buku mimpi mbah barong

Su Xian'er Han Jin

Makan Rp15 Ribu di Warteg dan Warung Padang Dapat Apa Saja?******

Program makan siang gratis akan berjalan jika paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Meski anggarannya masih dihitung, rencananya harga makan siang gratis ini sebesar Rp15 ribu per porsi untuk sekitar 28 juta anak SD di seluruh Indonesia.

"Untuk makan siang per anak kira-kira sekitar US atau Rp15 ribu. Itu sudah lumayan kalau untuk anak-anak ya, bukan untuk kita orang dewasa," ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajat Wibowo saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

"Menunya kita pastikan harus ada telur atau daging ayam, atau daging sapi setiap harinya. Jadi nanti kemungkinan menunya diumumkan dari pusat per harinya sehingga seluruh Indonesia sama semua," jelasnya.

Lalu, makan Rp15 ribu dapat apa saja di warteg dan warung nasi padang di Depok?

Berdasarkan tinjauan ke lapangan, makan Rp15 ribu memang cukup untuk membeli telur dan ayam. Namun, tentu saja porsi yang didapat lebih kecil dibandingkan biasanya.

Salah satu penjual Warteg di Cinangka, Sawangan, Depok, Juleha mengatakan untuk Rp15 ribu saat ini hanya mendapatkan lauk telur, sayuran/kentang balado, mie goreng dan sambal saja.

"Itu juga porsinya sedikit-sedikit masih bisa. Kalau sekarang harga-harga mahal, telur mahal, cabai mahal, beras mahal, jadi lebih sedikit lagi porsi nasinya. Telurnya pun kecil," jelasnya.

Sedangkan, jika ingin lauknya menggunakan ikan atau ayam di atas Rp15 ribu per porsinya. Seperti ayam pasti Rp20 ribu per porsi.

"Kalau yang lain mana dapat Rp15 ribu. Ayam sekarang Rp20 ribu, itu sudah sama nasi semua. Kalau di bawah itu duh bisa rugi," imbuhnya.

Pengelola Warung Nasi Padang Salero Basamo Yulistiawan menyebutkan Rp15 ribu hanya bisa makan telur dadar ataupun balado ditambah dengan sayur dan sambal. Sebelumnya masih bisa ditambah perkedel, saat ini sudah tidak memungkinkan.

"Kalau Rp15 ribu itu paling cuma pake telur ya. Kalau harga-harga belum naik masih bisa ditambah satu perkedel. Sekarang mah, duh, sulit banget itu. Soalnya kita nggak bisa kurangi porsi nasi, nanti pelanggan pada protes. Jadi serba susah," curhatnya.

Sedangkan kalau pakai ayam tetap Rp20 ribu per porsi, tapi besaran potongan ayamnya diperkecil. Harga sudah termasuk dengan nasi dan sayur nangka.

"Ayam tuh biasanya potong 8-10, sekarang kita potong 14. Kalau ikan kecil-kecil, kayak kembung dan lele gitu masih bisa kita jual Rp15 ribu sekarang. Kalau dia besar kita naikin jadi Rp17 ribu mau gak mau, kalau nggak, kita gak bisa bayar pegawai " imbuhnya.

Sementara, pemilik usaha warung makanan di Makassar Asniar Usman mengatakan harga makan siang gratis seharga Rp15 ribu pakai ayam dan telur sulit.

"Rp15 ribu pakai ayam, tidak bisa. Misalkan harga nasi Rp 5 ribu sedangkan ayam satu potong itu sudah Rp 10 ribu, itu sudah Rp 15 ribu belum masuk telur," kata Asniar.

Menurut Asniar harga Rp 15 ribu untuk makan siang dengan tambahan ayam bisa saja tapi potongan ayamnya harus lebih kecil.

"Bisa dapat kalau pakai nasi ayam dan mie goreng dalam porsi sedikit tapi kalau mau pakai telur tidak bisa, angkat tangan saya," jelasnya.

Di warung angkringan Yogyakarta, Rp15 ribu bisa untuk membeli lima bungkus nasi lauk ikan pindang, teri, atau tempe. Tentunya dengan porsi merakyat. Selain itu masih ada hidangan pelengkap berupa sate ati ampela atau usus seharga Rp2 ribu per tusuk serta aneka ragam gorengan senilai Rp1.000 per buah.

Sementara itu, uang Rp15 ribu di Warung Padang yang berlokasi di Jalan Solo, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta bisa untuk membeli nasi sayur daun singkong dengan lauk telur tambah perkedel kentang atau nasi lauk ikan lele tanpa sayur.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Kebangkitan Jiwa

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Panggil pahlawan dari dunia lain

KAI Imbau Masyarakat Waspada Rekrutmen Bodong******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengingatkan masyarakat agar waspada dengan segala bentuk modus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan, salah satu yang saat ini beredar adalah modus undangan rekrutmen.

Belakangan mencuat modus indikasi penipuan berupa surat undangan rekrutmen yang mengharuskan peserta untuk menggunakan hotel dan transportasi yang telah disediakan.

"KAI menyayangkan aksi tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan rekrutmen KAI," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus melalui keterangan resmi, Senin (1/4).

Joni menegaskan KAI tidak pernah melakukan proses rekrutmen melalui surat menyurat, baik mengirimkan berkas yang dititipkan melalui seseorang maupun melalui email.

KAI pun tidak memungut biaya apapun dari pelamar, dan tidak pernah bekerja sama dengan agen perjalanan dalam proses seleksi pekerja.

Ia juga menjelaskan informasi rekrutmen KAI sepenuhnya menggunakan website resmi dengan alamat recruitment.kai.id atau media sosial resmi perusahaan @keretaapikita atau @kai121.

"Jika menemukan info rekrutmen yang tidak bersumber dari situs tersebut, agar masyarakat dapat mengabaikannya," kata Joni.

Jika menemukan informasi yang meragukan, masyarakat diminta untuk segera menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121 untuk mendapatkan informasi resmi tentang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Pidato adalah yang tertinggi

Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR******

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan usai Kembali Beroperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengatakan Tiktok Shop melanggar aturan pemerintah meski saat ini telah kembali beroperasi dengan mengakuisisi Tokopedia.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, katanya, media sosial dan e-commerce harus dipisah.

"TikTok investasi di Tokopedia iya, tapi TikTok tetap melanggar juga iya. Kita enggak masalahin TikTok investasi di Tokopedia-nya, kita masalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok shop itu terintegrasi dengan medsos," katanya di kantor Kemenkop UKM, dikutip CNBC Indonesia, Senin (19/2).

"Kami di Kemenkop sudah jelas melakukan koordinasi teknis antar kementerian, dan TikTok masih melanggar Permendag 31 tahun 2023. Ya kita nanti tunggu Pak Mendag," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait TikTok Shop. Ia mengatakan pemerintah harusnya konsisten dalam menegakkan aturan.

"Kita pengen seperti yang sudah dituangkan, mesti konsisten dan komitmen bahwa kalau dia media sosial, mainnya di media sosial, jangan main-main di e-commerce nya," katanya.

"Jangan juga Tokopedia hanya jadi menjatuhkan kewajiban saja, enggak masalah di Tokopedianya kan, tapi apakah di perilaku sudah konsisten betul-betul TikTok melaksanakan fungsi dia sebagai medsos," ujarnya.

TikTok Shop kembali beroperasi setelah mengakuisisi 75 persen saham Tokopedia yang dimiliki GoTo, seharga US,5 miliar atau Rp23,42 triliun (kurs Rp15.617 per dolar AS). Akuisisi terjadi pada Desember 2023 lalu.

Akan tetapi, kembalinya TikTok Shop ke Tanah Air dengan menggandeng Tokopedia ternyata tak mengubah skema mereka berjualan. Perusahaan asal China itu tetap mengusung konsep transaksi di media sosial alias social commerce yang dilarang di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]