ratu188

sebuah surga

Zulhas Sebut Pengusaha Usul Subsidi Kedelai Impor Naik Rp2.000******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menaikkan subsidi kedelaimenjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).

Ia menyebut hal itu seiring dengan kenaikan harga kedelai impor. Menurutnya, harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, karena nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," terang dia saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan Perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Zulhas pun mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Dengan kata lain, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Cadangan Beras Menipis, Bulog Bakal Beli Beras Petani Harga Berapa Pun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulogakan membeli berasdari petanidengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari detikcom, Jumat (28/10).

Meski dibeli dengan harga berapa pun, beras yang dijual harus sesuai dengan batas harga Bulog, yaitu Rp 9.000 per kilogram (kg).

Cadangan beras pemerintah (CBP) saat ini memang belum mencapai 1,2 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan stok CBP Bulog per September 2022 sekitar 791 ribu ton. Karenanya, diperlukan peningkatan stok beras menjadi 1,2 juta ton sampai dengan Desember 2022.

Sebelumnya, guna meningkatkan CBP, Bulog, BPN, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar pertemuan Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Selasa (20/10).

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan Komitmen Penyerapan Beras oleh seluruh Kabupaten/Kota, para mitra penggilingan, serta Bulog.

Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar, antisipasi tanggap darurat, serta alokasi untuk kebutuhan mendesak lainnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya memperkirakan total produksi beras tahun ini bakal meningkat menjadi 32,07 juta ton. Proyeksi itu tumbuh 2,26 persen dari realisasi tahun lalu yang tercatat 31,36 juta ton.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan prediksi kenaikan ini sejalan dengan luas panen yang juga meningkat.

"Luas panen pada 2022 diprediksi juga naik sebesar 1,87 persen menjadi 10,61 juta hektare (ha) dibanding 2021 (10,41 ha)," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (17/10).

Menurutnya, untuk bisa mencapai produksi panen yang diinginkan, maka potensi panen hingga tiga bulan ke depan perlu dijaga. Begitu juga dengan luas lahannya. Dengan begitu, produksi padi hingga beras tidak menurun yang signifikan.

Berdasarkan data BPS, sampai saat ini produksi beras terbesar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera dengan masing-masing kontribusi 56,12 persen dan 20,41 persen ke total produksi beras di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

buku keabadian

Zulhas Sebut Pengusaha Usul Subsidi Kedelai Impor Naik Rp2.000******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) menaikkan subsidi kedelaimenjadi Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram (kg).

Ia menyebut hal itu seiring dengan kenaikan harga kedelai impor. Menurutnya, harga kedelai impor saat ini turun dari negara asal. Namun, karena nilai rupiah terhadap dolar AS sedang melemah, yakni dari Rp14.500 menjadi Rp15.500 per dolar AS, sehingga terasa harga masih tinggi.

"Tapi, harga turun, rupiah kita juga kan melemah kursnya. Karena kan kedelai ini 99 persen impor. Oleh karena itu, harganya Rp13 ribu per kilogram, ada yang lebih. Ini kan subsidinya Rp1.000, nah sekarang para pengusaha, Gakoptindo mengusulkan agar ada subsidi Rp2.000-Rp3.000," terang dia saat Rakernas Gakoptindo 2022 di IIC Bogor, mengutip Antara, Minggu (30/10).

Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPP meliputi beras, jagung, bawang, cabai, daging unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Nah, tadi saya coba, kalau Rp1.000 memang sudah nggak nendang. Akhirnya, kita bisa Rp2.000, nanti apakah dari pusat bisa dengan Perpres yang baru ini kan bisa juga dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Zulhas pun mengajak gotong royong bersama-sama pemerintah pusat, Gakoptindo, dan pemerintah daerah, supaya rakyat dapat membeli harga kedelai dengan terjangkau.

Dengan kata lain, jika harga kedelai impor sudah terlalu tinggi seperti saat ini, maka subsidi bisa dibagi antara pemerintah pusat Rp1.000, pemerintah daerah Rp1.000, sehingga menjadi Rp2.000 secara keseluruhan.

"Kalau misalkan naik lagi, nanti kita coba lihat, apakah pemerintah pusat bisa Rp2.000, pemda berapa. Contoh, Denpasar itu wali kotanya bagus, harga kedelai Rp10 ribu, kalau lebih dia akan subsidi karena ada anggaran cadangan yang 2 persen itu bisa dipakai," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Hong Kong Akan Legalkan Perdagangan Kripto******

Hong Kong berencana untuk melegalkan perdagangankripto untuk investorritel di negaranya.

Saat ini negara tersebut tengah mencari cara untuk melonggarkan aturan terkait kripto sehingga bisa digunakan sebagai transaksi yang sah. Tujuannya, untuk kembali meningkatkan bisnis kripto yang mulai ditinggalkan.

"Hong Kong terbuka dan inklusif terhadap komunitas global inovator yang terlibat dalam bisnis aset virtual," ujar Sekretaris Keuangan Paul Chan dalam Pertemuan Puncak Keuangan dikutip dari AFP, Senin (31/10).

Dengan rencana kebijakan baru ini, pemerintah Hong Kong akan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk melihat bagaimana cara meningkatkan akses investor ritel ke aset kripto.

Sebagai informasi, saat ini Hong Kong memang membatasi transaksi kripto dengan nilai portofolio di atas 8 juta dolar HK atau US juta.

Namun, dengan kebijakan pelonggaran aturan kripto ini nantinya masyarakat bisa bebas melakukan transaksi atau investasi kripto. Dengan syarat, risiko ditanggung oleh masing-masing investor.

Sebelumnya, China pernah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Namun secara mengejutkan pada 2021 melarang transaksi mata uang digital tersebut.

Sementara itu, Jepang baru-baru ini melonggarkan beberapa aturannya yang lebih konservatif dalam pendaftaran token kripto.

[Gambas:Video CNN]

Tidak di masa muda

Tony Fernandes Mundur dari Kursi CEO AirAsia X******

Tony Fernandes mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Grup AirAsia X pada Senin (31/10).

Mengutip CNA, Selasa (1/11) pengunduran dirinya terjadi setelah ia menjabat posisi tersebut selama empat bulan.

Dalam pengajuan dengan Bursa Malaysia, maskapai mengatakan bahwa pengunduran diri itu karena komitmen lain Fernandes.

Pengajuan tersebut tidak memberikan alasan lain untuk pengunduran diri tersebut.

Sebelumnya, AirAsia X telah menunjuk kembali Fernandes sebagai CEO grup pada bulan Juli.

Adapun AirAsia X adalah anak perusahaan dari Air Asia, sebuah maskapai penerbangan bertarif murah Malaysia yang di luncurkan pada 200. AirAsia X muncul setelah perusahaan induk bekerja sama dengan Fly Asian Express.

[Gambas:Video CNN]

Diluo

Turun Naik Nasib BLK dan Asa Pemuda Mengejar Mimpi******

Balai Latihan Kerja alias BLK pernah menjadi asa bagi para pemuda Indonesia untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Balai tersebut sebenarnya tenar pada masaOrde Baru.

Pada saat itu, BLK didirikan hampir di semua provinsi. Meski fasilitas pengembangan ketrampilan lama, Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sampai saat ini balai-balai itu masih ada dan berfungsi sebagai sarana dan prasarana pelatihan.

BLK masih membantu para angkatan kerja mendapatkan keterampilan sesuai minat dan keahlian di bidang masing-masing sehingga mereka bisa terserap di pasar tenaga kerja dengan mudah.

Mereka antara lain; Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) BLK yang dimiliki Kemnaker ada di BLK Banda Aceh dengan program unggulan administrasi perkantoran, BBPLK Medan (Konstruksi), BLK Padang (TIK), BLK Belitung (Pariwisata), BBPLK Bekasi (TIK), BBPLK Bandung (Otomotif), BLK Lembang (Agribisnis), dan BBPLK Serang (Listrik dan Las).

BLK lain adalah BBPLK Semarang (Fashion Technology), BLK Surakarta (Garmen), BLK Sidoarjo (Garmen Apparel), BLK Banyuwangi (Pariwisata), BLK Makassar (Otomotif), BLK Bantaeng (Pariwisata) BLK Pangkajene dan Kepulauan (Teknik Las), BLK Ternate (TIK), BLK Samarinda (Otomotif), BLK Kendari (Garmen Apparel), BLK Sorong (Pariwisata), BLK Lombok Timur (Pariwisata), dan BLK Ambon (Teknik Listrik).

"Yang 21 (BLK) itu ya, anggaran, program, instruktur, dan pegawainya semua dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," katanya kepada CNNIndonesia.com,Selasa (25/10).

Sebagai contoh katanya, Balai Pelatihan Vokasi Pusat (BPVP) Bandung. Tahun ini pihaknya menggelontorkan anggaran sekitar Rp103 miliar. Sementara, anggaran BPVP Surakarta tahun ini menyentuh Rp100 miliar dan BPVP Sidoarjo ada di kisaran Rp102 miliar.

"Ini contoh besaran anggaran kami untuk 3 BLK, kurang lebih segitu. Untuk BLK di Maluku dan Maluku Utara anggarannya lebih kecil karena kapasitasnya juga lebih sedikit," papar Dita.

"Mereka (BLK) otonom, menentukan program dan kebutuhan latihan masing-masing. Mereka mengajukan kebutuhannya kepada Kemnaker," tambahnya.

Selain 21 itu, ia mengatakan ada BLK lain yang dikelola daerah. Karena pengelolaan itu, pendanaan dan pengelolaan langsung oleh pemerintah daerah (Pemda) terkait.

Meskipun masih ada BLK, Dita mengatakan saat ini ada tantangan yang dihadapi dalam melatih generasi muda, terutama di tengah era digitalisasi. Dita merinci ada beberapa tantangan baik dari sisi Kemnaker selaku penyelenggara dan para peserta yang mengikuti pelatihan kerja.

"Pertama, minat anak-anak muda untuk ikut pelatihan masih relatif rendah. Apalagi jika jenis pelatihannya mengharuskan kehadiran fisik secara rutin. Maka kita bikin model pelatihan hybridalias ada offlinedan online," paparnya.

Kedua, rata-rata anak muda mengharapkan ada imbal balik dari pelatihan dalam bentuk uang saku atau penggantian ongkos transportasi. Padahal kata Dita, ada keterbatasan anggaran dalam mengelola BLK.

Oleh karena itu, ada kerja sama dengan beberapa pemda agar uang saku ini bisa cost-sharing, juga dengan kepala desa melalui dana desa.

Ketiga, meski jumlah kejuruan sangat beragam, namun tidak selalu sesuai dengan minat anak-anak muda di daerah tersebut. Ia mencontohkan, BLK Medan yang khusus melayani pelatihan kejuruan pariwisata, bangunan, dan maritim.

Konsekuensinya, anak-anak muda di Medan dan sekitar yang tertarik dengan kejuruan lain tidak bisa memanfaatkan BLK tersebut. Dita karena itu berharap kekosongan tersebut bisa diisi oleh BLK milik pemda atau lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta.

"Keempat,pasca pelatihan, tidak semua anak-anak memiliki akses pada perangkat IT pribadi. Jadi lulusan pelatihan multimedia, programmer, cloud computing,misalnya, tidak bisa melatih dan meng-updatesendiri ilmunya secara mandiri," lanjutnya.

Kelima, kedisiplinan dalam mengikuti seluruh tahap pelatihan secara lengkap dan utuh yang kurang. Ini juga menjadi tantangan khusus yang disorot oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selaku penyedia pelatihan melalui BLK.

"Keberadaan BLK Kemnaker tidak selalu diketahui atau terinformasi kepada pencari kerja. Jadi mereka tidak selalu awarebahwa ada BLK gratis di kota atau daerahnya. Namun, ini tugas kami juga untuk melakukan pemasaran BLK ini," pungkasnya.

Sedangkan tantangan keenam, sinergi dengan BLK daerah hingga era digitalisasi. Di tengah tantangan itu, ia mengklaim lulusan BLK Kemnaker.

Selain menjelaskan anggaran, sinergi dengan BLK daerah, hingga tantangan di era digitalisasi, Dita menjelaskan persebaran penempatan lulusan atau alumni dari BLK Kemnaker sudah banyak yang terserap dan diterima di pasar kerja.

Berdasarkan data Kemnaker hingga 30 September 2022, ada 674 orang alumni BPVP atau BLK Bandung yang sudah terserap dunia kerja. Lalu, BLK Surakarta ada sebanyak 1.432 orang dan dari BLK Sidoarjo ada 1.257 alumni yang sudah terserap dunia kerja.

Selain tantangan-tantangan tersebut, Kajur Elektronika Industri Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI), salah satu BLK yang dimiliki Pemda DKI Sidik Pramono dan Kajur Otomotif PKPI Irlangga Raka menyebut kendala lain adalah infrastruktur yang kurang memadai.

"Kalau dari infrastruktur atau peralatannya, ya masih kurang. Seharusnya jumlahnya 10 alat, ternyata ini hanya ada 8. Kalau pelatihan yang baik itu kan 1 alat untuk 2 orang, tapi yang ideal 1 alat untuk 1 orang. Ini 1 alat untuk 2 orang sudah bisa dikatakan baik. Namun, ini alat masih kurang 2," curhat Sidik soal alat control sequence.

Sidik menjelaskan alat yang digunakan siswanya tersebut adalah pengadaan 2016. Kendati demikian, alat tersebut ia klaim masih berfungsi dan hanya terdapat beberapa kerusakan di sektor lampu.

"Pengadaan alat itu biasanya setiap tahun, tapi ya kadang-kadang turun kadang enggak. Ini sebenarnya sudah mengajukan juga, tapi belum disetujui. Kalau pengadaan, itu kami menganjurkan. Masalah disetujui atau enggak tergantung pimpinan," sambungnya.

Setali tiga uang, Raka juga menyinggung soal peralatan yang kurang up to datemeski relatif cukup lengkap.

"Misalnya dari peralatannya scan tool. Scan toolzaman sekarang kan sudah touch screen, punya kita masih pakai tombol. Tapi secara fungsional masih berfungsi semua, yang penting kan secara konsep siswa mengerti cara pakai dan fungsinya bagaimana," jelasnya.

Selaku Kajur Otomotif, Raka ambil bagian dalam usul pengadaan alat. Ia juga menyinggung soal rencana kejuruan otomotif menambah konsentrasi baru di bidang mobil listrik. Oleh karena itu, sedang dilakukan pendataan alat apa saja yang dibutuhkan.

"Kami mengusulkan peralatan untuk mobil listrik itu apa saja sih. Nah itu kami mengajukan juga, kami juga mau mengikuti tren sebisa mungkin," sambungnya.

Berupaya Ikuti Perkembangan Zaman