bwo99

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Batik Air Buka Suara soal Asap Putih di Kabin******

Corporate Communications Officer Batik Air, Danang Mandala Prihantoro membantah adanya kabar asap putih di dalam kabin dan ledakan di mesin pesawat Airbus 320-200 registrasi PK-LUZ yang akan lepas landas tujuan Bandara Kualanamu, Kamis (20/4).

Menurutnya kabut putih tersebut sistem ventilasi air conditioning system yang memproses aliran udara. Sistem ventilasi ini mulai beroperasi dan mulai menyalurkan udara segar dari luar ke dalam kabin pesawat.

Udara dari luar dapat berisi kelembapan yang lebih tinggi, terutama di daerah dengan kondisi cuaca yang lembap. Ketika udara masuk ke dalam kabin pesawat yang lebih dingin, suhunya menurun dan kelembapannya naik, sehingga udara ini menjadi lebih terlihat seperti kabut putih.

"Proses ini mengeluarkan suara yang bising karena pergerakan turbin yang cepat menghasilkan suara frekuensi tinggi. GTC menggunakan komponen mekanis lainnya seperti compressor dan gearbox yang menghasilkan suara bising dan keras," kata Danang.

Batik Air juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penerbangan yang memakan waktu sekitar 120 menit.

"Batik Air menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan keberangkatan penerbangan ID-6842 yang dijadwalkan mengudara pukul 19.00 WIB ," katanya.

"Pemberangkatan mengalami keterlambatan kurang lebih selama 120 menit karena adanya penggantian pesawat," tambah Danang.

Lihat Juga : Viral AC Pesawat Mati, Batik Air Minta Maaf

Semula penerbangan dengan kode ID-6842 akan terbang pukul 19.00 WIB dengan rute penerbangan Bandar Udara Soekarno-Hatta (CGK) tujuan Bandar Udara Kualanamu, Deli Serdang Sumatera Utara (KNO) akan tetapi pesawat yang akan digunakan mengalami gangguan teknis.

Pesawat Airbus 320-200 PK-LUZ gagal mengudara setelah dipastikan oleh pihak teknis. Pihak Batik Air pun mengganti dengan pesawat Airbus 320-200 registrasi PK-LAZ untuk menjamin keselamatan penerbangan.

Ketuhanan Otak Ringan

Asa Petani ke Luhut Benahi Tata Kelola Industri Sawit******

Sejumlah asosiasipetaniangkat suara mengenai terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto mengungkapkan pihaknya memahami alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Menurut Darto, pengusaha sawit akan patuh kepada Luhut yang dipandang punya powerdan dekat dengan Jokowi.

Namun, ada beberapa catatan dari SPKS terkait Satgas Tata Kelola Industri Sawit pimpinan Luhut. Terlebih, tidak ada kejelasan hasil audit pengusaha sawit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas perintah Luhut.

Darto meminta satgas yang bertanggung jawab langsung kepada Jokowi itu bekerja secara transparan.

Ia mencontohkan beberapa hal yang tak tersentuh audit, termasuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan petani. Ia lantas berharap satgas melibatkan masyarakat sipil dan serikat petani.

Ia juga berpesan kepada Luhut untuk hati-hati dalam menentukan penerimaan negara. Pasalnya, luas perkebunan perusahaan belum tentu sama dengan realitas di lapangan.

Darto menyebut banyak konsesi perusahaan yang membuka lahan sawit melebihi hak guna usaha (HGU). Jika dibiarkan, bakal terus ada konflik dengan masyarakat.

"Kalau pakai dokumen HGU, tentu tidak relevan untuk memburu pajak. Selain itu, banyak perusahaan yang belum mengantongi HGU, bahkan tidak ada sama sekali. Maka, ada potensi kehilangan pendapatan negara di sana," tuturnya.

Selain itu, Darto melaporkan ada banyak individu yang memiliki lahan sawit di atas 25 hektare, tetapi masih berlindung di bawah nama petani sawit. Padahal, kepemilikan lahan di atas 25 hektare sudah masuk kategori perusahaan.

Ia juga menyinggung databasesawit rakyat yang tidak jelas. Darto mengutip data Kementan yang menyebut ada 6,7 juta hektare lahan perkebunan rakyat, padahal aslinya hanya sekitar 3,2 juta hektare dan sisanya adalah kebun luas.

"Ini sumber penerimaan uang negara. Karena itu harus lakukan cermat, tidak bisa melibatkan pemda sendirian karena itu bagian dari masalah tata kelola," tegas Darto.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan petani sawit menaruh harapan besar kepada Luhut. Ia berharap kehadiran Luhut tidak menambah susah petani sawit.

"Pesan kami, 17 juta petani sawit dan pekerja sawit ke Pak Luhut Binsar Panjaitan (LBP), janganlah kiranya satgas ini nantinya justru menyusahkan kami petani dengan berbagai-bagai pasal-pasal yang tidak mungkin kami gapai dengan segala keterbatasan kami," kata Gulat.

"Kami petani sawit yakin dan percaya Pak LBP tidak akan melakukan itu, mempersulit. Justru untuk menjaga kami petani sawitlah Pak Jokowi mempercayai Pak LBP memimpin satgas yang cukup menentukan masa depan perekonomian bangsa ini," imbuhnya.

Gulat menegaskan Apkasindo percaya dengan Luhut, tetapi dengan beberapa syarat. Ia berharap satgas membantu membuat skema yang mempermudah para petani sawit.

Pertama,membantu petani menyelesaikan permasalahan dalam menentukan kawasan perkebunan. Gulat menyinggung kejelasan masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat eksisting tertanam.

Kedua,perbaikan tata kelola harga tandan buah segar (TBS) petani sawit yang selama ini sangat jauh dengan harga crude palm oil(CPO) domestik dan global. Ketiga,satgas pimpinan Luhut diminta mendukung percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Keempat,Gulat meminta satgas membagi penugasan di sektor hilir dengan menugaskan holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) bersama perkebunan sawit rakyat untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit domestik. Sedangkan korporasi lain diminta fokus mengurusi ekspor.

Kelima,Apkasindo mengusulkan agar penugasan satgas sawit bermuara kepada pembentukan Badan Nasional Sawit Indonesia (BNSI) yang langsung di bawah Presiden Jokowi. Dengan begitu, Gulat menyebut BNSI akan mengurus segala urusan sawit, dari hulu ke hilir.

"Tidak seperti sekarang banyak sekali lintas kementerian/lembaga (K/L) yang mencampuri sehingga membuat semua makin rumit. Kami petani, terkhusus negara, sangat dirugikan dalam berbagai hal, terkhusus pemasukan negara," tandasnya.

CNNIndonesia.comjuga menghubungi Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono untuk menanggapi penunjukan Luhut dan keppres sawit yang diterbitkan Jokowi. Namun, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Pantau Kalikangkung, Menhub Minta Pemudik Hindari Balik 24******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta pemudiktidak melakukan perjalanan balik ke arah Jakarta pada 24-25 April 2023. Pasalnya, tanggal tersebut diperkirakan merupakan puncak arus balik.

Budi berharap para pemudik bisa mengambil alternatif melakukan perjalanan balik pada 26-29 April 2023.

"Jadi analisis 24-25 (April) itu puncak sehingga dalam perhitungan kalau sekarang ini stagnasi dibalik terjadi puncak balik tanggal 24-25 (April) dan tanggal 26-29 (April), kita berharapnya pemudik jangan tanggal 24-25 ", ungkap Budi saat meninjau kondisi arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang, Jumat (21/4).

"Kami apresiasi terima kasih kepada Korlantas Polri dan Jasa Marga, arus mudik berjalan baik. Saya dapat banyak pujian dari rekan-rekan di Semarang, Yogya, Solo, kalau senang dengan rekayasa One Way", tambah Budi.

Dari data Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik di Gerbang Tol Kalikangkung Semarang sendiri terjadi tanggal 19 April 2023 atau H-3 di mana jumlah kendaraan dari arah Jakarta yang masuk ke Semarang mencapai 71.346 kendaraan. Angka itu melonjak tajam dari H-4 sebanyak 46.874 kendaraan.

Pada H-2 Lebaran, jumlah kendaraan yang masuk GT Kalikangkung masih tinggi di angka 67.015 kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Berjalan-jalan dalam kiamat

IHSG Bangkit ke 6.821 Berkat Penguatan Sektor Energi******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.821 pada Selasa (18/4). Indeks saham menguat 34,22 poin atau plus 0,50 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,01 triliun, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,12 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, sebanyak 245 saham menguat, 276 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor energi yang meroket 1,88 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,51 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,63 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan merosot 0,19 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa kompak perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,23 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,37 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,23 persen.

Mirip dengan Eropa, bursa Amerika juga kinclong. Indeks S&P 500 naik 0,33 persen, indeks NYSE menguat 0,43 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,28 persen.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kaisar yang Biadab

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Berapa Gaji Capres PDIP Ganjar Pranowo Jika Terpilih Jadi Presiden?******

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo resmi menjadi calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Hal itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis pada Jumat (21/4).

Lalu, berapa gaji Ganjar jika nantinya terpilih sebagai presiden?

Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, jika terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 nanti, Ganjar bisa mengantongi setidaknya Rp62 juta per bulan.

Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

"Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 1 PMK tersebut.

[Gambas:Video CNN]