petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol yang bisa bayar bulanan

depo 50 bonus 50 to kecil 495Jutaan kata 254981Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol yang bisa bayar bulanan》

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/HO-KSP/aa.
Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hari kedua masa tenang, DKI turunkan 309 ribu alat peraga kampanye******

Hari kedua masa tenang, DKI turunkan 309 ribu alat peraga kampanye
Petugas memasukkan Alat Peraga Kampanye (APK) ke dalam mobil saat penertiban di Cijantung, Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc/pri
hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024
Jakarta (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi DKI Jakarta hingga hari kedua masa tenang Pemilu 2024, telah menurunkan sebanyak 309 ribu alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta. 
 "Rekap hasil pembersihan APK dalam rangka masa tenang Pemilu 2024 berdasarkan laporan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Senin, 12 Februari, dari seluruh wilayah, data per jam 12.00 WIB total 309.633 ΑΡΚ," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. Berdasarkan jenis alat peraga kampanye, ditemukan sebanyak 62.616 lembar spanduk, 26.861 lembar baliho, 92.831 lembar "banner", 100.941 lembar bendera, 16.340 lembar pamflet atau stiker dan lainnya sebanyak 10.044 lembar.
Berdasarkan data satuan pelaksana, sebanyak 66.102 APK di Jakarta Pusat, 29.528 APK di Jakarta Utara, 52.966 APK di Jakarta Barat, 75.965 APK di Jakarta Selatan, 78.488 APK di Jakarta Timur, 3.018 APK di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 3.566 APK di tingkat provinsi. Angka penurunan APK itu akan terus bertambah.

Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024

Petugas Satpol PP DKI Jakarta akan terus menurunkan alat peraga kampanye (APK) secara serentak di lima wilayah Jakarta dalam rangka memasuki masa tenang kampanye menjelang Pemilu 2024.
Selama masa tenang, kata Arifin, tidak diperbolehkan adanya aktivitas atau kegiatan berkampanye menjelang hari pemungutan suara.

Satpol PP DKI mengerahkan sebanyak 2.300 personel kegiatan penurunan APK dengan melakukan penyisiran jalan-jalan lingkungan hingga jalan protokol di Jakarta. Arifin memastikan APK harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024 untuk menjaga situasi tetap kondusif dari Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2) 
Kegiatan ini bersinergi dengan berbagai unsur seperti pemerintah kota, camat, lurah, masyarakat, TNI/Polri, KPU, Bawaslu, serta tim perwakilan partai politik (parpol), tim calon legislatif (caleg) dan tim pasangan calon (paslon) lainnya.

Baca juga: Bawaslu DKI perkenankan masyarakat bantu bersihkan APK Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023.
"Tentunya kami akan terus melakukan penurunan APK hingga masa tenang pemilu berakhir pada 13 Februari 2024," ujar Arifin.
KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari dan hari-H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot 4d terbaru 2022

Perbarui waktu:2024-07-09

Daftar bab terbaru
tribun855
rupiah slot link alternatif
judi slot77 login
angka kadal dalam togel
japangqq
nesiabet
turbo slot 777
sosbet
pinjam online ilegal cepat cair
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot gacor luar
Bab 2 apakah situs judi online aman
Bab 3 cara pasang no togel jitu
Bab 4 mod slot gacor
Bab 5 situs slot gacor parah
Bab 6 situs paling gacor slot
Bab 7 cara cicilan di tokopedia
Bab 8 cara dapat uang dalam sehari
Bab 9 maxwin olympus bet 1000
Bab 10 detail lokasi kredivo
Bab 11 link slot gacor terpercaya
Bab 12 totoslot777
Bab 13 situs judi terbaru
Bab 14 jw001 slot
Bab 15 sg slot demo
Bab 16 max 388 slot
Bab 17 pacubet
Bab 18 cakrabet
Bab 19 mahjong ways demo anti rungkad
Bab 20 bonus new member 2018
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1165bab
perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

gadis perunggu di sebelah

idntoto
Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu
Seorang petugas mengemas logistik Pemilu 2024 di Pulau Pramuka, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta, Minggu (11/2/2024). KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melakukan pengemasan dan pengepakan ulang logistik Pemilu 2024 untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan dalam pengiriman laut yang akan disebar pada (12/2) ke tempat pemungutan suara (TPS) di enam kelurahan di wilayah Kepulauan Seribu. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta.

"Hari ini Bawaslu DKI Jakarta memonitor persiapan TPS lokasi khusus dan panti," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin menuturkan kegiatan ini dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan bagi pemilih yang tak dapat memilih di TPS seharusnya pada hari pemungutan suara sehingga diarahkan memilih di TPS lokasi khusus.

Kemudian, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli pengawasan politik uang bersama seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada politik uang atau "serangan fajar" menjelang 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu DKI sediakan posko pengaduan untuk cegah kerawanan pemilu

Adapun sebanyak 80 TPS lokasi khusus itu terdiri atas 60 TPS di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk 15.148 pemilih.

Ke-60 TPS lokasi khusus di rutan dan lapas itu meliputi 12 TPS di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, tujuh TPS di Lapas Kelas IIA Salemba, satu TPS di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan satu TPS di Rutan Mabes Polri.

Selain itu dua TPS di Rutan Direktorat Tahti Polda Metro Jaya dan satu TPS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

Berikutnya, 10 TPS di Rutan Kelas I Cipinang, satu TPS di Lapas Perempuan Kelas 2A Narkotika Cipinang, dua TPS di Rutan Kelas I Pondok Bambu, 11 TPS di Lapas Kelas 2A Narkotika Cipinang dan 12 TPS di Lapas Kelas I Cipinang.

Selanjutnya, ada pula satu TPS lokasi khusus di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSPUN) Dr Cipto Mangunkusumo untuk 236 pemilih, tiga TPS lokasi khusus di Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk 711 pemilih dan tiga TPS lokasi khusus di Apartemen Bassura untuk 607 pemilih.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tiga TPS lokasi khusus di pondok pesantren untuk 544 pemilih yang terdiri atas satu TPS di Pondok Pesantren Darunnajah, satu TPS di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan satu TPS di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

"Ada pula delapan TPS di lokasi penambangan untuk 1.168 pemilih yang meliputi empat TPS di Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan empat TPS lainnya di PHE Offshore North West Jaya (ONWJ)," ujarnya.

KPU DKI Jakarta juga menyiapkan dua TPS lokasi khusus di salah satu real estat​​​​​​ di wilayah Cakung untuk 399 pemilih.

Sebelumnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan 80 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di berbagai titik, mulai dari rumah tahanan (rutan) hingga pondok pesantren untuk 17.038 pemilih.
Baca juga: Kecamatan Johar Baru berkoordinasi dengan Puskesmas

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

situs koi
Ketua KPU: Semua tuduhan akan terbantahkan dengan kerja-kerja
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari menjawab pertanyaan wartawan usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di World Trade Center di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (11/2/2024). ANTARA/Virna P Setyorini/aa.
Kuala Lumpur (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari merespons tuduhan kecurangan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan meminta pihak terkait untuk melihat kerja-kerja profesional yang dilakukan komisinya.

“Initinya KPU mau ada apapun, pernyataan apapun, yang penting kami bekerja sungguh-sungguh, bekerja berdasarkan aturan, profesional, menjaga integritas dan juga menjaga netralitas,” ujar Hasyim kepada ANTARA usai meninjau pelaksanaan pemungutan suara di World Trade Center (WTC), Kuala Lumpur, Minggu.

Dia mengatakan pekerjaan yang dilakukan KPU tersebut masih terus berlangsung.

“Yang penting kita tunjukkan itu. Nanti macam-macam tuduhan kan akan terbantah dengan kerja-kerja kita ya,” tegas Hasyim.

Menurut dia, pada akhirnya sejumlah tuduhan itu akan terbantahkan oleh fakta.

“KPU tidak ada niat berbuat yang aneh-aneh,” kata Hasyim.

Hasyim meninjau proses penyaluran suara Warga Negara Indonesia (WNI) yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di WTC Kuala Lumpur bersama Komisioner KPU Idham Holik dan Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur Umar Faruk.

Sebanyak 223 Tempat Pemungutan Suara (TPS) menerima penyaluran suara WNI yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DTPLN) Kuala Lumpur, Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Baca juga: Ketua KPU tegaskan video viral hitung suara di luar negeri tidak benar

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

kobraqq
KPK sita tujuh bidang tanah dan Ford Mustang Andhi Pramono
Tim penyidik KPK sita Ford Mustang GT yang diduga milik eks kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono. ANTARA/HO-KPK/aa.
"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini,"
Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil mewah jenis Ford Mustang GT dan tujuh bidang tanah terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, Sulawesi Selatan, Andhi Pramono.

"Tim Penyidik kembali menyita aset-aset bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka AP berkaitan dengan perkara TPPU yang proses penyidikannya tetap berlangsung hingga saat ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan aset bernilai ekonomis tersebut yakni satu unit mobil Ford Mustang GT warna Merah serta tujuh bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 2231 meter persegi terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

2. Sebidang tanah dengan luas 5363 meter persegi yang masih terletak di Desa Sukawengi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 318 meter persegi terletak di Desa Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

4. Sebidang tanah beserta bangunan dengan luas 108 meter persegi terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

5. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 1015 meter persegi terletak di Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan.

6. Sebidang tanah beserta bangunan di  atasnya dengan luas 415 meter persegi terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

7. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas 98 meter terletak di Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

Ali mengatakan temuan aset-aset tersebut adalah langkah nyata dari proses penelusuran dan pelacakan yang dilakukan Tim Aset Tracing dari Direktorat Pelacakan Aset Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK.

"Penyitaan ini dalam upaya tercapainya aset recoverydari proses penanganan perkara dengan data awal LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang tidak sesuai dengan profil kewajaran sebagai penyelenggara negara," ujarnya.

Untuk diketahui, Andhi Pramono saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dalam dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi.

JPU KPK mendakwa Andhi Pramono menerima gratifikasi dengan total Rp58,9 miliar dengan dakwaan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tianzhimen

slot bonus to rendah
Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung saat melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) di Jalan Pasteur, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/2/2024) dini hari. ANTARA/Rubby Jovan/aa.
Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada
Kota Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memimpin penertiban alat peraga kampanye (APK) secara serentak saat masa tenang di Kota Bandung demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Bagaimana proses penertiban di Kota Bandung sendiri tentu akan menjadi pemicu untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat akan melakukan hal yang sama dengan secara baik dan maksimal," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty usai melakukan penertiban APK di Bandung, Minggu dini hari.

Bawaslu RI bersama Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban APK pada hari ini meliputi sepanjang Jalan Pasteur, Jembatan Layang Prof Mochtar Kusumaatmadja hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat.

“Satpol PP Kota Bandung menurunkan berbagai pasukannya, yang diturunkan saat ini 60 personel, tapi nanti akan terus berganti besok pagi dan akan ada yang melanjutkan lagi," ujar dia.

Dirinya memastikan Bawaslu telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye.

"Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya pun melarang bagi seluruh media massa untuk melakukan kampanye digital selama masa tenang Pemilu 2024.

Lolly menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh yang tidak seimbang dalam pengarahan opini publik menjelang hari pencoblosan.

"Kami punya patroli pengawasan siber untuk memastikan bahwa di masa tenang itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Lolly.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi menyebut pihaknya akan menerjunkan 2.700 petugas untuk menertibkan APK di masa tenang yang berlangsung pada tanggal 11-13 Februari 2024.

"Karena memang kita melibatkan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan termasuk juga pada kegiatan malam ini," ucap Rasdian.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

"Kita harapkan memang semua APK yang ada di Kota Bandung sudah bersih. Tidak ada lagi kegiatan penertiban setelah penertiban, kita harapkan seperti itu," katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Nenek moyang Jindan di zaman modern

rezeki123
Kemendes: Indeks Desa bisa bantu atasi tantangan dalam bangun desa
Tangkapan layar - Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bappenas di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya
Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menilai keberadaan Indeks Desa dapat dimanfaatkan untuk mengatasi beragam isu dan tantangan yang ada dalam pembangunan desa untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. "Isu-isu dan tantangan (pembangunan desa) akan bisa diatasi secara komprehensif jika kita memiliki satu alat ukur yang sama. Saya pikir itulah pentingnya kita bersama-sama meluncurkan Indeks Desa," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Sugito saat memberikan sambutan dalam acara Peluncuran Indeks Desa di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kemendes: Jumlah desa sangat tertinggal turun menjadi 4.850 desa Ia menjelaskan, Indeks Desa itu dapat membuat setiap pihak yang terlibat dalam pembangunan desa di Tanah Air memiliki alat ukur yang sama untuk memantau perkembangan desa.

Dengan demikian, setiap pihak tersebut, seperti Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dapat memiliki alat ukur yang sama untuk memaksimalkan sektor pembangunan desa yang masih kurang baik. Sugito menyampaikan beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam membangun desa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di antaranya adalah tantangan menguatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama sebagai motor penggerak utama ekonomi di desa.

Baca juga: Kemendes PDTT: Status desa mandiri bertambah jadi 11.456 desa Kedua, ada pula tantangan peningkatan konektivitas jaringan infrastruktur antara desa maupun desa dengan kota yang dapat dilakukan melalui penguatan kolaborasi antardesa, supradesa, ataupun mitra pembangunan. Berikutnya, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan aparatur pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan desa. "Keempat, pemenuhan layanan dasar desa dengan pemanfaatan dana desa prioritas yang telah ditentukan," ucap dia melanjutkan. Kelima adalah tantangan soal beragam masalah lingkungan dengan penguatan strategi dalam pemanfaatan ruang desa berbasis lingkungan untuk kehidupan berkelanjutan. Keenam, tantangan meningkatkan edukasi dalam pengelolaan dan pelestarian budaya lokal dan warisan desa.
Baca juga: Kenaikan indeks desa membangun di kabupaten Bandung tertinggi di Jabar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Dari ksatria menjadi raja

papislot demo
Wapres ajak elemen bangsa ciptakan suasana kondusif di masa tenang
Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyampaikan keterangan melalui tayangan video yang diunggah pada kanal Youtube Wapres, Sabtu (10/2/2024). ANTARA/HO-BPMI Setwapres/pri.
Jakara (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengajak masyarakat dan seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong menciptakan suasana aman dan kondusif dalam rangka mendukung masa tenang pemilu yang dimulai 11 hingga 13 Februari 2024.

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Wakil Presiden (Jubir Wapres) Masduki Baidlowi melalui Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) di Jakarta, Minggu.

"Wapres berharap, penyelenggara pemilu dari pusat hingga daerah, sampai para petugas tempat pemungutan suara di lapangan dapat bekerja secara profesional dan penuh amanah pada hari pemungutan dan penghitungan suara nanti," katanya.

Selain itu, kata Masduki, Wapres juga menyerukan agar masyarakat berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan hak suara sesuai hati nurani.

Pesan lain yang juga disampaikan Wapres Ma'ruf adalah adalah pentingnya menjaga keteguhan pendirian jelang masa masa pencoblosan pada 14 Februari 2024.

"Sebagai warga negara yang baik hendaknya jangan golput. Juga jangan mau diintervensi oleh siapapun, dengan iming-iming uang atau apapun. Teguhlah dengan pendirian," katanya.

Masduki menyampaikan bahwa Indonesia sudah pada tahapan akhir Pemilu. Untuk itu, Wapres menginginkan pemilu bukan sekadar aman dan damai, tapi juga demokratis, jujur dan adil.

"Wapres menekankan bahwa dengan pemilu yang bermartabat, maka kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara akan semakin tinggi, dan ini baik bagi masa depan demokrasi Indonesia," katanya.

Selain itu, Wapres juga meminta masyarakat untuk menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif, serta terus saling menghargai dan menghormati terhadap pilihan politik sesama warga bangsa.

Di masa tenang ini, Wapres berharap masyarakat bekerja menjalankan aktivitas seperti biasa sambil mempersiapkan diri untuk hari pemungutan suara nanti.

Terakhir, Wapres berharap Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan dengan suasana yang riang gembira.

Baca juga: Wapres: Jadikan Imlek momen perbaikan diri dan peningkatan integritas
Baca juga: Wapres Ma'ruf sampaikan Selamat Hari Pers Nasional

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024