pinjaman aman ojk 320Jutaan kata 342821Orang-orang telah membaca serialisasi
《ezebet》
Rincian Tarif LRT Jabodebek, Terjauh Harjamukti******Jakarta, CNN Indonesia--
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merilis daftar tarif normal LRT Jabodebek, di mana rute terjauh Harjamukti-Jatimulya dipatok senilai Rp27.400.
"Kan kami mikir juga, pemerintah juga mikir... Enggak masuk di akal tarif kita kalau sampai 50 persen orang harus bayar, makanya ada public service obligation(PSO). Ini saja sudah kami kurangi dari perhitungan operator," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam Media Briefing di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (18/8).
"LRT ada PSO untuk sarana prasarana karena kita perlu mengembalikan biaya pembangunan ini. Jadi, konsep PSO dihitung untuk sarana berapa dan prasarana berapa. PSO sarana itu sebenarnya untuk penumpang," imbuhnya.
Sedangkan tarif subsidi LRT Jabodebek ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan (LRT) Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik. Aturan ini ditetapkan pada 14 Juli 2023 lalu.
Berdasarkan Kepmenhub Nomor 67 Tahun 2023, tarif awal LRT Jabodebek adalah Rp5.000 untuk kilometer pertama, di mana selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya. Berikut rincian tarif normal LRT Jabodebek:
1. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Cawang sepanjang 10 km: Rp11.300
2. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Harjamukti sepanjang 25 km: Rp21.800
3. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Jatimulya sepanjang 28 km: Rp23.900
4. Stasiun Dukuh Atas-Stasiun Halim sepanjang 13 km: Rp13.400
5. Stasiun Harjamukti-Stasiun Jatimulya sepanjang 33 km: Rp27.400
6. Stasiun Harjamukti-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800
7. Stasiun Harjamukti-Stasiun Halim sepanjang 19 km: tarif Rp17.600
8. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 18 km: Rp16.900
9. Stasiun Jatimulya-Stasiun Cawang sepanjang 15 km: Rp14.800
10. Stasiun Cawang -Stasiun Halim sepanjang 4 km: Rp 7.100
"Kalau hanya PSO sarana sekitar Rp90 miliar-Rp100 miliar per tahun, ini untuk sarana doang dan tahun ini saja, belum termasuk untuk prasarana," tutur Risal.
Sementara itu, data Kemenhub menyebut besaran subsidi PSO untuk per penumpang adalah Rp18 ribu untuk rute terjauh.
Menurutnya, tarif ini tidak akan naik jika Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2023 tetap berlaku, tidak diganti atau dicabut. Namun, Risal menyebut ada usulan dari pihak operator untuk mengevaluasi tarif LRT Jabodebek per dua tahun sekali.
[Gambas:Video CNN]
Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******Denpasar, CNN Indonesia--
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.
Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.
"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).
"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.
Lihat Juga :Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator |
Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.
"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.
Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.
Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.
Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.
"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.
Lihat Juga :Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya |
Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.
Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.
"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.
Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.
Lihat Juga :Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya |
Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******Jakarta, CNN Indonesia--
Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.
Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:
"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).
Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).
Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.
Lihat Juga :Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila |
Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).
"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.
Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.
"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).
Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.
"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.
Lihat Juga :ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi |
Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.
Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.
Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.
Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.
"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).
Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.
Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.
Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.
Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.
Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.
Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.
"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.
Label:jarwo slot、slot indigo、permata888
Terkait:situs slot lagi gacor、pokerglaxi、gacor305、situs judi resmi slot、gobet69、cara menggunakan voucher alfamart 50 ribu、lvb777、jaya slot 288、bocoran rtp live、maxwin slot online
bab terbaru:hscbet(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
《ezebet》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,istana55Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ezebet》bab terbaru。