slot terkenal di indonesia

pencuri ganda

BI Catat Modal Asing Kabur Rp7,7 T dalam Sepekan Ini******

Bank Indonesia (BI) menyebut aliran modal asing Rp7,77 triliun keluar dari Indonesia dalam sepekan ini, yaitu pada 25 September hingga 27 September 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan triliunan modal asing itu keluar paling banyak lewat penjualan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7,86 triliun. Namun, masih ada modal asing yang masuk via Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 25 September-27 September 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp7,77 triliun. Terdiri dari jual neto Rp7,86 triliun di pasar SBN, jual neto Rp2,07 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp2,16 triliun di SRBI," rincinya dalam keterangan resmi, Jumat (29/9).

Di lain sisi, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun per 28 September 2023 menjadi 91,84 basis point (bps). Angka ini naik dibandingkan catatan per 22 September 2023 sebesar 87,69 bps.

Sedangkan imbal hasil (yield) SBN 10 tahun naik ke 6,92 persen per hari ini. Lalu, yieldsurat utang AS (US treasury) 10 tahun naik ke level 4,575 persen.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tutup Erwin.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Seni Bela Diri Hebat Naruto

Zulhas Dkk Rapat Bahas Larang TikTok Shop di Kemensetneg Sore Ini******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas bakal rapat dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno sore ini untuk membahas rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

"Saya nanti akan rapat di Kemensetneg jam setengah empat (15.30 WIB), membahas termasuk revisi Permendag 50 (Tahun 2020), juga apakah kita larang saja ya atau gimana ya, ini akan dibahas nanti. Ini lagi dibahas (rencana pencabutan izin TikTok Shop)," katanya di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Namun, ia tidak bisa memastikan kapan revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terbit.

Ia hanya menegaskan revisi dari Kemendag sudah selesai, tinggal menunggu proses harmonisasi.

Zulhas menyebut banyak sekali keluhan masuk soal serbuan barang murah asing di tanah air. Menurutnya, tidak hanya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tak kuat meladeni banjir barang murah tersebut.

"Banyak sekali yang datang ke saya.Beauty (industri kecantikan) datang, UMKM datang, fesyen juga datang katanya diserbu besar-besaran (produk impor) dari luar sekarang. Jadi, ini akan kita tata lagi, lagi ditata," jelas Zulhas.

Ia merinci empat poin utama yang direvisi dalam beleid tersebut. Pertama, adanya positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Zulhas menekankan barang impor yang bisa diproduksi di dalam negeri tidak bakal masuk positive list.

Kedua,perizinan. Zulhas menyebut tidak boleh media sosial merangkap menjadi e-commerce dengan satu izin.

"Izinnya gak boleh satu. Dia media sosial jadi social commerce, itu mati dong yang lain. Ini diatur," tegasnya.

Ketiga,Zulhas menyinggung soal standar barang impor. Ia menekankan produk dari luar negeri juga kudu berstandar khusus, tidak boleh bebas masuk begitu saja. Begitu pula dengan asal-usul barang tersebut.

Keempat,nilai minimal belanja barang impor sebesar US0 alias Rp1,5 juta. Ini diberlakukan agar tidak mematikan produk-produk lokal.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

BI Catat Modal Asing Kabur Rp7,7 T dalam Sepekan Ini******

Bank Indonesia (BI) menyebut aliran modal asing Rp7,77 triliun keluar dari Indonesia dalam sepekan ini, yaitu pada 25 September hingga 27 September 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan triliunan modal asing itu keluar paling banyak lewat penjualan surat berharga negara (SBN) senilai Rp7,86 triliun. Namun, masih ada modal asing yang masuk via Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Berdasarkan data transaksi 25 September-27 September 2023, nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat jual neto Rp7,77 triliun. Terdiri dari jual neto Rp7,86 triliun di pasar SBN, jual neto Rp2,07 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp2,16 triliun di SRBI," rincinya dalam keterangan resmi, Jumat (29/9).

Di lain sisi, premicredit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun per 28 September 2023 menjadi 91,84 basis point (bps). Angka ini naik dibandingkan catatan per 22 September 2023 sebesar 87,69 bps.

Sedangkan imbal hasil (yield) SBN 10 tahun naik ke 6,92 persen per hari ini. Lalu, yieldsurat utang AS (US treasury) 10 tahun naik ke level 4,575 persen.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," tutup Erwin.

[Gambas:Video CNN]

Akademi Tertinggi

Langgar aturan finansial, Everton kembali disanksi pengurangan poin******

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Bertemu dengan dewi dua dimensi di dunia lain

Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek. 

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin Luhut.

Dengan organisasi tersebut, Luhut mengatakan transportasi Jabodebek tidak lagi diurus masing-masing oleh BUMN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Organisasi tersebut akan mengurus berbagai hal termasuk karcis moda transportasi.

"Sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah, dari BUMN, dari mana-mana. Jadi satu struktur saja," katanya.

Sementara itu, Jokowi meminta anak buahnya mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung, salah satunya seperti jembatan penghubung antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat di Halim.

Lihat Juga : ANALISISMungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?

"Kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas. Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan," katanya.

Selain rencana integrasi antarmoda, Jokowi juga meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi.

Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]