link prediksi togel jitu

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Singapura Buka Lowongan Besar******

Singapura membuka lowongan kerja besar-besaran bagitenaga kesehatanIndonesia untuk posisi healthcare assistant (HCA), enrolled nurse (EN) dan registered nurse (RN).

Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Suhartono mengungkapkan lowongan ini tersedia baik di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik Singapura.

"Saat ini, terdapat permintaan riil berupa job order untuk tiga jabatan sektor kesehatan yang akan bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, yakni di Rumah Sakit maupun fasilitas kesehatan milik Singapura. Job order tersebut telah diverifikasi di KBRI Singapura, " ujar Suhartono melalui keterangan tertulis, Selasa (13/12).

Selain itu, belum ada proses rekrutmen yang masif bagi tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di Singapura.

Padahal, Suhartono menyebutkan Singapura membutuhkan kurang lebih 24 ribu tenaga kesehatan hingga 2030. Oleh sebab itu, Negeri Jiran itu harus terbuka terhadap tenaga kesehatan asing.

Ia menilai Singapura memerlukan tenaga kesehatan asing untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di negaranya.

"Hingga saat ini, Agensi telah menjalin kerja sama dengan tiga P3MI dan Agensi menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan lebih banyak P3MI, " ujarnya.

Adapun peluang kerja ini diungkapkan Kemnaker usai berdiskusi dengan Ministry of Health Holding (MoHH) dan Singapore Nursing Board, serta Konsil Keperawatan Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), dan Kementerian Kesehatan hari ini.

Selain peluang kerja bagi nakes, untuk pertama kalinya akan dilaksanakan SNB Exam di Indonesia pada 14 Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Menparekraf Sambut KAK BOB yang Rangkul Komunitas Kreatif******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan menyambut baik inisiasi Badan Otorita Borobudur (BOB) yang menggelar kegiatan Kreasi Aksi Kita (KAK BOB) di Yogyakarta pada akhir November lalu.

Diikuti oleh komunitas kreatif dan content creator dari Jepara, Semarang, Magelang, Solo, Yogyakarta, Sleman, hingga Bantul, KAK BOB sendiri merupakan acara yang berkelanjutan.

"Kami menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan ini sebagai salah satu upaya penciptaan lapangan kerja dan kebangkitan ekonomi," ujar Sandiaga.

Saat memberi sambutan, Direktur Keuangan dan Komunikasi Publik BOB Ramlan Kamarullah menjelaskan, BOB tidak bertugas mengelola Candi Borobudur.

"BOB adalah badan yang berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang tugasnya merencanakan, membangun, mengembangkan destinasi pariwisata maupun ekonomi kreatif yang berada di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur," kata Ramlan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat bisa terlibat secara aktif dan berkesinambungan dalam pengadaan konten BOB sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas konten di media sosial BOB. Dengan demikian, akan tercipta masyarakat dan komunitas sadar wisata BOB.

Informasi lebih lanjut mengenai BOB bisa didapatkan melalui akun Instagram @boborobudur, YouTube @BOBorobudur, twitter @BOBorobudur, dan kunjungi www.bob.kemenparekraf.go.id.

"Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami harus berkolaborasi dengan pengelola tempat wisata dan komunitas untuk bersama-sama membangun pariwisata," ujar Ramlan.

tuan perak

Mencari Biang Kerok Ramai******

Sejumlah e-commerce tanah air mengalami gejolak dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini bisa dilihat langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan sejumlah  e-commerce.

Kabar PHK terbaru datang dari JD.ID. Mereka melakukan PHK terhadap 30 persen atau 200 karyawan agar perusahaan dapat terus bergerak menyesuaikan dengan perubahan. Ada juga Sayurbox yang melakukan PHK terhadap 5 persen dari total karyawan.

Kemudian PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo melakukan PHK terhadap 12 persen dari total karyawannya atau sebanyak 1.300 orang. PHK itu dilakukan agar perusahaan lebih agile atau lincah dan bisa menjaga tingkat pertumbuhan, sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

Sejumlah e-commercememang mengalami beban biaya yang cukup tinggi, terutama beban gaji karyawan. Misalnya GoTo. Mereka  melaporkan beban terbesar pada gaji dan imbalan karyawan yang mencapai Rp11,28 triliun pada kuartal III 2022.

Jumlah ini naik drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp5,3 triliun.

Beban lainnya yang juga besar di GoTo adalah penjualan dan pemasaran yang mencapai Rp11,2 triliun, naik dari Rp4,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Sementara itu PT Bukalapak.com Tbk mencatatkan beban terbesar pada beban kompensasi berbasis saham sebesar Rp753,9 miliar pada kuartal III 2022. Selanjutnya beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp703,1 miliar.

Melihat fenomena tersebut, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan gejolak yang dihadapi e-commercedi Indonesia sebenarnya sama dengan perusahaan teknologi dunia, seperti Amazon yang baru-baru ini melakukan PHK terhadap 10 ribu karyawan.

Hal ini disebabkan karena perusahaan meningkatkan jumlah pekerja secara drastis akibat melonjaknya permintaan selama dua tahun pandemi covid-19. Saat itu, masyarakat memang lebih banyak beraktivitas secara online, termasuk berbelanja

Namun, saat pandemi mulai melandai dan masyarakat secara perlahan mulai beraktivitas secara, permintaan menurun dan tidak bisa mengimbangi beban biaya pekerja. Alhasil PHK menjadi tidak terelakkan.

"Artinya, permintaan mendadak melandai yang membuat banyak tenaga kerja yang selama dua tahun lalu direkrut untuk mengimbangi peningkatan permintaan mendadak berada pada posisi tidak produktif alias tidak terpakai secara maksimal," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/12).

Ia menjelaskan e-commercemencatatkan tren pertumbuhan yang positif sejak sebelum pandemi. Namun terjadi lonjakan mendadak di saat pandemi terjadi, sehingga terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Lalu saat tekanan pandemi mulai mereda, bisnis e-commercejuga kembali normal sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan ikut kembali ke level normal.

Hal yang dialamie-commercesaat ini disebut siklus bisnis biasa di mana mereka sedang menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan ukuran bisnisnya.

Di sisi lain, Ronny menambahkan istilah bakar uang atau penggelontoran budget untuk meraih pangsa pasar memang kerap hampir dilakukan semua startup. Ditambah lagi, ekonomi digital disebut tumbuh sangat setiap tahunya di mana porsinya dalam PDB nasional terus berlipat setiap tahun.

"Jadi agresivitas promosinya berbanding lurus dengan pertumbuhan kue ekonomi digital nasional," ujarnya..

Ronny menilaie-commercenasional sudah cukup mapan dengan kompetisi yang juga cukup ketat. E-commerceyang tumbang biasanya adalah yang pasarnya sangat kecil, seperti pasar sayuran.

Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhisthira menilai persaingan e-commercetidak sehat karena pemegang utama pasar mengandalkan promosi secara agresif. Sedangkan e-commerceyang tak punya suntikan modal akan kalah saing.

Faktor selanjutnya adalah kegagalan e-commercedalam membaca tren konsumsi masyarakat terutama pasca pandemi di mana masyarakat mulai kembali beraktivitas di luar rumah yang berarti mengurangi belanja secara daring. Akibatnya terjadi efisiensi karyawan secara besar-besaran.

Bhima memprediksi sektore-commerceyang bisa bertahan adalah business to business (B2B) e-commercekarena lebih mengandalkan profitabilitas dan useryang loyal yakni para pedagang eceran atau warung.

"Jelas para pedagang butuh restockingbarang dan aliran uangnya jelas. Tanpa promo seperti gratis ongkir pun peminat retail fisik yang bergabung di platform B2B cukup besar," ujarnya.

Banyak E-Commerce yang Tak Punya Visi dan Misi Jelas

Raksasa datang ke dunia

Bahlil Soal RI kalah di WTO: Sampai Lubang Jarum Pun Kami Hadapi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa (UE) ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Menurutnya, Indonesia sudah merdeka dan tidak boleh ada negara lain yang mengintervensi. Sebab itu,  hilirisasi pengolahan nikel harus terus berjalan.

Jokowi mengatakan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah. Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor nikel yang membuat Indonesia mengantongi Rp300 triliun per tahun. Padahal Indonesia sebelumnya hanya meraup Rp20 triliun saat mengekspor bahan mentah nikel.

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan UE mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di UE, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Pemkab Penajam Paser Utara Rogoh APBD Bangun Jalan Dekati IKN******

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyiapkan dana Rp35 miliar dari APBD 2023 untuk membangun jalan mendekati Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara Nicko Herlambang menuturkan pembangunan jalan menuju Kawasan Industri Buluminung (KIB) sekaligus untuk menjadi pendekat menuju IKN Nusantara.

Anggaran pembangunan jalan yang disiapkan sebesar Rp35 miliar dan akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

Adapun, ruas jalan yang bakal dibangun, yaitu dari arah Silkar menuju Buluminung sepanjang dua kilometer (KM).

Setelah jalan terbangun, maka akses menuju kawasan industri nantinya bisa juga digunakan sebagai jalan pendekat menuju ibu kota baru IKN Nusantara.

Lalu lintas atau pengiriman material dan logistik pembangunan IKN Nusantara bisa melewati jalan itu karena jarak tempuhnya menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 1,5 jam.

"Pembangunan dan perbaikan yang akan mulai dikerjakan pada 2023 tersebut sebagai upaya untuk mempermudah pemilik modal (investor) yang hendak menanamkan modal di KIB," imbuh Nicko.

Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare (Ha) KIB, meliputi wilayah Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Penajam.

Luasnya KIB dimaksudkan dalam rangka menyambut banyak investor yang akan berinvestasi di daerah dengan julukan Benuo Taka tersebut.

Sekda telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri kepada pemerintah pusat.

[Gambas:Video CNN]

dewa dan setan

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.