togel taiwan live

Departemen Penelitian Non Ilmiah

UMK Kabupaten Bekasi Naik Jadi Rp5,1 juta, Lebih Tinggi dari Jakarta******

Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menetapkan Upah MinimumKabupaten (UMK) Bekasi 2023 naik sebesar 7,2 persen menjadi Rp5.137.575. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Tanah Air.

Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022.

"Ada selisih Rp345.731 dari tahun 2022 yakni Rp4.791.843 menjadi Rp5.137.575 atau naik 7,2 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi di Cikarang, dikutip dari Antara, Selasa (29/11).

"Namun itu sebatas pendapat yang sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang terpenting ini kan sudah masuk dalam mekanisme. Kalau sekadar berpendapat itu tidak masalah dalam mekanisme dewan pengupahan, tapi kami terus jalan dengan aturan yang ada," katanya.

Ia mengakui penetapan besaran nominal UMK tidak akan mampu memuaskan seluruh pihak namun bagaimana pun juga aturan tetap harus ditegakkan.

"Semua kelihatannya ada yang menerima, ada yang tidak menerima, itu hal biasa. Namun ini sudah sesuai aturan dan rencananya akan segera ditandatangani oleh bupati untuk dilanjutkan pada gubernur," ucapnya.

Edi menjelaskan kenaikan besaran UMK tahun ini dihitung berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi dan inflasi di setiap daerah masing-masing.

Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi sebesar 3,65 persen sedangkan inflasi 6,12 persen sehingga kenaikan upah minimum menjadi sebesar 7,22 persen.

Dengan penetapan ini, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan UMK tertinggi ketiga di Jabar. UMK terbesar pertama Karawang yang mencapai Rp5.176.179 kemudian Kota Bekasi Rp5.158.248.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Tanpa Jiwa

Ada 183 Investor Malaysia Diklaim Minat Parkir Duit di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengklaim 183 investor Malaysiatertarik berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal itu diketahui Basuki usai diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (30/11).

"Saya kemarin ke Kuala Lumpur karena diundang oleh Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia, mereka mengadakan forum dan para investor dari Malaysia yang hadir banyak sekali sekitar 183 investor," ujar Basuki lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Nantinya, jika para investor tersebut bergabung dengan proyek IKN, Basuki menyebut akan ada beberapa skema investasi, baik itu investasi murni, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga bergantung pada jenis kegiatannya.

"Banyak sekali minat-minat investasi di IKN dan tentunya bukan dengan APBN. Saya undang mereka nanti sesuai program Presiden RI, pada kuartal kedua atau ketiga tahun depan bapak Presiden RI akan mengantar investor ke IKN untuk pembangunan di sana," terang Basuki.

Selain Malaysia, Basuki mengaku ada negara lain yang telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Basuki pun menyinggung investasi dengan Korea Selatan. Menurutnya, saat ini sedang dilakukan studi kelayakan untuk immersed tunnel(terowongan bawah laut). Dia pun membuka peluang pembangunan immersed tunnelnantinya dilakukan dengan skema investasi non-APBN.

Sebelumnya, Basuki juga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengajak para investor keliling Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2023 untuk melihat kavling bangunan.

Menurutnya, peningkatan minat investor terjadi setelah market soundingoleh Jokowi pada 18 Oktober 2022 lalu. Basuki menjelaskan calon investor tersebut kebanyakan dari dalam negeri, tetapi ada juga investor asing.

[Gambas:Video CNN]

menjadi seekor anjing

Meta Didenda Rp4,32 T, Diduga Langgar Hukum Privasi Data******

RegulatorIrlandia mendenda perusahaan induk Facebook, MetaPlatforms Inc, senilai US5 juta atau sekitar Rp4,32 triliun (asumsi kurs Rp15.725 per dolar AS) karena melanggar undang-undang privasi data Eropa yang dikenal Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR).

Meta dituding gagal mencegah peretas menyedot informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook dalam kebocoran data pada 2019.

Melansir CNN Business,Selasa (29/11), ini adalah yang keempat kalinya dalam setahun terakhir Meta dihukum oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia. Komisi mengatakan Meta dijatuhkan denda pada Jumat lalu.

Pada September lalu, Meta juga didenda sebesar 405 juta euro terkait penanganan data anak oleh Instagram. Tindakan penegakan hukum lainnya pada Maret 2022 dan dan September 2021 yang berujung pada denda masing-masing sebesar 17 juta euro dan 225 juta euro.

Sementara itu juru bicara Meta mengatakan pihaknya sedang meninjau keputusan Komisi Perlindungan Data tersebut dengan hati-hati dan telah bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan agensi.

Penyelidikan dimulai April lalu setelah Business Insider melaporkan bahwa lebih dari setengah miliar detail pengguna Facebook diunggah di situs peretas. Namun, Meta mengatakan pelaku kejahatan telah menyalahgunakan alat pengimpor kontaknya untuk mencocokkan nomor telepon yang diketahui dengan profil pengguna Facebook sebelum mengambil informasi tambahan dari profil mereka.

"Melindungi privasi dan keamanan data orang merupakan hal mendasar dalam cara kerja bisnis kami," kata Meta.

"Pengikisan data yang tidak sah tidak dapat diterima dan bertentangan dengan aturan kami dan kami akan terus bekerja sama dengan rekan-rekan kami dalam tantangan industri ini," lanjut pernyataan Meta.

Keputusan Komisi Perlindungan Data Irlandia tersebut muncul di tengah kritik luas oleh pendukung privasi bahwa regulator telah bergerak lambat dan ragu-ragu untuk menegakkan GDPR yang berlaku sejak 2018.

Denda GDPR terbesar hingga saat ini diberlakukan tahun lalu di Amazon (AMZN) sebesar 746 juta euro oleh regulator privasi di Luxembourg yang mengatakan cara perusahaan e-commerce memproses data pribadi tidak sesuai dengan hukum.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

Menteri PUPR Buka Pintu Lebar******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam pembangunan ibu kota baruatau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut dia, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan kompeten sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas Kementerian PUPR dalam membangun IKN Nusantara.

"Sekali lagi, IKN untuk generasi muda PUPR adalah kesempatan, baik teknis maupun non teknis. Teknis karena kita membangun infrastruktur dengan teknologi baru. Anak-anak muda manfaatkan IKN ini menjadi training ground, Anda harus mulai tertarik sejak dari perencanaan," ujarnya dilansir Antara, Rabu (30/11).

"IKN Nusantara didesain menjadi kota masa depan. Apapun istilahnya, forest city atau smart city, berarti kota untuk generasi muda, manfaatkan kesempatan tersebut," ajak Basuki.

Menurut Basuki, generasi muda PUPR bisa mengambil intisari dan keilmuan tentang penerapan smart city untuk selanjutnya diimplementasikan dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Kami sudah siapkan 25 orang yang kemarin training di Korea Selatan. Di sana (Korsel) sedang membangun eco delta smart city Busan. Untuk yang ikut training, tolong sebarkan ilmunya dari Korea. Jadi, IKN adalah kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, engineer maupun non-engineer," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah mulai membangun infrastruktur di kawasan inti IKN Nusantara yang mencakup gedung pemerintahan.

Antara lain, kementerian, termasuk juga istana kepresidenan dan wakil presiden.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]