daftar pinjol ilegal 2021 cepat cair

Jalan menuju keabadian itu sulit

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Intip Gaji Gubernur Ganjar Pranowo, Capres PDIP Berharta Rp11,7 M******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sebagai capres, harta dan kekayaan Ganjar menjadi sorotan. Berdasarkan LHKPN yang diunggah KPK, harta dan kekayaan politisi PDIP ini tercatat sebesar Rp11,7 miliar hingga akhir 2021.

Nilai tersebut naik sekitar Rp1,1 miliar dari harta dan kekayaan Ganjar pada akhir 2020 yang sebesar Rp10,52 miliar.

Gaji pokok (gapok) Ganjar ternyata tak terlalu besar yakni hanya Rp3 juta per bulan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 Perubahan PP Nomor 9 Tahun 1980.

Selain gapok, Ganjar juga mendapatkan tunjangan sebesar Rp5,4 juta per bulan. Artinya, jika ditotal, maka penghasilan akhir Ganjar sebagai gubernur Jateng hanya Rp8,4 juta per bulan.

Di samping itu, sebagai pimpinan tertinggi di daerah, Ganjar juga menerima biaya penunjang operasi (BPO). Berdasarkan PP Nomor 109 Tahun 2000, besaran BPO Ganjar adalah sebesar 0,13 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun ini, PAD Jateng ditargetkan mencapai Rp15,43 triliun. Artinya, BPO Ganjar bisa mencapai Rp20 miliar setahun.

[Gambas:Video CNN]

raja ciptaan

Erick Thohir Masih Buka Peluang Impor Darurat KRL Bekas dari Jepang******

Menteri BUMN Erick Thohir masih membuka peluang impor darurat Kereta Rel Listrik (KRL) bekas Jepang. Asalkan, harga yang ditawarkan cocok.

"Terbuka (impor darurat KRL). Asal harganya baik," ujar Erick di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (19/4).

Erick memahami kapasitas KRL di Indonesia masih belum memadai. Namun, ia tidak ingin penambahan kapasitas dilakukan dengan harga mahal.

Saat ini, pemerintah terus mengkaji opsi terbaik untuk menjadi solusi penambahan kapasitas di tengah peningkatan jumlah penumpang KRL.

"Kemarin kan sudah dibicarakan, tentu sekarang peningkatan di kereta ini cukup tinggi. Solusinya apa? apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali," tuturnya.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara garis besar tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengungkapkan hasil audit BPKP memberikan beberapa pertimbangan kepada pemerintah soal isu impor KRL bekas yang diinginkan PT KCI.

Pertama,impor KRL bekas dipandang tidak mendukung perkembangan industri perkeretaapian nasional.

Kedua,Kemendag telah memberikan tanggapan bahwa permohonan dispensasi impor KRL bekas Jepang demi memenuhi kebutuhan armada KRL tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah produk dalam negeri dan substitusi impor.

Ketiga,impor KRL kurang tepat, karena ada beberapa unit sarana yang bisa dioptimalkan.

"Dari BPKP menemukan seperti itu," kata Seto pada Kamis (6/4) lalu.

Keempat, terkait estimasi biaya menyangkut pengadaan dari Japan Railway yang dibayarkan. Ia mengatakan hasil audit BPKP menunjukkan terkait biaya kewajaran handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia yang diajukan KCI tidak dapat diyakini kewajarannya karena pengangkutan harus menggunakan kapal kargo.

Atas hasil audit BPKP itu, Seto mengatakan jajaran eselon 1 Kemenko Marinves langsung menggelar pertemuan. Hasilnya, pemerintah meminta PT KCI melakukan peninjauan kembali atas operasi dan sarana yang ada saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

Masa Mudik, Truk Golongan 3******

PT Jasa Margamelarang kendaraan jenis truk golongan 3-5 melintasi jalan tol selama arus mudikLebaran 2023. Truk yang boleh melintas hanya yang membawa sembako dan bahan bakar.

Aturan itu berlaku mulai 17 April pukul 16.00 hingga 21 April pukul 00.00 WIB.

"Mulai Tanggal 17 April 2023 Pukul 16.00 s.d 21 April 2023 Pukul 24.00 WIB untuk Kendaraan Truk Gol 3-5 DILARANG melintas, kecuali bermuatan Sembako/BBM/BBG," mengutip akun Twitter @PTJASAMARGA, Selasa (18/4).

[Gambas:Twitter]

PT Jasa Marga melarang kendaraan truk golongan 3-5 melintasi jalan tol selama arus mudik. Truk yang boleh melintas hanya yang membawa sembako dan bahan bakar.

Aturan itu berlaku mulai 17 April pukul 16.00 hingga 21 April pukul 00.00 WIB.

"Mulai Tanggal 17 April 2023 Pukul 16.00 s.d 21 April 2023 Pukul 24.00 WIB untuk Kendaraan Truk Gol 3-5 DILARANG melintas, kecuali bermuatan Sembako/BBM/BBG," mengutip akun Twitter @PTJASAMARGA, Selasa (18/4).

Hal itu juga telah diumumkan pemerintah pada pekan lalu. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan keputusan itu diambil demi menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

"Perlu dilakukan pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2023/1444 Hijriah," kata Hendro dalam keterangan tertulis pada 6 April lalu.

Menelan Langit

Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.394 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) per 17 April 2023 pukul 12.00 WIB. Berdasarkan aduan tersebut, perusahaan di DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi yang paling banyak dilaporkan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan 1.394 aduan pekerja, ditemukan masih ada perusahaan yang nunggak THR.

"Saat ini terdapat 36 aduan yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Berdasarkan provinsi sebaran, aduan terbanyak diterima dari DKI Jakarta mencapai 455 aduan. Sedangkan Jawa Barat membuntuti dengan 322 aduan THR.

Sementara itu, belum ada laporan soal THR yang diterima Kemnaker dari dua provinsi, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Selain aduan, posko THR Kemnaker juga menerima 1.182 layanan konsultasi. Dengan begitu, sudah ada 2.576 layanan di posko tersebut per kemarin.

Berikut rincian 1.394 aduan THR yang diterima Kemnaker berdasarkan provinsi:

- Aceh: 3
- Sumatra Utara: 24
- Sumatra Barat: 18
- Riau: 17
- Jambi: 11
- Sumatra Selatan: 24
- Bengkulu: 1
- Lampung: 5
- Kepulauan Bangka Belitung: 5
- Kepulauan Riau: 17
- DKI Jakarta: 455
- Jawa Barat: 322
- Jawa Tengah: 147
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 43
- Jawa Timur: 84
- Banten: 120
- Bali: 9
- Nusa Tenggara Barat (NTB): 2
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 2
- Kalimantan Barat: 7
- Kalimantan Tengah: 11
- Kalimantan Selatan: 17
- Kalimantan Timur: 16
- Kalimantan Utara: 2
- Sulawesi Utara: 2
- Sulawesi Tengah: 6
- Sulawesi Selatan: 11
- Sulawesi Tenggara: 6
- Gorontalo: 2
- Sulawesi Barat: 0
- Maluku: 1
- Maluku Utara: 1
- Papua: 3
- Papua Barat: 0

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Tiket KA Lebaran Terjual Hampir 2,5 Juta, 81 Persen dari Kuota******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menjual hampir 2,5 juta untuk keberangkatan pada masa angkutan Lebaran 2023.

Mengutip data KAI yang dihimpun hingga Jumat (21/4) pagi pukul 07.00 WIB, tiket kereta jarak jauh terjual 2.492.562 tiket atau 81 persen dari total keseluruhan yang disediakan yaitu 3.065.404 tiket.

"Jumlah tersebut masih akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung," kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan tertulis.

Sementara untuk periode setelah Lebaran, perjalanan didominasi penumpang dari arah Timur (Jawa Tengah/Jawa Timur) menuju arah Barat (Jakarta/Bandung).

Berdasarkan tanggal keberangkatan, KA yang menjadi favorit dipesan dan terjual hingga 100 persen berangkat pada 18, 19, 20, 23, 24, dan 25 April 2023.

Kemudian, keberangkatan 15 April terjual 97 persen dan 16 April terjual 98 persen.

Adapun 10 stasiun dengan keberangkatan penumpang terbanyak yaitu Pasar Senen, Gambir, Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, Bandung, Solo Balapan, Malang, Kiaracondong, Semarang Tawang, dan Ketapang.

Sedangkan 10 stasiun tujuan dengan penumpang terbanyak adalah Pasar Senen, Gambir, Surabaya Pasarturi, Surabaya Gubeng, Bandung, Semarang Tawang, Solo Balapan, Malang, Ketapang, dan Kiaracondong.

Kemudian 10 relasi perjalanan dengan penumpang terbanyak yaitu KA Airlangga (Surabaya Pasarturi - Pasar Senen), KA Airlangga (Pasar Senen - Surabaya Pasarturi), KA Sri Tanjung (Lempuyangan - Ketapang), KA Pasundan Tambahan (Kiaracondong - Surabaya Gubeng), dan KA Sri Tanjung (Ketapang - Lempuyangan).

Lalu, KA Bengawan (Pasar Senen - Purwosari), KA Pasundan Tambahan (Surabaya Gubeng - Kiaracondong), KA Bengawan (Purwosari - Pasar Senen), KA Kahuripan (Kiaracondong - Blitar), dan KA Kahuripan (Blitar - Kiaracondong).

"Jika tiket yang diinginkan sudah habis, pelanggan dapat memilih tanggal alternatif atau memanfaatkan fitur Connecting Train di aplikasi KAI Access yang akan membantu memberikan opsi perjalanan dengan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan," kata Joni.