situs gacor gampang maxwin

999 kali sistem pelatihan

BI Minta Warga Waspadai Peredaran Uang Palsu di Tahun Politik******

Pihak Bank Indonesia(BI) Perwakilan Sulawesi Selatan meminta masyarakat mewaspadai peredaran uang palsudi tahun politik khususnya pada masa kampanye Pemilu 2024.

"Menjelang Pemilu serentak 2024,utamanya pada saat masa kampanye berlangsung, sangat penting mewaspadai peredaran uang palsu," kata Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Sulawesi Selatan Rudy Bambang Wijanarko di Makassar, Sabtu dikutip dari Antara.

Menurut Rudy harus lebih jeli melihat perbedaan uang asli dan palsu. Ia menyarankan masyarakat menggunakan uang digital agar terhindar dari penyalahgunaan uang palsu.

"Jadi, pada sosialisasi itu kami ajarkan warga di Sulsel cara membedakan uang palsu dan uang asli," jelasnya.

Lihat Juga : Sri Mulyani: Transisi Energi Itu Tidak Mudah

Pihak BI Sulsel menemukan edaran uang palsu sebanyak 2000 lembar yang didominasi pecahan besar Rp50 ribu dan Rp100 ribu sepanjang 2023.

Kendati tren peredaran uang palus menurun dibandingkan tahun lalu, namun masyarakat diminta tetap harus waspada.

"Kami tetap tingkatkanawareness(kesadaran) dari masyarakat untuk perlindungan konsumen. Warga juga harus selalu mengecek uangnya setiap melakukan transaksi," ujarnya.

Pemburu monster Jepang

Zulhas Tunggu ESDM Sebelum Berikan Izin Ekspor Pasir Laut******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan mengatakan pihaknya bergantung pada Kementerian ESDMdalam mengeluarkan izin ekspor pasir laut.

Zulhas menjelaskan saat ini pasir laut belum mendapat izin ekspor karena aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut belum terbit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) sendiri memiliki peran untuk memberikan izin ekspor. Namun, Zulhas mengatakan pihaknya hanya akan memberikan izin kepada perusahaan yang sudah sesuai kriteria Kementerian ESDM.

Ia juga menekankan Kemendag tidak bisa mengukur kandungan pasir laut yang boleh diekspor. Oleh karena itu, Zulhas pun bakal selalu berkoordinasi dengan Kementerian ESDM.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perizinan eksploitasi dan ekspor pasir laut sedimentasi ditentukan tim kajian. Ia mengajak Walhi hingga Greenpeace terlibat dalam tim ini.

Ia menyebut tim kajian ini beranggotakan beberapa unsur antara lain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), akademisi dan aktivis lingkungan. Tim ini akan memutuskan pasir laut yang akan diekspor itu hasil sedimentasi atau bukan.

"Tim kajian ada unsur KLHK, ESDM, unsur perikanan, BRIN, ada Walhi. Kalau mereka mengatakan ini sedimentasi boleh, baru saya izinkan. Kalau tidak ya enggak," katanya saat konferensi pers di kantornya, Rabu (31/5) lalu.

Selain mengantongi restu tim kajian, pengerukan pasirnya pun tidak boleh sembarangan. Wahyu mengatakan prosesnya menggunakan teknologi khusus.

Menurutnya, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura.

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP-nya lebih tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun belum juga setahun diterbitkan, Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 itu.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara, Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Kelahiran kembali Naruto

Bos PII Tunggu Mandat Sri Mulyani Jamin Proyek Kereta Cepat Whoosh******

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Muhammad Wahid Sutopo masih menunggu mandat Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menjamin proyek kereta cepat Jakarta - Bandung Whoosh.

Pria yang akrab disapa Topo itu menyebut saat ini PII sudah dilibatkan dalam pembahasan terkait rencana penjaminan. Ia mengatakan pembahasan melibatkan sejumlah stakeholder, antara lain Kemenkeu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku penerima pinjaman, dan pemberi pembiayaan.

"Nanti pada waktunya dimungkinkan dari Kemenkeu akan mengeluarkan penugasan kepada PII untuk bersama-sama melaksanakan skema penjaminan yang akan diberikan dan diperlukan untuk program kereta cepat (Whoosh) ini," tuturnya dalam Media Briefing di Aula DJKN, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).

Kemampuan PT KAI selaku penerima pinjaman dalam penjaminan proyek Whoosh akan benar-benar diperhitungkan. Apakah perusahaan pelat merah ini bisa menunaikan kewajibannya tersebut.

"Sekarang antusiasme masyarakat sangat tinggi untuk memanfaatkan kereta cepat. Kalau bisa kita jaga kelangsungannya, juga akan membantu proyek ini dapat memenuhi pengembalian pinjamannya," ucapnya.

"Dari sisi penjaminannya memang sudah dibuka di dalam perpres, ada penjaminan oleh Kemenkeu. Namun, nanti berapa yang akan dimandatkan kepada PII akan ditetapkan dalam keputusan menteri keuangan (KMK). Ini sekarang masih dalam proses, kami belum terima berapa alokasi penjaminan yang diberikan kepada PII," sambung Topo.

Akan tetapi, ia menekankan berapapun alokasi penjaminan yang akan diberikan kepada pihaknya pasti sudah mempertimbangkan kapasitas PII.

Bos PII itu menegaskan tak akan lagi minta tambahan modal. Topo menyebut pihaknya tak perlu penyertaan modal negara (PMN) baru untuk melaksanakan penugasan penjaminan proyek Whoosh.

"Jadi kami tidak akan minta tambahan lagi PMN ke Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Meirijal Nur) karena berapapun yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang ada di PII saat ini," tutupnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhirnya diperbolehkan menjamin pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Whoosh.

Ini ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

Erick Thohir Ungkap Harga Tiket Bioskop di Seluruh Indonesia Bisa Sama******

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut potensi harga tiket bioskopdi seluruh Indonesia akan sama jika standardisasi pajak film diberlakukan.

"Ya bisa saja (harga tiket bioskop seluruh Indonesia sama)," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Nanti daripada sudah pajak (pajak film) yang merata, ada sebagian dana dari tiket bioskop akan kita masukkan ke pendanaan film nasional," sambungnya.

Ia menjamin angkanya tetap mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada pasal 58 ayat 1 beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

"Enggak (angka tarif pajak baru di perpres). Ya kalau bisa semua 10 persen, tapi kan kenyataan (sekarang) di daerah ada yang di atas 10 persen," jelasnya.

Lalu, Erick menyebut dari pungutan pajak film di setiap daerah akan ditentukan setoran khusus untuk membantu industri film nasional. Ia menamainya dengan sebutan film fund.

Meski begitu, ia menyebut belum dipastikan siapa yang akan mengelola setoran pajak film yang dikumpulkan masing-masing pemerintah daerah. Erick juga tidak menutup kemungkinan adanya badan baru yang mengelola dana tersebut.

"(Alokasi untuk film nasional dikumpulkan) di film fund. Nanti ini ada diskusi lagi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentu Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Marves. Nanti kita lihat (pembentukan badan baru pengelola film fund)," tutur Erick.

Erick paham pemda ingin mendulang cuan dari pajak film tersebut. Namun, ia menegaskan semakin banyak film nasional yang diputar di daerah-daerah juga akan menambah income.

Oleh karena itu, Erick mengatakan beleid baru yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo turut mengatur setoran untuk membantu industri film nasional.

"Kalau kita lihat film, movie theater,bioskop, hari ini kita lihat kan pemasukan terbesarnya dari film nasional. Kenapa bisa masuk sampai daerah tingkat II? Artinya produksi filmnya harus distabilkan. Itu yang mau sama-sama kita dorong, industri filmnya sehat, bioskop sehat, pemerintah juga punya kebijakan sehat bahwa genre film lebih banyak lagi. Ada film-film yang mendidik bangsa ini," tegas Erick.

"Kenapa kita tidak membuat film-film yang bisa menjaga image Indonesia di luar negeri, misal film sejarah dan anak-anak. Itu juga perlu diinvestasikan supaya genre film kita lebar. Jangan hanya yang ditonton horor saja, walaupun bagus, tapi genre film perlu dikembangkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis kelas atas

Jasa Marga dan Polisi Halau Demo Buruh Agar Tak Tutup Akses Tol******

PT Jasa Marga (Persero) dan polisi menghalaudemo buruhyang mencoba menutup akses jalan tol.

"Dengan pengawalan kepolisian, Jasa Marga memastikan agar tidak ada aksi penyampaian pendapat di dalam jalan tol karena dapat berimbas pada terganggunya lalu lintas dan berpotensi menyebabkan kepadatan," tulis rilis resmi Jasa Marga, Kamis (30/11).

Jasa Marga mencatat para buruh awalnya konvoi dari Karawang dengan melintasi Tol Jakarta-Cikampek. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gedung Sate, Bandung melalui Tol Cipularang dan Padaleunyi.

Beruntung, saat ini buruh sudah mulai menghentikan aksi demo di Simpang Pasteur. Para buruh juga diklaim berangsur membubarkan diri dengan penjagaan polisi.

"Jasa Marga bersama kepolisian tetap menempatkan petugas sementara waktu untuk memastikan tidak ada aksi demo yang memasuki wilayah jalan tol Jasa Marga dan memastikan keamanan pengguna jalan selama proses pembubaran massa," tegas Jasa Marga.

Mulai pukul 17.45 WIB, GT Pasteur dan Baros 1 sudah kembali beroperasi normal dan dapat dilalui pengguna jalan.

Di lain tempat, buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bentrok dengan petugas kepolisian saat berunjuk rasa di Kawasan MM 2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kericuhan pecah saat buruh mencoba menutup pintu masuk kawasan industri MM 2100 alias GT Cibitung 3 Tol Jakarta-Cikampek.

Saling dorong tak terelakkan diiringi seruan 'Hidup Buruh'. Beruntung, kericuhan segera diredam oleh buruh dan petugas polisi lainnya sehingga tidak meluas.

Aksi massa kembali dilanjutkan dengan orasi yang dikawal ketat kepolisian.

Pecahnya demonstrasi buruh di berbagai titik dikarenakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) hingga upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang tak sesuai tuntutan serikat pekerja.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Beli TV 65 Inch UHD di Transmart Full Day Sale Hemat Sampai Rp3,5 Juta******

Transmart Full Day Sale kembali hadir besok, Minggu (10/12), dan menyajikan banjir diskon sejak toko buka hingga berakhir pukul 22.00 atau jam 10 malam.

Salah satu produk yang didiskon adalah TV LED 65 inch UHD Smart.

Harga normal TV tersebut mulai dari Rp 11.209.000, tapi dengan harga promo bisa dibawa pulang mulai Rp 9.599.000.

Televisi kedua adalah LED TV 50 inch UHD Smart dari berbagai merk. Produk itu ditawarkan dengan harga Rp 4.799.200 jika dibeli menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Sementara harga normalnya adalah mulai Rp 6.969.000 dan harga promonya mulai dari Rp5.999.000. Artinya bisa menikmati diskon Rp 2.169.800 dari harga normal.

Namun syarat dan ketentuan bagi dua produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

Jika belum punya Kartu Kredit Bank Mega, tak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan di booth yang tersedia di gerai Transmart.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore dan upgrade akun ke Allo Prime.

Jadi tunggu apa lagi? Segera merapat ke Transmart terdekat untuk menikmati diskon melimpah di gelaran Full Day Sale besok! Selamat belanja!