limit kredivo tidak kembali

judi slot online 939Jutaan kata 440148Orang-orang telah membaca serialisasi

《limit kredivo tidak kembali》

BI menyiapkan Rp197,6 triliun untuk penukaran uang jelang Idul Fitri******

Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P Joewono mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan Rp197,6 triliun untuk program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang pada tahun ini akan mulai berjalan sekitar dua minggu lagi.

“Angka tersebut naik 4,65 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar Rp189 triliun,” ujar Doni P Joewono, di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, keputusan BI untuk menaikkan jumlah uang yang siap ditukarkan melalui program Serambi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi domestik serta semakin meluasnya jangkauan transaksi digital.

“Artinya persentasenya itu sudah kami perkirakan dengan (transaksi) yang non-tunai juga,” ujarnya lagi.

Doni juga menyatakan bahwa BI akan menambah lokasi penukaran uang menjelang Idul Fitri sebanyak 449 titik dari rencana semula hanya 4.674 titik.

“Kami mau menambah lagi 449 titik penukaran uang di lokasi yang berhubungan dengan transportasi. Jadi, di (rest area) jalan tol dan lainnya itu nanti kita perbanyak,” katanya pula.

Selain di jalan tol, ia menyampaikan bahwa lokasi tambahan untuk program penukaran uang tersebut, juga akan disediakan di pelabuhan, bandara, dan stasiun.

Dia menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu para pemudik dapat menukarkan uang mereka dengan mudah menjadi pecahan kecil mulai dari Rp1.000-Rp20.000 melalui program Serambi tersebut.

Saat ditanya mengenai peredaran uang saat Pemilu 2024, Doni mengatakan bahwa realisasi uang yang beredar ternyata lebih rendah dari proyeksi BI.

“Saat periode pemilu pada 1-14 Februari mestinya naik ya, tapi realisasinya lebih rendah daripada proyeksinya. Jadi, kita memperkirakan sekitar Rp68 triliun tapi realisasinya Rp67,14 triliun,” katanya lagi.
Baca juga: Deputi Gubernur BI: Penukaran uang Lebaran 2023 telah capai 81 persen
Baca juga: BI Bali buka layanan penukaran uang pemudik di terminal dan pelabuhan

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：voucher lazada、link game slot online terbaik、pijar4d

Terkait：slot rtp、buku erek2、kasih menang slot、slot 188 login、promo bayar kredivo、samkuan、33 bet slot、dapet duit cepet、kode alam kura kura、slot web gacor

---

---

bab terbaru：hoki69（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26