bayar kredivo shopee

Xuanling Sembilan Alam

situs paling gacor terbaru

PLN IP terapkan program "High Quality Growth" di Pembangkitan Priok******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Operasi Gas PLN Indonesia Power (IP) Djoko Mulyono mengecek implementasi program High Quality Growthdi Pembangkitan Priok Jakarta yang dikelola PLN IP Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Priok.

Pengecekan dalam rangka Safari Ramadhan 1445 Hijriah Direksi PLN IP tersebut untuk memastikan keandalan unit Pembangkitan Priok dalam memasok listrik dengan aman selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

“Safari Ramadhan kali ini dikemas dengan kegiatan inspeksi siaga Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, serta reviewpenerapan High Quality Growthdari seluruh unit di PLN Indonesia Power. Kunjungan kami jajaran BOD juga bertujuan untuk memastikan keandalan setiap unit dalam memasok kelistrikan selama Ramadhan sampai dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 H," kata Djoko Mulyono dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Djoko Mulyono mengingatkan bahwa penting untuk diperhatikan terkait dengan kesiapan unit, kesiapan energi dan personil yang memiliki respons yang cepat selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri, dikarenakan UBP Priok berada di Ring 1.

Keberadaan Pembangkitan Priok dinilai strategis karena menyuplai kebutuhan listrik di sejumlah lokasi vital di ibu kota Jakarta, termasuk Istana Wakil Presiden, Bandara Halim Perdanakusumah dan Pangkalan TNI Halim. Sistem kelistrikan ini juga berperan mendukung 65 persen kebutuhan beban di subsistem kelistrikan Priok-Cawang-Bekasi.

Djoko Mulyono yang melakukan kunjungan ke UBP Priok pada Selasa (26/3) menilai, penerapan High Quality Growth(pertumbuhan kualitas tinggi) di UBP Priok sudah berjalan dengan baik.

"Saya yakin terkait action plandan rencana program dapat dieksekusi dengan baik oleh UBP Priok. Mohon diingat kembali bahwa lokasi UBP Priok berada di Ring 1 sehingga harus tetap handal dan efisien," kata Djoko Mulyono.

Sementara itu, Senior Manager UBP Priok Romadhoni Sigit menyatakan pihaknya siap menyukseskan target High Quality Growthuntuk meningkatkan kualitas unit dalam memasok listrik.

"UBP Priok siap mengoperasikan unit pembangkit yang andal dalam melayani kebutuhan energi listrik di sistem Jawa Madura Bali. Sehingga dapat menjamin kebutuhan listrik pelanggan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri," kata Romadhoni.

Baca juga: PLN IP UBP Priok siapkan pasokan listrik 2.777 MW selama Ramadhan
Baca juga: PLN Indonesia Power tambah pembangkit hijau di Nusa Penida Bali
Baca juga: PLN Indonesia Power turunkan 555 ribu ton emisi karbon dari cofiring
 

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

benua138

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

zaman Ayutthaya

ayo judi 88

IHSG Loyo ke 7.365, Imbas 356 Saham Terkoreksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.365 pada Selasa (26/3). Indeks saham melemah 12,09 poin atau minus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,42 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,10 miliar saham.

Lihat Juga : Viral Pertalite Campur Air di Bekasi, SPBU Siap Tanggung Jawab

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,17 persen, indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,03 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,04 persen.

Bursa Amerika serempak ditutup merah. Indeks S&P 500 turun 0,31 persen, indeks NYSE melemah 0,19 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Iblis ada di sekitar

gesit77

KPPPA minta polisi libatkan ahli tangani hubungan sedarah di Bengkulu******

Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Kepolisian melibatkan ahli dalam menangani kasus kekerasan seksual dan hubungan sedarah di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

"Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Pasalnya, kata dia, dalam kasus ini korban tidak merasa sebagai korban dan dikhawatirkan ada masalah lain yang belum terungkap dari pemeriksaan awal.

"Peristiwanya dimulai tahun 2021, dari awalnya merasa jadi korban tapi kemudian diduga tumbuh perasaan lain. Ini yang kami sampaikan perlu didalami dan dikembangkan," kata Nahar.

Baca juga: Pemerintah beri pendampingan anak korban hubungan sedarah di Bengkulu

Dalam penanganan kasus ini, kata dia, korban saat ini telah memperoleh pendampingan dari Dinas PPPA Kabupaten Rejang Lebong.

"(UPTD PPA dan Dinas PPPA) sudah menjangkau dan mendampingi kasus ini, yang dihadapkan pada penyelesaian hukum adat dan hukum negara khususnya UU Perlindungan Anak dan UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," kata Nahar.

Sebelumnya terungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual hubungan sedarah antara kakak yang berinisial K (21) dan adik berinisial R (16) di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

Sang kakak memerkosa adiknya sejak tahun 2021. Selama kurun waktu tersebut hingga saat ini, sang adik telah mengalami tiga kali kehamilan, yang dua diantaranya keguguran dan satu kali melahirkan anak laki-laki yang kini berusia dua tahun.

Pelaku K kini telah ditangkap dan ditahan polisi.

Baca juga: KemenPPPA kecam pencabulan guru agama kepada 24 murid di Bengkulu
Baca juga: KemenPPPA pantau penanganan kekerasan seksual 24 siswi SD di Bengkulu

 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci tidak terkalahkan

miliarslot77

Suku Dinas SDA Jakarta Barat teliti penyebab banjir di Tegal Alur******

Jadi harus ada timbal balik warga dengan kita

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat masih meneliti penyebab banjir yang terjadi di Tegal Alur, Kalideres untuk segera diambil langkah-langkah yang tepat untuk penanganan.

"Jadi sedang dipikirkan untuk mengatasinya. Masih diteliti pihak SDA untuk nanti akan dilaporkan ke kita," kata Sekretaris Kota (Sekko) Jakarta Barat, Indra Patrianto saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Indra membenarkan Penjabat Gubernur DKI, Heru Budi Hartono sebelumnya memberikan tantangan kepada  Pemerintah Kota Jakarta Barat untuk dapat menyelesaikan persoalan banjir di Tegal Alur.

"Kemarin Pak PJ hadir di sini. Beliau memberikan tantangan supaya kita bisa selesaikan," tutur Indra.

Mengenai meluapnya Kali Semongol yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut, Indra menyebut pihaknya juga sedang mempertimbangkan perlakukan yang tepat terhadap pemukiman warga di bantaran Kali Semongol.

"Jadi harus ada timbal balik warga dengan kita. Karena di bantaran itu kan ada rumah-rumah warga. Jadi bagaimana caranya nanti warga tidak banjir, cuma bantaran juga bisa diselesaikan dengan dana yang tersedia," kata Indra.

Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengevaluasi tidak adanya dinding penahan (sheetpile) di Kali Semongol dan belum adanya konstruksi Waduk Kamal Muara.

"Untuk sementara penanganan banjir di wilayah Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, termasuk banjir yang dialami warga Tegal Alur, diakibatkan belum adanya sheetpileKali Semongol dan belum terbangunnya konstruksi Waduk Kamal Muara," kata Uus pada Senin (25/3).
Baca juga: Banjir di Tegal Alur mulai surut seiring surutnya Kali Semongol
Baca juga: Pengungsi banjir di Tegal Alur semakin bertambah pada Sabtu sore
Baca juga: 562 warga Tegal Alur masih mengungsi akibat banjir

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Moli

situs slot bisa pinjam saldo tanpa deposit

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

(inh/inh)