to rendah bonus 100

buku mimpi togel 2d bergambar 969Jutaan kata 912443Orang-orang telah membaca serialisasi

《to rendah bonus 100》

Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Politik kemarin, Wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (25/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo dengan SBY bahas program lanjutan presiden.
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu
Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah untuk membahas kelanjutan dari para presiden Indonesia sebelumnya.
"Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo dan tentu Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup ada Pak Joko Widodo sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY dan Bu Megawati Soekarnoputri," kata Arief di Jakarta Selatan, Minggu malam.
Selengkapnya di sini
2. Peneliti EPI sebut PSI masih berpeluang lolos ke parlemen Peneliti Economics & Political Insight (EPI) Center Mursalin mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpeluang menembus ambang batas parlemen 4 persen, meskipun menurut Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) baru meraih 2,54 persen suara. "PSI masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke parlemen," kata Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 3. Mahfud sebut pengajuan hak angket DPR untuk pemilu sangat boleh Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 sangat boleh dilakukan. Menurut Mahfud, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Dalam hal ini pemilu adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah. "Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," kata Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 4. Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. Selengkapnya di sini 5. Wakil Ketua MPR: Lonjakan wisatawan harus diantisipasi dengan strategi ​​​​Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan lonjakan wisatawan mancanegara yang diprediksikan terjadi pada tahun 2024 harus diantisipasi dengan strategi yang matang, melalui penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pariwisata. "Upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional harus direncanakan dengan matang, jangan sampai terjadi ketidaksiapan dalam menyambut gelombang kedatangan wisatawan yang diperkirakan meningkat," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud enggan komentari hak angket usulan Ganjar******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md enggan mengomentari soal hak angket yang diusulkan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.

"Saya ndaktahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis.

Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndaktahu dan tidak ingin tahu juga," kata dia.

Baca juga: Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat

Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.

"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndakmau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.

Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.

Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.

Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden bersaing dalam pemilihan presiden Pemilu 2024. Ketiganya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 03.

Tahapan Pemilu 2024 saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Hasil real count per Kamis pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,91 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,09 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17 persen.

Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor sekarang ini、cara mendapatkan uang 500 ribu、situs judi terlengkap

Terkait：bonus288、bursa togel、taiean、situs jp slot、slot gacor、alexavegas88、warkopkiu、inislot88、tafsir mimpi 72、ojk pinjaman online legal

---

---

bab terbaru：cicak kawin togel（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08