www gacor slot net

slot depo 25 bonus 25 to kecil 451Jutaan kata 988145Orang-orang telah membaca serialisasi

《www gacor slot net》

WNI di Jepang mulai mencoblos lewat pos******

Tokyo (ANTARA) - Peserta pemilihan umum warga negara Indonesia (WNI) di Jepang mulai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2024.

Salah satu pemilih, Zahra Rabbiradlia kepada Antara saat dihubungi di Tokyo, Minggu mengatakan sudah mencoblos, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif.

Pemilu 2024 merupakan kali pertama bagi diaspora yang berdomisili di Yokohama itu menggunakan hak pilih di luar negeri.

“Pasti dari vibes-nya beda, sudah pasti kalau di Jepang enggak terlalu ramai. Tapi, karena Pemilu kali ini ada keinginan buat riset sana-sini, jadi literasi politik aku betterdari sebelumnya,” katanya.

Dia mengaku telah mempelajari para kandidat baik di level presidensial maupun legislatif dari berbagai sumber, terutama media sosial.

“Banyaknya konten edukasi politik di medsos itu kebantubanget. Jadi, aku terbuka isu-isu politik dan mana capres yang aku pilih,” katanya.

Zahra juga mengaku tidak melewatkan siaran langsung debat capres dan cawapres melalui internet kendati tayang lebih malam karena perbedaan dua jam lebih awal di Jepang.

Menurut dia, karakter pemilih saat ini, yang sebagian besar kaum muda, semakin ingin tahu akan gagasan para kontestan pemilu yang akan menentukan masa depan Indonesia lima tahun ke depan.

“Kalau di 2019 itu ada isu agama, aku malas mengikutinya. Kalau sekarang strateginya menyasar kaum muda lewat live TikTok meskipun ada yang gimmick, joget-joget, gagasannya tetap dijual,” katanya.

Zahra memilih menggunakan hak suara melalui pos karena faktor jarak serta harus mengurus ketiga buah hatinya.

Ia merasa sudah mantap menentukan pilihan dan mengajak para WNI di Negeri Sakura yang belum menggunakan hak suara untuk mencoblos sesuai hati nurani melalui pos maupun tempat pemungutan suara (TPS).

“Suara kita begitu berpengaruh. Jangan sampai hilang dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempermainkan suara kita,” katanya.

Berbeda dengan Zahra, Aisar yang pernah mengalami Pemilu di Jepang sebelumnya mengaku tahun ini tensi serta gesekan tidak terlalu tinggi karena terdapat tiga pasangan capres-cawapres ketimbang hanya dua di Pemilu 2019.

“Tahun ini kayaknya adem-adem aja ya, karena paslonnya ada tiga. Beda dengan sebelumnya hanya ada dua, itu sempat ‘panas’,” ujarnya.

Di Pemilu 2019, WNI yang bermukim di Tokyo itu memilih lewat TPS. Namun, pada tahun ini ia memilih lewat pos karena alasan kepraktisan.

“Ya, saya sudah mencoblos. Kalau capres gampang ya, pilihannya cuma tiga. Yang pileg ini banyak banget dan surat suaranya besar. Saran saya buat yang memilih di TPS, cari tahu dulu khawatir bingung pas buka di bilik suara,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada sesama pemilih WNI untuk tidak golput.

Senada, Dian Bulan, juga memilih melalui pos karena lebih efisien ketimbang datang ke TPS.

“Dulu saya pernah nyoblos di TPS saat menjadi panitia PPLN Osaka. Saat ini saya memilih lewat pos. Surat suara sudah diterima. Insya Allah dalam minggu ini saya mencoblos,” katanya sambil menambahkan bahwa ia akan memilih kandidat sesuai kesamaan visi-misi.

“Kalau partai saya dari dulu pilihannya tidak pernah berubah,” katanya.

Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), periode pencoblosan lewat pos mulai 5-14 Februari 2024.

Di Jepang, pemilihan di TPS dilaksanakan pada Minggu, 11 Februari 2024. Namun, untuk penghitungan suara serentak pada 14-15 Februari 2024.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, total terdapat 29.434 pemilih, 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan, smentara itu, pemilih yang akan mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, 26.587 pemilih lewat pos.

Terkait pengawalan proses Pemilu 2024 serta pengawasan, baik PPLN Tokyo maupun Panwaslu Tokyo belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Bawaslu mengimbau 60 titik Panwaslu LN untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman dan tanpa adanya kecurangan.

Panwaslu LN diminta untuk mewaspadai adanya kemungkinan pemilih yang menggunakan hak suaranya dua kali karena pemungutan suara dilakukan lebih awal.

Baca juga: PPLN Tokyo buka tiga TPS pada Pemilu 2024
Baca juga: PPLN Tokyo tetapkan 29.434 pemilih pada Pemilu 2024
Baca juga: DPSHP baru 25 persen, Dubes Heri imbau WNI pastikan hak pilih Pemilu

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Label：bos slot、buku 100 tafsir mimpi、pinjol pencairan besar

Terkait：pola slot mahjong ways 2、pinjam uang di indodana、erek 53、slot jam malam、168 bet slot、rtp merdeka777、sor777、erek erek mimpi potong rambut、cara mengatasi pinjol、turbo slot 888

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：gas4d（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04

Daftar bab terbaru

situs judi slot terlengkap dan terpercaya

cara dapat uang di heat up

slot org

mantap slot link alternatif

playbok88

game slot yang paling mudah menang

aigo axis gratis

cara pinjam uang di bank bsi

playngo demo

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

gen777

Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada******

Tidak ada. Situasi (sekarang) biasa-biasa saja

Bandung (ANTARA) - Menteri Perekonomian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto tepis kabar soal mundurnya 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada. Situasi (sekarang) biasa-biasa saja," kata Airlangga Hartarto saat ditemui dalam acara konsolidasi kader Partai Golkar di Bandung, Jawa Barat, Jumat malam.

Menurutnya, berita yang awalnya diembuskan oleh ekonom senior INDEF Faisal Basri itu tidaklah benar. Dirinya lebih tahu hal ini karena kedekatan-nya dengan hampir semua menteri di kabinet itu.

“Hampir semua menteri kabinet berkawan sama saya. Jadi, saya tahu semuanya," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Isu menteri mundur dihembuskan untuk goyang pemerintahan

Baca juga: Sri Mulyani jawab isu dirinya mundur dari Kabinet Jokowi

Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur

Sementara itu, pernyataan soal mundurnya 15 menteri di Kabunet Indonesia Maju dicetuskan oleh ekonom senior INDEF Faisal Basri kemarin. Menurutnya, selain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, ada sejumlah nama lainnya yang juga akan mundur di kabinet tersebut.

Menurut Faisal, menteri dari kalangan teknokrat siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat penjelajah waktu

qq slots

PHRI Bali ingin spa tak masuk hiburan meski pajak 40 persen ditunda******

Badung (ANTARA) - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mengatakan tetap memperjuangkan agar status spa/mandi uap tidak masuk dalam kategori hiburan meskipun pada Rabu (17/1) lalu Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan sudah menyampaikan agar dilakukan penundaan penerapan pajak 40-75 persen itu.

“Tetap diperjuangkan, itu kan penundaan untuk 40 persen, sementara dua hal yang substansial bagi kami adalah kedudukan spa yang disebut bagian hiburan dan kenaikan pajak hiburan itu sendiri, itu dua yang diperjuangkan,” kata Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati di Badung, Sabtu.

Cok Ace, sapaannya, mengaku senang ketika dukungan dari pemerintah pusat masuk, namun ia tak dapat membendung semangat pengusaha spa yang mengajukan judicial review terkait Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 itu ke Mahkamah Konstitusi.

PHRI Bali yang menjadi induk dari Bali Spa and Wellness Association (BSWA) merasa jika nantinya pajak 40 persen diberlakukan maka pengusaha spa tidak akan mendapat keuntungan.

Dengan margin 25-35 persen saja menurutnya sudah paling tinggi, sementara jika dihadapkan dengan 40 persen maka tidak ada keuntungan yang bisa diperoleh pengusaha.

Maka dari itu, di samping dukungan Menkomarves Luhut Binsar terkait penundaan penerapan pajak, PHRI Bali tetap ingin MK meninjau undang-undang tersebut, termasuk demi pengusaha hiburan di luar spa yang baru bangkit.

Selain itu, posisi spa/mandi uap dalam kategori hiburan perlu dipertanyakan, lantaran dalam peraturan yang diatur Kemenparekraf menyebutkan bahwa spa bukan kelompok hiburan dalam kepariwisataan.

Sejauh ini di Bali baru Kabupaten Badung yang berani mengambil tindakan dengan secara resmi menunda penerapan pajak spa 40 persen dengan menetapkan kembali di angka 15 persen.

Ketua PHRI Bali yang merupakan Wakil Gubernur Bali 2018-2023 ini berharap kabupaten/kota lainnya segera menyusul, lantaran ada klausul bahwa kepala daerah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan sepakat untuk menunda penerapan kenaikan pajak barang jasa tertentu (PBJT), agar tidak merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

"Jadi kita mau tunda saja dulu pelaksanaannya karena itu dari Komisi XI kan sebenarnya, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu. Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu berencana diskusi dengan pelaku usaha soal pajak hiburan
Baca juga: PHRI Bali nilai pajak usaha spa idealnya 15 persen
Baca juga: Pengusaha spa di Bali ajukan uji materi terkait tarif pajak

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Keberuntungan membakar langit

situs paling gacor 2023

Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md meyakini penertiban birokrat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.

Menurut dia penerapan aturan saja tidak cukup, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pimpinan tertinggi, karena pemegang jabatan tertinggi tersebut yang akan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para birokrat dan aparat penegak hukum tersebut.

"Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan, siapa pimpinan penegak hukum itu," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan aturan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada oknum yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.

"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," tuturnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Baca juga: Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim

Pewarta: Fianda Sofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Hantu yang Kacau

yoi4d rtp

Kalah dramatis dari Bahrain, Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023******

Bahrain memastikan kemenangan 1-0 berkat sepakan kaki kiri Ali Madan pada masa injury time.

Jakarta (ANTARA) - Timnas Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah menelan kekalahan dramatis 0-1 dari Bahrain pada pertandingan kedua Grup E, di Stadion Jassim bin Hamad, Qatar, Sabtu malam (20/1) WIB. Gol kemenangan Bahrain dicetak oleh Ali Madan menjelang akhir pertandingan. Bahrain menguasai jalannya pertandingan dan terus menyerang Malaysia, tetapi serangan Bahrain masih belum terlalu mengancam gawang Malaysia. Namun, dari sekian upaya itu hanya tiga yang tepat sasaran ke gawang Malaysia. Sebaliknya, Malaysia yang bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik.
Pada menit ke-90, Malaysia mendapatkan kans bagus lewat sepakan voli Matthew Davies. Sayang, sepakan pemain kelahiran Australia itu masih sedikit melambung di atas mistar. Bahrain merespons dengan peluang emas Ali Hasan Isa. Skor 0-0 bertahan karena tembakan jarak dekat Ali Hasan bisa diamankan secara sempurna oleh kiper Malaysia Syihan Hazmi. Bahrain memastikan kemenangan 1-0 berkat sepakan kaki kiri Ali Madan pada masa injury time. Gol itu berawal dari situasi sepak pojok. Berkat hasil ini, Malaysia belum meraih satu angka pun di Piala Asia 2023, usai sebelumnya juga kalah 0-4 dari Yordania. Tim Harimau Malaya kini duduk di dasar Grup E Piala Asia 2023 dengan nol poin. Dengan demikian, Malaysia dipastikan telah tersingkir. Poin maksimal yang bisa dikumpulkan Malaysia dalam laga tersisa adalah tiga. Bila menang, mereka bisa menyamai torehan angka Bahrain yang pada partai terakhir akan berhadapan dengan Yordania. Namun, acuan pertama pemeringkatan untuk Piala Asia 2023 apabila ada dua tim atau lebih berpoin serupa adalah rekor head-to-head. Dalam hal ini, Malaysia kalah head to head dari Bahrain.
Baca juga: Erick puas dengan kemenangan perdana Indonesia di Piala Asia 2023
Baca juga: Hokky optimistis bisa tampil lebih baik saat hadapi Jepang

Penginapan Tiantian Perkotaan

mbak4d demo

KPK siapkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mempersiapkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej, sebagai tindak lanjut atas putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penetapan status tersangka oleh KPK terhadap yang bersangkutan.

"Kami masih terus melakukan analisis untuk siapkan sprindik barunya," kata Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Ali Fikri juga sebagai tanggapan atas pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mendorong KPK kembali menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

"KPK sependapat dengan hal tersebut, bahwa secara substansi hukum, putusan praperadilan yang menguji aspek formil, tidak menggugurkan materi penyidikannya," ujarnya.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga mengatakan KPK memandang masukan ICW sangat berarti sebagai bentuk peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dia pun mengatakan KPK akan segera menyampaikan perkembangan perkara dugaan korupsi tersebut, sekaligus mengajak masyarakat untuk terus mengawal proses penanganan perkara nantinya.

"Hal ini untuk memastikan agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif dan tidak pandang bulu," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan, penetapan Helmut Hermawan sebagai tersangka penyuapan terhadap mantan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej oleh KPK, tidak sah karena tidak memenuhi dua alat bukti yang sah.

"Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian dan menyatakan penetapan tersangka atas pemohon yang dilakukan oleh termohon tidak sah," kata Hakim Tunggal PN Jaksel Tumpanuli Marbun di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa (27/2).

Untuk itu, Hakim berpandangan yang sama sehingga apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK dengan menetapkan termohon sebagai tersangka juga tidak mempunyai kekuatan hukum.

"Perkara ini tidak berdiri sendiri dan berpasangan dengan pemberi dan penerima, maka perlakuan penerapan hukum tidak membeda-bedakannya," tuturnya.

Sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga memutuskan penetapan tersangka atas eks Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah.

Hal itu diputuskan oleh hakim tunggal Estiono dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi Eddy, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Baca juga: KPK geledah tiga Rutan-nya dan sita alat bukti terkait pungli
Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Jingfangnian

win slot gacor

Polisi ungkap penipuan seleksi calon ASN di Kemenkumham dan Kemenag******

Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N

Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap kasus penipuan seleksi calon aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kementerian Agama (Kemenag) setempat dengan menangkap empat orang tersangka. "Empat orang tersangka tersebut adalah YH, FS, M dan N," kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Pitter Yanottama di Surabaya, Jumat.
Pitter menyampaikan kasus tersebut terungkap setelah adanya laporan polisi atas nama korban Ridwan pada bulan Maret 2023. Dalam kasus ini dibagi tiga gelombang penipuan terhadap beberapa korban yang dilakukan oleh para tersangka. "Gelombang pertama ada 20 korban ikut seleksi menjadi ASN di Kemenkumham. Namun hasil seleksi-nya gagal, lalu muncul tersangka YH yang kenal dengan korban menjanjikan korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan 20 orang yang gagal itu melalui formasi susulan," ungkapnya. Atas bujuk rayu tersangka YH, para korban akhirnya tergiur dan mengikuti apa yang di inginkan tersangka dengan cara meminta sejumlah uang agar bisa meloloskan mereka menjadi ASN di Kemenkumham.

Baca juga: 12.448 peserta ikuti seleksi kompetensi dasar Kemenkumham

Baca juga: 81.607 calon ASN Kemenag lolos seleksi administrasi "Total uang yang diberikan puluhan korban kepada tersangka sebanyak Rp1,384 miliar. Namun, setelah uang diberikan ternyata tidak juga meloloskan puluhan korban tersebut menjadi ASN," ucapnya. Kemudian tersangka YH mengenalkan tersangka FS dan tersangka N kepada para korban dengan menjanjikan bahwa kedua tersangka memiliki akses yang luas dan kuat di Badan Kepegawaian Nasional (BKN), bahkan sanggup memasukkan masyarakat yang ingin menjadi ASN di tingkat pusat maupun kabupaten/kota. "Atas bujuk rayu tersebut korban tergiur dan setuju yang menganggap ketiga tersangka yang meyakinkan korban itu sanggup meloloskan menjadi ASN," ujar dia. Pada gelombang kedua ini FS menerima uang Rp3,25 miliar untuk meloloskan korban sebanyak 62 orang menjadi ASN di beberapa pemerintahan baik di tingkat pusat maupun kabupaten atau kota. "Setelah itu korban tidak pernah mendapatkan informasi kelulusan menjadi ASN. Kemudian tersangka FS dan N kembali meyakinkan korban sampai kemudian membuat NIK palsu atas nama dua orang seolah-olah di pusat nomor NIK sudah muncul. Atas dasar itu korban percaya dan tidak mengejar tersangka," ujarnya. Selanjutnya, para tersangka melakukan penipuan gelombang ketiga. Saat itu tersangka FH, FS dan N mengenalkan kepada tersangka M kepada korban dengan dalih bahwa yang bersangkutan mempunyai akses di Kementerian Agama. "Atas bujuk rayu itu korban di gelombang ketiga ini tertipu dan memberikan uang Rp4,1 miliar kepada tersangka M dengan keinginan agar 21 orang menjadi ASN di kementerian agama," ujarnya. "Sehingga total Rp7,4 miliar yang sudah diberikan korban kepada empat tersangka dan hasil tidak ada satupun masyarakat yang menjadi ASN," katanya. Atas perbuatannya, empat tersangka dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP Juncto Pasal 55 KUHP dengan pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

《www gacor slot net》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kredit hp bunga 0Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《www gacor slot net》bab terbaru。