erek erek 2d berkelahi

Kapitalis Misterius

6 Perusahaan Tekstil PHK 4.584 Karyawan, Berikut Daftarnya******

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menerpa pekerjaindustri tekstil. Terbaru ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK dan merumahkan ribuan pekerjanya.

Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi. Menurutnya, pemicu gelombang PHK yang masih berlanjut ada berbagai faktor, mulai dari tak mampu bertahan di tengah serbuan produk impor hingga anjloknya kinerja ekspor.

Untuk itu, dia mengusulkan 10 kebijakan strategis untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki (sepatu) di dalam negeri.

Berikut daftar 6 perusahaan yang melakukan PHK mengacu data KSPN:

1. PT Mulia Cemerlang Abadi di Kabupaten Tangerang: tutup dan PHK total 2.600 pekerja
2. PT Lucky Tekstil di Kota Semarang: PHK 100 pekerja
3. PT Grand Best di Kota Semarang, PHK 300 pekerja
4. PT Delta Merlin Tekstil I Duniatex Group di Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah): PHK 660 pekerja
5. PT Delta Merlin Tekstil II Duniatex Group: PHK 924 pekerja
6. PT Pulaumas Tekstil di Jawa Barat: merumahkan 460 pekerja.

Dari angka itu, tercatat yang PHK total sebanyak 4.584 pekerja, sedangkan 460 pekerja lainnya menunggu nasib saat dirumahkan.

Ristadi mengatakan badai PHK itu merupakan lanjutan setelah tahun lalu masalah yang sama juga menimpa pekerja industri tekstil. Mengutip data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), ia menyebut sepanjang 2022 ada PHK sebanyak 345 ribu pekerja di industri TPT nasional.

"Kondisi itu masih berlangsung dan ada sekitar 26.540 pekerja yang dirumahkan ke arah PHK. Ini data per Agustus 2023," kata Ristadi.

[Gambas:Video CNN]

Raja rutin Kyushu

3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun******

Revisi undang-undang(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan pada Selasa (3/10).

Salah satu poin yang diatur yakni hak atas tanah investor di IKN.

Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Lantas bisakah pemberian HGU hingga 190 tahun bisa menarik minat investor ke IKN?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan hal yang sangat tak biasa. Menurutnya, rata-rata konsesi dalam bentuk HGU biasanya maksimal 100 tahun.

Bahkan di China, HGU untuk residensial proyek seperti apartemen hanya 70-90 tahun. Sedangkan konsesi HGU untuk pabrik biasanya maksimal hanya 50-60 tahun.

Di Indonesia, lanjut Ronny, biasanya juga berlaku HGU dengan rentang waktu seperti itu. Misalnya konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun.

"Jadi memang tak biasa konsesi HGU di IKN tersebut. Meskipun begitu, semuanya toh kembali kepada pemerintah karena wewenang pemberian konsesi HGU memang ada di tangan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa motivasi pemerintah di balik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran return of investmentdi IKN yang diperkirakan akan sangat lama karena kawasannya benar-benar dimulai dari nol.

Ia memandang pengusaha dan investor tampaknya baru bisa mendapatkan return of investmentyang optimal jika HGU-nya di atas 100 tahun.

Di sisi lain, IKN sudah terlanjur digadang-gadang sebagai mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi.

"Sehingga untuk tetap membuat pengusaha dan investor tertarik untuk ikut menanam modal di IKN, HGU nya diperpanjang agar IKN menjadi atraktif untuk berinvestasi," katanya.

Pemberian HGU hingga 190 tahun juga ia nilai bisa menguntungkan pemerintah karena akan menarik investor. Namun, kebijakan itu juga bisa membawa kerugian.

Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari perpanjangan konsesi HGU. Kedua, pemerintah semakin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan yang telah dikuasai investor karena waktu HGU-nya terlalu panjang.

"Artinya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memonetisasi kawasan tersebut setelah 100 tahun, karena jatah HGU ternyata 190 tahun," kata Ronny.

Kemudian kerugian ketigaadalah investor akan berpeluang mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa tiga generasi.

Ronny pun meragukan pemberian HGU hingga 190 tahun bisa membuat investor ramai-ramai menanamkan modal di IKN. Memang, ada investor yang akan tertarik dengan HGU yang panjang. Namun biasanya mereka akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi.

"Sementara tak semua investor mencari HGU panjang. Sebagian investor justru menginginkan peluang return of investmentyang cepat dan pasarnya pasti, tidak terlalu dimulai dari nol," katanya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan yang berlebihan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pemerintah tidak memiliki kendali terhadap pemanfaatan lahan selama izin HGU diberikan kepada investor.

"Bayangkan saja, mau mengubah tata ruang dan pemanfaatan wilayah saja tunggu siklus yang sangat lama sampai HGU habis," katanya.

Dampak lainnya adalah pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Hal itu, lanjut Bhima, menjadi kontradiksi dengan upaya reforma agraria karena terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor IKN.

Bhima juga meragukan upaya pemberian HGU selama 190 tahun bisa menarik minat investor. Ia justru khawatir investor yang sudah diberikan izin HGU, malah tidak menggarap lahannya. Sehingga yang terjadi hanya sekedar spekulasi properti saja.

Di sisi lain, ia melihat investor bisa saja menganggap IKN merupakan proyek penuh risiko tinggi sehingga HGU-nya sampai 190 tahun.

"Kalau proyeknya menarik secara komersial buat apa ada obral HGU sampai selama itu? Justru waktu proposal IKN ditawarkan ke investor timbul tanda tanya. Berarti HGU 190 tahun artinya, horizon keuntungan investor kan sangat panjang sekali ya. Itu persepsi yang ada di benak investor terutama dari negara maju," katanya.

Bukti Panik Tak Ada Investor Tertarik Masuk IKN

Tuan Perang Ling Tian

Erick Thohir Ancam Penimbun Beras: Wasit Saja Tertangkap******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengancam para penimbun beras. 

Ancaman ia tebar saat melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10).

Erick mengatakan untuk melakukan penindakan hukum itu, pemerintah sudah punya Satgas Pangan. Mereka bisa melakukan tindakan hukum demi mengatasi masalah stabilisasi harga dan pasokan beras, termasuk yang diakibatkan oleh keberadaan penimbun.

Direktur Utama Perum Bulo Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya memang menemukan masalah terkait beras. Menurutnya beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berkualitas premium ditemukan beberapa kali diganti karungnya dengan beras merek lain.

Beras itu kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi.

"(Harga) enggak akan turun-turun karena jualnya begitu, untungnya sebesar-besarnya," katanya.

Buwas menjelaskan untuk mengatasi tersebut, Satgas Pangan akan mengecek beras di ritel. Apabila ditemukan beras dengan merek lain tetapi identik dengan beras Bulog maka berarti terjadi penyalahgunaan.

Pihak yang memalsukan beras tersebut kemudian akan ditindak oleh polisi.

"Itu pidana. Kalau pidana tergantung polisi, pidana apa ini. Kalau penipuan bisa, nanti UU Konsumen kena juga dia. Artinya penegakan hukum adalah kewenangan polisi," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

IHSG Ditutup Berseri ke 6.888 Jelang Libur Akhir Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.888 pada Jumat (6/10) sore. Indeks saham menguat 13,69 poin atau 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,30 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 261 saham menguat, 252 saham terkoreksi, dan 242 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 0,17 persen.

Sementara indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 1,58 persen dan indeks Straits Times Singapura menguat 0,70 persen.

Lalu, bursa saham Eropa kompak menguat Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,22 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen.

Di sisi lain, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,13 persen, indeks Dow Jones melemah 0,03 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,12 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berasal dari negeri asing

Mendagri Respons soal Pembatasan Pembelian Beras 10 kg per Hari******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah jika pembatasan pembelian beras10 kg per hari oleh pengusaha ritel adalah rekomendasi pemerintah. 

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya," kata Tito usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," sambungnya.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

"Nah, ini tugas kita untuk sama-sama, kami Kemendagri, Bapanas, Bulog, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Pangan Polri, kita cek bersama-sama. Itu termonitor dari daerah mana saja, itu yang kita monitor setiap minggu," tutur Tito.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah ini akan bisa tertahan harganya dan menurun, tapi saya minta tadi salah satu kunci yang gak boleh ditinggalkan adalah diversifikasi pangan. Makan makanan pokok nonberas," tutupnya.

Lihat Juga : Mendagri Sebut Selain Takut pada KPK, Pemda Juga Ngeri ke Sri Mulyani

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per harinya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah pasokan yang mengkhawatirkan imbas El Nino.

Roy menyebut pembatasan sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Bapanas dan Bulog. Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk dengan terbukanya keran impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," kata Roy saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Era Kitab Para Dewa

Mendagri Jamin Stok Bansos Beras 21 Juta Rakyat Miskin Masih Aman******

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menepis kabar yang menyebut pasokan beraskian menipis.

Menurutnya, stok beras masih cukup, termasuk untuk bantuan sosial (bansos) kepada 21,3 juta rakyat miskin.

"Saya belum tahu stok beras menipis. Setahu saya waktu rapat minggu lalu, stok beras relatif cukup bagus, relatif bisa mencukupi (termasuk untuk bansos rakyat miskin). Kalau ada yang menipis saya belum tahu, ini informasi bagi saya," jelasnya usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

Tito juga membantah pembatasan pembelian beras 10 kg per hari di toko ritel merupakan rekomendasi pemerintah. Kendati, ia tak menutup kemungkinan kalau memang alasan pembatasan tersebut imbas menipisnya stok beras.

Ia pun menegaskan selalu mengkoordinasikan kondisi perberasan tanah air dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga Bulog. Meski, faktanya memang ada pembatasan di ritel modern, seperti Super Indo, Alfamart, hingga Indomaret berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com.

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya. Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," tutur Tito.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

Sebelum ramai pembatasan pembelian di ritel, 21,3 juta warga miskin yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijanjikan Presiden Joko Widodo bakal mendapat beras gratis mulai September 2023. Bansos ini diberikan demi mengendalikan harga yang naik di pasaran.

Selain September, beras akan dibagikan pada Oktober dan November tahun ini. Jokowi menyebut beras adalah komoditas utama pendorong inflasi di Indonesia sehingga gerakan ini menjadi bagian operasi pasar.

"Mulai awal September akan didistribusikan bantuan pangan beras. Satu keluarga menerima manfaat dapatkan 10 kg beras," jelas Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]