slot depo 20 jadi 50

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

IHSG Diprediksi Lesu di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Senin (25/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menilai gerak IHSG berada dalam fase konsolidasi wajar dengan potensi tekanan terbatas. Menurutnya, peluang koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi pendek, menengah, maupun panjang.

"Mengingat dalam jangka pendek IHSG juga masih ditopang oleh rilis kinerja emiten sepanjang 2023 serta masih tercatatnya capital inflowsecara year to date," katanya.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mengatakan IHSG berpotensi berkonsolidasi dengan kecenderungan menguat. Ia meramal IHSG hari ini menguat dalam rentang 7.270-7.400.

"Tren menguat masih berlanjut, tekanan jual saham-saham big capsnampak mereda sehingga ada peluang reakumulasi pekan ini," katanya.

IHSG ditutup di level 7.350 pada Jumat (22/3). Indeks saham menguat 11,79 poin atau plus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,08 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 243 saham menguat, 267 terkoreksi, dan 253 lainnya stagnan. Terpantau lima dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 1,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

Hotman Paris Desak Jokowi Tunda Aturan Pajak Hiburan 40 Persen******

Hotman Paris Hutapea mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda aturan pajak hiburan40 persen.

"Pak Jokowi yang terhormat, mohon agar segera dikeluarkan perppu untuk menunda berlakunya undang-undang yang mengatur pajak daerah untuk pajak hiburan antara 40 persen-75 persen. Itu adalah pajak terbesar di dunia dan tidak ada alasan untuk menaikkan pajak di Indonesia," tegas Hotman dalam akun Instagram @hotmanparisofficial, Rabu (10/1).

Pengacara kondang itu keberatan jika pajak hiburan untuk kelompok kelab malam Cs dikerek ke 40 persen. Selain dibebankan tarif pajak baru, Hotman menyebut para pengusaha hiburan sudah diharuskan menyetor pajak penghasilan badan (PPhB) sebesar 22 persen.

"Perusahaan mana yang tidak bangkrut Pak? Kalau pariwisata tidak maju, bakal banyak rakyat menengah ke bawah menderita," ucapnya.

"Desember (2023) kemarin waktu libur Nataru berlipat ganda turis pergi ke Thailand, Dubai (UEA), dan Malaysia. Bali agak sepi. Jadi, Pak Jokowi, saya kira keluarkan perppu untuk menunda berlakunya uu," pinta Hotman.

Hotman sedari Sabtu (6/1) mengeluh soal UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia keberatan jika tarif hiburan untuk kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen.

Sejatinya, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah cuma disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.

[Gambas:Instagram]

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menjelaskan batas bawah pajak hiburan tersebut dipatok demi membantu warga kurang mampu. Kemenkeu mengklaim keputusan ini sudah mempertimbangkan masukan berbagai pihak.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menegaskan dengan hadirnya UU HKPD justru secara rata-rata menurunkan tarif pajak untuk kesenian dan hiburan.

Secara umum, Lydia menyebut mulanya objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) punya tarif paling tinggi 35 persen. Ia mengatakan hadirnya UU HKPD menurunkan tarif PBJT untuk kesenian dan hiburan menjadi 10 persen, tetapi ada pengecualian untuk kelompok diskotek Cs.

"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com.

"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tegas Lydia.

[Gambas:Video CNN]

Anda dan saya berbeda

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Selamat jangkar

Tol Japek******

Arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dan Tol Jagorawi arah Jakarta pada malam hari ini, Senin (1/1), sempat padat diakibatkan meningkatnya volume kendaraan.

Dilansir dari akun X @PTJASAMARGA, pada pukul 20.40 WIB, petugas memberlakukan lajur contraflow di Cikampek KM 72 sampai Karawang Barat KM 47.

"20.40 WIB #Tol_Japek Karawang Barat KM 48 - KM 49 arah Cikampek PADAT, kepadatan volume lalin. ; Karawang Barat KM 49 - KM 47 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin dan di lajur keluar Contraflow/kanan," demikian dilansir dari akun X @PTJASAMARGA, Senin (1/1) malam.

"20.37 WIB #Tol_Purbaleunyi Cikalong Wetan KM 106 - KM 104 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin. Cikalong Wetan KM 103 - Darangdan KM 97 PADAT, kepadatan volume lalin dan antrean di lajur masuk/keluar Rest Area," tulis akun X @PTJASAMARGA.

Pada pukul 20.00 WIB tadi, kepadatan kendaraan juga terlihat di ruas Tol Jagorawi.

"20.11 WIB #Tol_Jagorawi Cimanggis KM 17 arah Jakarta PADAT, kepadatan volume lalin," cuit akun @PTJASAMARGA.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bunga dan Selir Iblis

IHSG Diyakini Cemerlang pada Perdagangan Terakhir 2023******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Jumat (29/12).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan perdagangan terakhir di 2023 diyakini masih akan cukup stabil. Jika pun ada koreksi wajar dan masih bisa dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian.

"Kenaikan yang terjadi dalam pergerakan IHSG saat ini masih ditopang oleh stabilnya kondisi perekonomian Indonesia yang terlihat dari data perekonomian, serta stabilnya nilai tukar rupiah," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BMRI, ITMG, GGRM, BBRI, BSDE, PWON, dan ASII.

Sedangkan Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto mewanti-wanti potensi pelemahan IHSG, meski tidak akan mengubah arah tren. Ia memprediksi gerak indeks di rentang 7.220-7.250.

"Menurut kami ini dikarenakan terjadinya profit taking dan merupakan hal yang wajar terjadi pada akhir tahun," ungkapnya.

IHSG menguat ke posisi 7.303 pada perdagangan Kamis (28/12). Indeks saham naik 57,97 poin atau plus 0,80 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,04 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]