kerja menghasilkan uang banyak 600Jutaan kata 346247Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjam mekar》
Luhut Akan Cari Perusahaan yang Ekspor Ore Nikel Ilegal ke China******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal dugaan ekspor 5 juta ton ore nikelilegal ke Chinasejak 2021 lalu.
Indikasi ekspor ore nikel ilegal ini diketahui berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Luhut mengaku belum mengetahui secara lengkap temuan tersebut. Namun, ia menegaskan pemerintah akan ikut mencari pelakunya.
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria menyebut setidaknya ada 5 juta ton ore nikel yang diterima di China dari Indonesia sepanjang 2021-2022.
"Data ini sumbernya dari bea cukai China," ujar Dian.
Dian tidak menyebutkan secara rinci mengenai asal muasal ore nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut. Akan tetapi, ada dugaan berasal dari tambang yang berada di Sulawesi atau Maluku Utara.
Dian mengatakan selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal, seperti Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
Namun, ternyata masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain. Dian mengatakan KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor ore nikel ilegal tersebut.
"Artinya masih ada kebocoran disini. Ada kerja sama banyak pihak kok masih bocor. KPK punya kajian juga, di kami kalau ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya," ucap Dian.
[Gambas:Video CNN]
Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******Jakarta, CNN Indonesia--
Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.
"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).
Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.
"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.
Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.
Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.
"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).
Lihat Juga :Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut |
"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.
Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.
Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
(skt/gil)Label:buku mimpi naik motor berboncengan togel、rtp petir 388、togelv88
Terkait:qq slot demo、asiabet188、vs slot 88、slot88 gacor、situs gacor slot terbaru、judi slot online terbaru、dapat uang di internet、kredivo simulasi、anekatoto、situs slot paling gacor
bab terbaru:situs 388 slot login(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《pinjam mekar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,paito warna hkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjam mekar》bab terbaru。