahui. Meteka berasal dari Aceh, Sumbar, Bengkulu dan NTT. Bahkan juga ada dari Thailand.

Pemulangan mereka ke daerah asal masing masing bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Manajemen RSJ Tampan juga mengupayakan pasien ODGJ yang masih menjalani perawatan untuk mendapatkan KTP guna memperoleh layanan kesehatan program JKN-KIS.

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPKK) Provinsi Riau periode Januari-Februari 2024, Suti Mulyati Edy SKed, mengatakan kesehatan jiwa merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK.

PKK sebagai mitra pemerintah memiliki peran strategis, termasuk menjaga kesehatan jiwa memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyebab gangguan jiwa, sebab PKK sebagai agen informasi dan pembangunan.

Karena itu, anggota PKK dapat juga melaporkan jika menemui masyarakat yang mengalami gangguan jiwa kepada RT/RW setempat, sehingga pasien bisa berkonsultasi ke ahlinya atau jika perlu segera dirawat di RS Jiwa agar bisa segera mendapatkan penanganan.

Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja. Orang tua harus menjaga kesehatan jiwa pada anak anak. Penggunaan telepon genggam berlebihan misalnya, bisa memicu ketergantungan dan berdampak kepada ketidakstabilan emosi anak.

Sudah saatnya, masyarakat menghilangkan stigma buruk ODGJ yang telah menjalani pemulihan. Penerimaan rehabilitan untuk pulang kembali ke rumah justru akan sangat mendukung kesembuhan yang lebih baik. Mereka memiliki hak untuk hidup normal kembali dan dihargai.

tahun-tahun masa mudaku

slot bonus 100 tanpa to

BMKG: Waspadai potensi gelombang tinggi di laut selatan Jabar******

Pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang

Cilacap (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan maupun wisatawan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di laut selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta akibat peningkatan kecepatan angin.

"Berdasarkan pengamatan, pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 4-25 knot," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng, Senin.

Menurut dia, pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang.

Selain itu, kata dia, wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY maupun Samudra Hindia selatan Jabar-DIY saat sekarang masih dipengaruhi oleh musim angin barat.

"Oleh karena itu, hari ini (4/3) kami mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di laut selatan Jabar-DIY yang berlaku sampai dengan Rabu (5/3) dan akan segera diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berpotensi di wilayah Jateng
Baca juga: Tim PKM UNS ciptakan permainan edukatif mitigasi bencana

Ia mengatakan peringatan dini tersebut dikeluarkan karena tinggi gelombang di laut selatan Jabar-DIY berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter atau masuk kategori tinggi.

Menurut dia, wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi meliputi perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta.

Selanjutnya, Samudra Hindia selatan Sukabumi, Samudra Hindia selatan Cianjur, Samudra Hindia selatan Garut, Samudra Hindia selatan Tasikmalaya, Samudra Hindia selatan Pangandaran, Samudra Hindia selatan Cilacap, Samudra Hindia selatan Kebumen, Samudra Hindia selatan Purworejo, dan Samudra Hindia selatan Yogyakarta.

Terkait dengan hal itu, Teguh mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran.

"Hal itu karena berdasarkan analisis, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Kemudian kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang," katanya.

Menurut dia, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko terhadap kapal feri serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal berukuran besar seperti kapal kargo serta kapal pesiar.

Selain itu, lanjut dia, wisatawan maupun masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi tersebut.

"Saat sekarang memang bukan musim liburan, namun biasanya masyarakat di sejumlah daerah memanfaatkan momentum menjelang puasa Ramadhan dengan berwisata bersama keluarga, salah satunya dengan mengunjungi objek wisata pantai," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat yang berwisata ke pantai diimbau untuk tidak bermain air atau berenang terutama di wilayah pantai yang langsung terhubung dengan laut lepas agar terhindar dari risiko gelombang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baca juga: Operasi modifikasi cuaca di Jateng berlaku efektif tiga hari ke depan
Baca juga: BMKG: Waspadai bencana hidrometeorologi di Jateng akibat cuaca ekstrem

Penjahat penjelajah waktu

pokervqq

J Resources catat kenaikan cadangan emas enam kali lipat******

Kami terus mempertahankan posisi rasio sumber daya dan cadangan dengan tingkat produksi. Dengan sumber daya dan cadangan yang ada, diperkirakan kami dapat beroperasi lebih dari 15 tahun ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan tambang emas nasional, PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) mencatatkan peningkatan cadangan emas dengan sangat signifikan hingga enam kali lipat, sejalan dengan aktifnya kegiatan eksplorasi perusahaan selama 10 tahun terakhir.

Menutup akhir 2023, PSAB berhasil mencatatkan cadangan emas sebanyak hampir 3 juta ons, naik enam kali lipat jika dibandingkan 2011 yang hanya sebesar 0,5 juta ons.

“Kami terus mempertahankan posisi rasio sumber daya dan cadangan dengan tingkat produksi. Dengan sumber daya dan cadangan yang ada, diperkirakan kami dapat beroperasi lebih dari 15 tahun ke depan," kata Direktur Utama PSAB Edi Permadi di Jakarta, Senin.

Baca juga: Harga emas Antam stagnan di posisi Rp1,164 juta per gram

Edi mengatakan pertumbuhan sumber daya emas meningkat dua kali lipat, yaitu dari 3 juta ons emas menjadi 6 juta ons selama periode yang sama.

Hal ini telah menorehkan sejarah bagi PSAB menjadi salah satu dari sedikit perusahaan tambang emas di tanah air yang terus aktif melakukan eksplorasi.

"Saat ini, produksi emas J Resources berasal dari Tambang Bakan, Tambang Penjom dan ke depannya akan ditambah dari Tambang Doup," tambah Edi Permadi.

Reserve Replacement Ratiotahunan atau penambahan cadangan dibanding dengan cadangan yang diproduksi, juga tumbuh secara konsisten setiap tahunnya.

Sejak 2011, total cadangan emas yang telah ditambang adalah sebesar 2,4 juta ons sedangkan produksi emas pada periode yang sama sebesar 1,9 juta ons atau 58 ton emas. Hal tersebut juga menjadi bukti komitmen perusahaan dalam penambangan yang berkelanjutan.

Saat ini, kegiatan eksplorasi difokuskan pada dua tambang, yaitu Tambang Bakan yang dikelola PT J Resources Bolaang Mongondow (PT JRBM) dan Tambang Doup yang dikelola PT Arafura Surya Alam (ASA). Kedua tambang ini berada di Provinsi Sulawesi Utara.

Pada kuartal I 2024, kegiatan eksplorasi di Tambang Bakan akan fokus pada pemetaan geologi permukaan di beberapa wilayah, termasuk West Tapagale. Sedangkan, program pengeboran akan dilakukan di West Tapagale dan Main Ridge untuk mendapatkan tambahan sumber daya.

Baca juga: Harga emas naik seiring pelemahan imbal hasil obligasi AS

Pit Tapagale di Tambang Bakan memiliki kandungan emas yang tebal dengan kadar yang terbilang tinggi, hampir mencapai 1 gram emas per ton bijih. Tahun ini pit Tapagale siap memberikan kontribusi positif bagi kinerja operasional perseroan.

Sementara di Tambang Doup, kegiatan eksplorasi di kuartal I tahun ini akan dimulai dengan kegiatan studi lanjutan geometalurgi, re‐logging dan re-interpretasi untuk pembaharuan peta geologi, peta alterasi dan mineralisasi serta blok model sumber daya.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data untuk memastikan pencapaian target penambangan dan produksi emas di Tambang Doup sesuai rencana.

Naruto: pecinta kuliner

game slot yang gampang menang

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

《aob889》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs link slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《aob889》bab terbaru。