pusbet

Angin datang dari hati

Basuki Respons Tudingan Solo Banjir Proyek Pusat karena Gibran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis isu bahwa pemerintah pusat telah menganakemaskan Solodi bawah Gibran Rakabuming Raka.

Isu itu mencuat imbas banyaknya proyek pusat ke Kota Solo, Jawa Tengah selama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai wali kota setempat.

"Enggak, kalau dianakemaskan, enggak," kata Basuki saat ditemui di UGM, Sleman, DIY, Rabu (25/10).

Nusa Tenggara Timur, semisal yang ada tujuh bendungan yang dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain itu pembangunan kawasan kota di Bali.

"Banyak, di mana-mana semua," katanya.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh CNNIndonesia.com, dana APBN melalui Kementerian PUPR mengucur ke sebagian besar proyek pusat di Kota Solo. Namun, menurut Basuki, hanya ada satu proyek pusat kategori besar yakni pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo.

Dilansir dari laman Pemerintah Kota Surakarta, pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo fase 1 diprediksi menelan anggaran Rp 920 miliar. Dananya berasal dari anggaran APBN dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

"Itu (proyeksi) dari pusat, karena macet kan. Daerah-daerah macet yang mau dari masjid MBZ (Masjid Sheikh Zayed) itu kan macet di situ," katanya.

Proyek-proyek pusat seperti revitalisasi Pasar Jongke, Pasar Mebel Gilingan, atau Pasar Legi di Kota Solo, klaim Basuki, bisa ditemui di daerah-daerah lain. Bahkan, beberapa menjadi lebih bagus sehingga jadi percontohan nasional.

"Yang lainnya cuma penataan kawasan, (revitalisasi kawasan taman) Balekambang, pasar di mana-mana. Ada berapa puluh pasar di Indonesia ini. Di Lampung, di Padang ada dua, di Maluku, Klaten, Jogja. Kalau pasar memang program APBN. Pasar Batu itu lebih bagus dari Pasar Legi, Trenggalek malah jadi model di mana-mana," ucapnya.

Oleh karenanya, Basuki memastikan jika seluruh proyek pusat yang dibangun di seluruh Tanah Air, termasuk Kota Solo memiliki landasan kuat berupa kebutuhan di wilayah masing-masing. Sekali lagi ia menegaskan tak ada kota/kabupaten yang mendapatkan prioritas khusus.

"Oh ada (landasan), semua. Flyover di Prabumulih yang besok diresmikan Bapak Presiden, flyover semua ada berapa. Jembatan gantung itu 580 kita bikin," bebernya.

"Kalau ada beberapa program di situ ya memang pas ada di situ. Tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya memang kebutuhan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan setelah sempat digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden hingga akhirnya resmi mendaftar ke KPU, Rabu (25/10) siang ini untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Gibran sendiri mengaku berhasil memajukan ekonomi Kota Solo. Tercatat, perekonomian Kota Surakarta pada 2022 tumbuh positif, yaitu sebesar 6,25 persen.

Namun, prestasi anak sulung Presiden Jokowi itu diklaim tak murni atas usahanya.

Apalagi, berbagai pembangunan infrastruktur di Surakarta kebanyakan biayanya bersumber dari pemerintah pusat atau APBN, macam pembangunan rel layang Jalur Kereta Api Joglo, revitalisasi sejumlah pasar, Studio Lokananta, Keraton Kasunanan, penataan Jalan Ngarsopuro-Gatot Subroto, Renovasi Pura Mangkunegaran, dan beberapa lainnya.

Dewa Koki Tertinggi

Satgas Tata Lahan dan Investasi Bisa Beri Rekomendasi Cabut Hak Tanah******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sejumlah tugas kepada Satuan Tugas (satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan Hak AtasTanah(HAT).

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diteken Jokowi pada 16 Oktober.

Dalam pasal 2 disebut satgas tersebut memiliki delapan tugas.Pertama, memetakan pemanfaatan lahan bagi kegiatan pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan sebagai akibat dari perubahan/pencabutan Perizinan Berusaha dan izin konsesi di kawasan hutan.

Ketiga,memberikan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk melakukan penghapusan HAT.

Keempat,menetapkan kebijakan pemanfaatan atas lahan yang perizinannya diubah/dicabut.

Kelima,melakukan klasifikasi lahan dan menetapkan peruntukan lahan secara berkeadilan dalam upaya memberikan nilai manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Keenam,memberikan fasilitasi dan kemudahan Perizinan Berusaha bagi BUM Desa/BUMD, Organisasi Kemasyarakatan, usaha kecil dan menengah di daerah, serta Koperasi untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Ketujuh,memberikan kesempatan kepada Pelaku Usaha baru untuk mendapatkan peruntukan lahan.

Kedelapan, melakukan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan lahan dan penataan investasi bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2022, Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi bisa merekomendasikan kepada Kementerian Investasi atau kepala BKPM untuk melakukan pencabutan izin usaha pertambangan.

[Gambas:Video CNN]

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Kisruh Hotel Sultan, Kubu Pontjo Sutowo Klaim Okupansi Terjun Bebas******

Kisruh perebutan hak pengelolaan Hotel Sultan antara perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, dengan pemerintah diklaim menyebabkan penurunan okupansi tamu hotel tersebut.

"Setelah ada penutupan akses dan pemberitaan yang cenderung negatif, occupancy rateberada di bawah 30 persen, setelah sebelumnya berada pada kisaran 75 bahkan hingga 100 persen," kata VP Operation Hotel Sultan I Nyoman Sarya dalam keterangan resmi yang dirilis tim kuasa hukum PT Indobuildco, Sabtu (21/10).

Kondisi itu, sambung Sarya, sangat berdampak pada pendapatan para vendor dan supplier yang menggantungkan hidupnya dari hotel tersebut.

Salah satu kuasa hukum PT Indobuilco Hamdan Zoelva menyebut reputasi internasional pengelola Hotel Sultan yang telah dibangun berpuluh tahun telah dirusak. Hal ini menurutnya tak perlu sampai terjadi.

"Sebetulnya ini hanya masalah komunikasi. Kita sedang berbicara baik-baik untuk menyelesaikan segala sesuatunya, muncul aksi pasang spanduk dan penutupan akses yang patut disesalkan," kata Hamdan.

Karenanya, pihaknya meminta pemerintah bersikap bijak.

Upaya yang dilakukan pemerintah lewat Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan membekukan izin usaha PT Indobuildco dianggap mencoreng nama baik Hotel Sultan.

Pasalnya surat pembekuan dari Kepala BKPM atas pembekuan usaha belum diterima. Apalagi proses sengketa perdata sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai Senin (23/10).

"The Sultan hotel yang berpuluh puluh tahun mengangkat budaya Indonesia dan menaikan citra Indonesia melalui pariwisata mendadak berada di ujung jurang," tulis tim kuasa hukum Pontjo.

Bahlil sebelumnya menyebut pemerintah berhak mengeluarkan izin tempat usaha, termasuk untuk Hotel Sultan. Agar izin keluar, ada syarat alas hak alias sertifikat.

Terkait PT Indobuilco sebagai pengelola Hotel Sultan di Senayan, surat hak guna bangunan (HGB) perusahaan milik Pontjo Sutowo ini sudah habis pada Maret 2023-April 2023 lalu.

"Tapi kalau dipaksa (tetap beroperasi), kita cabut. Dibekukan sudah dua minggu dari kemarin, sudah dibekukan," kata Bahlil di Kementerian Investasi pada Jumat (20/10).

"Ya terserah saja kalau (Pontjo Sutowo) mau protes. Kalau masih melawan lagi, kita buat keputusan. [Apakah akan langsung dicabut?] Kamu kok cabut cepat sekali ya?," sambung Bahlil.

Sementara kubu Pontjo Sutowo bersikukuh masih menguasai HGB atas Hotel Sultan hingga 2053. Menurutnya, PT Indobuildco harus diberikan prioritas memperbaharui HGB Hotel Sultan.

[Gambas:Video CNN]

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Hamdan kepada CNNIndonesia.com,Kamis (12/10) lalu.

"HGB PT Indobuildco belum pernah dibatalkan oleh pengadilan atau belum pernah dicabut haknya. Oleh karena itu, masih berhak untuk pembaharuan 30 tahun lagi (sampai 2053)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Jangan Lupa Geber Diskon 50% + 20% di Transmart Full Day Sale Besok******

Jangan lupa belanja ke Transmart dan berburu diskonnya besok ya. Soalnya Transmart Full Day Sale balik lagi pada Minggu (29/10) dengan diskon belanja 50 persen plus tambahan 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai jam operasional toko buka sampai toko tutup di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Lihat Juga : Diskon Gede-gedean, Warga Jakarta Serbu Transmart Cempaka Putih

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Saatnya siapkan daftar belanjaan buat belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale besok karena enggak bikin kantong jebol!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.

Kaisar adalah surga

BPS Sebut Banyak Penerbangan Batal Karena Asap Kebakaran Hutan******

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut kabut asap imbas kebakaran hutandan lahan (karhutla) menjadi salah satu biang kerok banyak pembatalan penerbangan di Indonesia pada September 2023.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan penurunan jumlah penumpang terjadi secara bulanan (month to month/mtm) pada moda angkutan udara domestik, angkutan udara internasional, dan angkutan laut domestik.

Padahal, penumpang seluruh moda transportasi meningkat secara tahunan (year on year/yoy).

"Kemudian, kita ketahui adanya fenomena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah. Ini tentunya juga berdampak pada penundaan atau pembatalan penerbangan sehingga berpengaruh terhadap penurunan jumlah penumpang angkutan udara," sambung Pudji.

Namun, ia tak merinci jumlah penerbangan yang terdampak masalah itu. Di lain sisi, BPS mencatat hanya moda angkutan kereta api yang mengalami peningkatan penumpang secara bulanan. Setidaknya ada tiga alasan mengapa moda KA mengalami peningkatan.

Pertama, peningkatan penumpang KA jarak jauh, seperti kereta api Jawa. Pudji mencontohkan salah satu lonjakan penumpang dialami di periode libur Maulid Nabi pada September 2023.

"Kedua, kami juga mencatat peningkatan jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Ketiga, peningkatan jumlah penumpang juga terjadi pada stasiun-stasiun yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, seperti LRT di Jabodetabek," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]