texas gacor

Kaisar Iblis Abadi

Taji Tumpul DKI di Rumah DP Nol Rupiah: Antara Utopia dan Realita******

'Rumah DP Nol Rupiah' milikAnies Baswedan jadi program andalan saat ia berkampanye hingga mengantarnya menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Saat kampanye, Anies yang berpasangan dengan Sandiaga Uno menggadang-gadang program hunian tanpa uang muka tersebut untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Aturan mengenai batasan penghasilan penerima manfaat Rumah DP Nol Rupiah tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 855 Tahun 2019 tentang Batasan Penghasilan Penerima Manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi MBR.

Perubahan batasan gaji maksimal warga peminat Rumah DP Nol Rupiah itu tercantum dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 588 Tahun 2020.

"Menetapkan batasan penghasilan tertinggi penerima manfaat fasilitas pembiayaan perolehan rumah bagi MBR sebesar Rp14.800.000 per bulan," demikian bunyi aturan terkait.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESNasib OK OCE dan Pengangguran DKI Usai Anies Pergi

Dalam laman Pendaftaran Rumah DP Nol Rupiah, hunian yang berlokasi di Jakarta Timur-Pondok Kelapa-Nuansa Pondok Kelapa-Menara Samawa harganya dibanderol dari Rp184,8 juta untuk ukuran 21 meter hingga Rp341,7 juta 35,20 meter.

Sementara itu, untuk di daerah Jakarta Utara-Pademangan-Bandar Kemayoran-Blok A4 dan A5 harganya dipatok Rp285,1 juta untuk ukuran 27 meter.

Kemudian, di Jakarta Barat-Cengkareng Timur-Sentraland Cengkareng-Tower Bunaken harganya Rp198,4 juta untuk ukuran 22,30 meter.

Lantas bagaimana realisasi program Rumah DP Nol Rupiah saat ini?

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, program DP Nol Rupiah dilakukan melalui subsidi kredit murah berbasis tabungan bagi MBR.

Rencana awal akan dibangun sebanyak 14 ribu unit oleh BUMD dan 218.214 unit lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta mekanisme pasar. Secara total, sebanyak 232.214 unit.

Namun belakangan, Anies menurunkan target pembangunan rumah DP Nol Rupiah menjadi hanya 9.081 unit. Target tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI Jakarta 2023-2026.

RPD ini diatur lewat Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan telah diteken Anies pada 10 Juni 2022.

Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali berdalih bahwa yang tercantum dalam RPD bukan lah menurunkan target. Melainkan, merasionalisasikan.

"Bukan diturunin, rasional itu. Karena kemarin dua tahun memang kita tidak bisa berbuat apapun juga," kata Marullah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (28/9).

[Gambas:Video CNN]

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESIlusi Penataan PKL dan Parkir Liar Pasar Era Anies

Menurut Marullah pembangunan Rumah DP Nol Rupiah sempat terhenti dalam dua tahun terakhir karena pandemi Covid-19. Menurut dia, selama itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hampir tidak membangun Rumah DP Nol Rupiah.

"Bukan tidak dikerjakan sama sekali, kita tidak mampu mengerjakan apa-apa di dua tahun itu karena Covid-19," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko mengatakan target turun menjadi 9.000 unit itu merupakan program lanjutan setelah Anies lengser.

"Ya, ini kan sebenarnya program selanjutnya. Itu kita melihat ada potensi beberapa swasta yang berkomitmen untuk penyediaan hunian terjangkau lewat skema DP Nol Rupiah, meskipun ini masih proses penyelesaian perizinan," jelas Sarjoko.

Pada awal September 2022 lalu, Sarjoko mengatakan pembangunan rumah DP Nol Rupiah terus bergulir. Saat ini, baru ada 2.322 unit rumah DP Nol Rupiah yang sudah terbangun.

Rinciannya, 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, termasuk 868 unit di Menara Kanaya Cilangkap.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan tidak ada yang bisa diharapkan dari Anies dalam program rumah DP Nol rupiah. Ia bahkan menyebut Anies mencla-mencle alias tidak dapat dipercaya.

Ia menilai keputusan Anies menurunkan target Rumah DP Nol Rupiah hingga 9.000 ribuan runit menunjukkan inkonsistensi.

"Apa yang mau diharapkan dari orang yang kemudian mencla mencle. Tidak ada yang bisa diharapkan," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESBiang Kerok Kemiskinan, Anies dan Suara Kaum Papa

Gilbert mengatakan penurunan target hingga 9.000 ribu unit dilakukan agar jaraknya tidak terlalu jauh dengan realisasi yang baru mencapai 2.322 unit. Tetapi, ia meyakini target 9.000 hunian pun tidak akan berhasil dicapai oleh Anies.

"Rumah DP Nol Rupiah masih sekitar 2.000 ribuan. Artinya, memang tidak tercapai. Tapi mungkin terlalu jomplang kalau sampai 230 ribuan dibandingkan 9.000. Tapi itu juga enggak bakal tercapai," jelasnya pesimis.

Gilbert menilai program Rumah DP 0 Rupiah sepi peminat karena masyarakat kelas bawah saja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi, kalau harus mencicil kredit rumah.

Ditambah lagi, bank juga dinilai tidak berani memberikan kredit rumah karena sering terjadi kemacetan oleh masyarakat yang diberikan kemudahan dalam membeli rumah.

Siasat Anies menaikkan batas upah bagi pembeli Rumah DP 0 Rupiah hingga Rp14 juta pun tidak berhasil. Sebab, masyarakat dengan penghasilan tersebut tak akan mau membeli rumah dengan kualitas yang disediakan program Rumah DP Nol Rupiah.

"Ya mereka akan mencari rumah yang ada tanahnya. Itu mungkin ada di Bekasi, Depok, Karawang. Tapi tidak akan kemudian mengambil Rumah DP Nol Rupiah," katanya.

Warga mendaftar pengajuan rumah DP 0 Rupiah di Kantor Walikota Jakarta Timur, Kamis, 1 November 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESAnies, Ahok, dan Kisah Pasukan Oranye yang Dianggap Malas

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan keinginan masyarakat sebenarnya besar terhadap program Rumah DP Nol Rupiah. Dia menyebut kebutuhan rumah di Jabodetabek bahkan mencapai 50 ribu unit per tahun.

Namun, ia menilai Pemprov DKI Jakarta kurang melakukan sosialisasi mengenai program itu. "Detail mengenai di mana lokasinya, bagaimana cara mendapatkannya, persyaratannya apa saja, mungkin orang banyak yang enggak tahu," terang dia.

Anton mengatakan jika Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi yang jelas mengenai program tersebut, maka masyarakat akan berbondong-bondong mengikutinya.

Selain itu, ia menilai lokasi Rumah DP Nol Rupiah yang baru tersebar di beberapa titik juga menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat.

"Kalau targetnya 230 ribu unit rumah, pastikan pemerintah seharusnya menyediakan lahan yang di mana-mana," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan harga Rumah DP Nol Rupiah yang ditawarkan sebenarnya sudah tepat. Namun, program Anies tersebut dinilai dari awal tidak realistis karena jumlah target dengan lahan yang disediakan tidak sebanding.

"Ke depan, enggak perlu lah mengada-ngada. Kalau memang niatnya mengentaskan masalah perumahan ya sudah benar-benar dan bikin targetnya juga realistis. Jangan bikin angka-angka fantastis," tutur dia.

Lihat Juga : JEJAK 5 TAHUN ANIESDari Kata Jadi Fakta, Upaya Anies Bangun Sistem Transportasi

Pahit Manis Rumah DP Nol Rupiah

dunia fantasi yang hilang

Rogoh Rp5,3 T, GOTO******

Perusahaan patungan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), Electrum, siap memproduksi motor listrik pada 2024.

TOBA bahkan merogoh kocek US0 juta atau setara Rp5,3 triliun (asumsi kurs Rp15.383 per dolar AS).

Direktur Pelaksana Electrum Patrick Adhiatmadja mengungkapkan perusahaan ingin menghentikan penambangan batu bara yang selama ini mereka lakukan, setidaknya dalam lima tahun ke depan. Kucuran dana ratusan juta itu siap diberikan untuk Electrum hingga 2025.

Patrick juga mengatakan Electrum bakal memasok motor listrik untuk perusahaan jasa kurir.

Sejak diluncurkan tahun lalu, Electrum telah mendistribusikan sekitar 300 unit motor listrik yang dibeli dari pabrikan Taiwan dan Indonesia.

Tahun depan, perusahaan patungan ini menargetkan sanggup mendistribusikan hingga 10 ribu unit.

Beberapa layanan yang ditawarkan Electrum antara lain penukaran baterai dan penyewaan motor listrik kepada pengemudi Gojek.

Direktur Utama TOBA Dicky Yordan mengatakan Electrum memang memiliki akses ke lebih dari 2 juta pengemudi Gojek.

Namun, petinggi TOBA tidak membagikan total investasi yang dibutuhkan untuk pembuatan pabrik produksi motor listrik ini. Meski begitu, mereka mengatakan ada sumber pendanaan lain selain dari bisnis batu bara.

Wakil Presiden TBS Energi Pandu Sjahrir menjelaskan TOBA menargetkan untuk mencapai emisi karbon nol bersih pada 2030 dan memiliki sebagian besar pendapatan dari sumber selain bisnis pertambangan batu bara.

Dia mengatakan hanya sebagian kecil dari belanja modal perseroan ke depan yang akan disisihkan untuk bisnis batu bara.

"Bagi kami, pada 2027 sudah tidak ada lagi penggalian batu bara," jelasnya.

Selain merogoh kocek US0 juta untuk investasi di Electrum, TOBA juga menyisihkan US$ 150 juta untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga air, angin, dan biomassa.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Mengintip Hitungan dan Besaran Gaji Pensiun Pegawai Swasta******

Pegawai swasta di Indonesia bakal mendapatkan gajisetelah memasuki masa pensiun. Namun, gaji pensiunan yang diterima tentu berbeda dengan PNS.

Jika gaji pensiunan PNS diberikan setiap bulan, maka pegawai swasta akan menerima sekaligus yang disebut dengan uang pensiun.

Adapun uang pensiunan pegawai swasta dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan yang bisa dicairkan setelah berhenti bekerja. Iuran setiap bulannya dibayarkan secara patungan oleh pegawai dan pemberi kerja.

Tentunya, besaran uang pensiunan yang diterima setiap pegawai swasta berbeda, bergantung masa kerja dan besaran gaji yang diperoleh setiap bulannya. Makin besar gajinya, maka makin besar pula uang pensiunan yang akan diterima.

Misalnya, pegawai memiliki gaji Rp10 juta per bulan, maka iuran JHT nya sebesar Rp570 ribu per bulan (5,7 persen x Rp10 juta). Dalam hal ini Rp200 ribu per bulan dipotong dari gaji (2 persen) dan Rp370 ribu per bulan dibayar oleh perusahaan (3,7 persen).

Oleh karenanya, jika ingin mengetahui uang yang bakal diterima setiap bulan, maka bisa langsung kalikan dengan lama masa kerja. Dalam hal ini, jika pegawai bergaji Rp10 juta masa kerja 30 tahun (360 bulan), maka uang pensiun yang diterima adalah Rp205,2 juta (360 x Rp570 ribu).

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

FAO: 3,1 Miliar Orang Terancam Tak Bisa Beli Makanan******

Badan Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) menyebutkan ada 3,1 miliar orang terancam tidak bisa membeli makanan karena lonjakan harga pangan.

Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste Rajendra Aryal mengatakan akibat kenaikan harga pangan itu, jumlah angka kelaparan melonjak 150 juta orang sejak 2019.

"Kenaikan harga pangan mempengaruhi kita semua, tetapi dampaknya paling dirasakan oleh mereka yang rentan dan oleh negara-negara yang sudah mengalami krisis pangan," kata Rajendra Aryal, mengutip Antara, Jumat (14/10).

Hanya dalam dua tahun, jumlah orang yang rawan pangan telah meningkat dari 135 juta (2019) menjadi 193 juta (2021), dan diprediksi akan lebih buruk pada 2022.

FAO menyebut sekitar 970 ribu orang diperkirakan akan hidup dalam kondisi kelaparan di lima negara yaitu Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan dan Yaman.

Jumlah ini sepuluh kali lebih banyak dari enam tahun lalu ketika hanya dua negara yang masyarakatnya menghadapi kondisi serupa.

Hal ini dikarenakan dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang besar akibat dari konflik, krisis ekonomi, darurat iklim, degradasi lingkungan, dan dampak lanjutan dari covid-19.

Beberapa hal yang menyebabkan kerawanan pangan dikarenakan harga pangan telah melonjak ke rekor tertinggi.

Harga pupuk menjadi terlalu mahal bagi banyak petani, dan jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan terus meningkat.

Sebab itu, dalam peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober, FAO menyerukan pentingnya petani kecil dan nelayan untuk transformasi sistem pertanian pangan global.

"Petani kecil dan nelayan harus menjadi pusat transformasi sistem pertanian pangan global. Kita membutuhkan pekerjaan dan layanan pedesaan yang layak, serta mengakhiri pekerja anak dan mendorong kesetaraan gender untuk mendukung masyarakat pedesaan, yang merupakan penjaga sebagian besar keanekaragaman hayati bumi," kata Aryal.

Dia mendorong untuk mengubah sistem pertanian-pangan menjadi lebih efisien, lebih inklusif, lebih tangguh, dan lebih berkelanjutan untuk produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik untuk semua.

"Pertanian adalah salah satu intervensi kemanusiaan yang paling hemat biaya," kata Aryal.

[Gambas:Video CNN]

sistem perdagangan paksa

Jokowi Ungkap Beda IKN dengan Ibu Kota Negara Lain******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa kepindahan ibu kota negara (IKN) ke nusantara bukan sekadar perpindahan gedung kementerian atau istana negara.

Ia menilai IKN Nusantara atau ibu kota baru akan menghadirkan pembangunan yang Indonesia sentris. Bukan jawa sentris seperti yang selama ini terjadi.

"Karena Indonesia ini bukan hanya Pulau Jawa. Indonesia mempunyai 17 ribu pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke," ujarnya dalam acara Pre Market Sounding Proyek IKN di Jakarta, Selasa (18/10).

Apalagi, IKN Nusantara, kata Jokowi, dibangun sebagai kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. "Ini belum ada di dunia," jelasnya.

"Tolong carikan! Belum ada. Ini yang membedakan IKN Nusantara dengan ibu kota negara lain," tambahnya.

Jokowi merinci 70 persen area di IKN Nusantara adalah area hijau. Kemudian, 80 persen sumber energinya nanti akan berasal dari energi terbarukan.

"Mobil di sana harus mobil listrik. Kemudian 80 persen transportasinya autonomous vehicle tanpa awak dan sopir. Yang kita hargai adalah pejalan kaki, juga yang senang naik sepeda," kata Jokowi.

"Smart living. Smart city. Layanan masyarakat lewat teknologi. Akta lahir, akta nikah pakai HP, paperless. Ini yang ingin kita bangun. Jadi, masa depan Indonesia," terang dia.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Kemenhub Buka Suara soal WNI Bikin Ribut di Turkish Airlines******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal kisruh yang terjadi dalam penerbangan Turkish Airlnes rute Istanbul, Turkike Jakartapada Selasa (11/10) lalu.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiartono mengatakan pihaknya telah mendapat laporan dan data soal kisruh baik  dari maskapai Turkish Airline maupun penumpang yang terlibat dalam kisruh itu.

Dari laporan dan informasi yang diterima, pihaknya menemukan ada dugaan unruly passengerdalam penerbangan pesawat Turkish Airline.

Karena keluhan tersebut belum mendapatkan tanggapan, ia mengatakan terduga pelaku menunjukkan perilaku yang mengganggu kenyamanan penumpang maupun kru kabin selama penerbangan. Pada akhirnya ia diamankan karena dianggap memicu keributan di pesawat.

Karena masalah itu, pihak Turkish Airline menurunkan paksa penumpang yang diduga melakukan unruly passenger di Bandar Udara Kualanamu.

Menurut pihak Turkish Airline katanya, tindakan tersebut dilakukan agar tidak membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan serta kenyamanan penumpang dan kru di dalam pesawat.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah penumpang yang membawa binatang peliharaan ke dalam kabin pesawat tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh maskapai, dan bagaimana pengawasan dari kru selama penerbangan," ujar Nur Isnin, dikutip dari Antara, Senin (17/10).

Sebagai tindak lanjut, Inspektur Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara akan mendalami aspek keselamatan serta pengangkutan binatang peliharaan dalam kabin pesawat.

Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa peristiwa ini merupakan kejadian terkait dengan pelayanan maskapai dengan penumpang.

Jadi, masalah ini tidak masuk dalam ranah pidana menurut yurisdiksi Indonesia berdasarkan Konvensi Tokyo 1963 (Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft). Tercantum pada Pasal 3 Konvensi Tokyo 1963 mengatur bahwa negara yang berhak melaksanakan yurisdiksi terhadap tindak pidana adalah negara tempat pesawat udara tersebut didaftarkan.

Mengingat pesawat udara Turkish Airlines registrasi TC-LJG terdaftar di Turki, maka yurisdiksi yang berlaku adalah yurisdiksi negara tersebut.

"Maskapai juga harus melakukan pengawasan terhadap penumpang yang membawa binatang peliharaan dan memastikan sudah memenuhi aturan yang berlaku," pungkas Nur Isnin.