slot yang bagus

Liu Wuxie Xu Lingxue

BPJS Ketenagakerjaan Borong 6 Penghargaan di Ajang TBCCI 2023******

BPJS Ketenagakerjaan sukses memborong enam penghargaan bergengsi berkat Layanan Contact Center 175. Keenam penghargaan itu diraih BPJS Ketenagakerjaan dalam ajang The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2023 yang diselenggarakan oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA) di Jakarta, Selasa (26/9) lalu.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia mengapresiasi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan atas konsistensi pelayanan yang diberikan kepada seluruh pekerja Indonesia melalui seluruh kanal yang dimiliki. Khususnya Layanan Contact Center, yang menjadi bukti komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberi pelayanan.

"Kami mengucap syukur atas penghargaan yang diberikan ini. Keseriusan kami dalam memberikan pelayanan kepada seluruh peserta di apresiasi oleh ICCA. Ini menjadi bukti komitmen kami dan tentu saja menjadi dorongan serta penyemangat kami dalam melayani peserta," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Diharapkan pelaku contact center mendapatkan wawasan baru serta inspirasi untuk dapat meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.

The Best Contact Center Indonesia 2023 menjadi penyelenggaraan ke-17 yang digelad sejak Juni sampai September 2023. Kategori lomba yang diselenggarakan secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu Program Korporat, Individual, dan Teamwork.

Roswita pun menambahkan, dirinya menyadari tuntutan pelayanan yang harus diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan ke depannya akan semakin tinggi. Meski begitu, Roswidta menyatakan kesiapan pihaknua untuk selalu memberikan pelayanan dengan standar yang terbaik kepada seluruh peserta.

"Konsumen kami ini sangat beragam, dari pekerja formal, pekerja informal atau bukan penerima upah hingga ke pekerja Migran yang bekerja di luar negeri," kata Roswita

"Seluruh kanal kami harus memiliki standar pelayanan terbaik, seperti contact center yang telah mendapatkan penghargaan, tentu kami akan selalu jaga kualitasnya," tuturnya.

Karena itu, dia berharap enam penghargaan yang diborong pihaknya dalam ajang The Best Contact Center Indonesia ini dapat memberi motivasi dan semangat tambahan untuk terus melayani.

"Semoga penghargaan yang diterima ini akan semakin menambah motivasi dan semangat seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam melayani peserta," tutup Roswita.

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap semua negara seperti Amerika Serikat hingga Eropa mengatur masalah social commerce. Bahkan, China yang notebene negara asal TikTok Shop pun memiliki aturan tegas soal social commerce. 

Menurut Zulhas, jika social commerce tak diatur, hal itu akan membunuh pengusaha-pengusaha UMKM. 

"Kita itu saya juga heran media sosial di manapun diatur coba klik Uni Eropa. Enggak boleh. Di China sendiri diatur bahkan sekarang seperti TikTok di China itu anak-anak muda hanya boleh 40 menit satu hari," katanya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

"Loh kita diatur aja kok ada yang marah? Saya juga heran. Bayangkan kalau TV enggak diatur itu bagaimana, kalau bank enggak diatur bagaimana, atau pasar kalau enggak diatur bagaimana? Nah ini diatur, ditata. Jangan sampai mematikan," tuturnya.

Zulhas menjelaskan di setiap negara memang memiliki regulasi tertentu untuk praktik perdagangan di jagat maya. Seperti halnya di Amerika Serikat, India, Australia hingga negara-negara di Uni Eropa.

Lihat Juga : Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce

"Saya ini Menteri Perdagangan mau mengirim mangga ke China, ke Jepang sampai hari ini belum bisa, susahnya minta ampun," tuturnya.

Lewat peraturan itu, Zulhas berharap bisa menyelamatkan pedagang UMKM karena menyangkut hajat ekonomi dalam negeri.

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

Keberuntungan membakar langit

Kritik Bahlil dan Luhut ke TikTok Shop usai Larangan Jualan******

Social commercetermasuk TikTok Shopresmi dilarang pemerintah untuk berjualan dan melayani transaksi.

Larangan itu tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada Selasa (26/9).

Lihat Juga : Profil Syahrul Yasin Limpo, Menteri yang Dikabarkan jadi Tersangka KPK

Usai pelarangan tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara mengenai TikTok Shop.

Bahlil mengatakan saat ini TikTok terdaftar di Indonesia hanya sebagai media sosial. Ia menegaskan perusahaan asal China itu tak punya izin menjalankan toko online.

[Gambas:Video CNN]

Ia pun meminta TikTok tak mengadu domba Indonesia usai larangan resmi terbit.

"Dia (TikTok) gak boleh mengadu domba bangsa ini. Karena saya lihat ada WA-WA lain, seolah-olah bahwa kalau TikTok (Shop) gak jalan kemudian UMKM tidak diakomodir," kata Bahlil.

Lihat Juga : Rumah Dinas Digeledah KPK, Mentan SYL Bertemu Petani di Spanyol

"Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk memproteksi UMKM kita. Masa jilbab Rp75 ribu, TikTok jual Rp5 ribu. Yang bener saja nanti UMKM kita gak bisa berkembang," imbuhnya.

Sementara itu, Luhut meyakini pelarangan TikTok Shop di Indonesia tidak akan mengganggu investasi perusahaan China tersebut. Luhut juga menegaskan Indonesia tidak pernah melarang bisnis TikTok.

Ia menekankan langkah pemerintah saat ini hanya memisahkan media sosial dengan perdagangan yang dilakukan di TikTok Shop.

"TikTok sebenarnya kita ingin pisahkan saja media sosial dengan perdagangan. Kita tidak pernah melarang TikTok loh. Jadi yang kita larang adalah jangan dicampuradukkan perdagangan dengan media sosial," ujarnya.

Lihat Juga : Kemenperin Tuding Aturan Kemenkeu Jadi Penyebab Industri Tekstil Lesu

Ia juga mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan CEO TikTok Shou Zi Chew usai social commerce seperti TikTok Shop resmi dilarang. Menurutnya, perusahaan aplikasi media sosial asal China tersebut sudah menerima larangan tersebut.

"Kemarin (Rabu (29/9), TikTok ketemu CEO-nya (Shou Zi Chew) sama saya, jadi mereka juga menerima (pelarangan TikTok Shop)," kata Luhut.

Yun Qi Nian Gu Jingchen

BPS Ungkap Efek Ngeri El Nino: Lumbung Padi Kering******

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan dampak El Nino bisa membuat stok di lumbung padiIndonesia menipis sehingga harga beras melonjak.

Amalia mengatakan inflasi September 2023 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm) dan 2,28 persen secara tahunan (year on year/yoy). Bahkan, inflasi beras menyentuh 5,61 persen mtm yang memecahkan rekor tertinggi sejak Februari 2018 lalu, di mana andil kenaikan harga beras mencapai 0,18 persen.

"Kenaikan harga beras ini tentunya disebabkan berkurangnya pasokan akibat kemarau berkepanjangan dan penurunan produksi karena efek El Nino," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (2/10).

Ia mengatakan penurunan luas panen yang didorong dampak El Nino juga membuat pasokan produksi padi menurun. Harga gabah pun ikut terkerek.

Seiring dengan kenaikan harga gabah, beras juga mengalami lonjakan. Amalia menyebut kenaikan harga beras terjadi merata di setiap level, mulai dari penggilingan, grosir, dan konsumen.

"Secara bulanan, kenaikan harga beras pada September 2023 ini memang terlihat lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga beras pada September tahun lalu. Kenaikan beras tertinggi terjadi di level penggilingan seiring semakin terbatasnya produksi padi dan suplai gabah ke penggilingan padi," tutupnya.

Berikut rincian kenaikan harga beras pada September 2023:

Penggilingan
- Naik 10,33 persen secara bulanan (mtm)
- Naik 27,43 persen secara tahunan (yoy)

Grosir
- Naik 6,29 persen mtm
- Naik 21,02 persen yoy

Eceran/konsumen
- Naik 5,61 persen mtm
- Naik 18,44 persen yoy

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Era Kitab Para Dewa

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]