erek 54 2d

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Jokowi: Pemerintah Undang Investasi Demi Kesejahteraan Buruh******

Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada para buruh dan pekerja di seluruh Indonesia atas peringatan Hari Buruh Internasional atauMay Day, Senin (1/5).

"Kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat hari buruh internasional 2023," ucap Jokowi melalui tayangan video dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Menurutnya, momentum hari buruh ini harus dimanfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional.

Kemdian upaya upskilling dan reskilling buruh dan tenaga kerja, kata dia, juga harus terus dilakukan melalui program prakerja serta melalui balai latihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan industri.

"Untuk itu, pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja," kata Jokowi.

Sementara itu, ribuan buruh menggelar aksi besar-besaran dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day di Jakarta.

Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi tersebut akan dihadiri sebanyak 50 ribu buruh.

Said menyebut massa aksi akan membawa tujuh tuntutan yakni menuntut dicabutnya omnibus law UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, mendesak agar ambang batas parlemen empat persen dicabut, dan mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

Kemudian menolak RUU Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan, mendukung calon presiden yang pro buruh dan kelas pekerja, serta HOSTUM, yaitu hapus outsourcing tolak upah murah.

Sarjana Shenwu

BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencanaimpor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," kata Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Meski siap melakukan audit ulang, Azwad tidak menegaskan hasilnya belum tentu merekomendasikan impor KRL bekas. Ia mengatakan hasil audit bakal dipengaruhi beberapa faktor di lapangan.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan belum bisa memutuskan impor KRL bekas dari Jepang. Ia tak segan meminta audit ulang BPKP jika ditemukan mark updata.

Erick mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN Dibuka Hari ini, Apa Syaratnya?******

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN resmi dibuka hari ini, Jumat (5/5). Jangan lupa lengkapi syarat pendaftaran yang telah ditetapkan jika ingin berkantor di kementerian pimpinan Erick Thohir.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sudah mengumumkan dari jauh-hauh hari soal rekrutmen ini. Ia mengajak kaum milenial dan gen-z untuk mendaftar.

"Rekrutmen Bersama BUMN kembali lagi tahun ini! Kabar baik untuk kalian semua, milenial dan gen-z yang ingin bergabung menjadi keluarga besar BUMN. Catat tanggalnya, persiapkan diri, dan jangan lupa minta restu orang tua. Good luck!" ujar Erick di akun Instagram resminya.

Sementara itu, tahap final berupa kelulusan peserta bakal diumumkan pada 16 Agustus 2023, tepat sehari sebelum HUT Kemerdekaan RI yang ke-78.

Syarat daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Ada beberapa syarat yang harus disiapkan sebelum melakukan registrasi. Mengutip beberapa persyaratan yang diumumkan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, berikut syarat yang harus dilengkapi:

1. Pendaftar merupakan warga negara Indonesia (WNI).
2. Usia maksimal 27 tahun untuk lulusan Diploma III per 1 Desember 2022. Sementara untuk lulusan Diploma IV dan S1 maksimal 30 tahun dan lulusan S2 maksimal 35 tahun pada tanggal yang sama.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 untuk lulusan perguruan tinggi.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
5. Sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba.
6. Memiliki dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian.
7. Memiliki sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja apabila ada.
8. Memiliki rekomendasi komunitas untuk pelamar yang berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creator, dan start-up apabila ada.

Cara daftar Rekrutmen Bersama BUMN

Pendaftaran bisa diakses langsung di situs resmi FHCI, yakni rekrutmenbersama.fhcibumn.id. Namun, saat ini situs tersebut masih sulit diakses.

FHCI BUMN mewanti-wanti calon pendaftar agar tak tertipu selama proses rekrutmen. Semua informasi terkait rekrutmen bisa dicek melalui Instagram resmi FHCI dan Kementerian BUMN.

"Waspada penipuan! Informasi RBB 2023 hanya melalui akun official Instagram @kementerianbumn dan @fhci.bumn," tulis FHCI BUMN di Instagram.

Tahapan Rekrutmen Bersama BUMN

1. Registrasi
Meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN dilakukan pada 5-20 Mei 2023. Pengumuman tahap ini dilakukan pada 1 Juni 2023.

2. Tes TKD dan Akhlak
Dengan pembobotan TKD (40 persen) dan akhlak (60 persen). Tes ini dilakukan pada 10-19 Juni 2023 dan diumumkan 28 Juni 2023.

3. Tes Bahasa Inggris
Threshold >450 dan ranking sesuai ratio. Tes berlangsung pada 8-12 Juli 2023 dan diumumkan pada 19 Juli 2023.

4. Tes oleh BUMN
Tes akan dilakukan pada 22 Juli 2023-9 Agustus 2023 dengan rincian:
- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- Sosmed Analytic & Digital
- Mindset
- MCU

5. Pengumuman Final
Pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN yang diinput melalui sistem akan dilakukan pada 16 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Kronologi Utang Pemerintah Rp344 M ke Peritel Minyak Goreng******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih punya utang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Kala itu, harga minyak goreng kemasan menembus lebih dari Rp22 ribu per liter. Sedangkan harga minyak goreng curah berada di kisaran Rp20 ribu per liter.

Muhammad Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan berdalih bahwa lonjakan harga minyak goreng di pasar adalah imbas kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) internasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng mahal terjadi sejak Oktober 2021. Lonjakan harga tersebut menjalar hingga tahun-tahun berikutnya di lini minyak goreng curah dan kemasan.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Duit tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar tersebut. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Februari 2023 silam.

Peritel surati Jokowi tuntut pembayaran utang Rp344 miliar dan ancaman mogok jualan

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tak berlaku lagi.

Aprindo lantas bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang Rp344 miliar yang belum dibayar. Menurut Roy, pihaknya secara tegas menyampaikan ancaman kepada Jokowi bahwa jika utang tak kunjung dibayar maka penjualan minyak goreng di gerai ritel anggotanya akan disetop.

"Kami bersurat ke presiden, sampai kita sampaikan opsi, dari Aprindo akan melakukan inisiasi penghentian pembelian atau pengadaan minyak goreng," ujarnya dalam buka puasa bersama Aprindo, Kamis (13/4).

Kemendag minta pendapat Kejagung hingga diskusi bareng Aprindo

Kemendag lantas merespons ancaman Aprindo mogok jualan minyak goreng. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim berharap pengusaha ritel tak melaksanakan ancaman itu.

Isy mengatakan bakal ada masalah baru jika ancaman tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya akan bertemu Aprindo hari ini.

"Pertemuan dengan Aprindo kalau jadi besok (4/5). Sudah hubungi by lisan, by phone," ujarnya singkat di Kantor Kemendag, Rabu (3/5).

Di lain sisi, Kemendag turut meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penyelesaian sengketa ini. Isy mengatakan langkah ini diambil agar Kemendag hati-hati dalam menentukan keputusan.

Isy menyinggung beberapa pendapat yang mengatakan jika permendag sudah dihapus maka utang terhadap pengusaha ritel tidak perlu dibayarkan. Oleh karena itu, Kemendag meminta pendapat hukum dari Kejagung terkait hal tersebut.

"Begitu sudah keluar pendapat hukumnya, apakah nanti dibayar atau tidak nanti keputusan setelah ada pendapat hukum dari Kejaksaan Agung," ujar Isyi di Kemendag, Jumat (14/4).

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

Shopee dan Tokopedia Naikkan Biaya Mulai 1 Mei, Berikut Rinciannya******

Platform belanja online, Shopeedan Tokopedia, kompak menaikkan biaya mulai Senin (1/5) lalu.

Namun, kenaikan berbeda. Untuk Shopee, kenaikan diberlakukan terhadap biaya isi ulang atautop upShopeePay. Sedangkan Tokopedia, kenaikan dilakukan pada biaya layanan.

"Mulai 1 Mei 2023, akan ada penyesuaian biaya isi saldo ShopeePay melalui debit instan, transfer bank (virtual account) dan juga merchant," tulis Shopee dalam pengumumannya yang dikutip, Rabu (3/5).

Sementara, Tokopedia per 2 Mei menerapkan biaya layanan Rp1.000 untuk setiap transaksi dengan metode pembayaran virtual account.

Selain itu, ada juga penyesuaian biaya jasa aplikasi untuk setiap transaksi produk fisik. Transaksi dengan nominal Rp0-Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp2.000, sedangkan transaksi di atas Rp1 juta dikenakan biaya jasa aplikasi Rp3.000.

Berikut rincian kenaikan biaya top up saldo ShopeePay per 1 Mei 2023:

- BCA OneKlik (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- BRI Direct Debit (debit instan): dari bebas biaya admin menjadi Rp1.000
- Kartu Debit : dari bebas biaya admin menjadi 2 persen dari nominal top up
- Mandiri Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- BSI Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Permata Virtual Account: dari Rp500 menjadi Rp1.000
- Virtual Account Bank Lainnya: dari Rp500 menjadi Rp1.000

Biaya top up mulai 1 Juni 2023:
- Indomaret/i.Saku: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000
- Alfamart/Alfamidi/Dan+Dan: dari Rp1.500 menjadi Rp2.000.

Sementara, untuk isi ulang saldo melalui Seabank baik debit instan dan virtual account tidak dikenakan biaya. Sedangkan, biaya top up melalui BCA, BRI dan BNI virtual account tidak ada perubahan, tetap Rp1.000.

[Gambas:Video CNN]

kegelapan ekstrem

Kemnaker Belum Mau Beri Sanksi Tegas ke Perusahaan Tak Beres Bayar THR******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan bandel yang tak membayar tunjangan hari raya (THR) sesuai ketentuan.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan pihaknya masih mengupayakan komunikasi bipartit antara perusahaan dan buruh dalam kasus THR. Hal itu katanya, perlu dilakukan karena pihaknya menyadari ada perusahaan yang kondisi keuangannya belum pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Tindakan saat ini baru sebatas peringatan dan teguran ringan karena kita juga harus paham kondisi perusahaan. Mereka habis covid-19, ini masih sangat belum stabil," katanya kepada CNNINdonesia.com, Selasa (2/5).

Afriansyah mengatakan saat ini Kemnaker sudah menindaklanjuti 427 aduan terkait pembayaran THR tidak sesuai aturan. Dari hasil tersebut, ada 2 perusahaan dikenakan nota pemeriksaan dan 2 perusahaan lain mendapat rekomendasi pengenaan sanksi administratif.

Sementara itu, berdasarkan data terakhir penutupan posko pengaduan THR Kemnaker per 28 April, ada 2.369 aduan melibatkan 1.529 perusahaan. Perusahaan di DKI Jakarta paling banyak diadukan sejumlah 421 perusahaan, disusul Jawa Barat sebanyak 304 perusahaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi merinci dari total 2.369 pengaduan terdiri atas 1.197 aduan THR tidak dibayarkan, 780 aduan THR yang dibayarkan tidak sesuai ketentuan, dan 392 aduan THR yang terlambat dibayarkan.

Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah sempat membeberkan sejumlah sanksi bagi perusahaan bandel yang tak membayarkan THR buruh. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam beleid itu, sanksi diberikan bertingkat sesuai pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

[Gambas:Video CNN]