bet kasih slot

Sistem aliansi terkuat

71 Investor Serahkan Dokumen Komitmen Investasi di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat ada 100 investorlebih yang menyatakan minat berinvestasi di IKN Nusantara.

Tapi dari jumlah itu, baru 71 investor yang baru mengirimkan letter of intent(LoI) atau dokumen komitmen awal untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Sebanyak 11 investor itu datang dari Negeri Jiran bersamaan dengan kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim.

"Investor yang berminat ada 100 lebih, tapi yang telah mengirimkan letter of intent (LOI) ada 71 perusahaan yang berasal dari luar dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri," ujar Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis, Rabu (11/1).

LOI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Bambang.

Calon investor dari Malaysia berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste management), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce.

Sementara itu, dari 71 investor yang telah menyerahkan LOI, 3 di antaranya sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek (SIPP) dari pemerintah.

Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati investor. Sektor lain yang tak kalah menarik adalah mixed useddan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah, serta teknologi.

Bambang menekankan pemerintah bakal terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

"IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia," pungkasnya.

Sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim mendukung Presiden Jokowi soal investasi di IKN Nusantara. Menurutnya, ada kepentingan Sabah dan Serawak yang perlu diperjuangkan.

"Rekan-rekan di Sabah dan Serawak memuji inisiatif ini. Kami akan ambil pendekatan yang positif agar pertumbuhan IKN memberi manfaat juga bagi Sabah dan Serawak," ucap Anwar dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga : VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Yusril Tanya Solusi TKI dan Kebun Sawit ke Anwar Ibrahim******

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pertama, menurut Yusril, masalah TKI di Malaysia baru akan terselesaikan jika pemerintah Negeri Jiran mengubah aturan industri yang ada.

Lebih dari 30 tahun pembangunan industri Malaysia, Yusril menilai TKI yang bekerja di sektor manufaktur sudah harus direlokasi ke berbagai perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia. Di lain sisi, ia menyarankan Anwar agar Malaysia serius mengembangkan industri teknologi tinggi (high tech).

"Gaji pekerja di Indonesia yang bekerja di kebun-kebun Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah Pemerintah Malaysia dan Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak?" tanya Yusril ke Anwar dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Anwar Ibrahim menilai usul Yusril soal masalah TKI di Malaysia merupakan tahapan kedua. Namun, ia tak menutup mata soal ancaman middle income trap serta industri yang berteknologi rendah. Menurutnya, ini adalah beberapa prioritas dari menteri perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) Malaysia.

Secara khusus soal tenaga kerja, Anwar mengedepankan solusi yang bisa dijangkau untuk saat ini. Menurutnya, pemindahan TKI dari industri manufaktur Malaysia ke berbagai perusahaan Malaysia di Indonesia membutuhkan banyak waktu.

"Untuk sekarang ini, cara yang terbaik adalah digitalisasi. Masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak dari beberapa tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum," jelas Anwar soal solusi terdekat terkait TKI di Malaysia.

Terkait pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia, Anwar menegaskan perlu perundingan yang teliti antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat industri atau perusahaan perkebunan Malaysia pindah dan menetap ke Indonesia, Vietnam, atau bahkan China.

"Sebab kadar upah yang rendah relatif kepada indeks harga konsumen (CPI) di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, tentu tidak akan menarik pelaporan ke negara asing. Hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak pikir ada penyelesaian segera, melainkan kita (harus) berunding secara lebih panjang," tegas Anwar menjawab pertanyaan Yusril soal perbedaan upah pekerja Indonesia.

Saat ini, Anwar merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Malaysia, tidak hanya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kendati, ia menegaskan bahwa upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan.

"Upah pekerja di AS, Malaysia, China, itu relatif terhadap cost of living di masing-masing negara. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah dari sisi kemampuan skill karena masa depan kita tidak terjamin jika tidak serius dalam industrial policy," pungkas PM Malaysia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Pabrik Sepatu di Serang Banten Akan Rumahkan 1.600 Karyawan******

PT Nikomas Gemilang, produsen sepatu olahraga di Serang, Banten akan merumahkan 1.600 pegawainya. 

Pihak perusahaan mengatakan para karyawan tersebut diminta mengundurkan diri karena imbas perang Rusia dan Ukraina, harga energi serta permintaan sepatu olah raga yang merosot. 

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

Dia mengatakan keputusan merumahkan ribuan pegawainya itu merupakan pilihan terakhir dan telah dilakukan diskusi dengan serikat buruh hingga pemerintah daerah (Pemda).

Pihak perusahaan mengatakan upaya perampingan keuangan juga dilakukan melalui pengurangan jam kerja, penggajian hanya 70 persen agar semua bisa tetap bekerja, tetap mendapat gaji meski hanya bekerja 3 hari.

Walaupun langkah itu telah dilakukan, namun dinilai tidak bisa menyelamatkan kondisi perusahaan.

"Sejauh ini kita selalu berdiskusi dengan serikat, stakeholderpemerintah seperti Disnaker. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang protes, karena kita selalu menjelaskan ini bukan kemauan perusahaan," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Rabu (10/1) pukul 09.10 WIB dari semula berjudul 'Produsen Sepatu Nike di Serang Banten Akan Rumahkan 1.600 Pekerja'.

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Pemprov Banten Buka Suara soal PHK 1.600 Buruh Pabrik Sepatu******

Pemerintah Provinsi Banten mengaku belum memiliki solusi jelas untuk menangani rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.600 pegawai PT Nikomas Gemilang. Produsen sepatuitu meminta ribuan buruhnya mundur secara sukarela oleh pihak perusahaan.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan pertambahan ribuan pengangguran di wilayahnya. Pasalnya, krisis ekonomi terjadi di seluruh dunia, bukan Banten saja.

"Keadaan makro yang memang keadaannya sedang seperti itu secara global. Bukan hanya di Banten, global, sehingga kita terus mendialogkan itu," ujar Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Rabu (11/01).

"Investasi di Banten meningkat 100 persen, itu juga berati ada harapan kita terkait kesempatan dan peluang kerja. Nah, itu terus juga kita komunikasikan," terangnya.

Disisi lain, Al Muktabar juga sangat berharap adanya peran pemerintah kota/kabupaten di Banten untuk terus menurunkan angka pengangguran, khususnya Pemerintah Kabupaten Serang yang menjadi lokasi PT Nikomas Gemilang beroperasi.

Sebelumnya Nikomas Gemilang mengaku terpaksa meminta karyawannya mengundurkan diri lantaran pesanan sepatu kualitas ekspor yang terus menurun semenjak perang Rusia-Ukraina bergulir.

Humas PT Nikomas Gemilang Danang Widi mengatakan pendaftaran pengunduran diri sukarela itu dibuka pada 11-12 Januari 2023. Seluruh hak pegawai akan dibayar tunai oleh perusahaan, sesuai peraturan yang berlaku.

Perusahaan alas kaki tersebut mengaku telah menempuh berbagai cara agar tidak ada pengurangan, namun mereka tak berdaya melawan kondisi ekonomi global yang lebih ketidakpastian.

"Berbagai hal telah kami lakukan seperti stop rekrutmen, tidak ada lembur, pengurangan jam kerja dan program cuti khusus, namun tidak dapat kami hindari dan dengan berat hati kami harus melaksanakan program pengunduran diri sukarela," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Jemaah Umrah******

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mewajibkan semua calon jamaah umrahdan hajikhusus menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Kewajiban itu ia tuangkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1456 Tahun 2022 tentang Persyaratan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadan Haji Khusus.

Beleid itu diteken Yaqut pada 21 Desember lalu.

"PPIU dan PIHK mempersyaratkan pendaftaran calon jemaah umrah dan calon jemaah haji khusus sebagai peserta aktif program JKN, dibuktikan dengan data/dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi KMA Nomor 1456 tahun 2022.

Jemaah haji khusus yang belum terdaftar sebagai peserta program JKN sebelum keputusan tersebut ditetapkan, wajib menjadi peserta aktif pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus. Sementara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap PPIU dan PIHK atas pelaksanaan program JKN tersebut.

KMA 1456 Tahun 2022 disebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

[Gambas:Video CNN]