rtp dogelexus

Naruto: pecinta kuliner

Ridwan Kamil Prediksi Tol Cisumdawu Sumbang 6 Persen ke Ekonomi Jabar******

Gubernur Jawa Barat(Jabar) Ridwan Kamil menyebut jalan Tol Cileunyi- Sumedang-Dawuan (Tol Cisumdawu) bakal berkontribusi 6 persen pada pertumbuhan ekonomi Jabar tahun ini.

"Saat ini pembangunan Tol Cisumdawu sudah mendekati 100 persen selesai dan ditargetkan beroperasi Juli 2023," katanya dikutip dari Antara, Selasa (27/6).

Ekonomi Jabar tumbuh sebesar 4,61 persen pada kuartal keempat 2022 secara tahunan (yoy). Sepanjang 2022, ekonomi Jabar tumbuh sebesar 5,45 persen atau meningkat 3,74 persen dibandingkan 2021.

Menurutnya, pihaknya berkomitmen memeratakan pembangunan melalui konektivitas wilayah, di antaranya dengan membangun jalan tol. Melalui jalan tol, distribusi logistik antardaerah akan lebih cepat dan menciptakan banyak manfaat yang nyata dirasakan masyarakat.

"Jabar provinsi, salah satu yang paling banyak mendapatkan benefit PSN. Kereta Cepat (KCJB) Agustus akan dimulai operasinya, Tol Cisumdawu akan diresmikan, Bandara Kertajati sudah (berjalan), " katanya.

Ia menambahkan PSN lain di Jabar antara lain Pelabuhan Patimban tahap satu sudah berjalan, 9 ruas jalan tol, dan 7 bendungan. Semua proyek itu dibuat semata-mata untuk menggerakkan ekonomi.

"Berkat PSN, kita ini surplus beras sampai 1,3 juta ton. Tanpa bendungan dari PSN, mimpi swasembada ini mungkin tidak terkejar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Detektif Kecil dan Pangeran

Anak Buah Luhut Klaim Menperin******

Kemenko Kemaritiman dan Investasimenyebut Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sudah satu suara soal impor3 trainset KRL baru.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menegaskan tidak ada lagi tolak-menolak dari kementerian/lembaga (K/L) soal keputusan impor KRL baru tersebut.

"Ya, sudah (Menperin dan Mendag setuju impor KRL baru), yang penting kan tidak ada aturan yang dilanggar. Kemarin di rapat sudah diputuskan itu, opsi impor 3-4 trainset baru ini di-exercise. Bisa kemungkinan 4 trainset, nanti dilihat dapatnya berapa, tapi tak akan lebih dari 4 trainset," katanya kepada CNNIndonesia.com di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

Menurutnya, pengadaan 3 trainset KRL anyar sudah seimbang dengan pesanan ke industri dalam negeri, yakni PT Industri Kereta Api (INKA). Bahkan, Seto menyebut INKA cukup kewalahan menerima order 24 trainset KRL baru dari PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Seto mengatakan Kemenperin sedari awal menolak rencana impor KRL bekas, tapi tidak untuk barang baru. Impor KRL bekas, apalagi yang usianya di atas 20 tahun, berlawanan dengan aturan Indonesia.

"Iya, sudah (Menperin Agus setuju impor KRL baru), kemarin di rapat sudah. Mau gimana lagi? Kan order di dalam negeri sudah banyak. INKA disuruh mengerjakan 19 retrofit, terus bikin 24 baru, 24 loh," jelas Seto.

"Itu INKA sudah megap-megap disuruh mengerjakan itu. Ini kan sudah nih dalam negerinya, kami bilang sama Kemenperin ordernya sudah gede banget. Kalau ditotal ada Rp9 triliun lebih buat 24 rangkaian baru plus 19 retrofit," sambungnya.

Meski begitu, Seto belum mengecek lebih lanjut apakah impor KRL baru masih perlu rekomendasi izin impor dari Kemenperin. Ia hanya menegaskan opsi impor 3 rangkaian KRL baru dipilih karena tidak melanggar aturan manapun.

Anak buah Luhut itu juga bicara soal potensi harga KRL baru tersebut. Ia memang tak spesifik menyebut berapa harga kereta baru buatan Jepang itu.

Tetapi katanya, proses pengadaannya bakal dikawal langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Seto menegaskan BPKP bakal membuat review baru dari harga KRL baru yang nanti disampaikan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

[Gambas:Video CNN]

"Nanti akan di-review sama BPKP. Yang penting proses pengadaan segala macam BPKP harus ikut. KCI adalah perkiraan harganya, tapi saya belum dapat. Pastinya akan lebih mahal, tanyalah ke KCI, nanti saya salah. Pokoknya kereta baru akan lebih mahal," ungkap Seto.

"Kami yang penting nanti BPKP cek (harga KRL baru), supaya governanceterjaga dengan baik. Iya, nanti ada review baru lagi, khusus pengadaan baru ini. Belum dimulai (review BPKP). Nanti kan dari KCI dan KAI harus make suredulu bisa tidak (impor 3 trainset KRL baru) segala macamnya," tambahnya.

Meski begitu, ia memastikan pengadaan rangkaian KRL baru tersebut tidak menggunakan uang PT Kereta Api Indonesia (KAI) atau PT KCI. Semuanya dirogoh langsung dari kocek negara, dengan dua skema yang tengah digodok.

Pertama, pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi alias public service obligation (PSO)KRL di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kedua, pemerintah bakal menyiapkan penyertaan modal negara (PMN).

"Enggak (bukan uang KAI atau KCI), dari pemerintah lah. Akan kami kaji opsinya mana yang paling bagus. Karena semua ini (uang negara) buat retrofit, pembelian dari PT Industri Kereta Api (INKA), dan segala macam," tutupnya.

CNNIndonesia.comsudah menghubungi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri, dan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso untuk mengonfirmasi sikap soal impor KRL baru ini. Namun, ketiganya belum memberikan komentar hingga berita ini tayang.

Kotak Makanan Ogre

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pasca-95

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Beli Tiket MRT Tak Bisa Pakai Gopay, Ovo Cs Mulai 1 Juli Nanti******

PT MRT Jakarta melakukan penyesuaian sistem pembelian dan pembayaran tiketper 1 Juli mendatang.

Mengutip informasi yang mereka sampaikan melalui akun Twitter @mrtjakarta, ada beberapa pilihan dan metode pembayaran tiket yang bisa dipilih masyarakat.

Untuk pembayaran dengan kartu elektronik bank, masyarakat bisa menggunakan Brizzi keluaran BRI, Flazz BCA, e-money Mandiri, TapCash BNI, dan Jakcard.

"Hai, Kak. Benar ya. Per tanggal 1 Juli 2023 pembayaran yang tersedia di aplikasi MRT-J dapat menggunakan Astrapay, i.saku, dan blu by Digital BCA, ya. Terima kasih," kata mereka melalui akun twitter tersebut, Senin (26/6) kemarin.

Sementara itu Corporate Secretary Division head MRT Jakarta Ahmad Pratomo mengatakan dengan sistem baru itu, MRT Jakarta kini tidak lagi melayani pembelian dan pembayaran tiket dengan menggunakan QR Code aplikasi e-wallet Gopay, Ovo, Dana, dan LinkAja.

"GoPay, Ovo, Dana, dan LinkAja tidak dapat digunakan," katanya seperti dikutip dari detik.com.

"Penyesuaian ini berlaku per 1 Juli 2023," sambungnya.

Pratomo menjelaskan penyesuaian sistem pembayaran ini dilakukan seiring dengan telah selesainya kontrak kerja sama dengan para mitrae-wallettersebut. 

Sampai saat ini katanya, belum ada kesepakatan lebih lanjut untuk memperpanjang kerja sama dari para mitra.

"Pada prinsipnya MRT Jakarta tetap membuka kelanjutan kerja sama sepanjang sesuai dengan ketentuan yang selama ini telah berjalan dengan kerja sama sebelumnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Prajurit terkuat

Mendag Prediksi Harga Telur dan Ayam Baru Normal Sebulan Lagi******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memperkirakan harga telur dan ayam baru kembali normal bulan depan.

"Sekarang indukan (ayam) baru kan perlu waktu lagi. Jadi kira-kira sebulan mudah-mudahan sudah ketemu stabil harga (normal) yang dicantumkan. Sudah cenderung turun cuma lebih mahal sedikit," ujar Zulkifli saat menghadiri acara "Bhineka Culture Festival, di Pantai Jerman, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (23/6).

Saat ini, harga kedua pangan itu mulai melandai di Pulau Jawa dan Bali. Namun, ia tak menampik harganya masih terbilang mahal.

"Kemarin di Buleleng (harga telur) Rp31 ribu per kg dan ayam sempat Rp46 ribu sekarang sudah Rp40 ribuan per kg, dibandingkan minggu lalu turun tapi belum sesuai yang diharapkan," imbuhnya.

Menurut Zulkifli, perlu waktu untuk menstabilkan harga telur dan ayam. Terlebih, saat Lebaran Idul Fitri harga ayam dijual terlalu murah dan banyak dipotong.

"Memang perlu waktu, karena kemarin sampai lebaran harga ayam terlalu murah. Harusnya ayam itu Rp37 ribu dan Rp38 ribu (per kg), kemarin lebaran Rp32 ribu (per kg)," ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi kepada harga telur saat musim lebaran lalu. Harga telur, yang seharusnya berkisar Rp27 ribu hingga Rp28 ribu per kg, hanya Rp25 ribu per kg ketika lebaran lalu.

"Harganya (telur) kemarin sempat Rp25 ribu (per kilogram). Jadi, pengusaha telur jadi rugi. Karena rugi kan repot ngasih makan, jadi induknya dipotong, dijual ayamnya," terangnya.

[Gambas:Video CNN]