suhu slot 3

Dua dunia dihubungkan oleh W

situs slot luar negeri

Gibran sebut program makan siang gratis baru uji coba******

nanti kalau ada masukan dievaluasi ya, pasti akan diperbaiki lagi

Solo (ANTARA) - Wali Kota Surakarta yang juga calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut program makan siang gratis baru dalam tahap uji coba.

"Ini kan kami uji coba dulu," katanya di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

Pada uji coba tersebut, dikatakannya, akan ada evaluasi yang melibatkan para siswa, orang tua siswa, guru, dan kepala sekolah.

"Ya nanti kalau ada masukan dievaluasi ya, pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang," katanya.

Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan program tersebut mengingat saat ini putra sulung Presiden Joko Widodo ini masih menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta.

"Sekarang saya fokus dengan pekerjaan yang ada di Solo dulu," katanya.

Baca juga: Pemkab Tangerang libatkan UMKM dalam program Makan Gratis
Baca juga: Airlangga: Tangerang jadi percontohan program makan siang gratis

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengecek simulasi penerapan program makan siang gratis untuk pelajar tingkat pendidikan dasar hingga menengah yang berlangsung di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.

"Agenda hari ini kami melihat simulasi penerapan makan dengan biaya sebesar Rp15.000 per porsi. Saya melihat di tiap-tiap kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteermenyiapkan makanan untuk anak-anak," katanya.

Dari hasil peninjauannya itu, pihaknya melihat sistem pembagian makanan sehat bagi pelajar ini dinilai cukup baik. Di setiap paket makanan yang disediakan tersebut memiliki kandungan gizi yang cukup, baik kalori maupun protein.

Menurut dia, simulasi program makan siang gratis yang dilangsungkan di sekolah negeri di daerah Kabupaten Tangerang ini akan menjadi percontohan bagi daerah lain apabila program tersebut sudah terealisasikan.

Baca juga: Airlangga: Program makan gratis bisa tingkatkan ekosistem UMKM
Baca juga: Makan siang gratis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
Baca juga: Jokowi sebut program makan gratis tidak dibahas spesifik di paripurna

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Strategi Suster Mayat

dibet4d

Kanopi Stasiun Tugu Yogyakarta Roboh Timpa 5 Mobil, KAI Minta Maaf******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kanopi di Stasiun Tugu, Yogyakarta robohdan menimpa lima mobil pelanggan. Ambruknya kanopi itu disebabkan hujan deras dan angin kencang.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) meminta maaf atas musibah yang membuat kelima mobil tersebut rusak ringan.

"Kanopi tersebut roboh saat kawasan Stasiun Yogyakarta diterpa hujan deras dan angin kencang. Imbas dari hujan yang deras dan angin kencang, tiang-tiang penyangga yang terbuat dari pipa besi mengalami bengkok dan patah sehingga kanopi roboh," tutur VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Kamis (4/1).

Sementara itu, para pemilik kendaraan diklaim sudah diantarkan ke tempat yang aman. Para korban juga disebut sudah sepakat bahwa KAI akan menanggung seluruh kerusakan yang dialami pelanggan terdampak.

Di lain sisi, KAI menegaskan robohnya kanopi tidak mengganggu operasional perjalanan dari dan ke Stasiun Tugu.

"KAI berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan yang sedang menikmati masa liburan Tahun Baru. Kami pastikan bahwa pelayanan di stasiun tetap berjalan normal," tutup Joni.

Peristiwa robohnya kanopi ini juga beredar di media sosial. Terlihat atap sejumlah mobil tertimpa kanopi yang roboh tersebut imbas derasnya hujan di kawasan Stasiun Tugu, Yogyakarta.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Menara Kekacauan

slot baru 2023

Rumah Mewah Orang Tua Alshad Ahmad Dijual Rp300 M******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rumah mewah orang tua dari selebritasAlshad Ahmad dijual dengan harga mencapai Rp300 miliar. Rumah itu terletak di Jalan Kiputih, di depan Bumi Sangkuriang, Bandung Utara, Jawa Barat.

Sang ayah, Masyur Ahmad, membeberkan beberapa hal terkait rumah miliknya itu dalam sebuah video yang diuggah dari kanal YouTube Alshad Ahmad TV.

Rumah tersebut berdiri di atas lahan seluas 3.500 m2 dan memiliki luas bangunan 2.000 m2.

"Nanti semuanya bisa dibicarakan, dari harga, include apa aja," kaya Mansyur.

Rumah itu terdiri dari dua lantai dengan konsep gotik dengan tiga kubah di atasnya. Mansyur menyebut konsep itu terinspirasi saat dirinya sedang berjalan-jalan di Eropa.

Hunian bergaya Eropa klasik itu berlantaikan marmer, beberapa perabotan pun menggunakan kayu jati asli.

Di lantai bawah, terdapat tiga kamar tamu dan dua kamar mandi. Kemudian ada juga lima kamar karyawan dan dua kamar mandi.

Sementara itu, di lantai dua ada enam kamar tidur, yang termasuk lima kamar tidur anak dan satu kamar utama yang sudah dilengkapi dengan kamar mandi.

Mansyur juga mengatakan konstruksi rumah tersebut tahan gempa. Sebab, terdapat pilar-pilar besar sebagai penopangnya. Selain itu, pondasinya juga menggunakan strauss pile yang kokoh, cocok untuk bangunan dua hingga tiga lantai.

Selain kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dan dapur, terdapat pula fasilitas lain, termasuk perpustakaan, tempat gym, sauna, kolam renang, pos satpam, garasi untuk enam-10 mobil, serta kandang hewan yang luas.

Mansyur membeberkan alasannya menjual rumah itu karena ingin mendukung Alshad untuk membuat kebun binatang di Bandung. Jika sudah terjual, uang yang didapatkan akan digunakan sebagai modal awal pembangunan kebun binatang.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Saya ingin menjadi: yang terkuat

indoslot 77

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Permainan online Raja Fajar

slot terpercaya mudah menang

Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun sejumlah bandara baru di seluruh Indonesia, termasuk di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP). Pembangunan bandara-bandara ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan membuka peluang ekonomi di daerah-daerah tersebut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan bandara-bandara baru di Indonesia merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

"Dengan terbukanya akses, pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (31/12).

Bandara Ewer yang diresmikan pada Juli 2023, memiliki terminal bandara seluas 488 m2, atau lebih luas dari terminal lama yakni 120 m2, yang dapat memuat kapasitas hingga 14 ribu penumpang per tahun.

Pengembangan bandara ini telah dilakukan sejak 2018 hingga 2022 dengan total anggaran Rp287 miliar yang berasal dari APBN. Setelah dilakukan pengembangan, bandara ini memiliki landasan dengan ukuran 1.650x30 m sehingga mampu didarati pesawat tipe ATR 72-600 untuk penumpang maupun kargo.

Bandara Ewer akan menjadi titik sentral yang sangat strategis untuk melayani penerbangan dari dan ke bandara yang lebih besar, seperti Timika atau Merauke, maupun menuju bandara yang lebih kecil di wilayah pedalaman Papua.

Selanjutnya, Bandara Siboru yang diresmikan pada November 2023 lalu, memiliki luas terminal 4.600 m² yang dapat menampung hingga 153.945 penumpang per tahun. Total anggaran pembangunan bandara senilai Rp891 miliar menggunakan APBN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Bandara Siboru ini akan menjadi jembatan udara di wilayah Papua Barat, menghubungkan Fakfak dengan daerah-daerah yang lain Fakfak ke Sorong, ke Timika, ke Kaimana, ke Amahai, ke Babo, ke Dobo, ke Bintuni, dan lain-lainnya.

Sementara itu, Bandara Douw Aturure yang berada di Provinsi Papua Tengah juga akan menghubungkan Nabire dengan beberapa kota di Papua, seperti Timika, Manokwari, dan Jayapura.

Bandara ini memiliki panjang runway 1.600x30 m dan akan menjadi sarana akomodasi transportasi Udara yang utama di Kabupaten Fakfak menggantikan fasilitas bandara sebelumnya yaitu Bandara Torea dimana Panjang Runway hanya 1.200x30 m dan tidak dapat diperluas lagi.

Kemudian, Bandara Mentawai memiliki terminal penumpang berukuran 1600 m2 yang mampu menampung penumpang sekitar 53 ribu lebih penumpang per tahun. Pembangunan bandara ini dibiayai melalui sumber pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan total anggaran sebesar Rp487 miliar.

Kehadiran Bandara Mentawai memperlancar konektivitas dari Kota Padang ke Kabupaten Mentawai dan sekitarnya maupun sebaliknya. Bandara ini memiliki panjang runway 1.500x30 m, yang dapat dilandasi pesawat yang lebih besar yaitu ATR 72-600.

Sebelumnya, bandara yang lama hanya bisa dilandasi pesawat kecil jenis Cessna Grand Caravan berkapasitas 12 orang dengan panjang runway 850x23 m.

Budi menegaskan, kehadiran bandara-bandara baru di daerah tersebut diharapkan dapat mendongkrak potensi pariwisata di daerah masing-masing. Untuk mengoptimalkan hal tersebut, diperlukan sinergi yang baik dari pemerintah daerah.

"Misalnya yaitu dengan menyelenggarakan berbagai event daerah, nasional dan internasional, mempromosikan destinasi wisata di daerahnya, dan upaya lainnya untuk mendorong tingkat okupansi pesawat," pungkasnya.

(rir/rir)

Naga Akhir

pinjol cairin

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024