daget77 slot

Jiuhuang Yantianlu

pinjaman online tercepat dan terpercaya

Longsor putus akses lintas Sulawesi di Gorontalo Utara******

Hingga saat ini material longsor belum berhasil dibersihkan sehingga menyebabkan ratusan kendaraan antre di titik longsor

Gorontalo (ANTARA) - Bencana tanah longsor memutus akses jalan lintas Sulawesi di bagian barat Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo pada Jumat (1/3) malam.

"Hingga saat ini material longsor belum berhasil dibersihkan sehingga menyebabkan ratusan kendaraan antre di titik longsor di Desa Kasia, Desa Mebongo dan Desa Puncak Mandiri Kecamatan Sumalata. Longsor terparah terjadi di Dusun Mata Putih Desa Mebongo," kata Kepala Desa Kasia Andri Usu.

Menurutnya situasi terkini terus dilaporkan ke pimpinan tertinggi untuk percepatan penanganan, karena pembersihan material longsor sementara dikerjakan secara manual oleh warga di tiga desa ini meski hujan terus mengguyur wilayah tersebut.

Motor sudah dapat melintas meski harus diangkat oleh warga. Termasuk mobil ambulans yang mengangkut mayat menuju Kecamatan Biau.

Terpaksa kata Andri, mayat harus dipindahkan ke mobil penjemput agar bisa melintas.

"Kami berharap penanganan dapat dipercepat mengingat akses jalan ini terputus sejak Jumat dini hari. Kondisi ini sempat sulit kami laporkan sebab jaringan telekomunikasi putus total dan baru kembali aktif pada Jumat sore sekitar pukul 13:00 WITA," katanya.

Baca juga: Jalur Majene yang tertimbun longsor sudah dapat dilalui

Baca juga: Longsor tinggi 25 meter tutup akses lintas Sulawesi di Gorontalo Utara

Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe dihubungi melalui telefon mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak Balai Jalan untuk mendatangkan bantuan alat berat.

Ada satu unit alat berat milik seorang kontraktor di lokasi longsor namun terkendala tidak adanya mobil pengangkut (tronton) sehingga tidak dapat digunakan.

"Kami terus mengupayakan alat berat mengingat ada lima titik longsor di kecamatan ini, seluruhnya di kawasan perbukitan sehingga memerlukan alat pengangkut untuk alat berat," katanya.

Pihak Balai Jalan menginformasikan kata Sila, dua unit alat berat sementara bergerak dari wilayah Kota Gorontalo dan Paguyaman Kabupaten Gorontalo.

"Kita berdoa agar alat berat tersebut segera tiba di lokasi untuk membersihkan longsor khususnya memindahkan bebatuan besar yang menutup badan jalan," imbuhnya.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

pengamat dunia

gacor slot138 link alternatif

Abis Gajian Saatnya Belanja Kebutuhan Rumah di Transmart Full Day Sale******

Jakarta, CNN Indonesia--

Gajian sudah cair nih Bun, sudah beli stok kebutuhan harian rumah tangga belum? Kalau belum, belanjanya di Transmart aja! Soalnya hari ini ada Transmart Full Day Sale Minggu (28/1).

Berbagai barang kebutuhan harian rumah tangga diskon hingga 20 persen, seperti bumbu masak, minuman, sampai sabun mandi.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja 20 Persen di Transmart Setiap Hari

• Cap Panda grass jelly/liang tea/cincau selasih 310 ml harga normal Rp7.500, harga diskon jadi Rp5.000.
• Frestea jasmine atau apple 1,5 L harga normal Rp16.900, harga diskon Rp11.200.
• ABC sardines 155 gr harga normal Rp12.600, harga diskon Rp9.520.
• ABC sambal 335 ml harga normal Rp18.700, harga diskon Rp13.200.
• ABC kecap manis refill 685 gr harga normal Rp23.900, harga diskon Rp17.520.
• Nuvo liquid soap 450 ml harga normal Rp18.100, harga diskon Rp11.840 (harga khusus Pulau Jawa dan Bali)

Bunda-bunda kalau belum punya Allo Bank, langsung unduh aja di App Store atau Google Play Store. Kemudian, buat akun dan upgrade ke Allo Prime.

Begitu juga dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah, Bunda bisa langsung melakukan pengajuan instan di gerai.

Gimana, mudah dan menguntungkan bukan? Yuk segera kunjungi Transmart terdekat dan jangan belanja semua produknya supaya tidak terlewatkan Full Day Sale-nya!

(avd/fef)

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

ligaciputra88

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Setan Besar dari Sekte Abadi

situs judi paling gacor

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dunia pedang pertama

klik388

Tesla Kehilangan Rp1.266 T dalam Sehari Imbas Saham Anjlok******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tesla (TSLA) kehilangan nilai pasar sekitar US miliar atau Rp1.266,07 triliun (asumsi kurs Rp15.826 per dolar AS) akibat sahamanjlok lebih dari 12 persen pada perdagangan, Kamis (25/1).

Mengutip Reuters, Jumat (26/1), kondisi ini dikarenakan Pendiri Tesla Elon Musk mengungkapkan bahwa penjualan akan melambat pada tahun ini, meskipun harga mobilnya telah dipangkas lebih murah dari sebelumnya.

Pada Rabu (24/1), Musk berkomentar pertumbuhan akan sangat lebih rendah karena Tesla berfokus pada kendaraan listrik generasi berikutnya yang lebih murah dan akan dibuat di pabrik di Texas pada paruh kedua 2025. Mobil generasi baru ini diperkirakan akan memicu lonjakan pengiriman berikutnya.

Saham Tesla mengalami persentase kerugian intraday paling tajam dalam lebih dari setahun, dengan nilai pasar sebesar US miliar hilang. Hal ini membuat kapitalisasi pasarnya pada bulan tersebut menjadi sekitar US0 miliar.

"Berita utama Tesla pada dasarnya berubah dari buruk menjadi lebih buruk," kata analis TD Cowen. Ia juga mencatat bahwa pendapatan dan laba kuartal keempat Tesla akan di bawah ekspektasi.

Saham pembuat EV lainnya juga turun, dengan Rivian Automotive Inc (RIVN.O), Lucid Group (LCID.O) dan Fisker (FSR.N) turun antara 4,7 persen dan 8,8 persen.

Industri kendaraan listrik telah bergulat dengan perlambatan permintaan selama lebih dari setahun dan pemotongan harga oleh Tesla kemungkinan akan memperburuk tekanan pada perusahaan rintisan dan produsen mobil seperti Ford (F.N).

Beberapa analis mengatakan jika penjualan dan margin Tesla semakin melemah ia akan masuk kelompok mobil pada umumnya.

"Tesla semakin terlihat seperti perusahaan otomotif tradisional," kata Analis Bernstein, Toni Sacconaghi.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Bisikan Penyihir

miyaqq

Ribuan pemuda lakukan aksi penolakan hak angket di DPR/DPD/MPR RI******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek dan Pemuda Indonesia Center (PIC) menggelar aksi penolakan penggunaan hak angket dan penolakan pemakzulan Presiden Joko Widodo di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Aksi damai tersebut sempat mendapat kecaman dari massa lainnya yang juga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan berbeda. Meski begitu, situasi tetap kondusif karena aksi tersebut dibatasi oleh barikade aparat Kepolisian bersenjata tameng.

"Seluruh pelajar Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita lihat di sini (depan Gedung DPR RI)," kata Ketua Gerakan Pelajar Solid, Abdul Fakih Ramadani kepada wartawan.

Mereka menyatakan menolak penggunaan hak angket oleh DPR RI. "Kita pelajar dan gerakan aliansi mahasiswa di sini menolak hak angket dan pemakzulan presiden," katanya.

Kelompok pelajar dan mahasiswa tersebut menolak pemakzulan presiden karena dinilai sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Dalam rangka mengamankan aksi yang digelar di depan gedung DPR/DPD/MPR RI, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 2.590 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Baca juga: Siti Zuhro: Hak angket bisa jadi ajang semua kubu buktikan kecurangan
Baca juga: Hak angket hanya membuktikan DPR bekerja untuk rakyat

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024