hari slot gacor

Buku Ajaib Aegea

judi slot tergacor

Ganjar: Seluruh perangkat negara harus hadir atasi masalah PMI******

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan, negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran Indonesia (PMI).

Ia menjabarkan perangkat-perangkat tersebut adalah duta besar Indonesia di luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, hingga pemerintah daerah, yang menurut dia harus bisa menempuh berbagai langkah guna mencegah munculnya masalah saat PMI bekerja di negeri orang.

Baca juga: Ganjar tidak setuju dengan Prabowo soal makanan bergizi untuk anak

"Satu, mulai mereka berangkat, legalitasnya harus beres. Mulai mereka berangkat, kita harus sudah tahu skillnya apa. Mulai mereka berangkat, apa yang ada di kontrak kerja, harus kita pastikan. Ada lembaga yang harus melakukan kontrol," kata dia dalam debat kelima Pemilu 2024, Jakarta, Minggu.

Ia mencontohkan pengalamannya yang pernah membebaskan beberapa pekerja yang bermasalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja yang terindikasi perdagangan orang.

Ganjar yang semasa itu menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah menelepon menteri luar negeri dan duta besar untuk mendiskusikan penyelesaian masalah.

Baca juga: Ganjar: KTP Sakti mudahkan pendataan kelompok disabilitas

Terakhir, ia menekankan pentingnya penggunaan media sosial oleh para pejabat terkait untuk memudahkan masyarakat, utamanya PMI, mengadukan masalah secara cepat.

"Menggunakan banyak pintu-pintu untuk melaporkan adalah bagian cara cepat yang paling tepat untuk menangani kasus, tapi mencegah itu jauh lebih baik dengan sekali lagi, legalitas, keterampilan, kontrak, dan memberdayakan seluruh aparatur," ujar dia.

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Anies tersenyum lebar tanggapi pertanyaan Ganjar soal pembagian bansos

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

slot terbaru mudah menang

Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP******

Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan

Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan tidak ingin mengomentari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memvonis dirinya dan dan enam anggota lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Dia mengatakan selama persidangan pihaknya telah diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, hingga argumentasi, terkait pengaduan tersebut. "Saya tidak akan mengomentari putusan DKPP, ketika dipanggil sidang kita sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan," kata Hasyim kepada wartawan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. Dia menjelaskan, konstruksi Undang-undang Pemilu itu selalu menempatkan KPU dengan posisi "ter", yakni terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Dengan ada pengaduan soal pendaftaran Gibran ke DKPP, menurutnya pihaknya selalu mengikuti proses persidangan di DKPP.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran Sehingga apa pun putusan-nya dari DKPP, dia menegaskan tidak akan mengomentari putusan tersebut karena seluruh keterangan dan catatan dari pihaknya sudah disampaikan saat persidangan. "Setelah itu kewenangan penuh dari majelis DKPP untuk memutuskan," ujarnya. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024. Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan. Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

mesin slot gacor

Polisi tangkap puluhan remaja yang hendak tawuran di Jaktim******

Para pelaku dikenakan percobaan tindak pidana, dengan sanksi teguran, pembinaan dan membuat surat pernyataan.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur menangkap puluhan remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Jakarta Timur, pada Minggu dini hari (4/2).

"Total ada 20 orang yang kita tangkap, tiga orang diantaranya sebagai admin sosial media kelompok mereka. Pelaku rata-rata di bawah umur dengan usia 15, 16, dan 17 tahun," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jaktim, Jatinegara, Senin.

Puluhan remaja itu tergabung dalam kelompok bernama "Amsterdam" yang ada di Bintara Jaya, Bekasi. Sementara, dua kelompok lainnya di Duren Sawit dan Cakung.

Nicolas menjelaskan kronologi penangkapan bermula ketika jajarannya tengah melakukan apel malam persiapan patroli di Polsek Cakung pada Minggu (4/2) dini hari.

Kemudian, anggota yang melaksanakan apel tampak curiga dengan sikap beberapa remaja yang merekam menggunakan ponsel genggam proses apel tersebut. Lantas, unit Patroli Presisi Polres Metro Jakarta Timur menghampiri remaja yang merekam tersebut dan menanyakan alasannya.

"Setelah apel, anggota kami menanyakan kenapa direkam, rupanya mereka itu admin sosial media kelompok tawuran dan mereka update di sosial media tulisannya 'Jangan gerak dulu angin sedang kencang', yang artinya jangan gerak dulu ada polisi, seperti memberi tahu kepada temannya," papar Nicolas.

Baca juga: Legislator: Komunikasi orang tua dengan anak bisa cegah tawuran

Setelah diselidiki lebih dalam, lanjut Nicolas, pihaknya menemukan admin Instagram kelompok tersebut bernama Nagabonar dan Amsterdam, yang diketahui berjanji akan menggelar tawuran.

Tidak hanya itu, polisi juga menemukan kelompok tawuran lainnya bernama Wisma yang akan melakukan aksi kriminal serupa.

Selanjutnya, polisi menyita ponsel genggam yang dimanfaatkan untuk updatestatus tersebut beserta pemiliknya.

"Saat melakukan razia lebih dalam terhadap para pelaku, kami amankan alat tawuran berupa senjata tajam, antara lain jenis celurit, golok, parang, stik golf, dan bom molotov," ujar Nicolas.

Para pelaku dikenakan percobaan tindak pidana, dengan sanksi teguran, pembinaan dan membuat surat pernyataan.

Polisi juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku yang masih di bawah umur.

"Kami juga bekerja sama dengan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Timur, RT, dan RW serta akan panggil orang tua agar lebih intens melakukan pengawasan kepada anaknya," kata Nicolas.

Baca juga: Antisipasi tawuran, polisi gencarkan patroli di kawasan Bassura Jaktim
 

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Kotak Makanan Ogre

judi

Samsung bakal luncurkan Galaxy Ring ke semester dua 2024******

Jakarta (ANTARA) - Raksasa teknologi Korea Selatan Samsung berencana meluncurkan perangkat cincin pintar Galaxy Ring pada semester kedua 2024.

Samsung memperkenalkan Galaxy Ring pada peluncuran ponsel flagshipGalaxy S24 Januari lalu, namun, mereka belum memberikan informasi kapan gawai tersebut diluncurkan.

Baca juga: Samsung mulai produksi Galaxy Ring bulan depan

Eksekutif di Samsung Electronics Daniel Seung Lee, seperti dilaporkan laman Phone Arena dan SamMobile, Senin (5/2) waktu setempat, melalui unggahan di media sosial untuk profesional LinkedIn mengabarkan Galaxy Ring bakal diluncurkan pada semester kedua 2024. 

Meskipun belum diketahui tanggal pasti peluncuran, Samsung diperkirakan akan meluncurkan Galaxy Ring pada acara Galaxy Unpacked bulan Agustus, acara tahunan merek tersebut untuk gawai lipat seri Galaxy Z Fold dan Galaxy Z Flip.

Baca juga: Konsep cincin pintar dari Samsung

Belum banyak informasi spesifikasi tentang Galaxy Ring. Saat acara Galaxy Unpacked Januari lalu, Samsung menyatakan cincin pintar itu terintegrasi dengan platform kesehatan Samsung Health.

Belakangan, Galaxy Ring diketahui akan diluncurkan dalam tiga warna dan ukuran, yang terbesar 13 inci.

Sebelum Samsung, Oura McLear sudah terlebih dulu melepas cincin pintar ke pasar.

Baca juga: Ring Zero, cincin pintar asal Jepang

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

slot bonus tanpa to

Komunitas akademik Undip sampaikan sikap terkait situasi politik******

Keprihatinan itu ... diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Semarang (ANTARA) - Komunitas akademik Universitas Diponegoro Semarang, yang terdiri atas guru besar, dosen, dan mahasiswa, menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik terkini di tanah air menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pernyataan sikap itu disampaikan dalam aksi bertajuk "Indonesia Dalam Darurat Demokrasi" yang berlangsung di Taman Inspirasi Undip, depan Gedung Widya Puraya, Undip, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

"(Aksi) Hari ini terjadi (sebagai) bentuk dari sepenuhnya keprihatinan dari teman-teman guru besar, dosen, dan terutama mahasiswa, didukung bersama alumni," kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Undip Prof. Suradi Wijaya Saputra mewakili peserta aksi.

Tampak pula sejumlah guru besar Undip yang ikut dalam aksi tersebut ialah Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Prof. Muhammad Nur, DEA dan Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Prof. Lita Tyesta.

Setidaknya, ada lima poin pernyataan sikap dari komunitas akademik Undip.

Baca juga: Pengamat harapkan penyelenggara pemilu tegas respons petisi akademisi

Pertama, mengembalikan tujuan dibentuknya hukum, sebab hukum sejatinya dibuat sebagai alat mencapai tujuan negara dan bukan untuk mencapai kekuasaan.

Kedua, memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman dan damai, serta tanpa intimidasi dan ketakutan, sesuai dengan koridor kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Ketiga, mendesak penyelenggara negara untuk menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi Pancasila, seiring kehidupan demokrasi dewasa ini yang berjalan tidak sesuai dan mengalami kemunduran.

Keempat, mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi kembali etika dan moral dalam berdemokrasi guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari kerusakan yang lebih parah.

Kelima, mengimbau seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan negara untuk bersama-sama menjadi garda terdepan dalam mengawal kehidupan berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara.

Baca juga: Akademisi: Capres jangan cuma obral janji hapus disparitas guru-dosen

"Keprihatinan itu, terutama diawali dengan runtuhnya etika dan moral sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diikuti pelanggaran etika dalam kehidupan berdemokrasi," kata Suradi.

Melalui seruan itu, civitas akademicaUndip berharap jangan sampai ada pelanggaran etika dalam berdemokrasi diwariskan kepada generasi muda, apalagi dianggap sebagai sesuatu yang baik.

"Mohon betul menjadi catatan kita bersama, jangan dibudayakan, jangan dilestarikan, harus kita putus sampai hari ini. Harus diwujudkan dalam kita ikut mengambil keputusan terserah hari nurani dan pikiran kita bersama dalam menilai.Kami tidak punya kepentingan sama sekali terhadap pilihan-pilihan (politik, red.), tapi kami hanya punya kepentingan bahwa nilai moral dan etika harus dijunjung tinggi," tegas Suradi dengan diamini para peserta aksi.

Aksi tersebut diikuti sekitar 30 guru besar, dosen, dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) se-Undip guna menyadarkan generasi muda dalam mengawal proses demokrasi di tanah air.

Baca juga: Akademisi: Presiden harus ciptakan pemilu berkualitas

"Kami mewakili civitas akademica, tidak atas nama lembaga, tetapi kami sebagai anggota masyarakat di kampus Undip. Kami garisbawahi, adanya kewajiban sebagai civitas academicamelakukan pemilihan yang baik sesuai hati nurani masing-masing," katanya.

Selain itu, Suradi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya hingga tahap akhir agar demokrasi berjalan dengan semestinya.

Sebelumnya, civitas akademicadari berbagai perguruan tinggi juga menyampaikan pernyataan sikap, seperti UGM, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Baca juga: Sudirman Said sebut kritik dari perguruan tinggi tidak boleh diabaikan

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Detektif Conan: Pemilik Kedai Kopi

trik gacor slot olympus

Ketum Projo minta sukarelawan cabut laporan polisi terhadap Butet******

Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum DPP Projo Budi Arie meminta sukarelawan pendukung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mencabut laporan terhadap budayawan Butet Kertaredjasa ke kepolisian.

Budi Arie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo secara khusus meminta Projo agar mencabut pelaporan Butet di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Jangan bikin ramai di publik, saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja tidak mengadukan ke polisi, kok. Apalagi Pak Butet itu 'kan kawan sendiri," kata Budi Arie mengulangi penjelasan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Butet Kertaredjasa dilaporkan ke Polda DIY atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315.

Pelaporan tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/114/1/2024/SPKT Polda DIY tertanggal 30 Januari 2024. Berkas laporan ditandatangani Kasiaga II SPKT Polda DIY Kompol Sugiarta.

Pelaporan terhadap Butet oleh sejumlah organisasi sukarelawan pendukung Jokowi seperti PROJO DIY, Sedulur Jokowi, dan Relawan Arus Bawah Jokowi. Pelaporan tersebut didampingi Tim TKD Prabowo-Gibran.

Baca juga: Istana sebut Presiden Jokowi tak terganggu dengan sindiran Butet
Baca juga: Komunitas Advokat nilai pernyataan Butet Kartaredjasa sudutkan Polri

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024