168 slot gacor 607Jutaan kata 655694Orang-orang telah membaca serialisasi
《angka jitu toto》
Peritel soal Utang Minyak Goreng: Gugat Pemerintah Langkah Terakhir******
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.
"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).
Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.
Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.
"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.
Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.
"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.
Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.
[Gambas:Video CNN]
Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.
"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).
Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.
Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.
Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.
Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.
Lihat Juga :ANALISISUntung Rugi RI 'Cerai' dengan Dolar AS dan 'Kawin' dengan Yuan |
Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.
"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.
John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.
"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.
Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.
Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.
Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.
[Gambas:Video CNN]
Label:macan177、mission slot、sbobet88
Terkait:sawer138、situs gacor pagi ini、bayar tiket pesawat pakai kredivo、marettoto、warkop4d、slot tergacor、pinjol terdaftar ojk terbaru 2022、gacor judi slot、account slot、75 di erek erek
bab terbaru:rasqq(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Tokopedia resmi menaikkan biaya jasa aplikasi dari Rp1.000 menjadi Rp3.000 per transaksi Selasa (2/5) ini. Para pengguna platform lantas ramai-ramai melayangkan protes kepada akun resmi @TokopediaCare di Twitter, yang memang melayani pertanyaan dan keluhan pengguna.
Beberapa pengguna mengeluh tidak jadi bertransaksi jual-beli setelah melihat total nominal yang harus dibayarkan lebih besar akibat kenaikan tersebut.
"Hai Kak, mulai 2 Mei 2023, terdapat penyesuaian nominal biaya jasa aplikasi dari sebelumnya Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk transaksi di bawah Rp1 juta rupiah, dan Rp3.000 untuk transaksi di atas Rp1 juta," tulis akun @TokopediaCare menjawab keluhan pengguna, Selasa (2/5).
Berdasarkan website Tokopedia, biaya jasa aplikasi merupakan biaya penggunaan pada situs atau aplikasi Tokopedia untuk tujuan pemeliharaan sistem dan peningkatan kualitas layanan.
[Gambas:Twitter]
Pengguna dikenakan biaya dengan besaran sesuai dengan nilai transaksi sebagai berikut:
- Transaksi Rp1 sampai dengan Rp1.000.000 akan dikenakan biaya Rp2.000
- Transaksi di atas Rp1.000.001 akan dikenakan biaya Rp3.000
[Gambas:Video CNN]
(pta/agt)Harga sejumlah aset kripto kompak berguguran pada akhir pekan ini dipimpin oleh solana.
Mengutip coinmarketcap.com, harga solana melemah 1,51 persen dalam 24 jam terakhir ke level US,91 per keping. Selama sepekan, solana sudah melemah 1,76 persen.
Mengekor solana ada polygon yang melemah 1,48 persen. Kini, polygon dibanderol di harga USBPS: Masih Ada 7,99 Juta Pengangguran di Indonesia******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta pengangguranper Februari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 5,45 persen dari sebanyak 146,62 juta orang angkatan kerja.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2023 ini turun dari data Agustus 2022 yang sebanyak 8,42 juta orang atau 5,86 persen.
"Dari 7,99 juta atau 5,45 persen yang menganggur, ini turun. Jadi pertumbuhan ekonomi memberikan dampak positif ke tingkat pengangguran terbuka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).
Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.
Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di pedesaan hanya 3,42 persen.
Secara rinci, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia sebanyak 211,59 juta orang per Februari 2023. Dari jumlah tersebut, 146,62 juta orang masuk dalam angkatan kerja dan 64,97 juta orang bukan angkatan kerja.
Dari 146,62 juta angkatan kerja tersebut, sebanyak 7,99 juta orang pengangguran dan 138,63 juta orang bekerja. Untuk orang yang bekerja terdiri dari 92,16 juta orang pekerja penuh, 36,88 juta orang pekerja paruh waktu, dan 9,59 juta orang setengah pengangguran.
[Gambas:Video CNN]
Untuk cardano, pelemahan mencapai 0,13 persen. Selama sepekan cardano sudah melemah 4,11 persen. Sementara itu untuk BNB dan ethereum, pelemahan masing-masingnya mencapai 0,25 persen dan 0,33 persen.
Meski demikian ada juga kripto yang berhasil menguat. Bitcoin misalnya, di tengah pelemahan yang menimpa sejumlah kripto papan atas, mereka masih bisa menguat 0,44 persen dalam 24 jam terakhir.
Kripto saat ini masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.
Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.
[Gambas:Video CNN]
Manajemen Hotel Dharmawangsa membantah pihaknya menjual hotel bintang lima tersebut melalui sebuah marketplacedengan harga Rp2 triliun.
"Tidak benar dan kami tidak pernah dimintakan klarifikasi sebelumnya," kata Plt General Manager The Dharmawangsa Jakarta, Angga Karamoy kepada CNNINdonesia.com, Kamis (4/5) malam.
Lihat Juga :![]() |
Sebelumnya, iklan penjualan Hotel Dharmawangsa terpampang di situs jual beli properti Rumah123 oleh akun bernama Hendri Sia Oei, yang sudah aktif di platformtersebut sejak 9 bulan lalu.
"For sale Hotel Dharmawangsa, The Dharmawangsa Hotel. Jalan Brawijaya Nomor 26 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan," tulis deskripsi iklan tersebut, dikutip Kamis (4/5).
Lihat Juga :![]() |
Lebih lanjut, penjual merinci luas tanah hotel 7.995 meter dengan luas bangunan 24.148 meter. Ada 100 kamar dengan 20 unit suite roomsberbekal sertifikat hak guna bangunan (SHGB) 2041.
Ada empat skema pembelian yang ditawarkan, yakni Letter of Intent (LOI) atau Surat Pengakuan Hak (SPH), bukti dana, bertemu langsung dengan pemilik, atau melalui notaris.
Iklan penjualan Hotel Dharmawangsa secara online ini bukan kali pertama dilakukan. Pada Agustus 2022, iklan serupa muncul di situs jual beli Lamudi dengan harga yang dipatok Rp3 triliun.
"Akomodasi mewah dan pelayanan 24 jam dan berbagai fasilitas hiburan, kamar luas dan elegan, kamar mandi marmer, ruang kerja, balkon menghadap ke taman. Berjemur dan santai di sekitar kolam renang, Clubs Bimasena, pusat olahraga dan kebugaran Jacuzzi, lapangan tenis dan squash, lounge dan bar," tulis penggalan iklan tersebut.
Selain harganya yang lebih mahal, tahun lalu skema pembayaran yang ditawarkan hanya SPH dan bukti dana. Pemasang iklan penjualan Hotel Dharmawangsa di Lamudi bernama Agus Mulyono.
(tim/fra)Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum bila utangRp344 miliar terkait pengadaan minyak gorengtak kunjung dibayar dalam 3 bulan ke depan.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan ultimatum tersebut merupakan langkah terakhir yang disiapkan peritel. Meski begitu, Roy menghindari upaya hukum ini.
"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," katanya di Kemendag, Kamis (4/5).
Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama,mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.
Kedua,memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.
"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," tutur Roy.
Di lain sisi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berdalih pihaknya tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang Rp344 miliar tersebut kepada Aprindo. Ia mengatakan utang itu seharusnya dibayar Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Menurutnya, BPDPKS mau membayar utang tersebut, tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.
"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" ujar Zulhas di kantornya.
Oleh karena itu, Kemendag sedang meminta pendapat Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait sengketa ini. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.
[Gambas:Video CNN]
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.
"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).
Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.
Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.
Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.
Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.
Lihat Juga :ANALISISUntung Rugi RI 'Cerai' dengan Dolar AS dan 'Kawin' dengan Yuan |
Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.
"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.
John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.
"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.
Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.
Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.
Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.
[Gambas:Video CNN]
《angka jitu toto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor 24 jamHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《angka jitu toto》bab terbaru。