list situs slot

cara meminjam uang di blibli 149Jutaan kata 666773Orang-orang telah membaca serialisasi

《list situs slot》

KPU umumkan nama******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan 11 nama panelis debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang bakal diikuti tiga calon wakil presiden di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Minggu (21/1).

Komisioner KPU RI August Mellaz saat ditemui selepas rapat final koordinasi penyelenggaraan debat keempat Pilpres 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, menyebutkan 11 nama itu telah mengonfirmasi kesediaan mereka menjadi panelis dan dikarantina dua hari sebelum acara debat yaitu pada Jumat (19/1).

“Untuk panelis, kami sudah mendapatkan konfirmasi kesediaan dari 11 orang yang akan kami karantina, nanti tanggal 19 (Januari) hari Jumat,” kata August Mellaz.

Para panelis itu terdiri atas mayoritas akademisi dan beberapa diantaranya praktisi yang tergabung dalam organisasi masyarakat sipil.

Nama-nama panelis untuk debat keempat Pilpres 2024, yaitu Prof. Abrar Saleng (Ahli Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Universitas Hasanuddin), Dr. Arie Sudjito (Sosiolog Pedesaan/Dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada), Prof. Arif Satria (Ahli Ekologi Politik/Rektor Institut Pertanian Bogor), Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria), Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform), dan Prof. Hariadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB).

Kemudian, ada pula Prof. Ridwan Yahya (Ahli Kehutanan dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Teknologi Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu), Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Prof. Sudharto P. Hadi (Pakar Manajemen Lingkungan/Rektor Universitas Diponegoro 2010–2015), Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia), dan Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung).

Debat keempat KPU yang menampilkan tiga cawapres, yaitu Muhaimin Iskandar (cawapres nomor urut 1), Gibran Rakabuming Raka (cawapres nomor urut 2), dan Mahfud Md. (cawapres nomor urut 3) mengangkat isu-isu antara lain sumber daya alam, masyarakat adat, lingkungan hidup, energi, dan agraria.

Rangkaian debat itu merupakan bagian dari kampanye Pilpres 2024 yang diwadahi KPU.

KPU RI menetapkan masa kampanye berlangsung sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu Sumut telusuri rekaman suara ajakan memilih salah satu paslon******

Medan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu(Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara(Sumut) melakukan penelusuran terkait rekaman suara ajakan memilih salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang diduga dilakukan pejabat Kabupaten Batubara.

Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Sumut, Saut Boangmanalu, di Medan, Senin menjelaskan pihaknya mulai melakukan penelusuran dengan meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak-pihak terkait .

"Jadi, setelah kita menerima video sebenarnya audio yang viral itu. Ada stiker mencantumkan foto, ada foto dan lainnya. Mendapatkan informasinya itu, langsung kita perintahkan Bawaslu Batubara, melakukan tindak lanjut untuk melakukan penelusuran," ujar Saut Boangmanalu.

Ia menjelaskan Bawaslu Sumut telah memerintahkan Bawaslu Kabupaten Batubara untuk menjadwalkan dan meminta klarifikasi kepada pihak- pihak terkait.

"Tadi sekitar dari Jam 10 ke jam 11 siang ini. Sudah ada yang datang ke Bawaslu Batubara. Tapi, apa hasilnya saya belum tahu," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa sampai saat ini, pihaknya belum dapat menyimpulkan karena masih melakukan penelusuran terkait rekaman suara tersebut.

"Karena, kita memproses itu kita belum bisa mengeluarkan statement apa-apa. Kita masih melakukan pendalaman dan penelusuran, kita lihat hasilnya dulu," ujarnya.

Di sisi lain, Saut mengimbau seluruh aparatur dan penyelenggara negara untuk bersama-sama menjaga netralitas selama tahapan Pemilu 2024.

"Jadi, kami dari Bawaslu Sumut, mengajak semua pihak dan penegakan hukum. Seharusnya, menjadi salah satu tonggak, penyelenggaraan pemilu supaya sesuai dengan aturan, supaya pro aktif. Apa yang terjadi, tidak mau berasumsi, ayo kita buktikan dengan perilaku dan keputusan kita, kita benar-benar pemilu ini bisa berjalan dengan damai, berjalan sesuai aturan," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Sumut sebut peserta pemilu wajib patuhi zonasi pemasangan APK

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jubir Luhut: tidak ada rencana naikkan pajak motor BBM******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Jodi menjelaskan bahwa pernyataan yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis (18/1) itu merupakan salah satu wacana yang dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek beberapa hari lalu.

"Pak Menko kemarin bukan berbicara soal menaikkan pajak sepeda motor dalam waktu dekat. Itu adalah wacana dalam rangkaian upaya perbaikan kualitas udara di Jabodetabek yang juga sudah sempat dibahas dalam Rakor lintas K/L beberapa hari lalu," katanya di Jakarta, Jumat.

Usulan pajak kendaraan bermotor itu sendiri muncul dalam rakor tersebut sebagai upaya memberikan faktor pendorong untuk mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Usulan lain yang dibahas dalam rakor tersebut juga termasuk insentif, seperti diskon tarif bagi pengguna angkutan umum.

Baca juga: Menko Luhut: Kendaraan listrik bagian penting mitigasi perubahan iklim

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko. Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak terkait kendaraan bermotor dalam waktu dekat. Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yg akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," jelas Jodi.

Diketahui sebelumnya, dalam sambutannya lewat sebuah video yang diputar pada peresmian peluncuran sebuah jenama dan produk kendaraan berbasis baterai di Jakarta, Kamis (18/1), Luhut mengungkapkan wacana untuk menaikkan pajak kendaraan sepeda motor non-listrik guna mensubsidi transportasi umum seperti LRT atau kereta cepat. Di sisi lain, wacana tersebut juga dinilai akan mampu mendukung upaya untuk menurunkan polusi udara sekaligus mendukung daya saing Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik.

"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat. Dengan demikian, kita mencoba melihat ekuilibrium dan juga dalam konteks menurunkan polusi udara," papar Luhut.

Menurut Luhut, pihaknya telah merumuskan sejumlah langkah-langkah mitigasi mengenai perubahan iklim, ketahanan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian akan dibicarakan bersama dalam rapat terbatas untuk mendapatkan keputusan dari Presiden Joko Widodo pada pekan mendatang.

Baca juga: Luhut minta Pemprov DKI perluas cakupan layanan kendaraan listrik

"Dalam beberapa bulan ini kami sudah menemukan simpul-simpul masalah dan saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk membuat Jakarta lebih bersih, lebih sehat, dan bisa mengurangi subsidi berobat yang mencapai Rp10 triliun. Kita cari ekuilibrium untuk membuat ekonomi tetap berjalan dengan baik, seperti waktu penanganan COVID, sehingga ekonomi bisa jalan dan penanganan polusi udara juga berjalan," tegas dia.

Masalah polusi udara, Luhut melanjutkan, tidak mengenal pangkat dan jabatan, tidak mengenal posisi, suku, serta agama. Problematika tersebut dapat berdampak kepada siapa pun sehingga masyarakat harus menjadikannya sebagai musuh bersama.

"Kita melawan satu polusi udara yang kita bikin sendiri. Sekarang kita tangani supaya bisa berjalan. Saya minta semua bekerja sama, silakan ada masukan, kami sangat senang untuk bisa nanti dimasukkan dalam bagian peraturan-peraturan. Kami akan melakukan rapat lagi tanggal 22 bulan ini dan selanjutnya bila sudah selesai, kami akan minta rapat kabinet terbatas dengan presiden. Nanti presiden memutuskan karena menyangkut pajak dan lain-lain untuk kepentingan kita semua," kata Luhut pada penghujung penjelasannya.


 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bibit4d、erek erek mimpi mancing ikan、web slot gacor

Terkait：km 88 slot、slot gacor 168、buku mimpi 26、link terbaik slot、erek erek gelang、buku mimpi togel lengkap、paten4d、kredit hp berapa bulan、batikpoker、link bo gacor hari ini

---

---

bab terbaru：pinjam uang 15 juta di bank bri（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07