mbahsloto

Kesengsaraan Abadi Penglai

Daftar Terbaru 50 Orang Terkaya di Indonesia versi Forbes 2022******

Forbes merilis daftar terbaru 50 orang terkaya di Indonesia 2022. Dalam daftar tersebut nama Hartono bersaudara masih bertengger di posisi nomor wahid sebagai orang super tajir di Indonesia.

Mengutip Forbes, Jumat (9/12), total kekayaan Budi dan Michael Hartonoini tercatat tembus US,7 miliar atau Rp744,12 triliun (asumsi kurs Rp15.600 per dolar AS).

Pundi-pundi kekayaan kakak beradik ini melonjak salah satunya karena IPO induk Blibli, Global Digital Niaga, yang meraup Rp8 triliun pada November lalu.

Berikut daftar 50 orang terkaya di RI versi Forbes:

1. R. Budi Hartono dan Michael Hartono: US$ 47,7 miliar
2. Tuck Kwong rendah: US$ 12,1 miliar
3. Keluarga Widjaja: US$ 10,8 miliar
4. Sri Prakash Lohia: US$ 7,7 miliar
5. Anthoni Salim: US$ 7,5 miliar 
6. Chairul Tanjung: US$ 5,2 miliar 
7. Prajogo Pangestu: US$ 5,1 miliar
8. Boenjamin Setiawan: US$ 4,8 miliar
9. Tahir dan keluarga: US$ 4,2 miliar
10. Djoko Susanto: US$ 4,1 miliar

11. Bachtiar Karim dan keluarga: US$ 4 miliar.
12. Jogi Hendra Atmadja dan keluarga: US$ 3,95 miliar.
13. Wijono dan Hermanto Tanoko dan keluarga: US$ 3,65 miliar.
14. Susilo Wonowidjojo dan keluarga: US$ 3,5 miliar.
15. Garibaldi Thohir dan keluarga: US$ 3,45 miliar.
16. Theodore Rachmat: US$ 3,3 miliar.
17. Martua Sitorus: US$ 3,1 miliar.
18. Sukanto Tanoto: US$ 2,9 miliar.
19. Eddy Kusnadi Sariaatmadja dan keluarga: US$ 2,4 miliar.
20. Ciliandra Fangiono: US$ 2,2 miliar.

21. Dewi Kam: US$ 2 miliar.
22. Peter Sondakh: US$ 1,9 miliar.
23. Otto Toto Sugiri: US$ 1,88 miliar.
24. Bambang Sutantio: US$ 1,85 miliar.
25. Edwin Soeryadjaya dan keluarga: US$ 1,8 miliar.
26. Putera Sampoerna dan keluarga: US$ 1,7 miliar.
27. Keluarga Hamami: US$ 1,6 miliar.
28. Arini Subianto dan keluarga: US$ 1,5 miliar.
29. Mochtar Riady dan keluarga: US$ 1,45 miliar.
30. Irwan Hidayat dan keluarga: US$ 1,35 miliar.

31. Kiki Barki: US$ 1,3 miliar.
32. Eddy Sugianto: US$ 1,27 miliar.
33. Keluarga Ciputra: US$ 1,25 miliar.
34. Soegiarto Adikoesoemo: US$ 1,22 miliar.
35. Jerry Ng: US$ 1,2 miliar.
36. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono: US$ 1,12 miliar.
37. Murdaya Poo: US$ 1,11 miliar.
38. Husodo Angkosubroto dan keluarga: US$ 1,1 miliar.
39. Hary Tanoesoedibjo: US$ 1,09 miliar.
40. Husain Djojonegoro dan keluarga: US$ 1,08 miliar.

41. Ghan Djoe Hiang: US$ 1,07 miliar.
42. Winarko Sulistyo: US$ 1,06 miliar.
43. Manoj Punjabi: US$ 1,05 miliar.
44. Marina Budiman: US$ 1,04 miliar.
45. Haryanto Tjiptodihardjo: US$ 1,02 miliar.
46. Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto dan keluarga: US$ 1 miliar.
47. Alexander Tedja: US$ 955 juta.
48. Sjamsul Nursalim: US$ 940 juta.
49. Eddy Katuari dan keluarga: US$ 930 juta.
50. Han Arming Hanafia: US$ 885 juta.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Selir iblis yang tiada taranya

Jokowi Atur Pembangunan 24 Ruas Tol Trans Sumatera Dibagi 4 Tahap******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur pembangunan 24 ruas tol Trans Sumatera akan dibagi empat tahap. Hal ini dilakukan demi mempercepat pembangunan tol yang akan menghubungkan Pulau Sumatera tersebut.

Arahan Jokowi itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

"Pengusahaan 24 ruas jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan," tulis Pasal 2 ayat (3) beleid tersebut seperti dikutip pada Rabu (7/12).

Pembangunan tol ini juga meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Pengoperasian ruas jalan tol tahap I dan sebagian tahap II ditargetkan dapat dilaksanakan paling lambat akhir 2024.

Sedangkan, pengusahaan ruas jalan tol tahap III dan tahap IV dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri PUPR setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Berikut daftar tahapan pengusahaan jalan tol trans Sumatera:

Ruas Tol Tahap I meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Medan - Binjai
2. Ruas Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya
3. Ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
4. Ruas Jalan To1 Bakauheni - Terbanggi Besar
5. Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang
6. Ruas Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung
7. Ruas Jalan Tol Kisaran - Indrapura
8. Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi - Pematang Siantar (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura -Tebing Tinggi - Parapat)
9. Jalan Tol Binjai - Pangkalan Brandan (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa); ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh
10. Jalan Tol Simpang Indralaya - Prabumulih (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
11. Jalan Tol Taba Penanjung - Bengkulu (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
12. Jalan Tol Sicincin - Padang (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
13. Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Koto Kampar (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang).

Ruas Tol Tahap II meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi
2. Ruas Jalan Tol Jambi - Rengat; ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru
3. Ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang.

Ruas Tol Tahap III meliputi:

1. Ruas Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat
2. Ruas Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran; Jalan Tol Pangkalan Brandan - Langsa (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa)
3. ruas Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe; dan ruas Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli

Ruas Tol Tahap IV meliputi:

1. Jalan Tol Prabumulih - Muara Enim (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
2. Ruas Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau; Jalan Tol Lubuk Linggau - Taba Penanjung (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
3. Jalan Tol Payakumbuh - Sicincin (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
4. Jalan Tol Pangkalan - Payakumbuh (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
5. Jalan Tol Koto Kampar - Pangkalan (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
6. Jalan Tol Pematang Siantar - Parapat (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi - Parapat)
7. Ruas Jalan Tol Parapat - Tarutung - Sibolga; dan ruas Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

PHRI Pasrah soal Pasal Larangan Zina di KUHP Baru******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku tak bisa berbuat banyak soal pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mengandung banyak kontroversi, termasuk pasal zina.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran mengatakan pemerintah bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, terkait pasal zina tersebut.

"Karena ini sudah disahkan, tentu pemerintah harus menyelesaikan atau meluruskan apa yang dikhawatirkan wisatawan. Sehingga dampak yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Karena kan enggak mungkin kita apa-apain, sudah disahkan juga," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/12).

Ia menegaskan sebaiknya menghindari segala isu atau narasi yang kontraproduktif terhadapbrandingatau promosi yang dilakukan untuk mengembalikan pariwisata Tanah Air.

Meski Maulana tidak mengungkap potensi penurunan dengan disahkannya KUHP baru ini, kekhawatiran tersebut pasti ada.

Lebih lanjut, ia mengatakan permasalahan KUHP baru ini ada pada pemahaman dan keyakinan tidak adanya kriminalisasi. Dengan begitu, Maulana menekankan harus ada penjelasan dan jaminan khusus yang meyakinkan dari si pembuat uu.

"Kita bicara secara nasional. Belum ada delik aduan saja sebenarnya polemik itu sering terjadi, tapi pada level Satpol PP saja. Sekarang sudah naik ke level kepolisian karena merupakan tindak pidana," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

[Gambas:Video CNN]

Desainer game serba bisa

Waskita Karya Raup Rp200 M dari Jual Ruas Tol Semarang******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk meraup keuntungan Rp200 miliar lewat anak usahanya PT Waskita Toll Road (WTR) dari aksinya menjual 39,77 persen saham PT Jasamarga Semarang Batang (JSB).

"Ditandai dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau SPA atas pelepasan 39,77 persen saham JSB kepada Kings Bless Limited (KBL), anak usaha Road King Expressway (RKE) pada 5 Desember 2022," ungkap Direktur Utama WTR Rudi Purnomo mengutipAntara, Kamis (8/12).

Rangkaian skema transaksi diawali dengan pelaksanaan buy backatas 39,77 persen kepemilikan saham PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol (RDPT SAM-JT) yang telah selesai pada 30 November 2022 lalu.

"Total proceestransaksi sebesar Rp3,8 triliun, sedangkan nilai transaksi WTR melakukan buy back saham JSB milik SMI dan RDPT SAM-JT sebelumnya senilai Rp3,6 triliun, sehingga mencatatkan keuntungan sekitar Rp200 miliar," jelasnya.

Transaksi pada ruas tol Semarang-Batang tersebut bukanlah transaksi pertama yang dilakukan dengan anak usaha RKE, di mana pada 2019 WTR telah melepas kepemilikan saham ruas tol Solo-Ngawi dan Ngawi-Kertosono kepada Kings Key Limited dengan total proceedsenilai kurang lebih Rp1,9 triliun.

Selain itu juga, ruas tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi kepada King Rings Limited dengan proceed senilai Rp824 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Karya Wiwi Suprihatno mengatakan pihaknya fokus dalam perbaikan kinerja keuangan pada kuartal IV tahun 2022.

Salah satunya dengan transaksi pelepasan kepemilikan saham sebagai salah satu bentuk asset recyclingyang merupakan bagian dari proses bisnis Waskita Group.

"Pada 2022, kami berhasil menyelesaikan tiga aksi korporasi pelepasan saham, yaitu ruas tol Cimanggis-Cibitung secara parsial kepada SMI dengan nilai transaksi Rp339 miliar pada Juni, serta ruas tol Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi Rp5,8 triliun pada September 2022," terang dia.

"Dengan empat aksi korporasi pada tahun ini, perseroan berhasil mencatatkan keuntungan senilai kurang lebih Rp1,7 triliun," lanjut Wiwi.

WTR sebagai investor jalan tol memiliki saham di setiap ruas tol melalui pendirian anak perusahaan atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebagai pemegang konsesi pengelolaan ruas-ruas tol tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Adapun pada setiap transaksi pelepasan saham di BUJT, WTR sepakat melepaskan hak pengelolaan konsesi ruas tol kepada para investor strategis. Sedangkan aset ataupun lahan dari ruas tol tersebut tetap dimiliki oleh negara.

Dalam setiap aksi korporasinya, Waskita Group senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[Gambas:Video CNN]