bbm88
slotwin303 653Jutaan kata 413056Orang-orang telah membaca serialisasi
《bbm88》
Kemenko Marves: Tiket Pesawat Tiga Tempat Wisata Super Prioritas Turun******
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu mengatakan terjadi penurunan harga tiketpesawatdi tiga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Odo menjelaskan, penurunan harga tiket pesawat mulai dari 12-20 persen di tiga DPSP yaitu Bandara Internasional Sisingamangaraja XII/Silangit (Danau Toba), Bandara Internasional Lombok (Mandalika), dan Bandara Komodo Labuan Bajo (Labuan Bajo).
Lihat Juga : MotoGP Mandalika 2024 Target 80 Ribu Penonton |
"Jadi itu kebijakan pemerintah, kerja sama lintas kementerian, yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Pertamina," kata Odo di sela kegiatan F1 Powerboat Danau Toba 2024, di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Minggu (3/3).
Lihat Juga : KTP Digital Dikebut, Uji Coba Mulai Juni 2024 |
Odo mengatakan, kebijakan itu tidak hanya dalam momen pelaksanaan ajang internasional F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang berlangsung pada 2-3 Maret, tetapi untuk seterusnya guna menggenjot geliat industri pariwisata.
Dengan kebijakan itu, kata Odo lagi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta pemerintah daerah di kawasan destinasi wisata tersebut bisa memanfaatkannya dengan maksimal untuk membuat agenda event yang banyak.
Masyarakat juga diimbau agar lebih sering untuk berwisata di dalam negeri, khususnya di tiga DPSP itu.
Sebelumnya, Pemerintah menetapkan lima DPSP di Indonesia yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Likupang (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Lihat Juga : Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Jelang F1 Powerboat di Danau Toba |
Pada Sabtu (2/3) dan Minggu ini, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.
F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara.
Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.
Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.
Lihat Juga : Pertamina Pacu Ekonomi Lokal Lewat Grand Prix F1 Powerboat |
[Gambas:Video CNN]
Isi Penyesalan Tom Lembong Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******
Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi.
Penyesalan karena strategi dan jurus yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.
Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.
Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.
"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor," Tom Lembong, dalam diskusi "Pemuda Harsa: Bangga Bicara" di On3 Senayan, GBK, Jakarta, Jumat (9/2) malam seperti dikutip dari detik.com.
"Semakin mendalami data-data ekonomi, saya ini benar-benar sedih banget. Sedih banget, prihatin banget. Dan saya punya rasa sesal, menyesal yang lumayan besar karena saya pernah menjadi bagian dari pemerintah," tambahnya
Tom Lembong pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.
[Gambas:Video CNN]
Label：slot yang terbaru、link yang gacor、wahana138
Terkait：cara agar bisa menghasilkan uang dari internet、upgrade akun kredivo、dewa88、sjo77、new member 100 persen、oyo 89 slot、opaitogel、klikhokI、pinjol pakai e wallet、max77
bab terbaru：slot yang menang terus（2024-07-07）
Perbarui waktu：2024-07-07
- Bab 1 main hp dapat duit
- Bab 2 kode pola slot pragmatic
- Bab 3 cara mendapatkan uang dalam satu hari
- Bab 4 tafsir mimpi versi baru
- Bab 5 cicil barang
- Bab 6 trik menang mahjong
- Bab 7 buana138
- Bab 8 slot tanpa rtp
- Bab 9 ngambil hp di akulaku tanpa dp
- Bab 10 slot resmi gacor hari ini
- Bab 11 indoplay88
- Bab 12 cinta777
- Bab 13 slot lisensi resmi
- Bab 14 mimpi padi togel
- Bab 15 kredivo cicilan 24 bulan
- Bab 16 fokus 88 slot login
- Bab 17 situs slot new member
- Bab 18 mahjong ways server thailand
- Bab 19 olympus777
- Bab 20 pinjam uang di allo bank
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah722bab
gadis perunggu di sebelah
jona4d
Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dianggap kecil. Dengan tagar #JanganJadiDosen, sejumlah netizen memberitahu pendapatan yang mereka terima selama menjadidosen.
Gaji yang mereka terima sebagai dosen beragam, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta per bulan.
Lantas berapa sebenarnya gaji dan tunjangan dosen?
Untuk dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), besaran gaji sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Berikut rincian gaji PNS setelah mengalami kenaikan:
Golongan I
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400
Golongan II
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600
Golongan III
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700
Golongan IV
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200
Sementara itu, tunjangan dosen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
Lihat Juga :ANALISISPR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR |
Adapun rinciannya sebagai berikut:
Guru besar: Rp1.350.000
Lektor kepala:Rp 900.000
Lektor: Rp700.000
Asisten ahli: Rp375.000
Sementara itu, dosen yang mendapat tugas tambahan juga mendapat tunjangan.
Tunjangan Tugas Tambahan Rektor
Guru besar: Rp5.500.000
Lektor kepala: Rp 5.050.000
Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Rektor/Dekan
Guru besar: Rp4.500.000
Lektor kepala: Rp4.050.000
Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi
Guru besar: Rp3.325.000
Lektor kepala: Rp2.875.000
Lektor: Rp2.675.000
Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Ketua/Pembantu Direktur
Guru besar: Rp1.800.000
Lektor kepala: Rp1.550.000
Lektor: Rp1.350.000
[Gambas:Video CNN]
Kronik Perang Penyihir
kinghorse
Komedian AlfiansyahKomeng tengah menjadi perbincangan karena meraup suara tertinggi dalam pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat.
Berdasarkan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) per Jumat (16/2) pukul 06.00 WIB, Komeng berada di posisi pertama dengan 615.267 suara atau 9,75 persen dari 38,69 persen data yang masuk ke KPU.
Jika Komeng kelak terpilih menjadi anggota DPD Jawa Barat, maka ia tentu akan mendapat fasilitas berupa gaji pokok dan sejumlah tunjangan.
Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.
Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Adapun rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.
Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.
Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.
Lihat Juga :ANALISISBahaya APBN dan Peringatan Pakar soal Makan Siang Gratis Ala Prabowo |
Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan. Adapun tunjangan yang bakal diterima Komeng di antaranya:
- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000.
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok.
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan.
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000.
[Gambas:Video CNN]
Lin Han Lin Yao
youtube shorts bisa dapat uang
Pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah dilakukan pada Rabu (14/2). Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan.
Sejumlah nama turut masuk sebagai calon anggota DPR, termasuk komedian Alfiansyah Komeng.
Berdasarkan data sementara real count KPU per Kamis (15/2) pukul 08.00 WIB, Komeng telah mengantongi 8,16 persen atau 180.817 suara. Dari data sementarareal countdi situs resmi KPU, Komeng menempati perolehan suara tertinggi dari 53 calon lainnya.
Gaji dan tunjangan anggota DPD diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2008 tentang Hak Keuangan Administrasi Bagi Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Mantan Ketua Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Beserta Janda/Dudanya.
Dalam Pasal 3 disebut bahwa gaji pokok tunjangan jabatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota DPD sama dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sementara itu, rincian gaji serta tunjangan para anggota DPR diatur dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR RI dan dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015.
Besaran gaji juga sudah diatur dalam PP Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tinggi Negara.
Gaji anggota DPR ada tiga kategori, yakni gaji anggota DPR, gaji anggota DPR merangkap wakil ketua, dan gaji anggota DPR merangkap ketua.
Untuk anggota DPR saja, mereka menerima gaji pokok sebesar Rp4,2 juta. Kemudian gaji wakil ketua DPR sebesar Rp4,6 juta dan gaji ketua DPR sebesar Rp5,04 juta.
Gaji ini belum termasuk beragam tunjangan, di antaranya:
- Uang sidang/paket sebesar Rp2.000.000
- Asisten anggota Rp2.250.000.
- Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, setiap bulan.
- Tunjangan PPh Rp 2.699.813.
- Tunjangan istri sebesar 10 persen dari gaji pokok
- Tunjangan dua anak sebesar 2 persen dari gaji pokok
- Tunjangan jabatan anggota Rp9.700.000 per bulan
- Tunjangan kehormatan anggota DPR Rp5.580.000 per bulan.
- Tunjangan komunikasi anggota DPR Rp15.554.000 per bulan.
- Bantuan listrik dan telepon Rp7.700.000
[Gambas:Video CNN]
Administrator surga
gacor93
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sebanyak 500 ribu ton beras impor sudah masuk ke Indonesia per Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan sisa impor dari alokasi tahun lalu.
Tahun ini, sambungnya, kuota impor awalnya diputuskan sebanyak 2 juta ton. Kemudian kuota tambahan 1,6 juta ton.
"Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu kita pikirnya nanti. Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan dari kuota impor 2 juta ton tahun ini, sebanyak 500 ribu ton ditargetkan masuk Maret mendatang sebelum panen raya. Beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.
Febby mengatakan beras impor digunakan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, penyaluran bantuan pangan, dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Namun, beras impor tidak akan langsung masuk seluruhnya melainkan juga melihat pasokan dalam negeri.
"Jadi enggak ujug-ujug3,6 juta ton dimasukkan semua. Kita juga tetap menyerap (produksi dalam negeri)," katanya.
Febby menjelaskan Bulog menyerap produksi dalam negeri dengan dua skema, yakni public service obligation(PSO) atau penugasan dan komersial. Dengan skema PSO, Bulog dalam melakukan penyerapan dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP).
Adapun HPP saat ini untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.500 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, dan GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg.
"Kalau PSO kita enggak bisa menyerap dengan HPP Rp5.000, maka kita serap untuk komersial. Kalau untuk komersial bisa beli di Rp7.600," katanya.
"Intinya kita punya dua corebisnis, yang kalau PSO-nya enggak masuk HPP, ya komersial," katanya.
Ia mengatakan beras yang diserap dengan skema PSO digunakan untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Sementara, beras komersial dikemas dengan berbagai merek dan dijual di ritel modern.
[Gambas:Video CNN]
Berkeliaran tanpa akhir
capung 2d
Bos Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengklaim banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) yang tak mempertimbangkan risiko untuk masyarakat terdampak.
"Kerjaan kami di BPKP ini memang melihat risiko karena auditnya berbasis risiko. Istilah kami itu kan melihat mana titik-titik rawan yang risiko ada fraud, tapi kalau K/L itu kalau bikin program itu biasanya tidak mempertimbangkan risiko," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).
"Misal, dia membangun waduk di daerah. Ini kan katakanlah tujuannya untuk pengairan sampai sawah-sawah. Ini kadang gak dihitung, dia bikin waduk saja, padahal ada saluran premier dan tersier yang bukan bagian APBN. Sebagian (dana) daerah dan desa, itu seringkali tidak dihitung," sambung Ateh.
Hadir pula Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya sebagai pembina.
"Itu BPKP berperan karena punya pengalaman lebih lama, kita sebagai pembina sehingga ada sertifikasi-sertifikasi K/L dan BUMN. Kita melakukan itu dan itu kita awasi penyelenggaraannya," jelas Ateh.
"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya (yang dirasakan masyarakat) akan jadi lama," tambahnya.
Bos BPKP itu merinci beberapa fokus Komite MRPN yang dihasilkan dalam rapat pertama pada Selasa (30/1). Ada peningkatan produksi pangan nasional, penurunan angka kemiskinan, penurunan stunting, percepatan transisi energi, pembangunan pariwisata, dan pengelolaan sampah.
[Gambas:Video CNN]
Master catur bersih
situs tergacor dan terpercaya
Perbincangan mengenai program makan siang gratisdari paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka gencar dibahas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama sepekan ini.
Awal mula pembahasan itu terjadi saat Jokowi memanggil para menterinya untuk rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Pembahasan program makan siang gratis di Istana itu pun nyatanya menuai kritik. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri masih menghitung perolehan suara di Pilpres 2024.
Lantas apa saja poin-poin perbincangan program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dalam sepekan ini?
1. Masuk RAPBN 2025
Dalam rapat di Istana itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program makan siang gratis itu masuk dalam RAPBN 2025.
Menurutnya, program populis Prabowo-Gibran itu bisa dilaksanakan meski pemerintah telah memprediksi defisit anggaran APBN 2025 sekitar 2,4 persen-2,8 persen.
"Terkait dengan program (makan siang gratis), kita lihat terkait defisit anggaran yang sekitar 2,4 (persen) sampai 2,8 (persen), itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk," tutur Airlangga saat ditemui usai rapat.
Ia menjelaskan pelaksanaan program makan siang gratis ini bakal dilakukan secara bertahap. Adapun, lanjutnya, tahap pertama dari program tersebut akan menyasar anak usia 0-5 tahun (balita) dan ibu hamil di wilayah tertentu, terutama kawasan dengan tingkat stunting tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan Jokowi memasukkan program makan siang gratis di RAPBN 2025. Menurut Bahlil, program tersebut dimasukkan di APBN tahun depan karena pemerintahan 2025 akan dipimpin oleh Prabowo-Gibran.
"Harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025, kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti (masuk APBN 2025)," ujarnya.
Bahlil menambahkan tidak hanya makan siang gratis, tapi hampir semua program yang dijanjikan Prabowo-Gibran langsung dimasukkan di APBN 2025. Tujuannya, agar saat mulai menjabat program bisa langsung dijalankan.
Kendati, Bahlil Bahlil menekankan pembahasan APBN 2025 ini masih tahap awal. Masih bisa banyak perubahan yang terjadi sampai nanti disahkan saat Nota Keuangan pada Agustus 2024.
"Dan pembahasan APBN nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas," pungkas Bahlil.
2. Sri Mulyani ikut komentar
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis masih sebatas program capres. Sang bendahara negara menuturkan program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan dalam penganggaran APBN 2025.
"Kan ini nanti masih di dalam program. Kalau detail, ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif masing-masing kementerian/lembaga," tuturnya usai rapat kabinet di Istana.
Ia mengatakan pemerintah masih menghormati proses pemilihan umum yang sedang berjalan. Rapat tentang program-program presiden berikutnya digelar setelah ada keputusan KPU.
"Bulan depan nanti kita fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang official memenangi pemilu," ucapnya.
Lihat Juga :Daftar 4 Orang yang Dilirik Prabowo Jadi Menkeu, Tak Ada Sri Mulyani |
3. Jokowi bantah rapat kabinet bahas program makan siang gratis
Berbeda dari para pembantunya, Jokowi membantah program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet.
Menurut Jokowi, pembahasan hanya mengenai program presiden terpilih nanti masuk dalam APBN 2025. Tapi tidak khusus membahas makan siang gratis melainkan program secara keseluruhan.
"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
[Gambas:Video CNN]
4. Gelar simulasi makan siang gratis di Tangerang
Program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran pun akhirnya diujicobakan di Tangerang, Banten pada Kamis (29/2).
Uji coba dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Simulasi program makan siang gratis ini diberikan kepada siswa SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Ada juga anak-anak SD yang mendapatkan makan siang gratis tersebut.
terdapat empat menu yang disajikan, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Semua menu diklaim sudah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah.
Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.
Ia mengatakan ada sekitar 70,5 juta orang yang kemungkinan menjadi penerima makan siang dan susu gratis tersebut. Jumlah calon penerima ini terdiri dari 22,3 juta anak balita, 7,7 juta anak TK, 28 juta anak SD, dan 12,5 juta anak SMP hingga Madrasah.
Lihat Juga :Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras |
5. Kemenko Ekonomi jadi penentu besaran anggaran
Kemenko Ekonomi akan menjadi penentu besaran anggaran yang diperlukan untuk program makan siang gratis tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Karenanya, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto belakangan 'turun gunung' mensimulasikan program makan siang gratis di Tangerang.
"Kan Undang-undang nya gitu, yang tanggung jawab Pak Menko, namanya Menko Perekonomian," ujar Susi ditemui usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2).
Ia menuturkan Airlangga bertugas melaporkan langsung kebutuhan anggaran untuk semua program di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) kepada Jokowi. Sedangkan, untuk rancangan APBN nya disusun oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas.
"Kemarin sudah ada KEM PPKF, itu yang bikin menkeu sama bappenas, PP-nya bunyinya menkeu dan bappenas menyampaikan dulu ke pak menko. Keputusan di menko, nanti pak menko yg melaporkan ke presiden," jelasnya.
Susi menuturkan meski makan siang gratis program Prabowo-Gibran, pemerintahan Jokowi saat ini sangat mendukung. Dukungan diberikan dengan langsung menyiapkan anggaran makan siang gratis di APBN 2025.
Lihat Juga :Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM |
《bbm88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，tenor kreditoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bbm88》bab terbaru。