kumpulan situs pagcor

Artis pakaian wanita

Belanja di Transmart Pakai Allo Paylater Bayarnya Bisa Belakangan******

Mau belanja tapi khawatir uang bulanannya enggak cukup? Tidak perlu khawatir kalau belanjanya di Transmart.

Soalnya di Transmart, kamu bisa belanja sekarang, bayarnya nanti dengan menggunakan Allo Paylater.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank dan Bank Mega Dobel Diskonnya

Selain itu, bayar belanja di Transmart pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah bisa dapat diskon tambahan sebesar 20 persen, loh.

Diskon tambahan ini bisa didapat jika belanja di pesta diskon seharian Transmart Full Day Sale yang digelar pada hari ini, Minggu (8/10).

Transmart Full Day Sale berlangsung selama satu hari, mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di semua gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Nah, kalau belanja pas Transmart Full Day Sale, dijamin transaksi belanjanya akan lebih hemat dari hari biasa. Soalnya, Transmart tebar banyak diskon seharian.

Diskonnya berlaku untuk aneka produk, mulai dari pangan segar, kebutuhan rumah tangga, fesyen, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Wah, semakin hemat deh! Makanya, jangan lupa mampir ke gerai Transmart terdekat untuk belanja di Full Day Sale pakai Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah ya!

Di Tiga Kerajaan

Curiga Ada Permainan Swasta di Balik Masalah Pasokan******

Pembelian berasdi toko riteldibatasi maksimal 10 kg per hari. Pembatasan dilakukan sejak awal September.

"Dibatasi karena kan stoknya sedikit, ada El Nino itu kan. Stoknya tipis sekarang, jadi dibatasi. Kalau sudah banyak lagi pasti tidak dibatasi," sambungnya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengantispasi aksi panic buying yang terjadi akibat mahalnya harga beras belakangan ini akibat imbas El Nino.

Akan tetapi, Roy berjanji pembatasan pembelian beras tak permanen. Peritel akan mencabut batas maksimal pembelian beras jika stok sudah melimpah, termasuk melalui pasokan dari impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya saat dikonfirmasi.

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono menilai langkah ritel membatasi pembelian beras menunjukkan pasokan beras kian terbatas. Ia yakin akar masalah sengkarut beras tak berubah, yakni terbatasnya produksi domestik.

Hal itu membuat Bulog tidak optimal menyerap beras dalam negeri untuk menjaga cadangan beras pemerintah (CBP).

Yusuf mendesak pemerintah serius mengatasi permasalahan ini. Terlebih, ia melihat harga beras naik konsisten sejak Agustus 2022-Agustus 2023.

Menurutnya, kenaikan itu menjadi pertanda masalah struktural beras yang serius.

"Pola kenaikan harga beras dalam setahun terakhir ini mengkhawatirkan karena tidak terdapat tendensi harga turun meski pemerintah telah mengimpor beras 500 ribu ton sejak akhir 2022," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Infografis harga beras kian mahal. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani).

"Kemudian kita melalui panen raya dari Maret 2023-Juni 2023 dan tidak turun juga (harga beras) meski pemerintah di tahun ini telah menetapkan impor beras 2 juta ton dan cadangan beras Bulog kini telah di kisaran 1,5 juta ton," imbuh Yusuf.

Menurutnya, kenaikan harga beras yang liar bisa merambat ke pangan lain. Terlebih masih ada ancaman El Nino.

Jika dibiarkan katanya, gejolak harga pangan ini akan merembet ke inflasi Indonesia yang berpotensi terdorong ke kisaran 4 persen.

Bohong data pemerintah

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mempertanyakan keabsahan data pemerintah soal stok beras saat ini, termasuk hasil impor. Pasalnya, ia meyakini pembatasan pembelian beras di toko ritel jadi bukti kelangkaan.

Ia menyebut kelangkaan beras sudah terjadi sejak tahun lalu karena produksi nasional turun. Penurunan diperparah banyaknya gagal panen di awal 2023 ini.

Di tengah kegagalan itu katanya, solusi pemerintah hanya impor dan impor.

Syaiful menyebut impor kali ini tidak mudah karena para negara eksportir beras membatasi diri dan bahkan menutup ekspor. Pada akhirnya, ketersediaan beras nasional di ujung tanduk karena defisitnya cukup serius.

Meskipun pemerintah mengklaim stok beras di Bulog ada 1,6 juta ton dan dalam perjalanan 400 ribu ton, Syaiful menilai jumlah tersebut tidak akan menutupi kelangkaan beras di pasar. Harga beras tidak akan turun karena defisit kebutuhan nasional terlalu dalam.

"Kondisi ini terbukti karena pemerintah menetapkan kembali untuk impor 1 juta ton beras di 2024 yang menandakan kondisi belum kembali normal di tahun depan. Pertanyaanya, jika sekarang terjadi pembatasan pembelian beras di ritel, benarkah stok beras impor yang disampaikan pemerintah ada 2 juta ton? Jangan-jangan memang jumlah realisasi impor tidak sebesar yang disampaikan," tuturnya.

"Sampai sekarang India tidak ekspor berasnya, Vietnam dan Thailand hanya kasih sedikit. Terakhir mau impor dari China, itupun masih dipertanyakan," imbuh Syaiful.

Curiga permainan swasta

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian paham pembatasan beras di toko ritel demi mencegah panic buying. Namun, ia menaruh curiga pada swasta yang diduga bermain dalam suplai beras.

Eliza meminta pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu akar masalah lonjakan harga hingga pembatasan ini guna mengetahui apakah masalah itu terjadi karena produksi beras anjlok atau ternyata ada indikasi spekulasi.

Terlebih, ia mendengar ada kabar heboh aksi pembelian gabah dengan harga tinggi oleh korporasi baru-baru ini.

"Hampir 90 persen suplai beras itu dikendalikan oleh swasta, termasuk di dalamnya rumah tangga petani, penggilingan kecil, dan penggilingan besar. Sayang, datanya itu tidak tersedia. Kurang lebih hanya 10 persen saja yang dipegang Bulog, di mana datanya bisa kita telusuri karena di-updateberkala," jelas Eliza.

"Memang perlu dibuat dulu database suplai beras. Selama ini kita cuma tahu produksi gabah di berbagai wilayah, namun belum ada data beras yang dikendalikan swasta per wilayah. Ini yang semestinya diperbaiki dulu. Jika tidak ada basis data yang akurat, sampai kapanpun persoalan beras ini akan terus berulang. Konsumen menjadi korban," kritiknya.

Yusuf Wibisono juga ikut menyoroti titik ini. Menurutnya penurunan kapasitas produksi nasional diperburuk oleh kelemahan tata niaga beras.

Ia melihat ada perubahan besar dalam 5 tahun terakhir. Dalam perubahan ini, jalur distribusi dan pemasaran beras yang dulu dikuasai Bulog serta penggilingan kecil hingga menengah, kini didominasi penggilingan dan pabrik beras besar.

Ia yakin masuknya pemain besar ke jalur distribusi dan pemasaran beras mengubah pasar di hulu. Pada akhirnya, persaingan menguat dengan memperebutkan gabah kering panen (GKP) yang stoknya terbatas.

"Pemain besar yang memiliki jalur pemasaran langsung ke ritel modern dan cenderung memproduksi beras premium berani membeli GKP di tingkat harga yang lebih tinggi dari penggilingan kecil hingga menengah. Jadi, harga beras telah meningkat sejak di tingkat GKP sekaligus menjelaskan mengapa Bulog kesulitan menyerap beras domestik karena tingkat harga GKP jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP)," bebernya.

Belajar dan Berguru dari China

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri

kebangkitan orang mati

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Teratai Hijau

Respons Sampoerna Usai 586 Ha Lahan Disegel KLHK Imbas Karhutla******

PT Sampoerna Agro Tbk merespons penyegelan lahan perusahaan seluas 586 hektare oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) buntut kebakaran hutandan lahan (karhutla).

"Areal perkebunan Sampoerna Agro yang disegel oleh KLHK hanya areal bekas terbakar di Estate Sepucuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan. Sedangkan areal Sampoerna Agro yang lainnya tidak terdampak," kata Head of Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri kepada CNNIndonesia.com, Kamis (5/10).

"Kebakaran tersebut bersumber dari api yang berasal dari luar konsesi perkebunan perseroan sebagai akibat dari angin yang berhembus sangat kencang. Ini menyebabkan api yang berasal dari luar perkebunan perseroan merambat masuk ke dalam areal perkebunan perseroan," sambung Stefanus.

Namun, ia menekankan Sampoerna Agro terus siaga menghadapi dampak El Nino tersebut. Stefanus berjanji mengerahkan segala upaya mengatasi bencana ini.

"Perseroan memiliki standar operasional prosedur (SOP), sistem monitoring, peralatan, dan personel yang ditugaskan khusus untuk penanganan karhutla," tegas Stefanus.

"Di samping itu, perseroan telah menyiapkan mitigasi dalam mengatasi terjadinya kebakaran, seperti water management system dengan menyediakan ketersediaan sumber daya air yang cukup pada musim kemarau serta melakukan optimalisasi peran dari Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)," imbuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengatakan penyegelan lahan seluas 586 hektare milik perusahaan asal Singapura itu dilakukan demi mencegah meluasnya dampak kebakaran. Namun, KLHK bakal menindak tegas penanggung jawab usaha jika terbukti terjadi kesengajaan.

Berdasarkan data KLHK, emiten berkode SGRO itu menguasai Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan tersebut seluas 1.200 hektare. Dengan kata lain, hampir separuh dari HGU milik Sampoerna Agro terbakar.

"Perusahaan yang terbukti lalai atau dengan sengaja membakar hutan dan lahan diancam hukuman penjara maksimal 10 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar, sesuai pasal 108 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," ujar Rasio.

Selain lahan milik PT Sampoerna Agro, KLHK juga menyegel 11 lahan perusahaan lain, seperti PT KS 25 hektare, PT BKI 200 hektare, PT SAM 30 hektare, PT RAJ 1.000 hektare, PT WAJ 1.000 hektare, PT LSI 30 hektare, dan PTPN VII 86 hektare.

Lalu, lahan lain yang disegel berada di Desa Kedaton, Kabupaten OKI, Sumsel seluas 1.200 hektare serta PT SAI 568 hektare. Ada juga lahan milik PT TPR dan PT BHP yang masih dalam perhitungan luasan terbakar.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

UU IKN Baru: Investor Bisa 'Kuasai' Lahan di IKN Sampai 190 Tahun******

DPR bersama dengan pemerintah baru saja menyelesaikan revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Revisi baru disahkan DPR menjadi undang-undang pada Selasa (3/10). Ada beberapa ketentuan baru yang diatur pemerintah dan DPR dalam revisi uu tersebut.

Salah satunya soal hak atas tanah investor di IKN. Hak diatur dalam Pasal 16 A uu tersebut.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Sementara dalam bentuk hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, pelaku usaha atau investor diberikan jangka waktu paling lama 80 tahun dalam satu siklus dan bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama. Jika ditotal, investor bisa menggunakan HGB hingga 160 tahun.

Revisi uu juga mengatur tanah untuk pembangunan di IKN merupakan salah satu jenis tanah yang masuk dalam kategori yang bisa dibebaskan dengan aturan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Otorita IKN dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi UU tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas UU 3/2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kepada peserta rapat.

"Setuju, setuju" jawab anggota dewan yang hadir.

Dasco lalu mengetuk palu tanda pengesahan. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU IKN ini. Fraksi partai yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN.

Partai Demokrat menyetujui dengan catatan, sedangkan PKS menolak.