situs hari ini yang gacor 68Jutaan kata 410794Orang-orang telah membaca serialisasi
《astroslot777》
Kunjungan ke Mal Capai 90 Persen dari Masa Sebelum Pandemi******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja mengungkapkan jumlah kunjungan masyarakat kepusat belanjakembali meningkat hingga 90 persen usai pandemi covid-19.
"Pada 2022 rata-rata nasional mencapai 90 persen, target tahun ini kita bisa mencapai lebih dari 100 persen dibandingkan sebelum pandemi. Tetapi paling tidak bisa sama lah, tapi kami yakin harusnya bisa lebih dari 100 persen," kata Alphonsus di Jakarta Pusat, Kamis (23/2).
Apalagi, pada lebaran tahun ini pemerintah sudah tidak menerapkan PPKM. Sehingga pusat belanja bisa mengadakan acara untuk menarik minat pengunjung.
"Pada saat PPKM dicabut, yang dicari pertama ya interaksi. Salah satunya yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat adalah fasilitas tempat berinteraksi sosial secara langsung. Ini dikangenin. Kan nggak mungkin di stasiun, rumah sakit, apalagi kuburan, berarti di pusat belanja (mal)," ucap Alphonsus.
Untuk itu, menurutnya mal yang tidak bisa menyediakan kebutuhan ini akan semakin terkikis. Ia menilai pusat belanja yang dibutuhkan masyarakat utamanya di kota besar adalah pusat belanja yang memberikan customer experience.
Alphonsus pun tak merasa terancam dengan keberadaan e-commerce yang semakin diminati selama pandemi. Menurutnya, e-commerce juga tidak bisa menawarkan pengalaman berbelanja seperti di mal atau pusat belanja lain.
Lihat Juga :Sri Mulyani Buka Suara Soal 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Belum Lapor LHKPN |
"Selama fungsi (mal) tidak hanya sekadar fungsi belanja. Nanti dia akan berhadapan dengan e-commerce, kalau punya customer experience yang tidak dimiliki e-commerce, maka tidak perlu khawatir," tuturnya.
Lebih jauh, menurutnya, peningkatan kinerja e-commerce selama pandemi itu bukan merupakan demand sesungguhnya, namun karena paksaan keadaan.
"Kemudian setelah PPKM dicabut, (belanja) online ini kembali normal, bukan turun, kan banyak (marketplace) online yang sekarang menutup usahanya, itu kinerjanya bukan turun tapi kembali normal. Karena sebelumnya kan dipaksa naik," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******Jakarta, CNN Indonesia--
Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.
Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.
"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.
Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.
Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.
"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).
Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.
"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.
Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.
Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.
Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.
Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.
(rea/rea)Pemerintah Geber PP DHE Agar Duit Ekspor RI Tak Dinikmati Singapura******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto tengah menggeber penyelesaian peraturan pemerintah (PP) terkait devisa hasil ekspor (DHE). Pasalnya, hasil ekspor komoditas sumber daya (SDA) Indonesia selama ini dinikmati perbankan Singapura.
Regulasi yang didorong ditujukan untuk ekspor SDA dan hilirasinya. Peraturan teknis ini akan menggantikan PP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
"Semua DHE masuk sistem keuangan Indonesia, ambang batas atau thresholddi atas 250 ribu. Disimpan di dalam negeri minimal bulan, minimal 30 persen ditahan," kata Airlangga di acara CNBC Economic Outlook 2023 di Jakarta, Selasa (28/2).
Menurutnya, perbankan di dalam negeri siap mengakomodir kebijakan baru ini. Bahkan, dua bank internasional yang beroperasi di RI menyatakan siap kalaupun DHE disimpan lebih dari tiga bulan.
"Disiapkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) untuk devisa, yang diharapkan bisa bersaing dengan Singapura," ungkapnya.
Ia menambahkan penerapan kebijakan DHE baru ini akan diberikan masa transisi selama tiga bulan.
Menurutnya, pemerintah menargetkan investasi tahun ini mencapai Rp1.400 triliun dan pada 2024 targetnya naik menjadi Rp1.600 triliun. Karena itu, pemerintah mereformasi beberapa sektor, salah satunya DHE SDA.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Label:mbifriday500、kaisar328、slot home
Terkait:slot gacor 777、pro win slot、aplikasi paylater mudah、permainan gacor、slot situs terbaik、bet 10 ribu、slot gacor maxwin hari ini、rum slot、buku mimpi 3d abjad az bergambar、pinjaman umkm online
bab terbaru:togel jawa(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《astroslot777》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,akun bet slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《astroslot777》bab terbaru。