petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bandarcolok

mpo1121 slot 86Jutaan kata 3501Orang-orang telah membaca serialisasi

《bandarcolok》

Ketum Golkar salurkan hak suara bersama keluarga di TPS 005 Melawai******

Ketum Golkar salurkan hak suara bersama keluarga di TPS 005 Melawai
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba untuk menyalurkan hak suaranya di TPS 005 Melawai , Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba di TPS 005 Melawai, Rabu, pukul 09.57 WIB bersama istri dan putrinya untuk menyalurkan hak suaranya pada Pemilu dan Pilpres 2024.
 Airlangga tiba di TPS yang berlokasi di SMK Negeri 6 Jakarta Jl Prof. Joko Sutono Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut dengan mengenakan kemeja putih bermotif kotak-kotak dengan garis biru. "Saya datang bersama istri dan anak. Ini putri saya baru pertama kali memilih," ujarnya kepada awak media. Usai menyapa para wartawan, Airlangga langsung memasuki ruangan pemungutan suara di dalam salah satu gedung sekolah tersebut. Ia pun menunggu antrean sejenak sebelum namanya dipanggil untuk dipersilakan menuju bilik suara. Usai memilih caleg serta capres dan cawapres pilihannya, Ketum Golkar tersebut kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan mencelupkan jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa ia sudah berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan ada enam partai politik lokal di Aceh.
 Sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024. 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu******

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu
Ilustrasi - Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/pri.
Kota Bandung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan seluruh narapidana kasus korupsi mendapatkan hak pilih mereka pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung besok, Rabu, 14 Februari 2024.

“Kebetulan tidak ada satupun warga binaan kami yang hak untuk memilihnya dicopot. Artinya, kesempatan dan hak pilih harus kita berikan kepada mereka,” kata Kepala Bidang Pembinaan Narapida Lapas Sukamiskin Medi di Bandung, Selasa.

Baca juga: Lapas Sukamiskin sebut 208 napi dapat remisi termasuk Setya Novanto

Medi menyebutkan sebanyak 327 orang warga binaan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

“Jadi total per hari ini warga binaan kami berjumlah 327 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Baca juga: Mantan Bupati Indramayu napi korupsi positif COVID-19

Untuk kesiapan sendiri, kata dia, pihaknya telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, tujuh orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan dua orang keamanan yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Lapas Sukamiskin.

“Petugas pemilu di Lapas Sukamiskin ini sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU, kemudian juga kemarin kami sudah lakukan simulasi proses ataupun alur tata cara pemilihannya seperti apa,” katanya.

Baca juga: Lapas Sukamiskin nyatakan belum ada Napi Tipikor terindikasi COVID-19

Medi memastikan para ASN yang ditugaskan untuk menjadi anggota KPPS akan menjungjung tinggi netralitas bagi warga binaan yang akan memberikan hak pilih.

“Artinya kami tidak ada arahan ataupun mengarah ke salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, maupun terafiliasi dengan salah satu partai politik,” kata Medi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa TPS khusus ini berbasis KTP-el. Warga binaan Lapas Sukamiskin yang bukan dari domisili Kota Bandung maupun Jawa Barat hanya mendapatkan satu surat suara, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Otomatis mayoritas yang akan mereka pilih besok hanya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena memang sesuai dengan domisili yang rata-rata bukan di Bandung,” katanya.

Baca juga: Napi Tipikor Lapas Sukamiskin tak mendapat hak bebas cegah COVID-19

Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh warga binaan bisa menyalurkan hak pilihnya saat hari pencoblosan berlangsung.

“Kalau target sebetulnya seluruh warga binaan Itu diharapkan ikut serta dalam pesta demokrasi karena ini menjadi salah satu hak yang diberikan kepada mereka,” katanya.

Baca juga: Napi Sukamiskin lebih tertib setelah Setnov dipindah ke Gunung Sindur

Sementara anggota Bawaslu Kota Bandung Bayu Mochamad mengatakan, keberadaan TPS khusus itu perlu diawasi karena ada kerawanan tersendiri, seperti eksodus para pemilih.

Oleh karena itu, kata Bayu, pada hari pemungutan suara nanti, akan ada pengawas yang diterjunkan agar proses pencoblosan berjalan lancar dan aman, termasuk di lapas maupun TPS khusus lainnya.

“Untuk pengawasan ke TPS khusus ini kami pastikan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan persyaratannya. Kami melakukan pengawasan ke sana. Kami berkoordinasi dengan yang berwenang di lokasi TPS tersebut,” kata Bayu.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor bonus new member 100 di awal

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
link slot indonesia
dagotogel
alexabet88
togel 98
slot 4d paling gacor
cara pinjam uang di bank bjb
starslot777
rumus angka jitu
markas slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjaman hoki
Bab 2 slot jp terus
Bab 3 qq8889
Bab 4 qatar togel
Bab 5 erek 10
Bab 6 50 togel
Bab 7 slot wd terus
Bab 8 erek2 1000 mimpi
Bab 9 hoki spin slot
Bab 10 slot gacor vip
Bab 11 situs slot 4d resmi
Bab 12 cara mengajukan kredit hp di shopee
Bab 13 angka jitu naga mas
Bab 14 buku erek2
Bab 15 permainan gacor
Bab 16 slotgame
Bab 17 mainan gacor slot
Bab 18 mudah menang slot
Bab 19 game slot gacor saat ini
Bab 20 pasar138
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9354bab
lainnyaBacaan TerkaitMore+

kekuatan sihir

aplikasi cicilan tanpa kartu kredit
Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengikuti pencoblosan Pemilu 2024, Rabu (14/2/2024). ANTARA/HO-Muhammadiyah/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria, dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.

"Bilamana ada persengketaan pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," ujar Haedar Nasir dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia bersama keluarga menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Kampung Rukeman, Peleman, Kelurahan Tamantirto, Kepenewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Ia berharap, pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai konstitusi hingga proses penghitungan tuntas, tidak ada kekeliruan dan kesalahan serta bisa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan beretika.

Apabila terjadi sengketa pemilu, katanya, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Penyelesaian pun harus akuntabel dan terbuka sehingga nanti memuaskan semua pihak.

"Karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," kata dia.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Haedar juga berpesan kepada pemenang pemilu nantinya tetap legawa dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jemawa dan tetap rendah hati.

Oleh karena, menurut dia, di balik kemenangan itu ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.

"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," katanya.

Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legawa karena kontestasi sudah berlangsung dan tidak mengurangi khidmat dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama.

Ia juga mengajak semua kalangan untuk menjaga persatuan.

Jika ada retak di tubuh bangsa ini karena pemilu, katanya, ada rekonsiliasi dengan kuncinya di para tokoh dan elit yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.

"Masyarakat dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pascapemilu karena terlalu mahal harganya karena pemilu menjadi retak antaranak bangsa," kata dia.

Baca juga: Warga Binaan Rutan Wates Kulon Progo gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024
Baca juga: Pasien RS Jiwa di Padang gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Poseidon

cara pinjam dana di kredivo
BI: Utang luar negeri Indonesia meningkat jadi 407,1 miliar dolar AS
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono. ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak/am.
Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy),
Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada triwulan IV-2023 meningkat menjadi 407,1 miliar dolar AS atau tumbuh 2,7 persen secara year on year (yoy). "Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 407,1 miliar dolar AS, atau tumbuh 2,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya yang tumbuh 0,02 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Kamis. Erwin menuturkan peningkatan tersebut terutama bersumber dari transaksi ULN sektor publik. Selain itu, peningkatan posisi ULN pada triwulan IV-2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global termasuk rupiah. Baca juga: BI: Utang luar negeri Indonesia tetap terkendali pada November 2023 ULN pemerintah tetap terkendali serta dikelola secara terukur dan akuntabel. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan IV-2023 sebesar 196,6 miliar dolar AS atau tumbuh 5,4 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan 3,3 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek. Kenaikan ULN pemerintah juga dipengaruhi oleh peningkatan penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan internasional, seiring sentimen positif kepercayaan pelaku pasar sejalan dengan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.

Baca juga: BI: Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Januari 2024 meningkat Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas. Dukungan pembiayaan tersebut mencakup antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9 persen), jasa pendidikan (16,6 persen), konstruksi (14,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (9,7 persen). "Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," ujar Erwin. Selanjutnya, ULN swasta tetap terkendali serta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan IV-2023 tercatat sebesar 197,0 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan III-2023 sebesar 3,5 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 2,4 persen (yoy) dan 1,8 persen (yoy).

Baca juga: Pemerintah serap dana Rp24 triliun dari lelang tujuh seri SUN Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,7 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen terhadap total ULN swasta. Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,7 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,6 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Penukaran Poin Super

18hoki
Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

rencana masa makmur

slot gacor mudah menang
Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian
Arsip Foto - Aliansi Mogok Makan Untuk Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menggelar konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (6/8/2023). ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz/am.
Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

situs pay4d terbaru
Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan kepada wartawan usai membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bila ada temuan bukti kecurangan dalam proses pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat harus segera melapor dan membawa buktinya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada bukti, bawa langsung ke Bawaslu, ada bukti bawa langsung ke MK," kata Presiden Jokowi setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024 di JiExpo, Jakarta Pusat, Kamis.

Ia mengatakan mitigasi kecurangan selama proses pemungutan suara yang berlangsung Rabu (14/2) di Indonesia telah diterapkan melalui penempatan saksi dari partai politik, calon legislatif, hingga calon presiden dan wakil presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada, di sana terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan," katanya.

Tapi kalau memang betul terjadi kecurangan, kata Jokowi, ada mekanisme yang telah diatur melalui konstitusi, yakni melalui Bawaslu maupun mekanisme persidangan di MK.

"Sudah diatur semua. Jadi, janganlah teriak-teriak curang, laporkan," katanya.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: pecinta kuliner

opajudi
Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty (kanan) saat menghadiri acara “Konsolidasi Pemantau Pemilu” di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024