cara ambil voucher di lazada

Ketik 8 orang

IHSG Diprediksi Melemah Jelang Akhir Pekan******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Jumat (14/10).

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan memprediksi investor akan mencermati beberapa rilis data ekonomi dari AS serta tekanan dari aksi jual atas pernyataan bank sentral AS The Federal Reserves terkait kebijakan suku bunga.

"Candlestickmembentuk lower highdan lower lowdengan stochasticpada areaoversoldmengindikasikan trend pelemahan dengan rentang yang terbatas," tulis Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menjelaskan pergerakan IHSG saat ini masih dipengaruhi oleh sentimen dari pergerakan nilai tukar rupiah.

"Pola gerak market masih terlihat memiliki potensi bergerak sidewaysdalam jangka pendek. Namun, selama supportlevel masih dapat dipertahankan dengan kuat maka momentum fluktuatif harga masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan tradingharian," jelas William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support6.872 dan resistance7.137.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, UNVR, BBCA, GGRM, ASII, BBNI, dan JSMR.

IHSG ambruk ke level 6.880 pada perdagangan Kamis (13/10). Indeks saham layu 28,58 poin atau minus 0,41 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp11,18 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,90 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Tarif Baru Penyeberangan Diprotes Pengusaha, Kemenhub Klaim Sudah Adil******

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hendro Sugiatno buka suara terkait tarif penyeberanganyang naik 11 persen yang diprotes pengusaha.

Menurutnya kenaikan 11 persen merupakan keputusan yang adil dan paling tepat. Kemenhub telah memperhatikan kebutuhan pengusaha penyeberangan dan juga kemampuan pengguna angkutan penyeberangan mulai dari masyarakat ataupun pengusaha angkutan barang.

Hendro juga mengingatkan penetapan tarif baru harus memperhatikan daya beli pengguna angkutan penyeberangan. Jangan sampai kenaikan tarif malah diiringi ketidakmampuan masyarakat sebagai penumpang membeli tiket penyeberangan.

Ketetapan tarif baru penyeberangan yang naik 11 persen tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Sebelumnya, Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menilai kenaikan itu terlalu kecil, masih jauh dari kenaikan biaya operasional mereka.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan besaran kenaikan tarif 11 persen per 1 Oktober 2022 itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

Lihat Juga : Daftar Tarif Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk

Meski demikian, pengusaha sendiri hanya menuntut kenaikan tarif angkutan penyeberangan ini 35,4 persen saja. Tapi justru pemerintah menetapkan hanya 11 persen kenaikannya, jauh sekali dari perhitungan yang dia paparkan.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negosiable saja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa mencover standar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri dalam keterangannya.

Atas dasar tersebut, Khoiri mengatakan pengusaha di bawah bendera Gapasdap melakukan somasi terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KM 184 Tahun 2022 tentang kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang hanya sebesar 11 persen.

Bahkan, jika somasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah, maka kalangan pengusaha angkutan penyeberangan ini akan mengajukan gugutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN jika somasi ini tidak mendapat tanggapan," tegas Khoiri.

jalan menuju keabadian

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

Mati di Siang Hari

Daftar Pejabat Ibu Kota Baru yang Baru Dilantik******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono baru saja melantik lima orang pejabat tinggi madya Otorita IKN di Aula Serba Guna Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Oktober 2022.

"Pada hari ini, saya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara. Saya percaya bahwa Saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar Bambang dikutip dari website setkab.go.id, Kamis (13/10).

Dalam sambutannya, Kepala Otorita IKN meminta para pejabat yang dilantik untuk segera melengkapi timnya untuk dapat segera bergerak membangun IKN. Ia menargetkan tim sudah bisa bergerak pada November.

"Itu sebabnya segera setelah ini mungkin tidak ada kata santai, malah gercep, gitu ya, gerak cepat. Jadi silahkan mencari putra-putri bangsa yang terbaik yang ingin bergabung di Otorita dan lengkapi minimum essential forcesehingga bulan depan kita sudah bisa insyaallah up and running," ujarnya.

Selain itu, Bambang juga menekankan kepada jajarannya mengenai pentingnya menjaga environmental social and governance (ESG). Ia meyakini, organisasi yang mempunyai ESG yang baik dari awal akan semakin mudah untuk mendapatkan kepercayaan, pendanaan, serta partner baik dari domestik maupun internasional.

"Itu akan sangat lebih mudah kalau kita punyatrack recordESG yang baik. Jadi saya mohon ini benar-benar zero toleranceuntuk ESG ini," imbuhnya.

Bambang juga meminta jajarannya untuk melakukan komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga hingga berbagai elemen masyarakat.

Terakhir, dia mengingatkan jajarannya untuk waspada dan mengantisipasi dampak dari ketidakpastian global yang terjadi saat ini.

"Saya ingin menggaris bawahi pesan presiden dalam beberapa hari, dalam beberapa minggu ini, bahwa kita harus bersiaga menghadapi situasi ketidakpastian dunia yang mungkin akan kita hadapi tahun depan. Ini momentum hingga akhir tahun ini mohon dipakai sebagai momentum persiapan kita semua," pungkasnya.

Berikut daftar pejabat baru IKN:

1. Achmad Jaka Santos Adiwijaya sebagai Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara

2. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara

3. Muhammed Ali Berawi sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara

4. Myrna Asnawati Safitri sebagai Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara

5. Ida Bagus Nyoman Wiswantanu sebagai Kepala Unit Hukum dan Kepatuhan Otorita Ibu Kota Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

Jokowi soal Tinjau Kereta Cepat Bareng Xi Jinping: Belum Final******

Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengungkapkan rencana peninjauan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bersama Presiden China Xi Jinping pada pertengahan November mendatang masih dibicarakan.

"Dengan Presiden Xi Jinping masih dibicarakan, belum final," kata Jokowi usai meninjau pembangunan proyek kereta cepat di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip dari Antara,Kamis (13/10).

Ia berharap proyek tersebut dapat menjadi bagian konektivitas antarnegara seperti yang digagas negara-negara ASEAN. Nantinya, proyek itu diintegrasikan dengan pelabuhan ataupun bandara sehingga menjadi bagian konektivitas lintas negara.

"Ini memang kereta api cepat yang pertama di kawasan, di ASEAN, dan kita mengharapkan nanti terjadi konektivitas antarnegara, entah disambungkan itu dengan pelabuhan, entah itu disambungkan dengan bandara," ujarnya.

Hingga hari ini, realisasi pembangunan proyek kereta cepat sudah mencapai 88,8 persen dari target dan diharapkan dapat beroperasi pada Juni 2023.

Ia berharap rampungnya proyek tersebut dapat meningkatkan dan mempercepat mobilitas orang dan barang. Hal itu juga akan meningkatkan daya saing perekonomian dan memberikan efek pengganda perekonomian.

"Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian di Kabupaten Bandung juga terjadi," ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut Jokowi dan Xi Jinping akan melakukan uji coba kereta tercepat di Indonesia itu.

"Progres kereta cepat bagus. Harusnya saya hari ini tinjau persiapan tes dinamis, karena itu harus terjadi tanggal 16 November. Bisa lah uji coba (bersama Xi Jinping)," ujarnya secara terpisah.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung diperkirakan bisa melaju hingga kecepatan 350 kilometer per jam dan akan memangkas waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung menjadi 40 menit.

Proyek ini memiliki panjang trase 142,3 kilometer dan akan berhenti di empat stasiun sepanjang lintasan, yaitu Stasiun Halim (Jakarta), Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Bandung).

[Gambas:Video CNN]

Panggil para pahlawan

Anies Lengser, Program OK OCE Klaim Cetak 480 Ribu Pengusaha******

Program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) yang diinisiasiGubernur DKI Jakarta yang baru lengser, Anies Baswedan, bersama mantan wakilnya, Sandiaga Uno, diklaim berhasil mencetak dan mewadahi lebih dari 480 ribu wirausaha selama lima tahun terakhir.

Ketua Umum Gerakan Sosial OK OCE, Iim Rusyamsi mengatakan program yang saat ini bagian dari Jakpreneur itu bahkan telah meluas ke seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di daerah Ibu Kota.

Lihat Juga : Menkeu Baru Inggris Ingin Kerek Pajak, Beda dengan PM Liz Truss

"Pengembangan OK OCE di Jakarta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu," ungkap Iim.

"PKS juga dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya untuk kolaborasi dan melakukan pendampingan kewirausahaan," tambahnya.

Tercatat, ada sebanyak 177 Komunitas, 51 lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren, serta 34 perusahaan swasta telah berkolaborasi dengan OK OCE saat ini.

OK OCE pun hadir dengan beragam nama di Nusantara, di antaranya OK OCE Forever, OK OCE DC, OK OCE Qalam, OK OCE Ina MAKMUR, OK OCE SKIES dan lainnya.

Dan beberapa menggunakan nama organisasi masing-masing seperti: HRAcademy, LBM WI, Komunitas UMKM Naik Kelas, Seeker Revolution, HIPMI, TDA dan lain-lain.

"Kami mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, bukan hanya dengan pemerintah, namun dengan berbagai stakeholder lainnya," ungkap Iim.