pasar slot

Roh Kudus kelas satu

link slot gacor pengguna baru

PSI DKI nilai Kaesang pengaruhi naiknya suara secara nasional******

Kami kerja keras untuk PSI dan menurut saya hari ini memang PSI layak untuk dapat empat persen

Jakarta (ANTARA) - Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta Simon Lamakadu menilai kehadiran Kaesang Pangarep sebagai ketua memberikan pengaruh naiknya suara partai secara nasional.

"Mas Kaesang itu juga memberi dampak signifikan untuk kenaikan suara PSI," kata anggota fraksi PSI DKI Simon Lamakadu kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Simon menilai peran Kaesang sebagai anak muda yang aktif berkampanye menjelajahi hampir seluruh wilayah Indonesia.

Meski waktunya singkat namun hal itu memberi ruang untuk PSI berkesempatan, bertumbuh, dan berkembang untuk mendapatkannya hati banyak orang.

Selain itu, dia menyebutkan tentunya ada faktor kerja keras yang juga turut mempengaruhi kenaikan jumlah suara.

Terlebih, pihak DPRD DKI selalu turun untuk menampung aspirasi warga sehingga turut menyumbang dalam perolehan suara PSI.

"Kami kerja keras untuk PSI dan menurut saya hari ini memang PSI layak untuk dapat empat persen," tegasnya.

Dia menuturkan adanya kenaikan suara yang dialami PSI mengingat keseluruhan proses tahapan penghitungan suara dilakukan bertahap mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi.

Rekapitulasi suara sementara KPU menunjukkan PSI, partai yang saat ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep, memperoleh 3,13 persen suara dari pemilihan anggota DPR RI per-Sabtu pukul 12.00 WIB. Dalam periode waktu itu, suara yang terhitung mencapai 65,73 persen. Dengan demikian, PSI hanya membutuhkan kurang dari satu persen suara, tepatnya 0,87 persen suara, untuk dapat mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen. Jika berhasil mencapai ambang batas, maka untuk pertama kalinya, PSI dapat menduduki kursi DPR RI di Senayan.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Oleh karena itu, dia mengingatkan semua pihak agar tidak tendensius dalam menyikapi penambahan suara untuk PSI.

“Penambahan termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace Natalie dalam siaran resmi PSI di Jakarta, Sabtu.
Baca juga: Kaesang berharap PSI bisa dapat kursi di tiga dapil DKI
Baca juga: Legislator desak DKI evaluasi kriteria lowongan kerja dalam rekrutmen
Baca juga: Legislator desak Heru tingkatkan transparansi anggaran Pemprov DKI

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Aku mungkin monster

hercules99

Petugas Basarnas Sragen temukan dua korban longsor meninggal dunia******

Dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak

Sragen (ANTARA) - Petugas Badan SAR Nasional (Basarnas) berhasil menemukan dua korban tanah longsor di Sragen, Jawa Tengah dalam kondisi meninggal dunia.

"Untuk penemuan ini dalam proses pencariannya sangat dramatis," kata Koordinator pencarian Tri Puji Sugiarto di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin.

Ia mengatakan dua korban yang ditemukan tersebut atas nama Darmadi (45) dan Nasa (6). Keduanya merupakan ayah dan anak.

"Saat ditemukan, bapak Darmadi mencoba melindungi posisi anaknya, jadi anaknya ini di bawah bapaknya. Mereka ditemukan di posisi kedalaman 3 meter, di atas tumpukan material yang ada," katanya.

Ia mengatakan proses pencarian dilakukan sejak pukul 06.00 WIB dan korban ditemukan pada pukul 10.30 WIB. Setelah proses pencarian yang memakan waktu hampir lima jam, para petugas menemukan keduanya di lokasi yang sama, yakni di bagian kamar mandi.

Baca juga: Dua korban longsor di Sragen masih dalam pencarian

"Korban berhasil dievakuasi pada pukul 10.30 WIB, sempat dilakukan pemeriksaan luar oleh inafis dan dokter, kemudian jenazah di bawah ke rumah duka," katanya.

Menurut dia, petugas sempat terkendala oleh terbatasnya tempat kejadian perkara (TKP) sehingga pihaknya sempat meminta para warga agar menjauh dari lokasi kejadian agar proses pencarian lebih lancar.

"Kami melakukan orientasi medan, observasi dari atas. Kami menempatkan safety officer. Kami menempatkan 175 personel di lokasi, dan dari berbagai elemen totalnya ada 250 orang," katanya.

Sementara itu, bencana alam tanah longsor ini terjadi pada Minggu (3/3) pukul 18:30 WIB di Dukuh Secang, Desa Jetis, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen. Totalnya ada tiga korban meninggal dunia akibat kejadian, satu di antaranya sudah ditemukan pada Minggu malam, yakni atas nama Sutarmi (60).

Baca juga: Tiga Penambang Batu di Sragen Tewas Tertimpa Longsor

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Dunia monster

demen303

KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berusaha untuk mendorong anak-anak yang menjadi korban dan pelaku kasus perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau, agar tetap dapat bersekolah.

"Anak-anak (sebagai) pelaku dan korban ternyata tidak sekolah. Untuk itu, disamping memastikan pendampingan anak korban dalam pemeriksaan, dan pemeriksaan psikologis, kami juga mendorong agar mereka dapat sekolah kembali," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Nahar mengatakan mendapatkan pendidikan merupakan hak anak meskipun anak terlibat suatu kasus, baik anak sebagai korban, maupun anak sebagai pelaku.

Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.

Pada Senin, UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan

"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.

Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.

Dalam kasus ini ada dua anak perempuan berinisial SR (17) dan ER (14), yang menjadi korban perundungan.

Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.

Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku yang terdiri dari seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).

Para pelaku merupakan teman korban.

Baca juga: RMI-PWNU Jatim lakukan pendampingan kasus kekerasan santri di Kediri

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

pinjaman yang diawasi ojk

Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia******

dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gak peduli sama imunisasi, sekarang tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,

Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari.

Dengan cuaca yang demikian,  wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur.

Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Jam belum genap menunjukkan pukul 9 pagi, namun halaman posyandu yang sempit itu sudah padat dengan kerumunan warga, dari tua hingga balita.

Riuh tawa suara para ibu sesekali terdengar bersahutan dengan teriakan tangis anak-anak di salah satu sudut halaman posyandu.

Ya, hari itu memang jadwal bulanan Posyandu Mawar 1 menggelar pemeriksaan umum sekaligus pemberian imunisasi dasar dan pneumonia atau PCV bagi anak-anak.

Ada empat meja yang diletakkan di tiap sudut halaman posyandu untuk difungsikan sebagai pos tindakan, mulai dari pos administrasi, pengecekan, hingga pemberian imunisasi. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan tindakan hari itu berasal dari Puskesmas Langko yang berjarak sekira 13 km.

Ketua Kader Posyandu Marsidah mengatakan situasi pagi itu sudah berjalan rutin setiap bulan sejak Desa Kerembong mendapat intervensi dari yayasan swasta Save the Children Indonesia pads tahun 2021.

Sebelum mendapat intervensi, ia bercerita posyandu menjadi tempat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh warga desa karena minimnya aktivitas di posyandu, dibarengi dengan rendahnya minat warga pada masalah kesehatan.

Pengakuan Marsidah itu bukan tanpa alasan sebab riset dari yayasan tersebut menemukan Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi wilayah termiskin ketujuh di NTB, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13 persen pada tahun 2021.

Tingginya angka kemiskinan tersebut berkelindan pula dengan minimnya fasilitas kesehatan sehingga membuat 29 ribu anak di kabupaten tersebut menderita gejala infeksi pernapasan akut, utamanya pneumonia.

Dengan angka yang demikian tinggi, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah, tidak terkecuali di Desa Kerembong.

Bukan hanya itu, angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi satu dari delapan kabupaten yang menyumbang angka kasus pneumonia pada anak secara signifikan di Provinsi NTB hingga memosisikan provinsi tersebut dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi se nasional pada tahun 2020. Ikhtiar 1.100 kader posyandu

Bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Desa Kerembong, penyakit pneumonia adalah penyakit turunan  sehingga mereka percaya akan sembuh dengan sendirinya.

“Dulu itu, kalau ada warga yang anaknya batuk-batuk gejala pneumonia ngiranyaya faktor keturunan, jadi dibiarinkarena yakin akan sembuh sendiri, sampai sebulan batuk-batuk keras,” kata Marsidah pada Februari lalu.

Pemahaman yang demikian membuat anak penderita pneumonia kerap kali mendapatkan penanganan yang terlambat sehingga sedikit yang dapat diselamatkan.

Kondisi tersebut berangsur-angsur membaik sejak ia dan empat kader Posyandu Mawar 1 mengikuti edukasi dan pelatihan dari yayasan tersebut seputar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pentingnya imunisasi PCV lengkap pada anak usia di bawah 5 tahun.

“Tiang(saya) dan kader-kader posyandu lain dapat informasi dulu dari yayasan itu seputar masalah kebersihan, imunisasi, termasuk bahaya pneumonia baru kemudian tiangdikasih pelatihan supaya bisa berbagi dengan benar kepada ibu-ibu di sini,” jelasnya.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing begitulah ia bersama keempat kader Posyandu Mawar 1 berbagi tugas untuk mengabarkan kabar baik mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit mematikan tersebut.

Ada kader yang bertugas untuk menjaga jalinan komunikasi dengan pihak Puskesmas Langko sehingga memudahkan mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kegiatan imunisasi PCV.

Sementara beberapa kader posyandu yang lain bertugas mengoordinasi para kepala dusun agar turut membantu menyebarluaskan jadwal kegiatan posyandu ke tiap keluarga.

Pasalnya, koordinasi bersama kepala dusun  memungkinkan jadwal-jadwal imunisasi diumumkan lewat pengeras suara masjid setiap hari selama seminggu menjelang kegiatan tersebut. Bahkan, tidak jarang pengumuman jadwal imunisasi diselipkan dalam khutbah ibadah shalat Jumat.

Tidak berhenti sampai di situ. Berbekal alat bantu peraga seperti kartu bergambar, buku saku, dan poster pemberian yayasan itu, ia dan para kader pun seminggu sekali memberikan kunjungan edukasi ke setiap rumah warga. “Tiangingat dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gakpeduli sama imunisasi, sekarang banyak kemajuan karena rajin tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,” kenangnya. 
Gotong royong Pemerintah dan swasta Dokter sekaligus Kepala Puskesmas Langko, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Andri Eka Kurnia mengatakan kolaborasi pihak swasta, seperti Yayasan Save the Children Indonesia sangat membantu pihaknya dalam menekan kasus pneumonia pada anak. Pasalnya, kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan itu tidak hanya memberikan edukasi seputar gejala dan penanganan pneumonia, namun juga alat pendukung untuk pemeriksaan. “Sejak ada yayasan itu pada tahun 2021, kami terbantu sekali dalam pendeteksian sekaligus penanganan kasus pneumonia pada anak karena ada percepatan edukasi dan pemberian alat pendukung pemeriksaan,” kata Andri. Berkat edukasi dari 1.100 kader posyandu, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah kini aktif memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk dan demam lebih dari 3 hari, khususnya pada anak-anak.

Bukan hanya itu, capaian imunisasi PCV di wilayah tersebut juga meningkat drastis. Pada tahun 2020, sekitar 66 persen anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum pernah mendapatkan imunisasi PCV. Angka tersebut menurun jauh menjadi hanya sekitar 21,9 persen pada tahun 2023.

Itu artinya, pihaknya memperkirakan ada lebih dari 300 ribu anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang terselamatkan dari bahaya pneumonia. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Hutapea 
mengapresiasi uluran tangan yang diberikan oleh yayasan tersebut. Program rintisan milik yayasan swasta tersebut efektif dalam menyentuh tiga pilar penanganan pneumonia, yakni pencegahan (prevent), perlindungan (protect), dan penanganan (diagnose and treatment) di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program milik yayasan swasta, disebutkan, biasanya dilakukan di lokus-lokus tertentu sehingga implementasinya dapat dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat paling bawah dan solusi yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Kemenkes dapat berkolaborasi dengan lebih banyak yayasan swasta guna mempercepat implementasi berbagai program kesehatan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Aku mungkin monster

daftar judi slot resmi

Sudin KPKP Jakpus selenggarakan sembako murah untuk tekan harga pangan******

Program tersebut  sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah

Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) Jakarta Pusat menyelenggarakan kegiatan penjualan sembako murah untuk menekan harga pangan menjelang bulan Ramadhan.

“Kegiatan ini menggandeng program tanggungjawab sosial perusahaan sehingga harganya bisa menjadi sangat terjangkau dari Rp135 ribu menjadi Rp100 ribu sudah mendapat beberapa barang (items) terdiri atas beras, minyak goreng, terigu, gula,” kata Kepala Suku Dinas, Penty Yunesi Pudyastuti ​​​​​​​ di Jakarta, Senin.

Program tersebut  sudah digelar beberapa kali di sejumlah wilayah. Hari ini, kegiatan sembako murah juga dilakukan kembali di kedai Swadarma, Kecamatan Tanah Abang.

Di samping itu, Penty juga menjelaskan selain dengan program sembako murah, gerakan menanam cabai di wilayah Jakarta Pusat juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan mengatasi kenaikan harga.

Sehingga, untuk kebutuhan cabai minimal bisa terpenuhi untuk kebutuhan rumah tangga, lanjut Penty.

Selain itu, Satuan tugas (satgas) pangan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga terus melakukan pemantauan stok, harga, dan mutu beras di Jakarta secara rutin menjelang Ramadhan 2024.

Pemprov DKI Jakarta pun turut menjaga pasokan yang masuk ke DKI Jakarta melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan antar pelaku usaha dengan konsep kerja sama bisnis (business to busienss/ b2b) dengan mengoptimalkan peran PT Food Station Tjipinang Jaya.
Baca juga: Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari
Baca juga: Wali Kota: Stok dan harga beras di Jakarta Barat terkendali
Baca juga: Meski hujan, warga Jaksel tetap berburu sembako murah

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Buku Harian Kerakusan

metro777

Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong******

Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024