trio777

masa depan yang sempurna

PDAM Kota Makassar Dianugerahi Best Risk Management 2024******

PDAM Kota Makassar dianugerahi Best Risk Management 2024 dalam ajang CNN Indonesia Awards.

Penghargaan secara simbolis diserahkan oleh Direktur Keuangan TransCorp Warnedi Satmana kepada Dirut PDAM Kota Makassar Beni Iskandar di Hotel Claro, Makassar, Sulawesi Selatan pada Kamis (21/3).

Pemberian anugerah itu disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari hingga Chairman sekaligus Founder CT CorpChairul Tanjung(CT).

Kantor Akuntan Publik (KAP) Mohammad Sunusi & Rekan melaporkan saldo laba sebesar Rp27.002.103.577 setelah audit dari sebelumnya Rp5.935.103.523 per 31 Desember 2021.

Pertumbuhan tersebut berhasil diselesaikan oleh Direksi PDAM Kota Makassar yang belum genap setahun dilantik menjadi direksi yang definitif.

Dengan hasil audit tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, jika saldo laba negatif telah tertutupi maka BUMD telah dapat membentuk saldo dana cadangan.

Direktur Utama Beni Iskandar menyampaikan rasa syukurnya karena selama ini catatan yang saldo negatif sudah bisa menjadi positif.

"Tentunya ini merupakan cambuk bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi dan akan terus meningkatkan pendapatan untuk membantu pemerintah kota yang tentunya juga setoran dividen kita akan meningkat seiring bertambahnya pendapatan," ujar Beni.

Laksamana Gadis Siru

Daftar Harga Bahan Pokok yang Naik Jelang Pemilu******

Sejumlahbahan pokokmakin mahal jelang Pemilu 2024. Kenaikan harga di antaranya terjadi pada komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam.

Melansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), per Rabu (7/2), harga rata-rata beras kualitas bawah I mencapai Rp14 ribu per kilogram (kg). Angka ini naik 1,08 persen atau Rp150.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas bawah II, yakni 1,84 persen atau Rp250 menjadi Rp13.850 per kg.

Setali tiga uang, harga beras kualitas super I naik 1,23 persen atau Rp200 menjadi Rp16.500 per kg. Selain itu, harga beras kualitas super II juga naik 1,58 persen atau Rp250 menjadi Rp16.050 per kg.

Selain beras, harga cabai merah dan cabai rawit juga mengalami kenaikan. Tercatat, harga cabai merah besar naik 5,49 persen atau Rp3.450 menjadi Rp66.250 per kg. Kemudian harga cabai merah keriting pun naik 7,48 persen atau Rp3.900 menjadi Rp56.050 per kg.

Lalu harga cabai rawit hijau pun naik 4,25 persen atau Rp1.800 menjadi Rp44.200 per kg. Tak ketinggalan, harga cabai rawit merah juga naik 3,05 persen atau Rp1.400 menjadi Rp47.350 per kg.

Selain itu, harga daging ayam juga terpantau naik. Tercatat harga daging ayam ras segar naik 2,5 persen atau Rp900 menjadi Rp36.950 per kg.

Di sisi lain, beberapa harga bahan pokok lainnya menurun, termasuk harga bawang merah, bawang putih, daging sapi, gula pasir, hingga telur ayam.

Contohnya, harga bawang merah ukuran sedang turun 3,25 persen atau Rp1.200 menjadi Rp37.250 per kg. Lalu, harga bawang putih ukuran sedang turun 1,7 persen atau Rp700 menjadi Rp40.450 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Istriku yang cantik di sekolah

Bos Garuda Indonesia Respons KPPU soal Kartel Tiket Lebaran******

Bos Garuda Indonesia Irfan Setiaputra berkomentar soal sanksi dan rencana pemanggilan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait tiket lebaran 2024.

Irfan mengatakan perkara kartel tiket yang diusut KPPU yang diduga melibatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu terlapor, merupakan peristiwa masa lampau.

"Itu cerita dulu," kata Irfan kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/3).

Pemanggilan diklaim terkait dengan dugaan penjualan tiket melebihi tarif batas atas (TBA).

"Kita commitikut TBA yang ditentukan negara. Kalau (benar) dipanggil kan mesti menghadap," balasnya soal rencana pemanggilan tersebut.

Sebelumnya, Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa mengatakan telah menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada 7 maskapai tersebut untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha serta harga tiket yang dibayar konsumen dan masyarakat. Pemberitahuan ini diwajibkan selama dua tahun sebelum kebijakan diambil maskapai.

KPPU melihat fenomena kartel tiket pesawat itu terjadi berulang setiap tahun. Oleh karena itu, Fanshurullah menekankan bahwa putusan KPPU yang telah inkracht harus dipatuhi oleh para terlapor alias 7 maskapai tersebut.

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Fanshurullah dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).

Lihat Juga : KPPU Putuskan 7 Maskapai Bersalah Kasus Kartel Tiket Pesawat

Mulai penjara bawah tanah

19 Perusahaan Baru Melantai di Bursa Sampai 1 Maret, Raih Dana Rp3 T******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 19 perusahaan melantai di bursa atau melakukan pencatatan perdana sahamatau Initial Public Offering (IPO) di pasar modalIndonesia sampai dengan 1 Maret kemarin.

Dari aksi korporasi itu, BEI menyatakan total dana Rp3,45 triliun berhasil dihimpun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan selain 19 itu, masih ada 17 perusahaan yang antre IPO.

Berdasarkan sektor, ia menjelaskan lima perusahaan sektor industri, empat perusahaan sektor barang konsumen primer, tiga perusahaan sektor teknologi, dua perusahaan sektor barang baku, dua perusahaan sektor barang konsumen non primer, serta satu perusahaan sektor infrastruktur.

Untuk penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), ia mengungkapkan selama tahun ini telah diterbitkan sebanyak 15 emisi dari 13 penerbit EBUS dengan dana dihimpun mencapai Rp15,3 triliun.

Sehingga, total EBUS tercatat di BEI saat ini sejumlah 549 emisi, dengan outstanding senilai Rp467,34 triliun dan 32,362 juta dolar Amerika Serikat (AS) yang diterbitkan oleh 128 perusahaan.

Adapun, untuk Surat Berharga Negara (SBN) tercatat di BEI sejumlah 186 seri, dengan nominal mencapai Rp5.810,39 triliun dan 502,10 juta dolar AS, ditambah Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 10 emisi senilai Rp3,25 triliun.

Lebih lanjut, Nyoman menjelaskan terdapat empat perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue selama tahun ini, dengan total nilai sebesar Rp3,08 triliun.

"Masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam antrean right issue BEI," ujar Nyoman.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki pohon dunia

Serikat Driver Ojol Ultimatum Gojek******

Serikat driver ojek online (ojol) mengultimatum aplikator, seperti Gojek dan Grab Cs, untuk memberikan tunjangan hari raya (THR).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menyambut baik aturan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan jajaran yang mengimbau perusahaan untuk mencairkan THR bagi driver ojol. Bahkan, Kemnaker meminta tunjangan tersebut juga diberikan kepada kurir paket.

"Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, kami menolak aturan aplikator dalam pemberian insentif lebaran karena pengemudi wajib menjalankan pekerjaan untuk mendapatkan insentif. Hal itu jelas bukanlah THR," tegas Lily kepada CNNIndonesia.com, Selasa (19/3).

Lily juga menegaskan pembayaran THR untuk driver ojol harus dibayar penuh, bukan dicicil. Ia menuntut pemberian THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Jika lebaran jatuh pada 10 April 2024, maka para pekerja sudah harus menerima THR pada 3 April 2024.

Di lain sisi, SPAI akan membuka posko pengaduan jika ditemukan pelanggaran pemberian THR di lapangan. Lily menyebut ini merupakan kerja sama bersama komunitas dan serikat pekerja ojol serta kurir.

Lily menyebut temuan-temuan tersebut bisa dilaporkan kepada nomor WhatsApp 081511982590 atau via email [email protected].

Menaker Ida Fauziyah sebelumnya mengeluarkan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Ia menyebut pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelas Ida dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan driver ojol sampai kurir paket masuk ke dalam kategori PKWT. Oleh karena itu, mereka juga berhak mendapatkan THR, meski bekerja dengan sistem kemitraan.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Perusahaan Telat Bayar THR Wajib Bayar Denda******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan yang membayar tunjangan hari raya (THR) di atas H-7 Lebaran akan dikenakan sanksi.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sanksi yang diberikan berupa denda 5 persen dari total THR per individu atau bisa juga dari jumlah THR pekerja yang belum dibayarkan.

"Kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yakni THR," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Senin (18/3).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, katanya, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]