akun demo gacor77

biksu perang terakhir

Upah Harian Buruh Tani Naik Jadi Rp58.940 per Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal buruh tani nasional sebesar Rp58.946 per hari pada Oktober 2022.

Angka ini naik 0,32 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai Rp58.760 per hari.

Sementara itu, upah riil buruh tani naik sebesar 0,65 persen.

Angka ini naik 1,08 persen dibanding September 2022, yakni Rp92.695 per hari. Sementara itu, upah riil menanjak sebesar 1,19 persen.

Upah nominal buruh atau pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan.

Upah riil buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima.

Sedangkan, upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks harga konsumsi rumah tangga pedesaan.

Sementara itu, upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.

[Gambas:Video CNN]

sebuah surga

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

BPS Pastikan Pasokan Beras di Sulsel Aman Sampai Akhir Tahun******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmemastikan pasokan berasdi provinsi tersebut mencukupi hingga akhir tahun.

BPS memprediksi produksi padi pada tahun ini sebesar 5,34 juta ton GKG. Hal ini karena luas panen di Sulsel pada 2022 diperkirakan meningkat sebanyak 57 ribu hektare atau 5,78 persen, jika dibandingkan luas panen pada 2021 yang hanya sebesar 985 ribu hektare.

"Terjadinya peningkatan luas panen di Sulsel sebesar 57 ribu itu, sehingga produksi padi tahun 2022 ini akan mencapai 5,34 juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebesar 250 ribu ton GKG atau 4,92 persen. Jika dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 5,09 juta ton GKG," kata Kepala BPS Sulsel, Suntono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

"Artinya stok beras kita di Sulsel sampai saat ini masih tercukupi, karena ada tambahan produksi sebesar 4,92 persen," tuturnya.

Lebih lanjut, Suntono mengatakan jika produksi padi dikonversi menjadi beras untuk dikonsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga September 2022 diperkirakan setara dengan 2,42 juta ton beras atau naik sebesar 42 ribu ton atau 1,78 persen periode sebelumnya.

"Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2022 adalah sebesar 0,64 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2022 diperkirakan sekitar 3,06 juta ton, naik 144 ribu ton atau 4,92 persen, dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 2,92 juta ton," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi dunia baru

Harga Emas Antam Melesat Rp8.000 Jadi Rp944 Ribu per Gram******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp944 ribu per gram pada Rabu (2/11). Harga emastercatat naik Rp8.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya yang sebesar Rp936 ribu per gram.

Harga pembelian kembali (buyback) naik lebih tinggi sebesar Rp10 ribu per gram di posisi Rp830 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp522 ribu, 2 gram Rp1,828 juta, 3 gram Rp2,717 juta, 5 gram Rp4,495 juta, 10 gram Rp8,935 juta, 25 gram Rp22,212 juta, dan 50 gram Rp44,345 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Mengikuti, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX juga naik 0,20 persen menjadi US.653 per troy ons dan harga emas di perdagangan spot naik 0,10 persen ke US.649,63 per troy ons pada pagi ini.

Namun, Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas cenderung datar pada perdagangan sepanjang hari ini jelang pertemuan bank sentral AS The Fed malam ini (Kamis dini hari WIB).

"Antisipasi investor terpecah pada kemungkinan The Fed akan sedikit less hawkish atau tidak, walaupun tetap menaikkan suku bunga sebesar 75 bps (basis poin)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.630 per troy ons dan resistance US.660 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

KSPI: Tidak Benar Ada PHK 45 Ribu Buruh Tekstil******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 45 ribu karyawan di industri tekstil sepanjang tahun ini.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/11).

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK.

"Apalagi otomotif, itu berita bohong. Kalau ada berita PHK di otomotif, itu berita bohong," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan PHK tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut. "Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

1.310 Karyawan Waroeng SS Belum Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut Waroeng SS(WSS) yang beberapa lalu sempat viral memotong gaji pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) belum mendaftarkan semua karyawan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Padahal salah satu syarat pekerja bisa menerima mendapat BSU itu sendiri adalah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, selain telah menginstruksikan pencabutan kebijakan pemotongan BSU, Disnakertans DIY juga meminta WSS agar mendaftarkan pekerja mereka jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan Jalu Amanda menambahkan, WSS memiliki sebanyak kurang lebih 3.100 karyawan berdasarkan hasil pendataan pihaknya.

Dari sekian banyak karyawan, hanya 1.790 pekerja saja yang diikutsertakan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih ada sekitar 1.310 yang belum menjadi peserta.

[Gambas:Video CNN]

"(Jumlahnya) sekitar itu, seluruh Indonesia. Tadi sudah disampaikan (WSS) akan didaftarkan," kata Jalu.

Waroeng SS beberapa waktu lalu sempat viral karena memotong gaji pekerja yang menerima BSU dari pemerintah sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Pemotongan diketahui dari surat edaran yang ditandatangani Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono. Dalam surat itu, pemotongan dilakukan demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia.

Buntut dari kebijakan itu, manajemen Waroeng SS akhirnya dipanggil dan diperiksa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY). Usai diperiksa, akhirnya Disnakertrans DIY mengumumkan Waroeng SS bersedia mencabut edaran pemotongan gaji itu.

"Sesuai dengan mekanisme pemeriksaan yang ada di kami, hari ini pihak WSS dan pimpinannya sendiri sudah hadir dan sudah menandatangani berita acara untuk pencabutan surat edaran (pemotongan gaji)," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di kantornya, Kamis (3/11).