dana slot77

Pria sebelah suka menggoda orang

DKI Terima Usul Agar TransJakarta Bisa Sampai Bandara Soekarno******

Pj GubernurDKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapat usulan agar TransJakarta bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta.

Hal itu disampaikan Heru usai meninjau Kereta Bandara bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kami mem-backupkebijakan Pak Menteri Perhubungan misalnya, tadi ada diskusi di meja rapat, misalnya tadi usulan dari dirut Angkasa Pura bagaimana kalau TransJakarta masuk, tapi di jam tertentu untuk kemudahan para karyawan yang ada di bandara," katanya seperti dikutip dari detik.com Minggu (28/5).

"Berikutnya adalah bagaimana bisa mempermudah konsumen yang akan menggunakan kereta bandara. Kira-kira dua poin itu, dan kami pemda tentunya men-supportuntuk kesuksesan ini, dan kemudahan-kemudahan ini bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat Jakarta maupun Jabotabek," terangnya.

Ia mengakui selama ini masyarakat yang mau ke bandara sudah dilayani Bus Damri. Meski demikian, Budi Karya mengatakan, keberadaan TransJakarta nantinya akan memberikan layanan pada segmen yang berbeda dan saling melengkapi.

"Kalau berkaitan dengan Damri,alhamdulillahDamri ini menjadi satu bagian yang favorit di mana Damri relatif bisa menjangkau ke tempat di mana tempat tinggalnya mereka berada. Saya pikir ini ada satu segmentasi yang lain dan ini saling melengkapi saja, dan insyaallahangkutan massal ini lebih baik," terangnya dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

Harta 31 Crazy Rich Lampaui Kas Pemerintah AS, Termasuk Elon Musk******

Puluhan konglomeratdunia memiliki kekayaan melampaui kas pemerintah AS, salah satunya Elon Musk. Saat ini, kondisi keuangan Amerika Serikattengah menurun menuju level terendah hingga plafonutangditingkatkan.

Mengutip CNN, Selasa (30/5), hingga penutupan bisnis pada 25 Mei, Departemen Keuangan hanya memiliki US,8 miliar dalam bentuk kas, menurut data federal terbaru.

Angka tersebut menurun dari lebih dari US0 miliar awal bulan ini dan mendekati level minimum yang sangat rendah, yaitu US miliar.

Tercatat, bos fesyen Bernard Arnault memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Arnault, pimpinan grup perusahaan barang mewah LVMH, memiliki kekayaan bersih diperkirakan sebesar US3 miliar.

Lalu, pendiri Tesla Elon Musk memiliki kekayaan US5 miliar, dan pendiri Amazon Jeff Bezos memiliki kekayaan bersih sebesar US4 miliar.

Daftar 31 miliarder yang memiliki kekayaan lebih dari jumlah kas pemerintah AS juga mencakup nama-nama terkenal seperti Michael Dell, investor legendaris Warren Buffett, dan salah satu pendiri Facebook Mark Zuckerberg, serta konglomerat yang jarang disorot media seperti taipan Prancis Francois Pinault dan petinggi Chanel, Alain Wertheimer.

Lihat Juga : Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar

Sebelumnya, Presiden Joe Biden dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy telah mencapai kesepakatan lintas partai untuk menangguhkan batas utang hingga 1 Januari 2025.

Jika Kongres tidak meningkatkan batas utang pada 5 Juni, Menteri Keuangan Janet Yellen memperingatkan bahwa pemerintah tidak akan memiliki dana yang cukup untuk membayar seluruh kewajiban negara tepat waktu.

[Gambas:Video CNN]

Game ini menyerang dunia lain

JPMorgan PHK 500 Karyawan Pekan Ini******

JPMorgan Chase melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 500 karyawan pekan ini.

Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara perusahaan kepada CNN Business pada Jumat (26/5).

PHK, pertama kali dilaporkan oleh CNBC, terjadi di seluruh perusahaan tetapi sebagian besar akan berfokus pada teknologi dan operasi.

Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 13 ribu lowongan pekerjaan dan mempekerjakan hampir 300 ribu orang.

Berita itu muncul hanya sehari setelah JPMorgan melakukan PHK terhadap sekitar 1.000 karyawan First Republic Bank.

Pada awal bulan ini, JPMorgan mengakuisisi sebagian besar First Republic setelah bank regional yang berbasis di San Francisco disita oleh pemerintah.

Juru bicara JPMorgan mengatakan kepada CNN bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic tentang status pekerjaan mereka di masa depan. Hampir 85 persen telah ditawari peran transisi atau penuh waktu.

Kiamat Pembunuh

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]