keluaran sdy hari ini

Kamu Xuan Zhou Youwei

Alasan Keuangan Tupperware Memburuk Hingga Berencana PHK Karyawan******

Tupperware berencana melakukan pemutusan hubungkan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Pemangkasan tenaga kerja ini tak lepas dari kondisi keuangan perusahaanyang memburuk.

Tak hanya itu, saham perusahaan tersebut juga turun 90 persen dalam setahun terakhir.

Mengutip CNN Business, Selasa (11/4), karena kondisi itu, perusahaan yang memasarkan produk plastik untuk keperluan rumah tangga itu perlu dana tambahan agar bisa bertahan.

CEO Tupperware Miguel Fernandez mengatakan selain memangkas karyawan, pihaknya sedang meninjau portofolio real estatnya untuk upaya penghematan uang yang lebih potensial.

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," ucap Miguel Fernandez.

Bisnis yang sudah berjalan 77 tahun ini tengah diuji dengan tuntutan zaman. Tupperware telah mencoba untuk melepaskan citranya yang tenang dan mulai menarik pelanggan yang lebih muda dengan produk yang lebih baru dan lebih trendi.

Analis Ritel sekaligus Direktur Pelaksana GlobalData Retail Neil Saunders mengatakan ada beberapa masalah yang belakangan merugikan Tupperware. Seperti penurunan penjualan dan produk yang cenderung 'kolot'.

"Beberapa masalah merugikan Tupperware, termasuk penurunan tajam dalam jumlah penjual, penurunan konsumen pada produk rumah tangga, dan merek yang masih belum sepenuhnya terhubung dengan konsumen yang lebih muda," katanya.

Saunders mengatakan Tupperware berada dalam posisi genting secara finansial karena berjuang untuk meningkatkan penjualan. Di sisi lain, aset perusahaan juga cenderung kecil, sehingga perusahaan tidak memiliki banyak kapasitas untuk mengumpulkan uang.

"Perusahaan ini dulunya merupakan sarang inovasi dengan gadget dapur pemecah masalah, tetapi sekarang benar-benar kehilangan keunggulannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menjauhlah dari telur nagaku

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengatakan Chinakekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB).

Namun, Luhut tak mengamini tuntutan China tersebut. Ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Di lain sisi, Luhut menyebut China hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat dari 4 persen ke level 3,4 persen. Luhut menyebut bunga utang tersebut masih terlalu tinggi dan pemerintah ingin bunga utang bisa turun sampai 2 persen.

Meski bunga masih cukup tinggi, Luhut mengatakan pemerintah tak masalah. Menurutnya, pemerintah bakal tetap membayarnya karena bunga itu sudah lebih baik dari bunga pinjaman luar negeri lainnya.

"Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," dalih Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan belum menerima mandat dari Luhut soal proses penjaminan proyek KCJB tersebut. Kendati, ia menegaskan PT PII hadir untuk melaksanakan penjaminan pemerintah di proyek infrastruktur.

"Terkait proyek KCJB, sampai saat ini kami belum secara resmi menerima penugasan dari pemerintah dalam melakukan penjaminan proyek tersebut," kata Wahid kepada CNNIndonesia.com,Rabu (12/4).

"Namun, sekiranya akan mendapatkan penugasan untuk penjaminan KCJB, kami berkomitmen akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

TransJakarta Buka******

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) PT TransJakarta Mohamad Indrayana buka-bukaan soal isu kenaikan tarif Trans Jakarta Rp5.000 di jam sibuk. Ia mengatakan keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Keputusan penyesuaian tarif Transjakarta merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami dalam hal ini PT Transportasi Jakarta mengikuti keputusan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Indrayana saat dihubungi, Selasa (11/4).

Ia mengatakan survei yang digelar TransJakarta di media sosial soal penyesuaian tarif bertujuan untuk mengetahui respons pelanggan.

"DTKJ memiliki kemampuan untuk memberikan rekomendasi tarif sesuai Perda No 5 tahun 2014," katanya.

Sebelumnya, PT TransJakarta melakukan survei soal kenaikan tarif TransJakarta dan mikrotrans.

Melalui akun twitter resminya, TransJakarta mengajak pengguna untuk mengisi survei tersebut hingga 13 April mendatang.

TransJakarta menyatakan kenaikan tarif merupakan usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta.

"Adanya usulan penyesuaian tarif Transjakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada waktu sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00)," tulis Tranjakarta, Senin (10/4).

CNNIndonesia.commencoba mengakses survei itu. Di bagian awal, pengguna diminta untuk mengisi identitas dan penilaian terhadap layanan TransJakarta selama ini.

Lalu pengguna salah satunya diberi pertanyaan 'bagaimana jika TransJakarta reguler naik menjadi Rp5.000?'.

Ada juga pertanyaan 'bagaimana jika layanan (mikrotrans) Jaklingko naik menjadi Rp1.000?'

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian kecil Wanjie

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

Manual Pengembangan Tuhan

IHSG Melempem ke 6.749 Usai 395 Saham Terkoreksi******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.749 pada Senin (10/4). Indeks saham melemah 43,12 poin atau minus 0,63 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp6,53 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,08 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 167 saham menguat, 395 terkoreksi, dan 167 lainnya stagnan. Terpantau 9 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin sektor teknologi yang anjlok 3,14 persen.

Bursa saham Eropa juga terpantau tumbuh. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 1,03 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,12 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,50 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika juga mayoritas perkasa. Indeks S&P 500 naik 0,36 persen, indeks NYSE menguat 0,07 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,76 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dianhuang

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]