judi slot online server thailand

Game ini menyerang dunia lain

DPR Setujui PMN InJourney Rp1,19 T Buat Bayar Utang Proyek Mandalika******

Komisi VIDPRRI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp5,7 triliun untuk empat perusahaanBUMN.

PMN ini bersumber dari alokasi cadangan pembiayaan investasi APBN tahun anggaran 2023.

"Hari ini teman-teman ingin menyampaikan langsung pandangan dan catatannya masing-masing terhadap keputusan yang pada intinya dapat menyetujui PMN untuk keseluruhan empat BUMN," ucap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI bersama Menteri BUMN, Kamis (15/6).

Lalu, untuk PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney sebesar Rp1,19 triliun. Dana ini diberikan dalam rangka pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur.

Kemudian, untuk PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebesar Rp1 triliun. PMN diberikan dalam rangka risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri.

Terakhir, untuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food sebesar Rp500 miliar. PMN ini diberikan dalam rangka investasi dan modal kerja.

[Gambas:Video CNN]

sistem Qixia

Warga Bojonegoro Ungkap 'Kesaktian' JKN Saat Kakaknya Harus Cuci Darah******

Siti Nurhidayah, warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengungkapkan manfaat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, sejak ia dan keluarganya menjadi peserta pada 2015, JKN telah memberinya berbagai kemudahan dalam pembiayaan kesehatan untuk dia dan keluarga.

Wanita 44 tahun ini bercerita, salah satu manfaat layanan JKN yang dirasakan ketika kakak kandungnya mengalami penyakit jantung dan harus cuci darah.

Dia mengatakan, masalah kesehatan yang menimpa kakaknya itu terjadi pada 2019 lalu. Sang kakak diharuskan menjalani operasi pemasangan ring pada jantungnya dan melakukan cuci darah.

Selain harus cuci darah, kakaknya yang sudah almarhum tersebut juga harus rutin minum obat sembari rawat jalan dari penyakit penyerta yang dideritanya.

"Alhamdulillah lagi saat menjalani dua kali operasi, pelayanan di RSUD Sosodoro sangat cekatan, ramah dan tidak berbelit. Nah bisa dibayangkan, betapa besar biaya yang kami keluarkan tanpa menggunakan layanan JKN," ungkap Hidayah.

Hidayah sendiri merupakan pemilik usaha Zahida Painting. Ibu dua anak yang pernah menyabet juara 1 Kange Yune Bojonegoro pada 1996 ini mempunyai kurang lebih 20 karyawan.

Beberapa di antaranya terdiri dari kaum disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara dan cacat lumpuh tangan yang kesemuanya sudah terdaftar dalam JKN.

Saat ada karyawan yang sakit, lanjutnya, Hidayah tak segan mengingatkan untuk selalu menggunakan layanan JKN dan mengunduh Mobile JKN untuk memudahkan agar dapat mendaftar saat mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan

"Apa yang saya kerjakan ini semua adalah amanah, sama seperti program JKN yang mulia dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat," jelas Hidayah.

Hidayah juga mengaku saat anak keduanya sedang menjalani rawat inap menggunakan layanan JKN pada 2017 di salah satu rumah sakit di Bojonegoro selama hampir seminggu, ia tidak berupaya untuk naik kelas. Menurutnya pelayanan yang ia dapatkan dengan JKN tidak mengecewakan.

Karenanya, Hidayah dan keluarganya mengapresiasi layanan dari BPJS Kesehatan ini. Menurutnya, JKN akan sangat bermanfaat ke depannya, terutama ketika mengalami masalah kesehatan suatu saat nanti.

"Tidak minta sakit ya, mintanya sehat terus. Jika saat ini saya sekeluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN, bukan berarti harus menggantungkan kesehatan ini dengan kartu JKN yang kami miliki. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati," tambahnya.

"Semoga BPJS Kesehatan semakin terdepan dalam memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan tingkat layanan yang sama dan tidak membeda-bedakan," tutup Hidayah.

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T******

Bos jalan tolJusuf Hamka mengatakan sebenarnyautang pemerintah kepadanya bukan Rp800 miliar, melainkan Rp1,25 triliun jika merujuk hitungan Mahkamah Agung(MA).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut perkara utang bermula dari uang deposito perusahaannya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), di Bank Yakin Makmur alias Yama, sebesar Rp78 miliar dan Rp79 miliar.

Namun, ketika krisis moneter 1998 semuanya dilikuidasi. Apes, uang deposito Jusuf tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Tapi saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yangfair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," imbuhnya.

Jusuf bersyukur pemerintah mengakui adanya utang Rp179 miliar tersebut. Kendati demikian, ia ogah jika pemerintah hanya mau membayar dengan jumlah tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Menurutnya, kesepakatan tersebut terjadi pada 2016, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memanggilnya dan meminta diskon serta berjanji dalam dua minggu dilunasi. Namun, utang tersebut malah tak kunjung dibayar hingga sekarang.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu. Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," ungkapnya.

Jusuf juga kecewa dengan sikap Menkeu Sri Mulyani yang irit bicara soal utang Rp800 miliar tersebut. Menurutnya, Sri Mulyani selalu mengulang-ulang alasan yang sama. Bos CMNP itu mengaku sudah pernah bertemu dengan sang Bendahara Negara. Ia bahkan telah menyampaikan berkas-berkas terkait utang pemerintah tersebut.

"Padahal sudah pernah ketemu, sudah saya kasih berkasnya. Selalu bilang gitu, belum dipelajari, ngelesnya begitu mulu. Pusing saya," tutup Jusuf.

Sementara itu, Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Kendati, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," tuturnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Matahari menerobos langit

Kadin Tunjuk Pejabat Sementara usai Yusrizki Jadi Tersangka Kasus BTS******

Kamar Dagang Indonesia (Kadin) resmi menunjuk pejabat baru di posisi Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan usai pejabat sebelumnya, Muhammad Yusrizki ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS di program BAKTI Kominfo.

"Kadin Indonesia telah menunjuk Dharsono Hartono sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Komite Tetap Energi Baru dan Terbarukan," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6).

Lihat Juga : Kejagung Ungkap Peran Ketua Komite Kadin Yusrizki di Kasus Menara BTS

Dalam kesempatan itu Yukki memastikan program kerja Komite Tetap Energi Terbarukan akan tetap berjalan dengan baik dan akan terus memperjuangkan kemajuan sektor energi terbarukan di Indonesia.

"Ini persoalan kasus individu, bukan organisasi, aktivitas Kadin Indonesia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya," tegas Yuke.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membeberkan peran Ketua Komite Energi Terbarukan Kadin Muhammad Yusrizki di kasus korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut Yusrizki yang juga Direktur Utama PT Basis Utama Prima telah ditunjuk sebagai penyedia panel surya dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Kejagung Sesalkan Kasasi Paniai Berlarut-larut: Ada yang Sangat Fatal

Akan tetapi, Kuntadi menjelaskan dalam proses pengadaan barang yang dilakukan oleh Yusrizki itu, penyidik menemukan indikasi tindak pidana yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Terdapat indikasi tindak pidana korupsi yang berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara," jelasnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Desainer Impian

Naik KRL Kini Bebas Masker******

PTKAICommuter memperbolehkan penumpang Commuterline (KRL) tidak menggunakan maskersaat memakai layanan mulai 12 Juni 2023. Namun, hal itu berlaku apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid-19.

Keputusan ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Kendati demikian, untuk kesehatan bersama KAI Commuter tetap mengimbau kepada seluruh pengguna untuk tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan maupun di area stasiun agar terhindar dari penyebaran virus-virus penyakit lainnya. Terlebih bila pengguna dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19 seperti sedang batuk dan flu.

"Pembersihan juga dilakukan oleh petugas on trip cleaning serviceselama di dalam perjalanan kereta. Hal tersebut kami lakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perjalanan commuterline yang sehat, aman dan nyaman," imbuhnya.

Selain itu, KAI Commuter juga tetap mengajak kepada seluruh pengguna untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Di antaranya dengan tetap membawa hand sanitizeratau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara berkala.

"KAI Commuter juga mengharapkan kerjasama seluruh pengguna Commuter Line untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat di perjalanan maupun di area stasiun. Diharapkan dengan terus menerapkan protokol kesehatan dan prilaku hidup sehat, kita bisa menciptakan transportasi yang sehat, aman dan nyaman serta terus bisa terus bergerak produktif." tutup Anne.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Mengintip Harta Rosan Roeslani, Wamen BUMN yang Baru Dilantik Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantikRosan Roeslani menjadi wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (17/7) pagi.

Rosan sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) sejak 2021.

"Saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Rosan, mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan Jokowi.

Dilansir dari berbagai sumber, Rosan pernah masuk daftar orang terkaya di Indonesia pada 2009 versi Forbes. Saat itu, harta yang ia miliki ditaksir mencapai Rp6,7 triliun.

Sementara itu, untuk kekayaan Rosan terbaru belum diketahui berapa nilai pastinya. Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, Rosan belum melapor jumlah kekayaan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski berulang kali mengecek namanya dengan kelembagaan Kementerian Luar Negeri, namun hasilnya nihil. Padahal, duta besar lain tampak melaporkan hartanya di LHKPN.

Lihat Juga : Reshuffle Kabinet Jokowi, Pahala Mansury-Rosan Roeslani Masuk Daftar

Maklum, pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib lapor. Adapun duta besar merupakan pejabat negara eksekutif yang diangkat oleh presiden.

Sebagai contoh, Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris Desra Percaya pun tampak lapor LHKPN. Tercatat kekayaannya mencapai Rp3,28 miliar per 2021.

Sebelum menjabat sebagai dubes RI untuk AS, Rosan pernah menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) periode 2015 hingga 2020.

Ia juga sempat menjabat sebagai presiden komisaris dan komisaris independen PT Bumi Resources Tbk. Namun, ia mengundurkan diri pada Agustus lalu karena ditunjuk sebagai duta besar RI untuk AS.

Tak hanya itu, Rosan juga merupakan pendiri dan presiden direktur PT Recapital Advisors, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Sebelumnya, ia juga pernah menjadi ketua Komite Investasi Recapital Asset Management (RCAM), sebagaimana dilansir dari laman resmi perusahaan tersebut.

[Gambas:Video CNN]