situs tergacor slot

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

slot tergacor parah

Luhut Turun Gunung, Kenaikan Pajak Hiburan 40******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan turun gunung menyelesaikan polemik kenaikan pajak hiburanke 40-75 persen.

Turun gunung dilakukan Luhut  karena ia mendengar kegaduhan soal keberatan masyarakat saat berada di Bali beberapa waktu lalu. Setelah itu mendengarkan kegaduhan itu, ia langsung mengumpulkan instansi terkait untuk membahas kenaikan pajak hiburan tersebut.

"Jadi, kita mau tunda saja itu dulu pelaksanaannya. Itu kan dari Komisi XI, bukan dari pemerintah ujug-ujug terus jadi gitu," tutur Luhut di akun Instagram pribadinya, Rabu (17/1).

Kisruh pajak hiburan ini disebabkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Berbagai pelaku usaha di sektor hiburan memprotes beleid itu, mulai dari pengacara Hotman Paris Hutapea hingga penyanyi sekaligus pemilik bisnis karaoke Inul Daratista.

Mereka merasa kenaikan tarif pajak itu bisa membunuh industri hiburan di tanah air.

Maklum, pada UU HKPD, tarif pajak kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dikerek jadi 40 persen-75 persen. Padahal, aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mencantumkan batas bawah pajak hiburan kelompok tersebut.

"Jadi, hiburan jangan hanya dilihat diskotek, bukan. Ini banyak sekali impak pada yang lain, orang yang siapkan makanan, jualan, dan sebagainya. Saya kira saya sangat pro dengan itu (kajian ulang UU HKPD) dan saya tidak melihat ada alasan untuk kita menaikkan pajak (hiburan)," tutup Luhut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

sistem kehidupan tertinggi

panen338

MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Padahal penetapan tersangka terhadap Firli sudah berlangsung cukup lama, yaitu lebih dari tiga bulan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada pers di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri (FB) oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Menurut dia, gugatan tersebut diajukan untuk melawan termohon satu Kapolda Metro Jaya, termohon dua Kapolri dan termohon tiga Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Boyamin menuturkan, pokok permohonan gugatan praperadilan yang diajukan, yaitu bahwa Kapolda dan Kapolri telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Pokok permohonan lainnya, yaitu untuk dipatuhi putusan ini oleh para termohon maka diperlukan perintah hakim kepada para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

"Selain itu para termohon seharusnya segera melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik," tuturnya.

Sementara itu, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jakarta Selatan (Jaksel) berwenang menyidangkan.

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri. 
Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.

Selain MAKI, gugatan praperadilan serupa juga dilayangkan oleh Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

poipet 22 paito

IMIP Patuh Hukum, Tarik Kembali 2 TKA China untuk Diperiksa Polisi******

Morowali, CNN Indonesia--

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) membawa kembali dua Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang menjadi korban luka-luka akibat ledakan di kawasan industri itu sebagai komitmen hukum untuk diperiksa kepolisian.

Diketahui, ledakan itu terjadi di kawasan PT Indonesia Tshingshan Stainlees Steel (ITSS) akhir Desember 2023 dan menewaskan sedikitnya 20 orang di antaranya adalah 10 pekerja lokal dan 8 lainnya WNA China. Ada pula korban luka-luka yang masih mendapatkan perawatan.

Managing Director IMIP Hamid Mina menuturkan pihaknya bersikap kooperatif dengan membawa kembali dua TKA China untuk diperiksa dalam proses hukum. Saat ini, proses hukum itu telah sampai pada penyidikan polisi. Dua TKA itu diketahui sebelumnya sudah sempat dipulangkan ke negara asalnya.

Diketahui, tungku smelter nikel PT Indonesia Tshingshan Stainlees Steel (ITSS) diduga meledak pada Minggu (24/12). Korban meninggal dunia akibat ledakan tersebut lebih dari 20 orang.

IMIP menyatakan untuk korban luka dan korban yang masih menjalani perawatan intensif di RSUD Morowali, Makassar maupun Jakarta berjumlah 38 orang.

Terkait dengan kasus itu, Sedikitnya 14 orang saksi diperiksa dalam kasus ledakan tungkusmelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

"Sampai saat ini 14 orang dimintai keterangan dari internal PT ITSS," kata Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Djoko Wienarno, Rabu(27/12).

[Gambas:Video CNN]

(asa/asa)

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

jeger88

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Domain Pedang Tak Terkalahkan

event tebak hadiah 4d

Respons KCIC soal Isu Kereta Cepat Sepi Penumpang******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) mengatakan saat ini volume penumpang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Whooshmasih stabil. Pernyataan mereka keluarkan untuk menepis isu bahwa Whoosh belakangan ini sepi penumpang.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan rata-rata okupansi di atas 50 persen.

Untuk hari biasa, sambungnya, rata-rata volume penumpang mencapai 60 persen hingga 70 persen.

Eva mengatakan volume penumpang saat hari biasa dengan akhir pekan memang berbeda. Saat selesai libur panjang seperti tahun baru kemarin katanya memang tren volume memang cenderung menurun.

"Setelah long weekend selesai pasti mengalami sedikit penurunan dan bertahap akan normal kembali," katanya.

Saat ini, katanya, secara total Whoosh sudah mengangkut sekitar 1,3 juta penumpang sejak beroperasi berbayar pada 17 Oktober lalu. Adapun jumlah KA terus ditingkatkan agar dapat mengakomodir peningkatan jumlah penumpang.

Di awal beroperasi, hanya terdapat 14 perjalan KA per hari. Jumlah KA terus meningkat hingga sekarang mencapai 40 per perjalanan per hari.

"Adapun jumlah KA yang beroperasi tentunya sangat fleksibel dengan melihat demand. Sebagai contoh pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru kemarin jumlah perjalanan Whoosh mencapai 48 KA per hari," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Xianchi

voucher xxi

Citigroup PHK Lagi, Kali Ini Sasar Level Manajer******

Jakarta, CNN Indonesia--

CEO Citigroup Jane Fraser membahas rencana perombakan besar-besaran perusahaan dengan para direktur pelaksana. Salah satu poin yang dibahas adalah rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah posisi pimpinan.

Dilansir dari Reuters, Jumat (19/1), sumber yang mengetahui rencana ini menyebut rencana ini merupakan tindak lanjut dari rencana PHK 20 ribu karyawan dalam dua tahun ke depan yang diumumkan pekan lalu.

Dalam pembicaraan terpisah, manajer di bagian pasar, risiko, dan perbankan investasi menyebut bakal diberhentikan sebagai bagian dari reorganisasi.

Sayangnya hingga kini pihak Citigroup masih menolak untuk memberikan komentar.

Di tengah reorganisasi perusahaan, sebanyak tiga eksekutif senior pun dikabarkan hengkang dari Citigroup.

Para eksekutif tersebut di antaranya Tim Gately, kepala penjualan ekuitas AS; Thomas Lynch, kepala global penjualan layanan utama; dan Matt Brady, kepala penjualan Delta One di Amerika.

Ketiga eksekutif juga tak segera memberikan tanggapan yang meminta komentar terkait hal ini.

Citigroup juga dikabarkan bakal memberhentikan sekitar 20 peneliti ekuitas di Asia Pasifik sebagai bagian dari perombakan globalnya.

Lihat Juga : Curhat Ahok soal Risiko Kerja di BUMN: Salah Sedikit Masuk Penjara

Menurut seorang sumber yang mengetahui perihal ini, dua orang peneliti di Hong Kong akan terkena dampaknya. Sementara pengurangan jumlah karyawan lainnya akan dilakukan di Jepang, Australia, dan Korea.

Kata sumber itu, pemangkasan ini akan mengurangi tenaga kerja riset regional bank Wall Street yang memiliki beberapa ratus karyawan yang berbasis di berbagai pasar.

Citigroup sebelumnya mengatakan bakal memangkas 20 ribu karyawan selama dua tahun ke depan usai membukukan kerugian sekitar US,8 miliar atau setara Rp28,14 triliun (asumsi kurs Rp15.637 per dolar AS) pada kuartal terakhir.

Menurut sumber, jumlah karyawan akan dikurangi sebanyak 5.000 orang dalam organisasi saat ini, sementara 5.000 karyawan lainnya akan diberhentikan dari bisnis yang dijual.

Kendati Citigroup telah memberikan informasi terbaru secara berkala terkait pemangkasan ini, para investor dan pekerja tetap mengamati dengan seksama waktu dan rincian ihwal perubahan organisasi ini.

Sumber tersebut menambahkan bahwa 10 ribu staf akan diberhentikan dari divisi-divisi pendukung seperti teknologi dan operasional.

Rencana pemangkasan sekitar 8 persen dari pegawai Citigroup merupakan salah satu PHK terbesar di Wall Street dalam beberapa tahun terakhir. Perombakan ini merupakan bagian penting dari upaya Fraser untuk merampingkan bank dan meningkatkan imbal hasil dan harga sahamnya.

Bank terbesar ketiga di AS ini juga tengah menghadapi perintah persetujuan dari regulator pada 2020 yang menuntut perbaikan atas beberapa "kekurangan yang sudah berlangsung lama" dalam pengendalian internalnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)