gwktogel

Pecinta kuliner tidak terbatas

Puasa Masih 3 Minggu lagi, Harga Bahan Pokok di DKI Sudah Naik Tinggi******

Harga sejumlah bahan pokok di pasartradisionalDKI Jakarta mulai naik tiga minggu menjelang Ramadhan1445 H atau sekitar 11 Maret 2024 mendatang.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (20/2), harga cabai rawit merah naik menjadi Rp80 ribu per kilogram (kg). Sementara, harga cabai rawit hijau Rp50 ribu per kg.

Asih (57), seorang penjual bahan pokok di pasar tersebut mengatakan kenaikan harga cabai ini memang kerap terjadi. Maklum, cabai merupakan hasil bumi.

"Cabai merah tidak bisa dibilang normal karena dia hasil bumi. Naik turun. Kadang bisa Rp30 ribu per kg," ujarnya.

Selain cabai, harga telur juga naik menjadi Rp28 ribu per kg. Padahal, bulan lalu harganya masih di level Rp23 ribu per kg.

Selanjutya, harga beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP) Bulog juga naik dari Rp10.600 menjadi Rp14 ribu per kg. Adapun harga beras premium naik dari Rp13 ribu menjadi Rp16 ribu per kg.

harga beras premium itu sudah melambung dari harga eceran tertinggi (HET) yang cuma Rp13.900 per kg.

Asih mengaku tak tahu secara jelas kenapa harga beras bisa naik. Namun, ia menduga kenaikan harga itu tak lepas dari pembagian bantuan sosial (bansos) pangan pemerintah.

Alhasil, kenaikan harga ini membuat omzet Asih berkurang 50 persen.

"Turun biasanya satu minggu satu mobil (habis), ini sudah dua minggu tidak habis. Satu mobil isi 3 ton beras," tuturnya.

Senada, harga ayam juga naik. Tercatat, harga ayam berukuran kecil dibanderol Rp35 ribu per ekor. Harga ini naik dibanding pada awal tahun yang hanya Rp30 ribu per ekor.

Sedangkan, harga ayam berukuran besar dipatok Rp50 ribu per ekor. Harga ini naik dari sebelumnya yang hanya Rp48 ribu per ekor.

Tak mau kalah, harga daging sapi juga naik Rp500 dari Rp125 ribu menjadi Rp130 ribu per kg.

Kemudian, harga gula putih juga naik menjadi Rp18 ribu per kg. Maulida (29), seorang pedagang bahan pokok lainnya di Pasar Santa mengatakan kenaikan gula sudah bertahap sejak beberapa bulan belakangan.

Awalnya harga gula dipatok Rp15 ribu per kg. Lalu, naik menjadi Rp16 ribu per kg, sampai akhirnya mencapai Rp18 ribu per kg seperti hari ini.

"Harganya naik tadinya kan Rp15 ribu, naik jadi Rp16 ribu, naik lagi jadi Rp17 ribu. Dari agennya sudah naik," ucapnya.

Harga minyak goreng pun terbilang masih tinggi. Untuk minyak kemasan bermerek saja dibanderol Rp20 ribu per liter. Sedangkan, untuk kemasan dua liter dibanderol Rp38 ribu.

Harga minyak kita juga dijual melebihi HET Rp14 ribu per liter. Di Pasar Santa, harga minyak keluaran pemerintah ini dijual seharga Rp15 ribu per liter.

Sementara itu, harga bawang putih masih stabil di level Rp40 ribu per kg. Begitu juga bawang merah stabil di level Rp35 ribu per kg.

Setali tiga uang, harga bahan pokok di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan juga naik. Tercatat, harga cabai rawit merah mencapai Rp90 ribu per kg.

Husnia (60), pedagang di pasar tersebut mengatakan harga cabai ini makin pedas usai Pemilu. Sebab, sebelum pesta demokrasi itu, harga cabai masih di level Rp70 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Imbasnya, pembeli pun merasa keberatan dan hanya membeli sedikit.

"Paling banyak se-ons, biasanya belanjanya 2 kg-4kg sekarang menurun. Banyak yang komplain. Saya kurang tahu naiknya kenapa," ucap Husnia.

Lalu, harga bawang merah juga naik dari Rp35 ribu menjadi Rp38 ribu per kg. Sementara, harga bawang putih naik menjadi Rp45 ribu per kg.

"Waktu tahun baru normal sebenarnya. Sekarang aduh pusing. Aku inginnya sandang pangan ini normal lagi biar yang beli banyak. Kasihan kita tidak punya duit," keluh Husnia.

Masih di pasar yang sama, harga telur juga naik menjadi Rp30 ribu per kg. Senada, harga beras juga ikut naik.

Tercatat, harga beras premium naik dari Rp15.800 menjadi Rp16.800 per kg. Sementara harga beras medium naik dari Rp13.800 menjadi Rp14.800 per kg.

Percy (40), penjual beras di pasar tersebut mengatakan harga beras sudah naik dari agen. Belum lagi kenaikan harga juga terjadi seiring meningkatnya permintaan.

"Karena di pasar pada panic buying, beras kosong, beras mahal (di ritel) pada lari ke sini (pasar tradisional). Mereka (pembeli) biasanya beli beras di supermarket ada, sekarang gak ada, panik orang," ucapnya.

Darah kerajaan

AHY Janji Belajar Cepat di Kementerian ATR Demi Kenyamanan Investor******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji akan belajar cepat soal seluk-beluk kementerian ini agar bisa memberi kenyamanan kepadainvestor.

Ketua Umum Partai Demokrat ini dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Hadi Tjahjanto. Hadi digeser ke Kemenko Polhukam yang ditinggal Mahfud MD karena mentas di Pilpres 2024 sebagai calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo.

"Tadi malam, sekitar pukul 21.00 WIB, saya diterima beliau (Hadi Tjahjanto) di kediaman dan belajar cepat saya. Beliau dengan bersemangat, saya bisa menilai beliau begitu menguasai permasalahan dan juga sangat passionate," ucap AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2).

Sederet target yang akan dikebut adalah menuntaskan 120 juta target bidang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Selain itu, AHY menyinggung soal sertifikasi elektronik dan isu-isu sengketa tanah di Indonesia.

Agus juga berharap Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelasnya.

"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutup AHY.

Usai pelantikan di Istana Negara, Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

Sri Mulyani Resmi Lanjutkan Gratis Pajak Beli Rumah di 2024******

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melanjutkan insentif pajakbagi masyarakat yang membeli rumahtapak ataupun susun melalui pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen.

Kelanjutan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Artinya, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen.

PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan 100 persen untuk pembelian rumah pada periode 1 Januari sampai 30 Juni 2024. Sedangkan untuk pembelian pada 1 Juli-31 Desember 2024 PPN yang ditanggung hanya 50 persen atau 5,5 persen dari 11 persen dari harga jual.

Namun, PPN DTP diberikan jika memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Pertama, harga rumah Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Kedua, rumah tapak atau susun yang dibeli sudah jadi (ready stock). Jika rumah yang dibeli belum jadi atau masih menunggu (inden), maka tidak bisa menggunakan insentif perumahan ini.

Insentif pajak sektor perumahan memang sudah diberikan pemerintah sejak covid-19. Tujuannya untuk membantu sektor konstruksi yang terdampak pandemi.

Saat ini, program kembali dilanjutkan dan berlaku sampai masa pajak akhir 2024. Diharapkan hal ini bisa membantu sektor konstruksi kembali bangkit.

[Gambas:Video CNN]

latihan kecil

Menkop UKM Akui Impor Pakaian Bekas Ilegal kembali Menjamur******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.

Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.

"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.

Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.

Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.

"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Menkop UKM Akui Impor Pakaian Bekas Ilegal kembali Menjamur******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.

Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.

"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.

Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.

Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.

"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan